Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN, pemerintah telah melakukan pembenahan secara terus menerus. Operasional BUMN bertumpu kepada tiga hal yaitu restrukturisasi privatisasi dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penerapan prinsip GCG di BUMN ditandai dengan penerbitan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Pengembangan Praktik Corporate Governance di BUMN. Perusahaan asuransi sebagai lembaga penghimpun dana , yang bersumber dari penerimaan premi asuransi dari masyarakat, dimana dana ini telah mendapat persetujuan pemerintah untuk diinvestasikan kembali pada sektor-sektor produktif dan aman sekaligus sebagai pembiayaan pembangunan.. PT Askrindo sebagai salah satu perusahaan asuransi milik pemerintah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Posisi board governance merupakan sebagai ?perantara? antara pemegang saham (RUPS) dan manajemen (dewan direksi). Penilaian terhadap Board harus dilakukan untuk melihat efektivitas board dalam menjalankan fungsinya. Hasil penilaian tersebut akan menyimpulkan bahwa board sangat efektif (outstanding), baik (consistently good), perlu peningkatan (need improvement) dan sangat perlu peningkatan (need significant improvement). Pertanyaan dalam penilaian tersebut meliputi : Board Information, Board Composition, Board Accountability dan Standards of Conduct. Jika perusahaan memiliki Board Governance yang baik maka perusahaan akan memiliki kinerja yang baik pula. Board governance merupakan salah satu faktor input kunci guna menghantarkan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi.

Abstrak :
This article intendes to explain the importance of accounting and financial reporting knowledge for service enterprises.....

Abstrak :
Komite audit menjadi sangat penting bagi proses audit (Braiotta. 2004; 6). Komite audit dibentuk untuk tujuan membantu komisaris agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan pihak manajemen, internal auditor perusahaan dan juga pihak eksternal auditor. Sebuah forum diskusi yang diselenggarakan Indonesian Society of Independent Commissioner (ISICOM), 2001, menyebutkan bahwa peran komisaris perusahaan di Indonesia, sering tidak efekif. Dengan demikian komisaris membutuhkan bantuan komite audit yang merupakan tenaga ahli untuk melakukan pengawasan. Pengawasan dan proses audit merupakan bagian penting dalam penegakan good corporate governance (GCG). GCG merupakan sistem yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban serta pembagian tugas para pihak yang berkepentingan (share holder dan stakeholder). Banyak penelitian membuktikan bahwa penerapan GCG bisa meningkatkan value of the firm (Todd Mitton, 2000. Mc Kinsey & Co, 2002). Namun demikian tidak semua perusahaan akan mendapat manfaat yang sama dan optimal dari penerapan GCG. Salah satu faktor penentunya adalah efektifitas dari organ-organ GCG tersebut yakni dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan komite lainnya yang dibentuk perusahaan. Dengan dasar pertimbangan pentingnya efektifitas dari organ-organ GCG khususnya komite audit, penelitian ini mencoba menganalisis dan menguraikan faktorfaktor yang mempengaruhi efektifitas komite audit sekaligus melakukan pengukurannya. Studi kasus diambil pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang keuangan non Bank. PNM juga pernah mendapat Anugerah Review 2005 dalam kategori Implementasi GCG terbaik. Analisis efektifitas komite audit PNM dilakukan dengan menggunakan 13 variabel pengukuran yakni 1) Terkait isu risiko perusahaan 2) Penilaian terhadap proses-proses yang berhubungan dengan risiko perusahaan dan control environment 3) Pengawasan laporan keuangan 4) Evaluasi proses audit internal dan indipenden. 5) Piagam komite audit 6) Indipendensi komite audit 7) Keanggotaan komite audit 8) Keahlian dan pelatihan anggota komite audit 9) Laporan komite audit 10) Rapat-rapat komite audit 11) Reviews dan briefings 12) Kompensasi dan benefit bagi anggota komite audit 13) Self assessment. Variabel pengukuran ini di tetapkan berdasarkan kajian pustaka terutama yang bersumber dari KPMG dan juga Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN. Penilaian terhadap 13 variabel tersebut diberikan oleh 6 orang responden yakni 2 orang anggota komite audit, kepala urusan sekretariat perusahaan, kepala urusan satuan pengawasan internal, kepala urusan perencanaan dan pejabat urusan manajemen risiko. Setiap variabel penelitian terdiri dari satu pertanyaan dan beberapa pernyataan untuk memandu responden dalam memberikan penilaian. Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan seluruh responden dalam rangka mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas komite audit PNM. Data hasil penelitian diolah dengan statistik deskriptif yang menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pengukuran menggunakan skala rating dari 1 ? 5 yang diterjemahkan berupa 1 = PP (perlu perbaikan mendasar), 2 = K (kurang), 3 = C (cukup), 4 = B (baik), 5 = SB (sangat baik). Penilaian dari responden dalam bentuk angka 1 ? 5 juga dibobot berdasarkan 3 kategori yakni 1) Isu Risiko 7,7% 2)Pelaksanaan Tanggungjawab komite audit 23,1% dan 3)Struktur komite audit 69,2%. Dari hasil perhitungan terhadap efektifitas komite audit PNM didapat nilai (score) 440 dari maksimal 600. Hasil ini berada pada skala C (Cukup) s/d B (baik) dengan kecendrungan B (Baik). Penelitian juga menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian PNM dalam rangka meningkatkan efektifitas komite auditnya antara lain terkait isu risiko dan self assessment. Namun demikian, penelitian ini masih terdapat kelemahan yakni penentuan bobot penilaian merupakan judgment peneliti, bukan berdasarkan penelitian khusus untuk mengetahui bobot penilaian dari masing masing kategori (isu risiko, pelaksanaan tanggung jawab dan struktur komite audit). Penulis berharap ada penelitian lanjutan yang bisa menunjang penelitian ini terkait dengan bobot penilaian tersebut, semoga.