Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Di Indonesia belum ada pengaturan pasti mengenai lembaga jaminan atas pesawat udara. .Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara langsung lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk menjadikan pesawat udara sebagai objek jaminan, dalam praktek fidusia digunakan sebagai lembaga jaminan atas pesawat udara meskipun di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia secara tegas menyatakan fidusia tidak dapat dibebankan pada pesawat udara namun dalam peraturan tersebut tidak ada larangan untuk menjadikan bagian dari pesawat udara seperti mesin pesawat udara untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk kualitatif. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 diatur mengenai adanya perlindungan yang diberikan kepada Kreditur asing yaitu kepentingan internasional, dengan adanya kepentingan internasional Kreditur dapat diberikan suatu kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk melakukan deregistrasi penghapusan pendaftaran atas sebuah objek pesawat udara dan melakukan ekspor ke Negara asal Kreditur dengan menggunakan surat kuasa yang tidak kdapat dicabut kembali yaitu IDERA Irrevocable Deregistration Request and Authorization . Surat kuasa/IDERA tersebut hanya dapat berlaku apabila telah didaftarkan /dicatat oleh Menteri Perhubungan. Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia atas bagian pesawat udara dimana pihak kreditur adalah pihak asing maka pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi dapat dilakukan dengan menggunakan IDERA untuk dapat menguasai objek pesawat udara dengan waktu yang relatif singkat tanpa memerlukan penetapan pengadilan dan dilanjutkan dengan menjalankan eksekusi fidusia atas objek fidusia yaitu berupa bagian atas pesawat udara. Peran Notaris dalam penjaminan fidusia atas bagian pesawat udara adalah membuat akta jaminan fidusia dan melakukan pendaftaran fidusia secara online, selain itu Notaris juga dapat bertindak selaku kuasa dari Debitur untuk mendaftarkan IDERA

---

ABSTRACT
In Indonesia there is no definite arrangements regarding security institutions of the aircraft. Law No. 1 Year 2009 about Aviation does not regulate direct security institutions that can be used to make the aircraft as a security object. In practice, fiduciary guaranty used as a security institutions on aircraft although in Law No. 42 Year 1999 about Fiduciary Guaranty Right express that fiduciary guaranty can not be used on the aircraft, but in these rules there is no prohibition to make part of the aircraft such as aircraft engines for being the object of fiduciary guaranty. This study is a normative juridicial research methods and qualitative analysis methods. Law No. 1 of 2009 regulates the protection to foreign creditors with such interests of international creditors could be given a power that can not be revoked to perform deregistration deletion of registration on an aircraft and export lenders to the country of origin by using the power of attorney namely IDERA Irrevocable Deregistration Request and Authorization . The power of attorney IDERA can only be valid if it has been registered recorded by the Minister of Transportation of Republic of Indonesia. In the event of default, where the creditor is a foreign party, the execution can be done by using IDERA with a relatively short time without requiring a court order. In fiduciary guaranty on part s of the airplane, Notary play the role to make deed of granting fiduciary guaranty and registering fiduciary guaranty by online, in addition Notary can also acting as the endorsee of the borrower to register IDERA.

Abstrak :
Setiap perusahaan yang menjalankan bisnisnya pasti dituntut untuk dapat menjalankan proses bisnisnya secara efektif dan efisien. Begitu juga dengan PT. GMF Aeroasia tbk adalah perusahaan MRO Republik Indonesia. Dalam bisnisnya proses. Perusahaan menghadapi banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan baik. Apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Perusahaan dituntut untuk dapat menghemat biaya pembelian baik dari proses internal maupun eksternal. Analisis ini ditargetkan pada anggaran pembelian dan pengadaan material untuk perawatan pesawat. Karena pembelian dan pengadaan suku cadang untuk perawatan pesawat dinilai sangat krusial. Pengadaan dan pembelian material pesawat masih dianggap tidak efisien, apalagi pembelian material pesawat kebanyakan didatangkan dari luar negeri dan seringkali banyak biaya dan beban tambahan yang harus ditanggung perusahaan. Dengan menganalisis beberapa faktor yang menyebabkan banyak biaya termasuk penentuan lot, biaya transportasi, biaya setup untuk pembelian bahan, rentang waktu pembelian, biaya minimum, dan juga jumlah minimum pembelian material yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan tiga metode seperti judul di atas, yaitu: Economic Order Quantity, Least Unit Cost, dan Algoritma Wagner Within. ......Every company running its business is definitely required to be able to carry out its business processes effectively and efficiently. Likewise with PT. GMF Aeroasia tbk is an MRO company of the Republic of Indonesia. In its business process. The company faces a lot of homework to be done well. Especially in a pandemic situation like today. Companies are required to be able to save on purchasing costs both from internal processes and external. This analysis is targeted at the purchase budget and material procurement for aircraft maintenance. Because the purchase and procurement of parts for aircraft maintenance is considered very crucial. Procurement and purchase of aircraft material are still considered inefficient, especially when purchasing aircraft material is mostly imported from abroad and often there are many additional costs and burdens that companies have to bear. By analyzing several factors that cause a lot of costs including lot determination, transportation costs, setup costs for purchasing materials, purchasing time spans, minimum costs, and also the minimum amount of material purchases that can be made by the company. By using the three methods as the title above, namely: Economic Order Quantity, Least Unit Cost, and also Wagner Within Algorithm.

Abstrak :
Tesis ini membahas salah satu teknik perencanaan pajak atas transaksi sewa lintas batas negara (cross-border leasing), yaitu melalui pendekatan tax treaty dengan negara-negara mitra (menggunakan tax treaty Indonesia-Amerika, Indonesia-Prancis dan Indonesia-Singapura) yang bertujuan mencari tax treaty dengan manfaat terbesar dalam meminimalkan pengenaan PPh Pasal 26 di Indonesia sebagai negara sumber. Metode penelitian adalah kualitatif dengan desain komparatif. Hasil penelitian menunjukkan: terdapat perbedaan karakterisasi objek pajak yaitu sebagai bunga, royalti atau business profit; menyarankan penggunaan tax treaty Indonesia-Prancis sebagai pilihan terbaik dalam skema operating lease; sedangkan dalam skema financial lease, tidak terdapat perbedaan karakterisasi diantara tiga tax treaty tersebut.

---

This thesis describes one of tax planning technique on cross-border leasing transaction through the approach of tax treaty with the countries partner (using tax treaty between Indonesia and America, Indonesia and France and Indonesia-Singapore) that seeks to tax treaty with the greatest benefits in minimizing the imposition of income tax article 26 in Indonesia as a source country. The research method is qualitative comparative design. The results showed: there are differences in the tax characterization of the object that is as interest, royalties or profit business; recommends the use of a tax treaty between Indonesia and France as the best choice in operating lease scheme; whereas in the scheme of financial lease, there is no difference between the three characterization of the tax treaty.