Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Artricle 24 and 29 of Air Operalor Ordonance 1939 and article 17 and 18 of Warsawa Convention 1929 follow air operator principle of presumption of liability. The provision mentioned above give more attention to protection of air operator rather than passenger and does not regulate air opera for liabilty against third party injury. In recent development, the Act No. I5 of 1992 on Flight has adopted absolute liability principle and presumption of liability principle is no Ionger can he maintained as well as the principle of air operator liabiliy on injury that is faced by third party is no relevant anywhere. The Wama Convention of 1929 has been amanded and it adopts absolute liability principle as effort to provide more protection to passenger and third party.

Abstrak :
Industri penerbangan komersial merupakan salah satu moda jasa angkutan yang ideal dalam mobilisasi masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan. Secara yuridis, pelaksanaan jasa angkutan udara niaga merupakan ruang lingkup perjanjian pengangkutan. Hal ini melahirkan perikatan antara penumpang dengan maskapai udara, yang dalam peraturan penerbangan dikonkretisasi melalui tiket. Dalam perjalanannya, sengketa antara penumpang seperti kecelakaan pesawat, kerugian bagasi, dan keterlambatan penerbangan silih berganti mewarnai industri penerbangan komersial Indonesia. Teori tanggung jawab pelaku usaha atas kesalahan, atas wanprestasi, dan atas kemutlakan, dapat diterapkan dalam upaya pelindungan konsumen penerbangan. Hukum Indonesia telah menstandardisasi kewajiban kompensasi dan ganti rugi terhadap faktor di luar dasar pelepas tanggung jawab. Walaupun demikian, hukum penerbangan mengakomodasi hak gugatan yang tidak terbatas standardisasi kompensasi dan ganti rugi baik secara materiil dan imateriil. Sebaliknya, hukum penerbangan memberikan pembatasan tanggung jawab bagi maskapai udara atas pembatalan penerbangan atas keadaan kahar (alam maupun sosial). Oleh karena itu, inti gugatan yang diajukan berkaitan ada atau tidaknya kesalahan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap pelaksanaan hak penumpang terdampak pembatalan, prinsip tanggung jawab maskapai terhadap kerugian penerbangan, dan dasar pelepas tanggung jawab terhadap keadaan kahar. Tinjauan teoretis kerugian perdata dalam UU Perlindungan Konsumen dan hukum penerbangan dikaitkan tinjauan praktis putusan gugatan kerugian dalam analisis Putusan No 176/PDT.G/2019/PN PTK yang dikuatkan Putusan No 80/PDT/2020/PT PTK. Pada akhirnya, penelitian ini mencapai penemuan bahwa pengecualian keadaan (alam/cuaca maupun sosial/teknis) merupakan dasar pertimbangan hakim dalam membenarkan maskapai udara dari kesalahan. Oleh karena itu, regulasi lebih detail diperlukan dalam mengatur faktor maskapai yang merupakan keadaan kahar sejauh diverifikasi jabatan badan yang berwenang. Selain itu, perjanjian penanggungan (asuransi penerbangan) dapat pula disepakati dalam mengatur nilai kerugian. Hal ini dapat memberikan keseimbangan upaya pelindungan kerugian penumpang dan kelangsungan usaha pelaku usaha. ......The commercial aviation industry is one of the ideal modes of transportation services in mobilising societies, moreover in Indonesia, as an archipelagic country. Legally speaking, the commercial air transportation services is within the scope of the carriage agreement. This creates a binding agreement between passengers and airlines, which is concretised through a ticket. Nevertheless, passengers’ disputes, such as aircraft accident, baggage damages, and flight cancellation ripen after another on Indonesian commercial aviation industry. As a service industry, the producer’s liability such as negligence liability, contractual liability, and strict liability shall be applicable, for the consumer protection realization. With the adoption to the EU 261/2004 regulations, Indonesian provision has standardised the passengers’ damages and compensations to be compiled on top of the legal justification. However, aviation law also urges the passengers’ right on pledging damages in the extent of the aforementioned limitation. On the other hand, aviation law limits liability for air carriers for flight cancellations due to force majeure (both natural and social). Therefore, the negligence proof is required in claiming the material and immaterial damages through the torts. This research focuses on passenger’s right implementation, airline’s liability, and the particular flight’s extraordinary events exemption. The theoretical overview of civil damages sue under Consumer Protection Act is analysed on the practical overview on similar cases of flight cancellation indicments, to anaylse the verdict of Court Decission No 176/PDT.G/2019/PN PTK and No 80/PDT/2020/PT PTK (in appeal procedure). Eventuallys, there is an urgency in the regulation amendment that recognises aircraft issue as the liability with the verification of the official authority. Plus, airline might offer the aviation insurance to valuate its liability. Therefore, these two advices provide the equal protection to passengers’ losses and airlines’ business sustainability.

Abstrak :
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas mengenai transaksi leasing yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia dalam pengadaan enam buah pesawat tipe X, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai transaksi leasing tersebut. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengklasifikasikan transaksi leasing tersebut ke dalam operating lease atau financing lease, baik berdasarkan PSAK No.30 maupun SFAS 13. Metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis terdiri dari: 1. Library Riset 2. Field Riset Melalui analisa yang dilakukan terhadap transaksi leasing tersebut, maka penulis menemukan bahwa dalam transksi leasing tersebut: 1. Tidak terdapat transfer kepemilikan dari Lessor kepada Lessee pada akhir periode leasing. 2. Tidak terdapat bargain purchase options. 3. Transaksi leasing tersebut merupakan full payout lease, artinya seluruh pembayaran sewa berkala yang dilakukan oleh Lessee ditambah nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan pesawat serta bunganya, sebagai keuntungan Lessor. 4. Lamanya periode leasing adalah 12 tahun, yang berarti lebih besar dari 75% perkiraan umur manfaat ekonomis pesawat. 5. Bila menggunakan fixed rate, maka nilai sekarang dari pembayaran leasing minimum lebih besar dari 90% nilai pasar wajar pesawat pada permulaan leasing, yaitu sebesar 91,729%. Sedangkan bila menggunakan floating rate maka nilai sekarang dari pembayaran leasing minimum adalah sebesar 88,508% dari nilai pasar wajar pesawat pada permulaan leasing. Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa transaksi leasing tersebut dapat diklasifikasikan sebagai operating lease apabila standar akuntansi leasing yang digunakan adalah PSAK No.30. Tetapi apabila standar akuntansi leasing yang digunakan adalah SFAS 13, maka transaksi leasing tersebut dildasifikasikan sebagai financing lease.

Abstrak :
[ABSTRAK
Peningkatan arus transportasi udara di Bandara Husein Sastranegara menunjukan tren peningkatan sehingga kualitas pelayanan penerbangan cenderung menurun dengan cepat. Usaha mengantisipasi masalah tersebut dengan tiga alternatif pilihan yaitu mengembangkan Bandara Husein Sastranegara, membangun Bandara Baru di Kertajati dan mengembangkan serta membangun keduanya bersamaan. Berdasarkan hasil analisis penelitian dengan mengukur potensi penumpang di Bandar Udara Husein Sastranegara menunjukan bahwa pilihan untuk mengembangkan fasilitas terminal penumpang Bandara Husein Sastranegara merupakan pilihan paling baik ditinjau dari segi finansial. Dengan masa evaluasi selama 20 tahun maka nilai Nett Present Value menunjukan nilai positif. Berdasarkan hasil analisis penelitian dengan mengukur potensi penumpang di Bandar Udara Husein Sastranegara menunjukan bahwa pilihan untuk membangun Bandar Udara Kertajati merupakan pilihan yang paling baik ditinjau dari segi finansial , dengan syarat spesifikasi konstruksi menyerupai Bandara Husein Sastranegara. Dengan masa evaluasi selama 20 tahun maka nilai Nett Present Value menunjukan kecenderungan nilai positif. Berdasarkan hasil analisis penelitian dengan mengukur potensi penumpang di Bandar Udara Husein Sastranegara menunjukan bahwa pilihan untuk tetap mengoperasikan Bandara Husein Sastranegara merupakan pilhan paling tidak tepat ditinjau dari segi finansial yang berakibat Nett Present Value Bandar Udara Kertajati negatif.

---

ABSTRACT
The increasing demand of air transport in Husein Sastranegara Airport has caused quality reduction of flight services. The problems may be resolved by three option by developing Husein Sastranegara Passenger terminal , building the new airport in Kertajati , and by opt both at the same time. Passenger demand measurement in Husein Sastranegara Airport indicate that developing the passenger terminal is the best option for financial perpective. 20 years of evaluation indicates positive Nett Present Value. Kertajati New Airport is good option if the Husein Sastranegara Airport is closed for commercial flights and the construction has the same specification as the Husein Sastranegara Airport. 20 years of evaluation indicates positive trend of Nett Present Value. Passenger demand measurement in Husein Sastranegara Airport has shown that by opt on both airports at the same time is not a proper option from financial perpective. 20 years of evaluation indicates that Nett Present Value of the Kertajati New Airport is negative.;The increasing demand of air transport in Husein Sastranegara Airport has caused quality reduction of flight services. The problems may be resolved by three option by developing Husein Sastranegara Passenger terminal , building the new airport in Kertajati , and by opt both at the same time. Passenger demand measurement in Husein Sastranegara Airport indicate that developing the passenger terminal is the best option for financial perpective. 20 years of evaluation indicates positive Nett Present Value. Kertajati New Airport is good option if the Husein Sastranegara Airport is closed for commercial flights and the construction has the same specification as the Husein Sastranegara Airport. 20 years of evaluation indicates positive trend of Nett Present Value. Passenger demand measurement in Husein Sastranegara Airport has shown that by opt on both airports at the same time is not a proper option from financial perpective. 20 years of evaluation indicates that Nett Present Value of the Kertajati New Airport is negative., The increasing demand of air transport in Husein Sastranegara Airport has caused quality reduction of flight services. The problems may be resolved by three option by developing Husein Sastranegara Passenger terminal , building the new airport in Kertajati , and by opt both at the same time. Passenger demand measurement in Husein Sastranegara Airport indicate that developing the passenger terminal is the best option for financial perpective. 20 years of evaluation indicates positive Nett Present Value. Kertajati New Airport is good option if the Husein Sastranegara Airport is closed for commercial flights and the construction has the same specification as the Husein Sastranegara Airport. 20 years of evaluation indicates positive trend of Nett Present Value. Passenger demand measurement in Husein Sastranegara Airport has shown that by opt on both airports at the same time is not a proper option from financial perpective. 20 years of evaluation indicates that Nett Present Value of the Kertajati New Airport is negative.]