Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Orbit Bumi paling strategis untuk mendapatkan manfaat terbesar dari penggunaan satelit merupakan Orbit Geostasioner. Penggunaan Orbit Geostasioner, yakni disebut sebagai ‘alokasi’, diatur secara khusus oleh International Telecommunications Union dan bertujuan agar negara dapat meluncurkan dan menempatkan satelit pada orbit tersebut. Namun disaat yang sama, permintaan tinggi dan persaingan ketat untuk mendapatkan izin tersebut mendesak negara untuk melakukan permintaan posisi Orbit Geostasioner di atas kertas tanpa melaksanakan penggunaan orbit yang telah diberikan. Fenomena tersebut dikenal sebagai fenomena paper satellites dan menjadi metode yang digunakan oleh negarauntuk menyalahgunakan alokasi Orbit Geostasioner. Melalui metode penelitian normatif-yuridis serta berbagai bahan kepustakaan, penelitian dalam Skripsi ini membahas tentang fenomena ‘paper satellites’ melalui praktik pemanfaatan alokasi Orbit Geostasioner negara Tonga, Iran, dan Indonesia. Berdasarkan praktik Tonga dan Iran, kekurangan pengaturan ITU terhadap ketentuan pencatatan alokasi Orbit Geostasioner dalam Master International Frequency Register dan kekurangan pengaturan ITU terhadap ketentuan bring into use menyebabkan praktik paper satellites terjadi.Oleh karena itu, ketidaksiapan ITU dalam mengantisipasi fenomena paper satellites menyebabkan negara menyalahgunakan alokasi Orbit Geostasioner. Namun berdasarkan praktik Indonesia, tidak semua praktik negara yang terduga sebagai fenomena paper satellites dapat dianggap fenomena paper satellites berdasarkan keadaan dan kondisi tertentu.

---

The Geostationary Orbit is the most strategic orbit for satellite usage. The usage of a Geostationary Orbit, which is referred to as an ’allocation’, is regulated by the International Telecommunications Union and the permit to use such orbit is meant to enable a country to launch and place a satellited in a specific Geostationary Orbit. However, high demands and intense competition for these permits have forced countries to request Geostationary Orbital positions on paper without carrying out the use of the Geostationary Orbit that have been granted. These phenomena is known as paper satellites, or satellites on paper and has become a method to misuse the allocation of Geostationary Orbits. Through a normative-juridical study method which was sourced from various bibliographical materials, this Thesis discusses the phenomena of 'paper satellites', through the state practices of Tonga, Iran, and Indonesia. Based on the state practices of Tonga and Iran, The lack of ITU regulations regarding the provisions for recording Geostationary Orbit allocations in the Master Internatinal Frequency Register and the lack of ITU regulations regarding the provisions for the “bring into use” of Geostationary Orbit allocations allowed the paper satellites phenomena to occur. Therefore, ITU was unprepared in anticapting the phenomenon of paper satellites which lead to the misuse of Geostasionary Orbit allocations. However, based on certain conditions and circumstances found in the state practice of Indonesia, not all suspected state practices can be considered as a paper satellite phenomenon.

"

"Perbedaan hukum nasional masing – masing negara anggota terhadap penerapan aturan perjanjian internasional pada negaranya umumnya menghasilkan perbedaan jangka waktu terhadap implementasi perjanjian internasional. Hal ini kemudian menimbulkan kesulitan bagi para negara anggota untuk menyeragamkan aturan tersebut demi tercapainya maksud dan tujuan dalam perjanjian, khususnya aturan teknis yang memerlukan tanggapan cepat para negara anggota untuk segera mengimplementasikannya. Maka dari itu, beberapa perjanjian internasional serta organisasi internasional layaknya International Maritime Organization memperkenalkan sistem tacit acceptance atau penerimaan secara diam – diam sebagai salah mekanisme pilihan bagi negara untuk tunduk. Penggunaan mekanisme tacit acceptance kemudian menjadi salah satu opsi bagi para pihak dalam mempergunakan aturan perjanjian internasional pada saat yang mendesak dan instrumen penundukkan secara eksplisit tidak mungkin dilakukan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan tujuan untuk melihat bagaimana implementasi tacit acceptance melalui beragam jenis tacit pada perjanjian internasional, serta bagaimana negara dan perjanjian internasional mendefinisikan dan mempergunakan tacit acceptance. Berdasarkan penelitian hukum normatif yang dilakukan, ditemukan kesimpulan bahwa mekanisme tacit pada umumnya dapat diberlakukan hanya kepada negara anggota ataupun para pihak yang dianggap layak oleh perjanjian internasional ataupun putusan pengadilan. Walaupun demikian, dapat ditemukan praktik oleh negara ketiga yang mempergunakan mekanisme tacit acceptance terhadap perjanjian internasional, misalnya Republik Kazakhstan terhadap Liability Convention 1972 melalui perjanjian bilateral 1994 Lease Agreement dengan Federasi Rusia mengenai Baikonur Cosmodrome. Adapun hal yang ditemukan adalah negara ketiga dapat memberlakukan mekanisme tacit berdasarkan pernyataan dalam bentuk tertulis, misalnya pada perjanjian yang terpisah. Terlihat bahwa mekanisme tacit memiliki implementasi dan parameter yang berbeda-beda dalam setiap peristiwa hukum, sehingga mekanisme ini dipergunakan dalam berbagai aspek dan tidak hanya terbatas pada lingkup lingkungan atau maritim saja.

---

The differences on the national laws of each member states regarding to the application of the international treaties provisions may result in the different timeline for the provision’s applicability. This, however, makes several member states has the difficulties to achieve the object and purpose of the treaty, especially technical provisions that requires contracting parties for a quick response by implement and enforce them immediately. Furthermore, several treaties and international organizations, such as the International Maritime Organization introduce a system that is called tacit acceptance as a mechanism of choice for member states to give their consent to be bound. The use of tacit acceptance becoming one of the options for parties to implement international agreements at the time of urgency and explicit instruments for showing consent is not possible for the time being. Based on the normative legal research method, it is concluded that tacit acceptance in general is applicable only to the member state or parties deemed appropriate by the treaty itself or court decisions. Nevertheless, it can also be found that third states are using tacit acceptance on treaties, such as Republic of Kazakhstan with Liability Convention 1972 through 1994 Lease Agreement with Russian Federation that regulates about Baikonur Cosmodrome. Third state, in fact, is able to apply tacit acceptance to show their consent through a written form in a separate agreement. Moreover, it can be seen that the tacit mechanism has different implementations and parameters for various legal affair. Having said that, tacit acceptance as a tool for showing one’s consent to be bound is utilized in various aspects and not limited to the environmental and/or maritime subjects."