Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah. Dengan meluasnya masyarakat, tuntutan terhadap kebutuhan akan tanah pun makin meluas. Agar tidak terjadi penyalahgunaan hak-hak atas tanah maupun penyerobotan, perlu disahkannya pengaturan mengenai hak-hak atas tanah. Hak yang paling kuat dan penuh adalah hak milik. Namun tidak semua anggota masyarakat kenal akan perangkat-perangkat hukum yang dapat memperlancar ataupun membantu proses pencapaian pada hak-hak atas tanah tersebut. Tidak banyak dari masyarakat kita yang mengetahui hak dan kewajibannya terhadap tanah yang mereka duduki. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam rasa ke ragu-raguan tentang siapa yang memiliki tanah yang mereka duduki dan siapa yang selayaknya dapat dianggap sebagai pemilik dari tanah tersebut. Disitulah masuk kegunaan dari Lembaga Daluarsa yang adalah untuk menghentikan dan rnenghapuskan segala rasa ragu dan rasa ketidakpastian akan hak dan kewajiban masyarakat atas tanah yang mereka duduki. Namun muncul keragu-raguan lain yaitu pengaturan Lembaga Daluarsa yang ganda, yakni di KUHPerdata dan di UUPA. Di satu sisi, KUHPerdata memberlakukan adanya Lembaga Daluarsa tetapi di sisi lain, selain UUPA tidak mengenal adanya Lembaga Daluarsa karena Hukum adat yang menjadi dasar perumusan UUPA tidak mengenal adanya Lembaga Daluarsa, UUPA juga mencabut keberlakuan adanya Lembaga Daluarsa yang dianut oleh KUHPerdata sejak UUPA diberlakukan pada tahun 1960. Berdasarkan uraian tersebut, maka skripsi ini ditujukan untuk memberikan deskripsi mengenai Lembaga Daluarsa pada KUHPerdata dan UUPA dan penjelasan mengenai apakah UUPA mengenal adanya lembaga daluarsa atau tidak.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan diundangkannya Undang-undang Ko,5 tahun 1960- tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka diakhirilah dualisme hukum tanah di Indonesia. Setelah tanggal berlakunya UU tersebut yaitu tanggal 24 September I960, maka Hak-hak atas tanah yang ada kemudian hanya terbatas hak-hak atas yang diatur menurut UUPA. Undang-undang Pokok Agraria, didasarkan pada Hukum Adat yakni Hukum aslinya golongan pribumi dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur niasional yaitu bersifat kekeluargaan, berazaskan keseimbangan dan diliputi oleh suasana keagamaan. Oleh karenanya maka tidaklah mustahil sampai saat ini dalam masyarakat(terutama di pedesaan)masih menggunakan Hukum Adat dalam mengatur status hukum & perbuatan-perbuatan hukum atas tanah mereka,disamping mereka yang telah menggunakan Hukum Agraria Nasional (UXTPA & Peraturan Pelaksanaannya). Desa-Karanganyar merupakan desa yang menjadi Objek penelitian, terletak di Kabupaten Kebumen Jateng, Walaupun beberapa Program Pemerintah di bidang Hukum Agraria(misalnya Pendaftaran Tanah & Prona) belum dilaksariakan oleh aparatnya di deaa setempat, namun masyarakat desa Karanganyar sudah cukup banyak yang menyadari pentingnya serta kemudian melaksanakan Hukum Agraria Nasinal. Hal ini antara lain terbukti di dalam masalah kepastian hukum mengenai Hak-hak atas tanah,di mana dari 1076 bidang tanah yemg ada diseluruh desa itu yang sudah didaftarkan & memperoleh Sertipikat hak tanahnya dari Kantor Agraria Kabupaten Kebumen adalah sejurnlah 678(H.Milik 12l(H.Guna Bangunan) dan 27(H.Pakai), Disamping itu terdapat hak-hak atas tanah menurut hukum adat yang sifatnya sementa-mata,misalnya Hak Usaha Bagi Hasil; Hak Menumpang atas tanah. Dalam perbuatan-perbuatan hukum atas tanah(misalnya jualbeli hibah dll) sudah dilaksaiiakan menurut prosedur & ketentuan yang berlaku yaitu setelah dipenuhi syarat-syaratnya,kemudian pelaksanaannya dilakukan dihadapan PPAT untuk dibuat Akta riya, selanjutnya didaftarkan pada Kantor Agraria setempat. Perwakafan Hak Milik atas tanah. banyak dilakukan warga setempat, namun disayangkan semua perwakilan yang pernah dilaksanakan belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP.No 28/1977 dan Peraturan Menteri Agama No.1/1978 tentang Perwakafan Taxiah Milik, Perwakafem yang ada hanya secara lisan,tdak dibuat dihadapan PPAIW untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf,serta tidak didaftarkan pada Instansi Pendaftaran Tanah

Pelaksanaan Lanareform di desa Karanganyar boleh dikatakan tidak berjalan secara baik, yang antara lain disebabkan sangat sedikitnya tanah-tanah yang terkena program Landreform serta tidak dilakukan, penelitian secara teliti dan intensif oleh fihak yang berwenang. Peristiwa hukum atas tanah(misalnya pewarisan) sepandang mengenai pembagian bagian warisan dilaksana kcin menurut kebiasaan/adat setempat, sedangkan mengenai peralihannya hak atas tanah itu kepada ahli waris setelah dibuaat surat-surat keterangan kematian dan Iain-lain yang dikuat-kaji. Oleh Kepala desa & Camat setempat, kemudian didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Kebumen.

Untuk lebih meningkatkan minat masyarakat desa Karanganyar di dalam segi Kepastian hukum mengenai Hak-hak/pebuatan-perbuatn hukum atas tanah yakni melalui Pendaftarannya di Kantor Agraria seksi Pendaftaran Tanah, maka perlu diadakan penyuluhan & bimbingan oleh aparat-aparat Agraria tentang pentingnya memperoleh jaminan Kepastian Hukum Pertanahan dalam masa pembangunan saat ini.