Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian Baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Salah satu contoh dari perjanjian baku yang saya kemukakan adalah perjanjian jualbeli rumah, di mana pada umumnya pihak pengembang atau developer sudah mempersiapkan penjanjian baku yang mau tidak mau disetujui oleh konsumen. Sampai saat ini perjanjian jual-beli yang dibuat antara pengembang dengan konsumen pada prinsipnya telah dibuat dengan berlandaskan semata-mata hanya kepada asas kebebasan berkontrak. Sehubungan dengan adanya kedudukan yang tidak seimbang, maka akan timbul pokok permasalahan sebagai berikut sampai sejau mana keabsahan klausul baku dalam perjanjian jual beli satuan rumah susun (apartemen) dan bagaimana penyelesaian perselisihan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi? Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian dengan menggunakan pendekatan berdasarkan normanorma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Dalam pembahasan diuraikan konsep dan teori tentang penerapan klausul baku dalam perjanjian jual beli. Selanjutnya dilakukan analisis hukum, di mana akan diketengahkan contoh klausul baku dalam perjanjian pengikatan jual beli hak milik satuan rumah susun (apartemen) yang dikeluarkan oleh pihak pengembang. Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan, bahwa perjanjian pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai adanya itikad baik, sehingga salah satu pihak tidak dirugikan.

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian Baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Salah satu contoh dari perjanjian baku yang saya kemukakan adalah perjanjian jualbeli rumah, di mana pada umumnya pihak pengembang atau developer sudah mempersiapkan penjanjian baku yang mau tidak mau disetujui oleh konsumen. Sampai saat ini perjanjian jual-beli yang dibuat antara pengembang dengan konsumen pada prinsipnya telah dibuat dengan berlandaskan semata-mata hanya kepada asas kebebasan berkontrak. Sehubungan dengan adanya kedudukan yang tidak seimbang, maka akan timbul pokok permasalahan sebagai berikut sampai sejau mana keabsahan klausul baku dalam perjanjian jual beli satuan rumah susun (apartemen) dan bagaimana penyelesaian perselisihan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi? Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian dengan menggunakan pendekatan berdasarkan normanorma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Dalam pembahasan diuraikan konsep dan teori tentang penerapan klausul baku dalam perjanjian jual beli. Selanjutnya dilakukan analisis hukum, di mana akan diketengahkan contoh klausul baku dalam perjanjian pengikatan jual beli hak milik satuan rumah susun (apartemen) yang dikeluarkan oleh pihak pengembang. Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan, bahwa perjanjian pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai adanya itikad baik, sehingga salah satu pihak tidak dirugikan.

Abstrak :
Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) merupakan suatu bentuk kontrak karya di bidang pertambangan batubara yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Kontraktor Swasta baik dalam rangka Penanaman Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal Asing. Permasalahan yang kemudian timbul adalah Kontraktor Swasta mendapatkan hambatan dalam melaksanakan usahanya dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan yang bertentangan dengan hak-hak yang diterima oleh Kontraktor Swasta berdasarkan PKP2B dan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan. Pemerintah sendiri dalam kedudukannya sebagai pihak dalam PKP2B memiliki hak dan kewajiban perdata selaku subyek hukum perdata dalam suatu perjanjian, sehingga dalam hal ini fungsi Pemerintah selain sebagai regulator yang dapat memberikan sanksi yang bersifat publik, Pemerintah dalam hal ini juga dapat digugat secara perdata apabila dari pihak Kontraktor Swasta merasa dirugikan dalam hal Pemerintah melanggar apa yang diperjanjikan dalam PKP2B. Kesimpulan dari masalah-masalah tersebut adalah bahwa selama ini terdapat ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan antara dua sektor termaksud yang dalam hal ini sektor pertambangan dan kehutanan, dan untuk itu peran Pemerintah untuk dapat menengahi ketidakharmonisan tersebut diperlukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang netral yang diharapkan dapat menjadi solusi dari ketidakharmonisan tersebut. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi Kontraktor swasta dalam PKP2B adalah dimungkinkannya melakukan gugatan perdata melalui arbitrase internasional untuk memaksakan dan/atau meminta ganti kerugian dalam hal Pemerintah selaku pihak dalam PKP2B menyebabkan kerugian dengan melanggar seluruh atau sebagian ketentuan dalam PKP2B.

---

Coal Contract of Work (CcoW) is a work contract in coal mine signed by the Government of Republic Indonesia with Private Contractor as a domestic investor or foreign investor. The problem further arised are Private Contractor found obstacles in rendering their business caused by the foresrty laws which have contradictive with the rights obtained by Private Contractor under the CCoW and mining laws. Government itself in their capacity as a party in CCoW have private rigths and obligations as private entity in an agreement, therefore in this matter Government have a function beside as a regulator who had a authority to give a public saction, but their also may be sue by the Private Contractor considering their loss suffered caused by the breach of agreement by the Government. Summary of problem set forth are found that laws between forestry and mining sector are inharmonic, a neutral product of laws are needed to give a solution to such inharmonic problem. Meanwhile, legal protection for Private Contractor under CCoW are the possibility to make a legal action trough the international arbitration to enforce their rights or inquire the compensation to Government caused by the breaching the provisions under CCoW.

Abstrak :
Kuasa untuk memasang hipotik harus dibuat dengan akta otentik. Dalam pelaksanaannya akta otentik itu adalah akta notaris. Tidak demikian halnya dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tesis ini membahas mengenai apa saja kekuatan mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam perjanjian utang piutang serta tanggung jawab Notaris bila akta yang dibuatnya merugikan kreditur. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normative yang bersifat yuridis analitis. Pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan. Hanya apabila benar-benar diperlukan yaitu dalam hal pemberian Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, diperkenankan penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

---

Authority to install mortgages must be made with authentic deed. In practice it authentic deed is deed of notary public. Not so with Mortgage Power Of Attorney to fill that must be made by notarial deed or deed Deed Land Officer Makers. This thesis describes the binding Power Of Attorney in debt agreements impose mortgage and responsibilities when the notarial deed detrimental to creditors made. This research is research that forms the character of judical normative analitycal. In principle, the imposition of mortgages must be done alone by the giver mortgages. Only if absolutely necessary that in the case of mortgages unable to attend before an official maker official maker of Land Act, prohibits the use of power imposes mortgages. Mortgage Power Of Attorney must be charged directly by the mortgage and must meet certain requirements. Non-conformity with these requirements produce Power Of Attorney for Mortgage-related charge can not be used as the basis for the manufacture of the Deed of Encumbrance.

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian Ikatan Dinas merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, yaitu suatu Badan Hukum tertentu berperan sebagai Kreditur dan seseorang (persoon pribadi kodrati ) sebagi tebitur. Di mana Kreditur memperoleh suatu prestasi, yaitu pekerjaan yang dilakukan Debitur dalam jangka waktu tertentu, dan pekerjaan yang dilakukan Debitur tersebut bersifat jawatan, bukan partikelir. Dalam realisasinya, sering dijumpai Debitur melakukan wanprestasi, artinya secara sengaja tidak memenuhi perjanjian Ikatan Dinas yang telah disepakati. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya perjanjian Ikatan Dinas disusun secara tepat dan cermat isi perjanjian yang disepakati dan dituangkan dalam suatu format surat perjanjian yang tepat. Disamping itu, adanya keberanian dan konsensitas instansi dalam menegakkan sanksi yang telah dijatuhkan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk. kepada PT. Kagum Karya Husada dan Henry Husada. PT. Kagum Karya Husada merupakan debitor dari PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk. Sedangkan Henry Husada adalah penjamin perorangan yang mengikatkan dirinya untuk menjamin pelunasan utang-utang PT. Kagum Karya Husada. Majelis Hakim menerima permohonan PKPU dengan pertimbangan bahwa Henry Husada telah menyatakan melepaskan hak-hak istimewa yang dimilikinya sebagai penjamin dalam Akta Perjanjian Penanggungan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa mengenai pengaturan pelepasan hak istimewa penjamin, pengaturan khusus permohonan PKPU terhadap penjamin perorangan, serta menganalisa mengenai akibat hukum putusan hakim terhadap penjamin perorangan dalam Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. ......This academic thesis discusses the submission of Suspension of Payment application by PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. to PT. Kagum Karya Husada and Henry Husada. PT. Kagum Karya Husada is a debtor of PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk. Meanwhile, Henry Husada is a personal guarantor who binds himself to guarantee the repay ent of PT. Kagum Karya Husada's debts. The Judges accepted the Suspension of Payment application with the consideration that Henry Husada had stated that he had relinquished his rights as guarantor in the Contract of Guarantee. This research is a normative-juridical-research with descriptive research typology. In this study, the author will analyse the regulation for the release of guarantor's rights, regulation for Suspenson of payment application against personal guarantors, and analyse the legal consequences of the judge's decision on personal guarantors in Court Decision No. 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Abstrak :
Skripsi ini membahas gejala penipisan perbedaan konsep wanprestasi dengan konsep perbuatan melawan hukum yang ditandai dengan penggunaan konsep perbuatan melawan pada pembatalan perjanjian sepihak. Di dalamnya akan dibahas mengenai bagaimana suatu konsep perbuatan mealwan hukum dapat diterapkan pada sengketa pembatalan perjanjian sepihak, selain itu juga akan dibahas mengenai konsep ganti rugi yang digunakan. Untuk lebih memahami penerapan gugatan perbuatan melawan hukum ini, akan dianalisa beberapa putusan dari sengketa pembatalan perjanjian sepihak yang digugat dengan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer berupa putusan pengadilan.

---

The focus of this study is discussing the differences decrease phenomenon of the default concept and the tort concept which indicated by the application of the Tort concept in some disputes of agreement partially cancellation. This study also discuss about how a concept of tort can be applied in such cases and what compensation concept can be applied. To see the application of this tort, this study also included some decrees of the agreement partially cancellation dispute using tort concept, completed with the analyses. This is a juridical - normative research which means that this research is more emphasize to the secondary data, specially the primary material law, such as court decrees.

Abstrak :
Secara umum ada 2 dua jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya ditinjau dari segi jaminan yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Salah satu ketentuan yang dimasukkan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan adalah klausul Negative Pledge. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1 akibat hukum dari penggunaan klausul Negative Pledge dalam Perjanjian Kredit dan 2 penyelesaian terhadap masalah yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, pengambilan keputusan dengan logika deduktif. Hasil penelitian adalah 1 akibat hukum yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge antara lain merupakan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan, Kreditur berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren, Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung, tidak dilakukannya pendaftaran Fidusia, penguasaan aset dan harta tetap berada di tangan Debitur, Debitur tidak dapat menjaminkan aset dan harta kepada Kreditur lain, serta risiko kemacetan kredit yang berpengaruh bagi Bank dan Negara. 2 penyelesaian masalah yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge adalah dengan menerbitkan Peraturan Pelaksana yang mengatur teknis penggunaan klausul Negative Pledge dan dengan adanya Pembatasan dari Negara. ......In general, there are two 2 types of loans granted by the bank to its customers in terms of assurance the secured loans and unsecured loans. One of the provisions included in unsecured loan agreement is Negative Pledge clause. Objectives of this research are to determine 1 legal consequences from the use of Negative Pledge clause in Loan agreement and 2 how to resolve the problem which occured from implementation of Negative Pledge. This research is a normative law prescriptive. Data used are secondary datas were analyzed qualitatively while decision making based by deductive logic. Research result 1 the legal consequences occurs from the use clause Negative Pledge which are Unsecured Loan agreement, Creditors domiciled as a creditor Concurrent, creditors cannot execute the collateral directly, the registration of Fiduciary is not done, control of assets and property remains in the hands of the Debitor, the Debitor shall be committed to ensuring that assets and property will not be taken as mortgage to other creditors, as well as the risk of the credit crunch affecting the Bank and the State. 2 Settlement of problems occurs from the use Negative Pledge clause are by issuing Implementing Regulations governing the technical use and with restriction from the State as well for the implementation of Negative Pledge clause.

Abstrak :
Pembuatan suatu sinetron tidak terlepas dari terselenggaranya kerjasama yang baik antara artis pemain sinetron dan produser rumah produksi. Perjanjian kerjasama ini formatnya dirancang seluruhnya oleh produser rumah produksi. Perjanjian baku ini memuat klausul-klausul baku yang harus dipenuhi oleh artis pemain sinetron. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang dimiliki oleh pihak artis pemain sinetron dan produser rumah produksi, terutama klausul baku mengenai peralihan performer's rights dari artis pemain sinetron kepada produser rumah produksi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil simpulan bahwa peralihan atas performer's rights sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun artis pemain sinetron tidak mempunyai posisi menawar (bargaining position) pada saat ketentuan tersebut tidak memberikan kompensasi selain honorarium yang telah diperjanjikan sebelumnya. Peralihan hak ini tidak memenuhi unsur keadilan. Peralihan hak harus disertai dengan kompensasi yang sesuai yang disebut sebagai remuneration rights. Hasil penelitian menyarankan agar remuneratin rights ini juga diatur dalam undang-undang hak cipta agar perlindungan performer's rights artis pemain sinetron menjadi lebih baik.

---

The most important thing in the making of sinetron is the agreement between the artists and the producers of production house. The agreement itself is made by the producers of production house, and the artists have to obey it when they decide to sign the agreement. The purpose of this study is to understand the law protection of the artists and the producers of production house. This research is yuridis normative. The conclusion of this research is the artists have no better bargaining position to the agreement consist of the transfer of performer's rights. According to the agreement, the artists will transfer the performer's rights to the producers of production house without any compensation. Although this agreement is approriate with the national Literary and Copyright Works, but that is not fullfill justice requirements. The artists deserve to have compensation of this transfer. This rights of compensation is remuneration rights. The researcher suggest that the remuneration rights should be regulated by the national regulation of the national Literary and Artistic Works to protect the performer's rights of the artists.