Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep pembaruan utang melalui novasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang berdampak pada pengalihan hak atas tanah. Hal ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undnagan di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, novasi diatur dalam KUHPerdata, yakni pembaruan utang yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yang dikenal sebagai novasi objektif, novasi subjektif pasif, dan novasi subjektif aktif yang berakibat pada hapusnya perikatan. Dalam Putusan Nomor 306/Pdt.G/2018/PN.Sby, pembaruan utang secara novasi dilakukan dinyatakan cacat dan melawan hukum serta hak atas pengelolaan perumahan dikembalikan kepada pemegang hak yang semula hak tersebut telah diambilalih oleh pihak lain. Maka dari itu, Penulis mengkaji aspek hukum terhadap keabsahan pembaruan utang secara novasi serta dampaknya terhadap pengalihan hak atas tanah.

---

This paper analyzes the concept of debt restructuring through novation in credit agreements secured by Building Rights Certificates that impact the transfer of land rights, based on Indonesian legal regulations. The study employs a doctrinal research method. Novation, governed by the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), involves the renewal of debt through three recognized methods: objective novation, passive subjective novation, and active subjective novation, resulting in the extinguishment of obligations. In Decision Number 306/Pdt.G/2018/PN.Sby, novation of debt restructuring was declared void and against the law, resulting in the return of housing management rights to the original rights holder, which had previously been transferred to another party. Therefore, the Author examines the legal aspects concerning the validity of novation in debt restructuring and its implications on the transfer of land rights."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan tanah telantar dan implikasinya menurut Hukum Tanah Nasional serta korelasinya dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan bagaimana solusi menurut Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap kasus penelantaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif.Hasil penelitian menyarankan perlunya pengkajian secara holistik terhadap peraturan perundangundangan yang mengatur tanah telantar; perlunya penggantian atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar; dan terhadap kasus penelantaran tanah perlu diterapkan sanksi berupa hapusnya hak atas tanah sebagai bentuk disinsentif terhadap pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan pemegang hak atas tanah.

---

This thesis is discussing about the issue of abandoned land and its implication under national land law, and its corelation with the usage of space based on Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning on the cases of land abandonment. This research is qualitative research with descriptive characteristic.The result of this research advice the need to have holistic analysis on the national laws that deal with abandoned land, there is a need to amend Government Regulation Number 36 Year 1998 on Control and Usage of Abandoned Land; and for land abandonment cases there is a need for sanction such as the lost of rights on the land as a dicentive means towards the violation of laws which conducted by the holders of land rights."