Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini menjelaskan tentang pembagian kekuasaan power-sharing sebagai upaya resolusi konflik untuk mengatasi konflik Pemilu Presiden Afghanistan tahun 2014. Berawal dari permasalahan bahwa Pemilu Presiden Afghanistan tahun 2014 berpotensi mendorong pada adanya konflik kekerasan setelah Independent Election Commission IEC mengumumkan perolehan suara awal putaran kedua yang menunjukkan kemenangan Ashraf Ghani mdash;kandidat beretnis Pashtun mdash;atas Abdullah Abdullah kandidat beretnis Tajik. Dari sini, muncul berbagai ancaman kekerasan dan ancaman pembentukan pemerintahan tandingan. Mengatasi hal ini pembagian kekuasaan power-sharing digunakan sebagai upaya resolusi konflik yang tidak menciptakan kondisi winner-takes-all. Abdullah Abdullah sebagai pihak yang kalah diberikan posisi jabatan baru bernama Chief Executive Officer CEO yang nantinya akan berkerja dengan Presiden, membagi kekuasaan di dalam National Unity Government NUG. Dengan menggunakan teori Power-sharing Model Konsosiasional milik Arend Lijphart, penelitian ini menemukan bahwa kesepakatan power-sharing yang diformalkan pada Perjanjian tanggal 21 September 2014 ini sudah merefleksikan tiga komponen power-sharing berupa pembentukan koalisi besar, pemberian otonomi kepada masing-masing pihak berkonflik, dan penerapan asas proporsionalitas dalam pengalokasian pejabat pemerintah. Namun, penulis menemukan bahwa ketiga komponen ini belum terimplementasi sepenuhnya. Karenanya, power-sharing hanya menciptakan kondisi pada perdamaian negatif berhasil meredam konflik kekerasan; namun tidak menghilangkan ketidakadilan di dalam pemerintahan yang terbentuk.

---

ABSTRACT
This research explains about power sharing as an effort of conflict resolution to resolve Afghanistan Presidential Election conflict in 2014. Starting from the issue that the Afghanistan Presidential Election 2014 has the potential to push for violent conflict after the Independent Election Commission IEC announced the initial vote of the second round which shows the victory of Ashraf Ghani a Pashtun candidate, over Abdullah Abdullah a Tajik ethnic candidate. From here, various threats of violence and the threat of forming a parallel government occurred. Overcoming this, power sharing is used as a conflict resolution effort that does not create winner takes all condition. Abdullah Abdullah as a losing party was given a new position named Chief Executive Officer CEO who will later work with the President, to share power within the National Unity Government NUG. By using Arend Lijphart 39 s Consociational Model of Power sharing theory, this study finds that the power sharing agreement formalized on September 21st 2014 reflects three components of power sharing such as the formation of a grand coalition, both autonomy to each conflicting party, and applying the principle of proportionality in the allocation of government officials. However, the author finds that these three components are not fully implemented yet. Thus, power sharing only creates a negative peace condition succeed in suppressing violent conflict yet it does not eliminate injustice within the established government.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan personil diplomatik dan tanggung jawab negara terhadap kekerasan fisik yang diderita oleh personil diplomatik di negara-negara konflik, khususnya di negara Afghanistan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hal ini patut untuk dibahas melihat maraknya penyerangan-penyerangan serta kerugian fisik yang diderita oleh personil diplomatik di banyak negara, terutama di negara yang sedang berada di dalam konflik bersenjata. Skripsi ini akan membahas mengenai praktek perlindunganperlindngan personil diplomatik di beberapa negara konflik dan membahas konvensi-konvensi yang mengatur mengenai perlindungan personil diplomatik itu sendiri. Dengan hal tersebut, maka akan terlihat bahwa negara konflik memiliki tendensi untuk terjadinya penyerangan terhadap personil diplomatik lebih tinggi dibandingkan negara yang tidak dalam konflik bersenjata. Adapun demikian, skripsi ini akan membahas mengenai negara konflik itu sendiri dan berusaha mengkategorisasi kondisi-kondisi apa saja yang dapat dipenuhi sehingga suatu negara dapat dikatakan sebagai negara konflik. Lalu, setelah melihat pola perlindungan personil diplomatik di beberapa negara konflik, maka akan juga dilihat respon yang dikeluarkan oleh negara penerima dan pengirim. Tentunya, skripsi ini juga akan membahas kasus-kasus penyerangan terhadap personil diplomatik di Afghanistan beserta respon yang dikeluarkan oleh pihak yang berkaitan, dan juga akan dilakukan analisis terkait perlindungan personil diplomatik serta tanggung jawab negara Afghanistan dihubungkan dengan doktrin dan konvensi-konvensi yang mengatur. Dalam menindaklajuti keadaan ini, pihak Afghanistan harus melakukan kewajibannya untuk melindungi personil diplomatik dengan lebih baik dan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang tertera di konvensi-konvensi diplomatik serta jika dalam hal negara yang dirugikan menuntut Afghanistan untuk bertanggung jawab, maka Afghanistan dapat bertanggung jawab berdasarkan konvensi dan doktrin yang ada.

---

ABSTRACT
This thesis explains about protection of diplomats and state responsibility of physical suffered by diplomats in conflict countries, especially in Afghanistan using juridical normative methodology. This concern has to be discussed because there are a lot of attacks and physical harms suffered by diplomats in many countries, especially in armed-conflict countries. This thesis will analyze the practices of protection of diplomats in some conflict countries and explain the conventions that include protection of diplomats as a part of the conventions. Thus, conflict countries have more tendency than non-conflict countries in terms of numbers of attacks and physical harms suffered by diplomats. Therefore, this thesis will analyze the conflict country and try to categorize terms and conditions which are included as conflict country. After seeing the pattern of protection of diplomats in some countries, then this thesis will analyze the response shown by the receiving and sending state. This thesis will also discuss about the attacked diplomats cases in Afghanistan and the responses issued by related parties. Then, protection of diplomats and state responsibility will be analyzed based on the related doctrine and conventions. Changes in protection of diplomats in Afghanistan should be done and Afghanistan should be more concerned about this matter and based on the diplomatic convention, sending state could file dispute settlement to an arbitrary organ and International Court of Justice to claim state responsibility. Based on the conventions and doctrine related, Afghanistan could be charged as the full responsible party.

Abstrak :
Reproduction of authors political diary on the political developments from 1982 to 1985 in Afghanistan