Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan kehidupan menjelang akhir abad ke 20 ditandai dengan kemajuan di hampir semua aspek kehidupan yang kemudian mendorong tumbuhnya arus globalisasi dan liberalisasi. Salah satu hasil kemajuan IPTEK adalah teknologi penerbangan, yang kemudian memacu berkembangnya industri jasa transportasi udara yang kemudian mendorong munculnya kebijakan open sky, yang berkeinginan untuk memanfaatkan ruang udara seluas-luasnya bagi kepentingan perusahaan penerbangan dari negara tertentu.

Sebagai suatu hak penuh dan utuh dari suatu negara (complete and exclusive right of the State), ruang udara memiliki potensi yang dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pendapatan negara, apalagi bila negara tersebut memiliki wilayah udara yang luas serta berada dalam posisi strategis sebagaimana yang dimiliki oleh Indonesia. Pemanfaatan ruang udara akan terkait erat dengan kegiatan industri penerbangan dan kegiatan ruang angkasa. Dalam tesis ini pembahasan akan dibatasi dalam kaitan dengan kegiatan industri penerbangan, khususnya bisnis penerbangan.

Ruang udara sebagai hak penuh dan utuh atas ruang udara diatas wilayah kedaulatan negara telah diakui oleh hukum internasional, yaitu dalam Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation tahun 1919, kemudian dalam Convention On International Civil Aviation tahun 1944 dan yang terakhir adalah dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 atau UNCLOS 1982.

Konvensi-konvensi internasional tersebut menjadikan Indonesia memiliki wilayah kedaulatan seluas 8,4 juta km2 dan berada di posisi silang strategis di antara 2 benua dan 2 samudera, sehingga hak penuh dan utuh atas wilayah ruang udaranya yang memiliki keunggulan komparatif, dapat dimanfaatkan sebagai suatu bargaining power dalam berbagai perundingan dengan negara lain diantaranya adalah untuk Air Service Agreement.

Pemanfaatan yang tepat serta didukung oleh perangkat hukum internasional maupun nasional yang berlaku ditambah dengan sumber daya yang berkualitas, akan memberikan keunggulan bagi Indonesia dalam memanfaatkan ruang udara nya sebagai salah satu sumber daya nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 (3) UUD-45.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelanggaran wilayah udara dan kontrol udara Indonesia oleh Singapuramerupakan aspek penting dan strategis bagi pertahanan dan keamanan wilayah negara Indonesia. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap pentingnya ruang udara menunjukkan bahwa kualitas kebijakan negara terhadap matra udara belum signifikan. Ruang udara Indonesia yang dikontrol oleh Singapura merupakan merupakan hal penting bagi Indonesia untuk ditinjau kembali dalam rangka menegakkan keutuhan negara. Perjanjian antara Indonesia dan Singapura soal ruang udara dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan kendala baik dari penerbangan sipil Indonesia maupun pelaksanaan operasi dan penegakan hukum di wilayah sekitar Tanjung Pinang dan Natuna yang dilaksanakan baik oleh TNI AU maupun oleh TNI AL yang melaksanakan operasi maritim maupun operasi udara, karena pengendalian ruang udara tersebut ada pada Air Traffic Control (ATC) Singapura. Sebagai pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori pembangunan politik dari Samuel P. Huntington, teori orientasi pembuat kebijakan dari K.J. Holsti, dan teori kebijakan publik menurut William Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis sedangkan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia terkait Flight Information Region (FIR) tidak sesuai dengan kepentingan pertahanan udara nasional Indonesia. TNI AU sebagai pelaksana tugas pokok pertahanan nasional matra udara bukan menjadi pihak insider untuk turut menentukan lahirnya kebijakan negara di bidang FIR. Pengambilan keputusan hanya berada dalam satu lembaga negara dan tidak mengikutsertakan lembaga lain yang berkompeten dalam merumuskan kebijakan strategis. Implikasi teori menunjukkan bahwa terori Huntington yang mengatakan bahwa salah satu unsur dari pembangunan politik (antara lain) membutuhkan penonjolan tegas kedaulatan eksternal negara bangsa dalam menangkal pengaruh internasional. Tesis Huntington tersebut mensyaratkan adanya ketegasan dengan menggunakan seluruh otoritasnya dalam menjaga seluruh wilayah kedaulatannya. Sementara K.J. Holsti mengatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, pengambilan keputusan didominasi oleh orientasi para pembuat kebijakan tingkat tinggi (high level policy makers). Holsti memberikan penekanan yang lebih kuat tentang pentingnya melihat orientasi para pembuat keputusan/kebijakan. Pendapat kedua ahli tersebut tidak terlihat digunakan dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Selain itu tahapan kebijakan publik dari William Dunn seperti : Penyusunan Agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan tidak menjadi referensi bagi pengambil kebijakan negara Indonesia.

---

ABSTRACT
The violation of the Indonesian air space and the control to Singapore is the crucial aspect even strategic to Indonesian security and defense. The deficient of Indonesian government attention to the air space is showing the quality of state policy to airspace tends to less significant. The air space, which has been controlling by Singapore, is becoming big issue to be reviewed in building the Indonesian sovereignty. The agreement of air space between Indonesia and Singapore has impacted to Indonesian civil flights even for operation implementation and law enforcement in Tanjung Pinang and Natuna authorities that conducted by both Indonesian Navy and Air Force that have implemented maritime and air space operations as the control base of air space using the Singapore Air Traffic Control (ATC). The theoretical base of this research applies the politic development of Samuel P. Huntington, policy maker orientation theory of K.J. Holsti, and the theory of public policy by William Dunn. This research is implemented a qualitative method and used descriptive analysis research type with interviewing and documents study in gaining the data collection. The findings from this research have shown that the policy of Indonesian government dealing with Flight Information Region (FIR) did not meet with the need of Indonesian national air force defense. The Indonesian Air force as the agent of the main duty in defending the national air space is not the insider party in determining state policies of FIR. The decision making was merely determined in a state institution without involving related institutions that have competence in designing strategic policy. Theory implication is showing that Huntington theory revealed that one element in politic development acquires a firm state and country external sovereignty in preventing international effects. Huntington thesis requires firmness in using whole authorities to defend all Indonesian sovereignty areas. Meanwhile, K.J. Holsti said that in a process of designing overseas policy, the decision taking dominated by an orientation of high level policy makers. Holsti strongly emphasized to the importance of orientation observation of the decision and policy makers. The opinion of the both experts seems unlikely implemented in policy designing in Indonesia. In addition, the William Dunn of public policy such as: Agenda arrangement, Policy formulation, Policy adoption, Policy implementation, and Policy evaluation are not implemented as references in policy taking in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Kecelakaan pesawat udara dapat menimbulkan kerugian atau bencana pada pihak lain. Dapat saja pesawat udara yang secara utuh jatuh ataupun bagian-bagiannya saja (misal : pintu, jende1a, mesin dll). Hasil tersebut dapat ditimbulkan oleh karena adanya kesalahan manusia (Human Errors) yaitu : Penerbang; teknisi; petugas menara bandara; petugas pengatur navigasi; juru parkir atau disebabkan oleh adanya kesalahan teknis (Technical Errors). Kendatipun tidak terlepas kemungkinan kesalahan sejak awal yakni konstruksi pesawat udara telah ada kesalahan saat diproduksi oleh pabrik. Dengan telah sangat majunya masalah transportasi udara dapat menimbulkan bermunculannya jenis-jenis pesawat udara 1 ), mu1ai dari yang sangat ringan sampai pada yang sangat berat, mulai dari yang lambat sampai yang dapat terbang dengan kecepatan dua kali kecepatan suara. Jelas ini mengandung resiko yang tidak kecil akan terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian atau bencana pada pihak lain yang ada dipermukaan bumi. Ramainya lalu lintas udara memang beralasan karena udara merupakan medium transportasi tanpa hambatan (non obstacle I medium), sehingga dapat dengan mudah dan cepat memperpendek jarak dan waktu antara satu tempat dengan tempat yang lain. Tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran ganti kerugian oleh pihak penyelenggara penerbangan terhadap pihak ketiga merupakan salah satu sebab hapusnya tanggung jawab. Hal tersebut dibahas oleh Sistim Roma, sehingga Sistim ini menganut prinsip tanggung jawab mutlak (Strict/Absolute Liability). Penempatan pihak operator pacta kedudukan harus bertanggung jawab dianggap akan dapat menyelesaikan masalah kerugian yang ditimbulkannya terhadap pihak ketiga didarat sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan kontraktual apapun dengan pihak operator tersebut. Apapun alasannya serta ada atau tidak ada perbuatan melanggar hukum, maka operator adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. ( FH UI )

Abstrak :
Peristiwa Uberlingen Mid-Air Collision tahun 2002 di wilayah Jerman antara Bashkirian Airlines dengan DHL menarik perhatian khalayak luas kepada dunia penerbangan internasional. Bashkirian kemudian membawa kasus ini ke Pengadilan Konstanz di Jerman dalam perkara perdata untuk meminta ganti kerugian kepada Jerman atas segala tuntutan dari pihak ketiga. Pengadilan kemudian memutuskan Jerman harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dan harus menanggung biaya ganti kerugian akibat peristiwa tersebut. Diketahui bahwa kejadian tersebut berada di wilayah udara Jerman yang lalu-lintas penerbangannya dilakukan oleh Skyguide. Skripsi ini dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab negara atas keselamatan dan keamanan navigasi di wilayah udaranya yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Skripsi ini kemudian akan menganalisis terkait pengaturan dan kewajiban negara dalam memberikan fasilitas navigasi penerbangan yang aman menurut hukum internasional.

---

The Uberlingen Mid-Air Collision which happened in Germany in 2002 between Bashkirian Airlines and DHL had attracted the international community to international civil aviation activities. Bashkirian then brought this case before the Dictrict Court in Konstanz which sued Republic of Germany to indemnify the company for damage claims against the airine by third parties. The Court then decided Germany should responsible to Bashkirian and indemnify all the cost claimed against the airline. The collision occured at German?s territory which controlled by Skyguide. This thesis is aimed to elaborate the state liability on safety and security of air navigation in its territory which failure to do so will result a state responsibility. This thesis will analyze the provisions and the state?s liabilities in providing the safe air navigation facilities according to international law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas perbandingan antara prosedur serta persyaratan pendaftaran kepemilikan dan pengoperasian pesawat udara sipil di Indonesia dengan Amerika Serikat. Prosedur pendaftaran dan pengoperasian pesawat udara di setiap negara memiliki persamaan dan perbedaan menurut hukum positif negara masing-masing. Seiring dengan perkembangan teknologi penerbangan, pengaturan mengenai hukum penerbangan juga turut berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam lalu-lintas transportasi udara. Departemen Perhubungan baik di Indonesia (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) maupun Amerika Serikat (Departemen Transportasi dan Federal Aviation Administration) berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan operasi pesawat udara dalam hal perekonomian dan keselamatan penerbangan. Masing-masing Lembaga memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjaga kelancaran kegiatan angkutan udara di negaranya.

---

This paper discusses comparisons between the procedure and requirements for registration of ownership and operation of civil aircraft in Indonesia and the United States. The registration and operation of aircraft procedure in each country have similarities and differences according to the positive law of each country. Along with the development of aviation technology, the provision of aviation law also evolving to fit the needs of people in traffic air transport. Department of Transportation both in Indonesia (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) and the United States (Department of Transportation and Federal Aviation Administration) play a role in overseeing the operations of aircraft in terms of economy and safety of the flight. Each Institute has a different approach in maintaining the operation of air transport within the country.