Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Iklan adalah salah satu cara yang paling efektif dimasa sekarang ini untuk memperkenalkan suatu produk berupa barang atau jasa kepada konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, hal ini juga diatur di dalam undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Pemasangan iklan di media massa tersebut dilakukan dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu siapa yang bertanggung jawab apabila di dalam pelaksanaan pemasangan iklan tersebut terdapat iklan yang menyesatkan, merupakan tanggung jawab pihak perusahaan pemasangan iklan ataukah pihak penerbit, upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh penerbit apabila pihak pemasang iklan melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak. Penelitian ini adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, berbentuk evaluatif dengan menggunakan data sekunder yang akan dianalisa secara kualitatif. Yang bertanggung jawab terhadap pemasangan iklan yang menyesatkan adalah pihak perusahaan pemasang iklan, di mana pihak perusahaan pemasang iklan memiliki tanggung jawab atas kebenaran informasi tentang produk yang diiklankan. Sedangkan pihak penerbit hanya bertanggung jawab pada komisi periklanan Indonesia. Apabila pihak pemasang iklan melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penerbit yaitu pertama dengan jalan musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, apabila dengan musyawarah tidak dapat maka menggugat melalui Pengadilan Negeri untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Abstrak :
Skripsi ini membahas implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta. Skripsi ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta serta faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam studi kepustakaan dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan bangunan reklame di DKI Jakarta dengan berdasarkan pada ketentuan peruntukan tata ruang. ......This thesis discusses the implementation of advertisement permit charges policy in DKI Jakarta Province. The study has main issues describing how the advertisment permit charges policy in DKI Jakarta province is implemented and the factors which affect of Implementation of Advertisement Permit Charges Policy in DKI Jakarta Province. The research uses qualitative approach with deep interview literature study and field observation as data collection methods; The study main issues find that the implementation of advertisment permit charges policy in DKI Jakarta is to control the growth rate of advertisement building in DKI Jakarta with the provisions of the allotment based on the spatial.

Abstrak :
Munculnya beauty influencer di industri kecantikan, dapat mempengaruhi publik melalui iklan testimonial yang dibuatnya khususnya produk kosmetik. Namun dalam praktiknya, tidak semua beauty influencer melakukan iklan testimonial sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga jika terjadi kerugian konsumen, influencer kecantikan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tesis ini bermaksud untuk menganalisis mengenai tanggung jawab beauty influencer atas hasil iklan testimonial yang dibuat di Instagram dengan terlebih dahulu mengkategorikan influencer kecantikan sebagai bisnis periklanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa beauty influencer dapat dikatakan sebagai pelaku usaha periklanan jika memenuhi kategori sebagai berikut: tertentu. Hasil analisis mengenai konstruksi akuntabilitas menunjukkan bahwa influencer kecantikan dapat dimintai pertanggungjawaban iklan dibuat. Namun, tidak jelas sejauh mana tanggung jawabnya his yang harus dilakukan karena tidak ada pengaturan lebih lanjut. Berdasarkan hal-hal Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang periklanan di Indonesia Indonesia yang secara khusus mengatur periklanan menurut definisinya bisnis periklanan yang diperluas
The emergence of beauty influencers in the beauty industry can influence the public through testimonial advertisements that they make, especially cosmetic products. However, in practice, not all beauty influencers do testimonial ads in accordance with applicable regulations. So that if there is a consumer loss, beauty influencers can be held accountable in accordance with applicable regulations. Therefore, this thesis intends to analyze the responsibility of beauty influencers for the results of testimonial advertisements made on Instagram by first categorizing beauty influencers as an advertising business. This study shows that a beauty influencer can be said to be an advertising business actor if it meets the following categories: certain. The results of the analysis on the construction of accountability shows that beauty influencers can be held accountable for advertising created. However, it is not clear to what extent his responsibility should be carried out as there is no further arrangement. Based on these matters, it is necessary to establish an advertising law in Indonesia Indonesia which specifically regulates advertising by definition an expanded advertising business

Abstrak :
Unit kegiatan informasi sebagai salah satu dari rangkaian kegiatan ekspansi perusahaan adalah sangat vital, khususnya informasi yang menggunakan media surat kabar yang lazim disebut iklan. Salah satu jenis iklan yang penting ialah iklan perusahaan (corporate advertising) yang sifatnya untuk kepentingan intern perusahaan sendiri dan hanya menyangkut perusahaan itu saja dengan tujuan mengangkat kepentingan bisnis atau keuangan suatu perusahaan sehingga diketahui oleh khalayak atau pihak lain. Dalam melakukan kegiatan periklanan ini tentunya melibatkan peranan biro iklan sebagai penjual jasa dalam membuat dan meracik iklan, sehingga menimbulkan hubungan bisnis yang dibuat dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian iklan perusahaan (corporate advertising contract) antara biro iklan dengan perusahaan pengiklan. Secara umum perjanjian ini tunduk kepada pasal-pasal KUHPdt tentang perjanjian, karena belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai periklanan. Berdasarkan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, maka ada beberapa hal yang sifatnya khusus yang tidak diatur dalam KUHPdt., contohnya hal-hal yang menyangkut materi iklan. Hal itu didukung dengan adanya Tata Krama dan Tata Cara Periklanan di Indonesia yang dibuat oleh Komisi Periklanan Indonesia. Kebiasaan bisnis (trade usage) dalam dunia periklanan yang berlaku antara perusahaan pengiklan dengan biro iklan selama ini juga diakui oleh KUHPdt khususnya pasal 1339.

Abstrak :
Skripsi ini membahas perjanjian sewa menyewa permukaan tubuh sebagai media periklanan. Di Amerika Serikat jenis periklanan dengan permukaan tubuh ini lazim disebut dengan nama Body Advertising, dan di Indonesia perjanjian ini belum pernah dilakukan. Permukaan tubuh sebagai media periklanan tidak dikenal di Etika Pariwara Indonesia (kode etik Dewan Periklanan Indonesia), serta di penjelasan mengenai jenis-jenis reklame penggunaan permukaan tubuh tidak termasuk dalam kategori apapun dalam peraturan terkait, salah satunya Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 12 tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Selain itu, penggunaan permukaan tubuh dan penggunaan tato sebagai salah satu alat untuk memunculkan iklan pada Body Advertising menimbulkan pertanyaan mengenai syarat sah perjanjian sewa menyewa permukaan tubuh sebagai media periklanan. Sehingga faktor-faktor tersebut menjadi pertanyaan apakah perjanjian sewa menyewa permukaan tubuh sebagai media periklanan dapat dilakukan di Indonesia, dan apabila bisa bagaimanakah aspek-aspek hukum terkait dengan pelaksanaan Body Advertising di Indonesia.

---

This thesis discusses the lease agreement of the human skin surface as the advertising media. The use of human skin surface as the medium of advertising is well known as Body Advertising in The United States. In Indonesia, there is no any agreement about these ads. Human skin surface as advertising media has never arranged in Ethics of Indonesian Advertising (Etika Pariwara Indonesia) by Indonesian Advertising Council (Dewan Periklanan Indonesia) and there’s no explanation about it in any regulation, for example is Regional Regulation DKI Jakarta No.12 year 2011 about Advertisement Tax. Moreover, topic about the use of human skin surface and the use of tattoo as the advertising media does raises the question about the lease agreement of the human skin surface as the advertising media and also the law aspects related to it if, it is possible to be implemented in Indonesia.

Abstrak :
Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Iklan testimoni adalah iklan yang memberikan kesaksian konsumen terhadap suatu "keberhasilan" menggunakan produk barang atau jasa. Dengan kata lain, iklan ini sebagian besar menggunakan orang awam/biasa/kebanyakan (bukan publik figur). Dan, banyak diragukan kebenarannya dan membuka kemungkinan konsumen dirugikan karenanya. Konsumen sebagai pemakai iklan disini haruslah waspada akan iklan yang ditampilkan balk dilayar kaca maupun dimedia cetak. Karena, tanpa disadari oleh Konsumen, kegiatan promosi yang dilakukan oleh si pelaku usaha melalui iklan tersebut semata-mata untuk menjaring konsumen sebanyak-banyaknya. Hal ini pada dasarnya, telah melanggar hak konsumen dan sangat merugikannya. Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis dalam tesis ini adalah : a. Bagaimana pengaturan tentang iklan testimoni dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; b. Upaya hokum apa yang dapat ditempuh konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha yang menerbitkan suatu iklan testimoni yang menyesatkan; dan, c. Bagaimana praktek iklan testimoni yang sesuai dan yang tidak sesuai menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut.