Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejalan dengan adanya perubahan sosial dalam masyarakat, terdapat pula perubahan harapan dan pola perkawinan, yang cenderung mengabaikan arti penting perkawinan itu sendiri. Fenomena tersebut yang banyak ditemui di masyarakat adalah meningkatnya perceraian dalam perkawinan. Salah satu penyebab terbesar perceraian adalah perselingkuhan dari salah satu pasangannya. Perselingkuhan atau dikenal pula dengan hubungan seks ekstramarital (HSE), didefinisikan sebagai hubungan seks dengan pasangan di luar nikah, baik terlibat secara emosional maupun tidak. Walaupun secara umum HSE Iebih memiliki dampak yang negatif bagi perkawinan, ditemukan adanya peningkatan jumlah orang yang melakukan HSE pada pria maupun wanita. Banyak hal yang dapat menjadi faktor penyebab HSE, baik yang berasal dari segi individunya sendiri, pihak Iain yang terlibat maupun karena perubahan sosial yang terjadi. Dibalik faktor-faktor penyebab tersebut, apa yang dapat disimpulkan atau apa yang rnendasarinya. Hal ini dapat ditinjau melalui pendekatan atribusi kausal, yang menekankan pada pemahaman bagaimana seseorang mempersepsikan diri, orang Iain atau suatu kejadian dimana ia menggunakan informasi untuk memperoleh penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Melalui atribusi kausal akan diperoleh keyakinan seseorang akan penyebab suatu kejadian sehingga dapat membantu untuk meramalkan bagaimana perilakunya di masa mendatang. Dalam atribusi kausal HSE, akan dijelaskan hal-hal apa yang dipersepsikan sebagai penyebab HSE atau tidak melakukan HSE. Weiner membagi dimensi atribusi kausal ke dalam dimensi fokus, stabilitas dan kontrofabilitas. Menurut Weiner, bila seseorang memiliki atribusi kausal perilakunya ke dalam dimensi yang 'internaI, stabil dan terkontrol', maka ada kecenderungan pada dirinya untuk mempertahankan atau mengulang perilakunya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana gambaran pola atribusi kausal HSE, khususnya di kalangan orang yang melakukan dan tidak melakukan HSE. Mengingat adanya perbedaan alasan melakukan HSE pada pria dan wanita, akan dikaji juga perbedaan atribusi kausal di antara mereka. Dalam penelitian ini alat ukur atribusi kausal yang digunakan adalah hasil adaptasi Causal Dimension Scale Il dari Russel. Penelitian ini dilakukan pada 136 orang pria dan wanita yang menikah. Analisis data pertama-tama dilakukan dengan menggunakan uji perbedaan mean (t-test), untuk melihat perbedaan di antara orang yang melakukan HSE dan tidak melakukan HSE dalam hal mengatribusikan masing-masing perilakunya. Hasil menunjukkan bahwa ada perbedaan, dimana orang yang melakukan HSE mengatribusikan penyebab perilakunya yaitu ?ketidapuasan emosional/psikologis dengan pasangan' pada hal yang internal, tidak stabil dan terkontrol. Sedangkan orang yang tidak melakukan HSE mengatribusikan penyebab perilakunya yaitu 'memegang norma-norma agama dan sosial' pada hal yang Iebih internal, stabil dan Iebih terkontrol dibandingkan orang yang tidak melakukan HSE. Kelompok subyek yang melakukan HSE mengatribusikan perilakunya pada hal yang tidak menetap, menunjukkan bahwa ada ekspektansi pada mereka untuk mengubah perilakunya. Selanjutnya, dilihat juga perbedaan atribusi kausal HSE berdasarkan keterlibatan HSE dan jenis kelamin. Melalui perhitungan dengan teknik analisa varian dua arah diperoleh beberapa hasil. Walaupun kelompok subyek yang melakukan HSE dan tidak melakukan HSE menyatakan faktor penyebab yang berbeda, namun tidak ada perbedaan dalam atribusi kausal, dimana mereka mengatribusikannya pada hal yang internal, tidak stabil dan terkontrol. Dalam hal ini kelompok subyek yang melakukan HSE meyakini faktor penyebab perilakunya adalah 'ketidakpuasan emosional/psikologis dengan pasangan?, sedangkan kelompok subyek yang tidak melakukan HSE meyakini faktor penyebab seseorang melakukan HSE adalah 'kurangnya pemahaman norma agama dan sosiaI'. Selanjutnya, ditemukan pula adanya perbedaan atribusi kausal tidak melakukan HSE di antara kedua kelompok, dimana kelompok yang melakukan HSE mengatribusikannya pada hal yang internal, stabil dan terkontrol, sedangkan kelompok subyek yang tidak melakukan HSE mengatribusikannya pada hal yang internal, cenderung Iebih terkontrol dan Iebih stabil dibandingkan kelompok subyek yang melakukan HSE. Dalam hal ini kedua kelompok meyakini faktor penyebab tldak melakukan HSE adalah 'memegang norma-norma agama dan sosial'. Berdasarkan jenis kelamin, ditemukan bahwa kelompok wanita mengatribusikan penyebab HSE cenderung Iebih internal dibandingkan kelompok pria. Dalam atribusi tidak melakukan HSE, tidak ditemukan perbedaan di antara kedua kelompok. Sebagai saran untuk menyempurnakan penelitian Ianjutan yang serupa adalah mengkaji Iebih jauh mengenai reaksi emosional yang berkaitan dengan atribusi kausal HSE, memperbanyak jumlah sampel jauh melebihi batas minimal, dan menyeimbangkan jumlah penyebaran sampel berdasarkan karakteristik demografis.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara keberfungsian keluarga dan trust pada individu dewasa muda khususnya yang pernah diselingkuhi.. Pengukuran keberfungsian keluarga menggunakan Family Assessment Device FAD yang dikembangkan oleh Kabacoff, Miller, Bishop, Epstein, dan Keitner 1990 . Pengukuran trust menggunakan alat ukur Trust Scale yang disusun oleh Rempel, Holmes, dan Zanna 1985 . Partisipan penelitian berjumlah 309 individu usia dewasa muda dengan karakteristik memiliki pengalaman diselingkuhi. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara keberfungsian keluarga dan trust pada individu dewasa muda yang memiliki pengalaman diselingkuhi. Berdasarkan hasil statistik diperoleh nilai korelasi yaitu sebesar r 309 = 0,157

---

ABSTRACT
The purpose of this study was to find correlation between family functioning and trust in young adults especially who have experienced infidelity. Family functioning was measured with Family Assessment Device FAD developed by Kabacoff, Miller, Bishop, Epstein, and Keitner 1990 . Trust was measured with Trust Scale made by Rempel, Holmes, and Zanna 1985 . Participants of this research were 309 young adults who have experiences with infidelity. The result obtained in this research shows that there rsquo s a significant posistive correlation between family functioning and trust among young adults who have experiences with infidelity. The Pearson Correlation indicates positive significant correlation between family functioning and trust. Based on statistical result obtained correlation value of r 309 0.157.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak mewaris bagi anak zinah sebagai ahli waris pengganti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anak zinah tidak mempunyai hak mewaris dari orang tuanya apalagi menjadi ahli waris pengganti terhadap keluarga orang tuanya, karena yang berhak untuk menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan yang sah. Hak-hak bagi anak zinah sangat terbatas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur, karena pembuat undangundang ingin menghukum perbuatan zinah tersebut.

---

The focus of this thesis about Supreme Court Decision which grant inheritance right for adultery child as beneficiary replacement. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. Based on result of research can be concluded that adultery child do not have inheritance right from his/her parents moreover become beneficiary replacement toward his/her parent family. Because of person who has right to become the inheritance replacement is legitimate descendants. Rights for adultery children are very limited in law and regulations that govern it because the legislators have a purpose to punish the mentioned adultery action.

Abstrak :
ABSTRAK
Sumpah li rsquo;an merupakan salah satu alat bukti dalam perkara cerai talak dengan alasan zina di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar rsquo;iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Juncto Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sumpah li rsquo;an dapat menjadi solusi dari sulitnya pembuktian perbuatan zina dalam perkara cerai talak dengan alasan zina namun dalam praktiknya masyarakat jarang sekali menggunakan alat bukti sumpah li rsquo;an. Skripsi ini membahas mengenai penerapan sumpah li rsquo;an pada praktiknya di Pengadilan Agama Bekasi dan Mahkamah Syar rsquo;iyah Blangkejeren. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualititatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen yang didukung dengan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sumpah li rsquo;an sebagai alat bukti dalam perkara cerai talak dengan alasan zina di Pengadilan Agama Bekasi dan Mahkamah Syar rsquo;iyah Blangkejeren belum diterapkan dengan baik. Hasil penelitian ini menyarankan agar dilakukan penyuluhan, pembinaan, dan pemberian informasi kepada masyarakat terkait sumpah li rsquo;an agar sumpah li rsquo;an dapat diterapkan secara maksimal sebagai alat bukti dalam perkara cerai talak dengan alasan zina.

---

ABSTRACT
li rsquo an is an evidence for divorce case based on adultery in Religious Court and Syar 39 iyah Court based on Article 87 Juncto Article 88 paragraph 1 of Law Number 7 Year 1989. Li rsquo an is a solution of the difficulty of proofing the act of adultery in the divorce case baesd on adultery. but unfortunately li rsquo an rarely used by people. This thesis discusses the application of li rsquo an in the Religious Court of Bekasi and the Syar 39 iyah Court of Blangkejeren. This study uses the normative juridical method, to know how the law works in the society. This is a descriptive research with qualitative approach which done by reviewing the secondry data, which supported with interview about the problems. This research indicates li rsquo an as and evidence in the divorce case based on adultery in the Religious Court of Bekasi and the Syar 39 iyah Blangkejeren Court has not been properly implemented. The results of this study suggest the goverment to conduct counseling, guidance, and provide information about li rsquo an as an evidence for divorce case based on adultery to society.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan regulasi terkait tindak pidana zina dalam Rancangan KUHP. Rumusan Pasal 446 RKUHP merupakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang perilaku kopulasi yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita yang masing-masing tidak terikat pada ikatan pernikahan. Kriminalisasi tersebut menyebabkan perubahan regulasi pada norma pelarangan Zina yang awalnya merupakan kejahatan perzinahan merupakan kejahatan terhadap kesetiaan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP menjadi tindak pidana karena tidak sesuai dengan nilai agama yang hidup di masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 446 RKUHP. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosiolegal, dengan menganalisis implikasi Pasal 446 RKUHP melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1) Pasal 446 RKUHP berpotensi menyangkal kedudukan hukum pidana sebagai ultimum remedium. 2) Pasal 446 RKUHP berpotensi terlalu jauh mengintervensi ranah privat warga negara. 3) Artikel 446 RKUHP berpotensi meningkatkan praktik perkawinan anak. 4) Pasal 446 RKUHP berimplikasi pada korban pemerkosaan. ......This study aims to examine regulatory changes related to the crime of adultery in the Draft Criminal Code. The formulation of Article 446 of the RKUHP is a criminalization carried out by the government regarding copulatory behavior carried out by men and women, each of whom is not bound by a marriage bond. The criminalization causes regulatory changes to the prohibition norms Adultery, which was originally a crime of adultery, is a crime against marital fidelity as regulated in Article 284 of the Criminal Code, which becomes a criminal offense because it is not in accordance with the religious values ​​that live in society as regulated in Article 446 of the RKUHP. In this study the sociolegal research method was used, by analyzing the implications of Article 446 of the RKUHP through an approach qualitative. The findings in this study are: 1) Article 446 of the RKUHP has the potential to deny the position of criminal law as ultimum remedium. 2) Article 446 of the RKUHP has the potential to intervene too far in the private sphere of citizens. 3) Article 446 of the RKUHP has the potential to increase the practice of child marriage. 4) Article 446 of the RKUHP has implications for victims of rape.

Abstrak :
Indonesia is a state that had a criminal code named by KUHP. The regulation draft about adultery specially mentioned at paragraph 284. according to this paragraph, the definition of adultery is sexual intercourse conducted by a man/woman who was valid marriage with another woman/man who is not his/her wife/husband and it is conducted based on the wish of each of them. In criminal Code, it is stated that such deed may be imposed as a crime if there is a plea from the wife/husband who is harmed. Adultery crime is called as offense that warrants complaint, and punishment is 9 months. It's different with the meaning of adultery according to Islamic Law which has meaning a sexual intercourse conducted by a man and woman who are not a valid pair of marriage.

Abstrak :
Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi : 1. anak perempuan darindaerah pedesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding daridaerah perkotaan. 2. pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. anak perempuan yang kurang berpendidikan dan drop out dari dari sekolah umunya lebih rentan menjadi penganti anak daripada yang bersekolah. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan trafficking. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini beresiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan. Selama ini Kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja imigran serta pengantin anak perempuan untuk pernikahaan anak datang dari beberapa kantung daerah seperti Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur. Riset ini fokus pada kabupaten Sukabumi. Data dikumpulkan dengan intervies mendalam pada anak-anak perempuan korban pernikahan anak dan orang tua juga melaksanakan focus group discussion di Desa Cikidang bersama para pemangku kepentingan. Pernikahan anak di Sukabumi mengonfirmasi bahwa hal-hal berikut merupakan penyebab utama dari pernikahan anak : 1. kemiskinan dan akses buruk atas pendidikan 2. naiknya fundamentalisme agama yang membuat tabunya diskusi seksualitas dan takut akan zina, dan terakhir 3. akses buruk atas hak kesehatan reproduski seksual.