Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Keinginan untuk mempunyai keturunan merupakan suatu hal yang manusiawi, tetapi tidak semua orang mempunyai keturunan. Pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan, biasnya menempuh cara pengangkatan anak atau adopsi. Tetapi alasan melakukan adopsi tidak hanya karena tidak mempunyai keturunan, masih banyak alasan lainnya, misalnya karena alasan kemanusiaan. Seperti tindakan hukum lainnya, adopsi juga mempunyai akibat hukum, terutama bagi anak angkat dalam hal kewarisan dan perkawinan. Menurut hukum Islam, adopsi hanya bertujuan untuk pemeliharaan anak yang diangkat saja, sehingga tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua asalnya (adoptio minus plena). Sedangkan menurut Hukum Perdata Barat (dalam hal ini Staatsblad 1917 No. 129), adopsi bertujuan untuk meneruskan keturunan sehingga memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua asalnya (adoptio plena). Mengingat tidak adanya keseragaman mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang adopsi dan belum adanya Undang-undang khusus tentang adopsi, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat alangkah baiknya jika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membentuk Undang-undang khusus yang mengatur masalah adopsi secara lengkap dan sempurna."

"Nama : Dabita IsyaraNPM : 1406536000Program Studi : Ilmu HukumJudul : Pengangkatan Cucu Sebagai Anak Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pdt.P/2010/Pa.Dmk dan Nomor 81/Pdt.P/2012/Pa.Bkt Pengangkatan anak adalah konsep yang dikenal dalam Hukum Islam serta dalam peraturan perundang-undangan. Hanya saja, terdapat hal-hal yang diatur lebih rinci terhadap pengangkatan anak dalam hukum Islam. Pengangkatan anak yang dapat dilakukan dalam keluarga sendiri, seperti kakek yang mengangkat cucu. Kemudian, berdasarkan hukum Islam, anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah. Skripsi ini akan membahas mengenai pengangkatan anak khususnya dalam hukum Islam serta mengenai wasiat yang akan diterimanya dengan menganalisis putusan. Metode penelitian yang penulis gunakan berbentuk yuridis ndash;normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama yang ditunjang dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti ketua pengadilan agama dan ulama, dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap putusan Nomor 33/Pdt.P/2010/Pa.Dmk dan Nomor 81/Pdt.P/2012/Pa.Bkt terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ditemukan persamaan konsep dalam pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni keduanya tidak memutuskan nasab antara anak angkat dengan orangtua kandung, tetapi dalam hukum Islam, wajib diberikan wasiat wajibah. Sementara pengangkatan cucu sebagai anak dapat menimbulkan kerancuan terhadap harta peninggalan kakek atau neneknya karena sebagai anak angkat dia akan mendapatkan wasiat wajibah, namun sejatinya cucu bukan merupakan ahli waris sehingga seharusnya dia tidak mendapat harta peninggalan dari kakek atau neneknya kecuali jika ayah atau ibunya meninggal terlebih dahulu. Kata kunci: Pengangkatan anak, wasiat wajibah, cucu

---

Abstract Name Dabita IsyaraStudent Number 1406536000Program LawTitle The Adoption of Grandchildren as A Child Based on Islamic Law Case Study Verdict number 33 Pdt.P 2010 Pa.Dmk and number 81 Pdt.P 2012 Pa.Bkt . Child adoption is a concept that is known in the Islamic law and also in the legislation. However, there are a number of things that are regulated more specifically in terms of child adoption in Islamic law. Child adoption that can be done in one 39 s own family, such as a grandfather that adopts his grandson. According to Islamic law, the child that is being adopted has a right to get a Obligatory Will. This paper will discuss about child adoption especially in Islamic law and also the will that will be received by him her through analyzing the verdict. The method of this research that is used will be in a form of jurisdictive normative using literatures as the primary source that is supported by interviews with a number of respondents such as the head of religious court and islamic scholar with the descriptive analytical research type. The results of this study indicate that the verdict number 33 Pdt.P 2010 Pa.Dmk and number 81 Pdt.P 2012 Pa.Bkt have some things that are not in accordance with the legislation. In addition, it is found that the concept similarity in the adoption of children based on legislation that both do not decide the blood relation between adopted child with biological parents, but in Islamic law, the adopted child must be given an Obligatory Will. While in the case of grandson adoption can create a confusion concerning the will left by the grandfather or the grandmother because as an adopted child he or she will get Obligatory Will, but clearly a grandson or a granddaughter is not an heir so he or she is not supposed to get the grandfather rsquo s or the grandmother rsquo s legacy unless if the father or the mother is already dead. Keyword Adoption, Obligatory Will, Grandchild"

"Hukum Islam tidak membenarkan pengangkatan anak dengan tujuan menjadikannya sebagai anak kandung. Akibatnya anak angkat tidak mewaris atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun, sebaliknya anak angkat tetap mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya. Hal tersebut terjadi karena dalam hukum Islam hak waris timbul dari hubungan darah dan hubungan perkawinan. Hubungan antara anak angkat dengan kedua orang tua angkatnya merupakan hubungan yang timbul dari perasaan simpati, tolong menolong dan kewajiban untuk berbagi pada sesama manusia yang merupakan anjuran bagi setiap orang muslim. Pemahaman mengenai kedudukan waris anak angkat belum sepenuhnya dipahami oleh semua orang, sehingga seringkali menimbulkan sengketa waris yang melibatkan anak angkat. Sengketa waris yang terjadi dapat mengakibatkan hubungan persaudaraan yang sudah dibina menjadi rusak apalagi bila sengketa tersebut hingga memasuki ruang pengadilan.Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan suatu kebijaksanaan Hukum Islam terhadap kedudukan waris anak angkat tersebut. Selain itu pasal 210 mengenai Hibah juga dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi permasalahan waris yang berkaitan dengan anak angkat. Namun demikian isi pasal 209 dan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam belum juga dapat menghindari terjadinya sengketa waris berkaitan dengan anak angkat. Notaris sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sangat diperlukan dalam mencegah dan mengidentifikasi potensi sengketa yang mungkin terjadi. Tesis ini menjelaskan kedudukan Notaris berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat akta otentik serta bagaimana kewenangan tersebut dapat dilaksanakan sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya sengketa waris yang melibatkan anak angkat.

---

Islamic law does not justify the child adoption with the aim of making it as a biological child. As a result, the adopted child does not have the right of adoptive parent`s inheritance. On the contrary the adopted child continues to have inheritance rights of biological parent`s inheritance. This happens because the Islamic law of inheritance rights arising from blood ties and marital relationships. The relationship between adopted children with adoptive parents is a relationship arising from feelings of sympathy, help of each otherand obligation to share with each other who are recommended for every Muslim. An understanding of the position of adopted child inheritance is not always fully understood by every Muslim, so that often lead to disputes involving beneficiary foster child. Inheritance disputes that occur can lead to damaged of fraternal relations that have been nurtured especially if the dispute is brought into the court.Article 209 Compilation of Islamic Law which governs "wajibah" legacy for the adopted child was wisdom of Islamic Law on inheritance position of adopted child. In addition, Article 210 of the "Hibah" can also be treated as a solution to the problems associated with inheritance of an adopted child. However, the contents of Article 209 and Article 210 of Islamic Law Compilation yet also can avoid inheritance disputes relating to the adopted child. Notary in accordance with their position and function is needed in preventing and identifying potential disputes that may occur. This thesis describes the position of notary related to its authority in making authentic documents and how these powers could be implemented as a preventative measure against the possibility of inheritance disputes involving foster children."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana prosedur pengangkatan anak di Indonesia, dan bagaimana jika prosedur tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan dengan menganalisa lebih dalam Akta Pengangkatan Anak yang dibuat di hadapan Notaris, yaitu Akta Pengangkatan Angeline, seorang anak berusia 8 tahun yang pada tahun 2015 diduga dibunuh oleh orang tua angkatnya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan hanya dengan akta pengangkatan anak yang dibuat di hadapan Notaris adalah tidak sah, melainkan tetap harus memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengangkatan anak yang tidak sah akan mengakibatkan pelakunya dapat terkena sanksi denda, pidana, dan batalnya pengangkatan anak tersebut demi hukum.

---

This study aims to determine what is and what is the procedure of adoption in Indonesia and what if the procedure is violated or not implemented by analyzing more in the Deed of Adoption made before a Notary the Deed of Appointment Angeline an 8 year old girl who in 2015 allegedly killed by his adoptive parents This research is a normative juridical research by using secondary data including legislation and books From the research we concluded that the adoption is done only with the adoption deed made before a Notary is not legitimate but still have to pay attention to the requirements prescribed by laws and regulations in Indonesia Unauthorized adoption will lead to the culprit may be subject to financial penalties criminal and cancellation of removal of the child by law."

"ABSTRAK

Di Indonesia, dikenal adanya istilah penyerahan anak dan pengangkatan anak. Penyerahan anak sering disamakan dengan pengangkatan anak, padahal mempunyai akibat hukum yang berbeda pula, yaitu khususnya terhadap status hukum anak dan kedudukan anak dalam hal pewarisan. Sebagaimana dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, ahli waris dari anak asuh menuntut pembagian atas harta warisan ayah asuhnya dengan dalil bahwa anak asuh tersebut merupakan anak angkat berdasarkan Akta Penyerahan Anak. Penelitian ini mengangkat masalah tentang pertimbangan hukum Hakim atas status anak asuh dalam keluarga dan pewarisan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, serta akibat hukum dari penyerahan anak dibandingkan dengan pengangkatan anak. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian tesis ini adalah Majelis Hakim dalam  putusannya menganalogikan dengan perbuatan hukum pengangkatan anak, yang mana anak angkat adalah berbeda dengan anak asuh, sehingga anak asuh tidak berhak mewaris dari orang tua asuhnya. Kemudian, dibandingkan dengan pengangkatan anak, anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya karena dianggap layaknya anak sah dari orang tua angkatnya, sedangkan penyerahan anak tidak menyebabkan anak yang diasuh menjadi anak sah dari orang tua asuhnya. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah untuk melindungi kepentingan anak asuh dapat memberikan hibah wasiat atau mengangkatnya sebagai ahli waris untuk bagian tertentu, serta agar masyarakat tidak dirugikan, Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum terkait perbedaan akibat hukum pengangkatan anak dan penyerahan anak.

Kata kunci: ahli waris, pengangkatan, penyerahan.

---

ABSTRACT

 

---

In Indonesia, the terms of fostering child and adopting child are known. Fostering child is often equated with adopting child, whereas they have different legal consequences, especially on legal status of the child and his position in the terms of inheritance. As in the Tasikmalaya District Court`s Verdict Number 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, the heir of foster child demanded the distribution of inheritance of his fosters parent with the argument that foster child is adopted child based on Fostering Child Deed. This research focuses on legal consideration of judge towards the status of foster child in family and inheritance based on Tasikmalaya District Court`s Verdict Number 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm and the legal consequences of fostering child compared to adopting child. The form of research method is judicial-normative with descriptive-analitic of research typology. The conclusion of this thesis research are judges in their verdict take adoption as an analogy that adopted child is different from foster child, so that foster child is not entitled to inherit from his foster parents. Subsequently, compared to adoption, adopted child is entitled to inherit from his adoptive parents because he is considered as a legitimate child of his adoptive parents, whereas fostering child does not cause the foster child to be the legitimate child of his foster parents. The advices given in this research are to protect the interest of foster child, foster parent can provide will or appoint him as heir for certain proportion, along Notary is required to provide legal counseling related to differences in legal consequences of adopting and fostering child

"