Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi publik di wilayah Jabodetabek terhadap praktik tata kelola penggunaan Instagram Kementerian Kesehatan dalam kerangka interaksi G2C untuk upaya penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, wawancara mendalam, dan observasi. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah accidental sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 139 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS 23 melalui analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kemenkes telah mengarah pada upaya mencapai tujuan interaksi G2C dalam penanganan COVID-19 melalui penggunaan media sosial Instagram. Hal ini terlihat dari tingginya nilai persepsi publik pada tiga elemen good governance, yakni perceived responsiveness, perceived accountability, dan perceived transparency yang menunjukkan bahwa Kemenkes telah berupaya memberikan respon yang baik, serta akuntabilitas dan transparansi informasi penanganan COVID-19 sudah dirasakan atas publikasi di media sosial Instagram

---

The purpose of this research is to determine public perceiveness in the Greater Jakarta area towards good governance practices of managing the use of Ministry of Health’s Instagram within the framework of G2C interaction to handle the COVID-19 pandemic in 2021-2022. This research applies quantitative approach with survey methods, in-depth interviews, and observation. Sampling technique for survey utilizes accidental sampling, whereas the in-depth interviews utilizes purposive sampling technique. The number of respondents in this study was 139 people obtained through online questionnaire. The data obtained is processed using SPSS 23 through descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the Ministry of Health has directed efforts to achieve the goal of G2C interaction in handling COVID-19 through the use of social media Instagram. This can be seen from the high score public perceiveness of three elements of good governance, namely perceived responsiveness, perceived accountability, and perceived transparency indicate that the Ministry of Health has attempted to provide a good response, as well as perceived accountability and transparency in handling COVID-19 for publications on social media Instagram. "

"Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai otonomi daerah mengakibatkan daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat dan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu tugas dari pemerintah daerah yaitu melaksanakan pembangunan didaerah yang dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya hal itu juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang melakukan pembangunan dermaga Labuhan Haji, namun sejak di bangun pada tahun 2007, sampai sekarang dermaga tersebut tidak bisa digunakan secara maksimal karena terdapat berbagai masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan good governance pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan daerah. Penelitian ini meninjau kasus pembangunan dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini diselenggarakan dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan dermaga Labuhan Haji tidak sesuai dengan prinsip good governance yaitu efisien, efektif dan akuntabel.

---

The Law on Local Government governing regional autonomy resulted in the region having the right and obligation to regulate and take care of the interests of the community and is authorized to regulate and take care of its own governmental affairs. One of the tasks of the local government is to carry out development in the area where the development aims to prosper its people it is also carried out by the East Lombok Regency Regional Government which conducts the construction of Labuhan Haji Pier, but since it was built in 2007, until now the pier cannot be used optimally because there are various problems. This research was conducted to find out the implementation of good governance of procurement of goods and services in regional development. This research reviewed the case of the construction of Labuhan Haji pier in East Lombok Regency. This research was organized by the type of juridical-normative research. The results showed that the construction of Labuhan Haji pier was not in accordance with the principle of good governance, namely efficient, effective and accountable."

"Tulisan ini menganalisis sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan sah dapat dibatalkan karena terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis atau adanya putusan pengadilan yang inkracht. Kewenangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan pembatalan sertipikat. Akibat dari kewenangan tersebut, menimbulkan terjadinya sertipikat ganda, sebagaimana dalam kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1641/K/Pdt/2023. Rangkaian pembatalan ini dapat menjadi ketidakpastian hukum karena pemegang sertipikat tidak serta merta bebas dari gugatan maupun pembatalan di kemudian hari. Hal ini jelas berimplikasi pada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah yang didapatnya. Penulisan ini menganalisis kepastian hukum sertipikat atas rangkaian pembatalan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional kepada pihak yang dirugikan atas pembatalan sertipikat dengan studi Putusan Mahkamah Agung No. 1641/K/Pdt/2023. Dalam penulisan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang digunakan ialah data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa sertipikat tetap memberikan kepastian hukum, keadaan terlalu sering dalam mengoreksi keputusan BPN sendiri ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta pertanggungjawaban dari BPN akibat kurangnya kehati-hatian dalam menerbitkan produk hukum.

---

This paper analyzes certificates as strong and valid proof of ownership that can be canceled due to administrative and/or legal defects or the existence of a final court decision. The authority of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN and Head of BPN Regional Office can cancel certificates. As a result of this authority, there is a double certificate, as in the case that occurred in the Supreme Court Decision No. 1641/K/Pdt/2023. This series of cancellations can create legal uncertainty because the certificate holder is not immediately free from lawsuits or cancellations in the future. This clearly has implications for the guarantee of legal certainty and protection of land rights that he obtains. This paper analyzes the legal certainty of certificates for the series of cancellations carried out by the National Land Agency and the responsibility of the National Land Agency to parties who are harmed by the cancellation of certificates by studying the Supreme Court Decision No. 1641/K/Pdt/2023. In writing using the doctrinal research method by conducting a study of laws and regulations and court decisions. The data used is secondary data, in the form of primary legal materials and secondary legal materials related to this research. The results of the study found that certificates still provide legal certainty, the situation is too frequent in correcting the BPN's own decisions which causes legal uncertainty and accountability from the BPN due to the lack of caution in issuing legal products."