Hasil Pencarian

Ditemukan 64 dokumen yang sesuai dengan query

Usman

Evaluasi implementasi kebijakan penunjukan pihak ketiga dalam urusan pelayanan kemetrologian: studi kasus peneraan meter kWh = Evaluation of policy implementation of third sector designation in metrological services : case study verification of kWh METER

" Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penunjukan pihak ketiga dalam melaksanakan sebagian proses peneraan dan peneraan ulang meter kWh hubungannya dengan faktor-faktor kristis yang mempengaruhinya, dan kedua untuk mengetahui kesesuaian kebijakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Menurut Edwards III, tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor kritis atau variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum komunikasi yang terjalin, sumber daya yang ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

T21566

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indra Hidayanto, Author

Hak korban untuk memperoleh informasi tentang kemajuan penanganan perkara dalam tahap pra adyudikasi: Studi kasus pemerkosaan di wilayah hukum DKI Jakarta tahun 2004-2006 = Victim's rights to obtain information about progress of the case in the pre adjudication stage: Case study of rape in the legal jurisdiction of DKI Jakarta in the years 2004-2006

" Upaya penagqulangan kejahatan merupakan masalah universal yang terus menerus harus selalu diupayakan. Oleh karena itu dibutuhkan keterpaduan antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yang diatur diatur dan di tata dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. KUHAP sejak kelahirannya sangat menjunjung tinggi hak-hak tersangka atau terdakwa tanpa bertujuan secara khusus melindungi hak korban kejahatan. Terjadi ketidak seimbangan dalam perlakuan yang wajar antara tersangka atau terdakwa dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19441

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Penyederhanaan dan pengendalian perizinan sebagai tindak Adminisratif untuk menunjang pembangunan

Universitas Indonesia, 1984

S25186

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mengkaji kembali pokok-pokok pikiran pembentukan peradilan tata usaha negara di Indonesia

Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, 2003

342.066 MEN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Roest, A.O.P van der

Ambtenarenprocesrecht in de praktijk / O.A.P. van der Roest.

's-Gravenhage : VUGA,, 1986.

BLD 342.066 ROE a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Slagter, W.J

Suplement bij het compendium van het ondernemingsrcht / W. J. Slagter

Nederlan: Kluwer-Deventer, 1981

BLD 342.066 SLA s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Francken, E.F.C.

Compendium van het ambertenaren recht / E.F.C Franken

Nederland: Kluwer-Deventer, 1992

BLD 342.066 FRA c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andi Wahyudi

Problematizations of disretion policy in Indonesia's administration law number 30 of 2014

" This paper aims to discuss problematizations of discretion issue in the Administration Law 2014. Discretion is one of some discussed issues in the Administration Law which provides a legal guidance for bureaucrats to conduct their jobs. Drawing on Bacchi's WPR (What is problem represented to be?] approach to policy analysis, this paper interrogates what 'problemfs]' is (are] produced in the policy document, what presuppositions are used as arguments to support the 'problems', what left as ... "

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2017

351 JBP 9:1 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Pinangki Sirnamalasari

Intervensi negara dalam transaksi bisnis internasional

" Negara merupakan otoritas publik yang memiliki kewenangan serta kedaulatan yang besar terutama berkaitan dengan semua kegiatan yang dilakukan dalam daerah yg tunduk pada yurisdiksinya. Kondisi tersebut telah menempatkan adanya superioritas negara dalam hubungan yang timbul baik antara negara sebagai pihak dalam transaksi bisnis internasional ("TBI") maupun terhadap hubungan yang timbul antara negara sebagai negara tuan rumah (host country) dengan investorasing. Negara dalam TBI mempunyai kedudukan yang mau tidak mau harus diakui "lebih tinggi" dari individu ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16606

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizqan Naelufar

Politik hukum lembaga ajudikasi (studi pada komisi informasi vis-a-vis peradilan tata usaha negara) = Legal policy institution of adjudication (study in commision of information vis-a-vis administrative court

" [ABSTRAK
Tesis ini merupakan kajian yang hendak melihat konsep lembaga yang berwenang dalam sebuah proses peradilan. Relevansi antar lembaga sebagaimana dimaksud yaitu Komisi Informasi dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah berwenang dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik. tujuan daripada keterbukaan informasi publik adalah dalam rangka mengawal kebebasan informasi sebagai falsafah Hak Asasi Manusia dalam generasi ketiga. Dalam penelitian ini menggunakan teori Hukum, teori Politik Hukum Nasional, Teori Pembagian Kekuasaan dan Kekuasaan Keempat, kerangka konsep yang digunakan yaitu peradilan administrasi dalam perspektif politik hukum ... "

2015

T43067

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian