Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas bahwa terdapat dualisme mengenai pengadilan yang berwenang mengadili gugatan tentang Risalah Lelang. Dari beberapa putusan Mahkamah Agung, terlihat ketidak-konsistenan hakim dalam memutus apakah suatu gugatan yang menyangkut Risalah Lelang tersebut memang merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Disatu sisi ada yang menyatakan bahwa Risalah Lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan produk dari Pejabat Lelang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga seharusnya diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Disisi lain, ada yang menyatakan bahwa Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena hanya berisi berita acara tentang perbuatan hukum jual beli melalui lelang, jadi hanya perbuatan perdata semata yang seharusnya diperiksa di Pengadilan Negeri. Oleh karena latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah apakah Risalah Lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan pengadilan mana yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili gugatan mengenai Risalah Lelang. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan preskriptif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu Risalah Lelang bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri-lah yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tentang Risalah Lelang.

---

This thesis discusses that there is a dualism of the court's authority to examine a claim in connection with Minutes of Auction. Several of the Supreme Court decisions, we found inconsistencies of judges in deciding whether a claim should be examine by the Administrative Court or District Court. On one side, there is an opinion that claim regarding Minutes of Auction should be examine in Administrative court because it is an Administrative Decision made by the Auction Officials. On the other hand, there is an opinion stated that claims regarding Minutes of the auction is not an Administrative Decision because it only contains the Minutes of Trading, so only a mere civil actions that should be examined in the District Court. From the above background, the main issues in this thesis are whether a Minutes of Auction is an Administrative Decision or not and which court have the right to examine a claim regarding Minutes of Auction. These problems are discussed using a typology of descriptive and prescriptive research using library research methods so as to produce a conclusion that Minutes of Auction is not an Administrative Decision and the District Court have the competence in examining a claim regarding Minutes of Auction.

Abstrak :
Warga masyarakat dalam pengajuan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sudah seharusnya memperhatikan karakteristik dan kompetensi absolut dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat. Hal ini disebabkan ketepatan karakteristik dan tempat pengajuan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad menjadi salah satu syarat materil dan formil dalam mengajukan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad sehingga gugatan warga masyarakat diterima dan dapat dilanjutkan untuk diperiksa dalam proses persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dan metode pendekatan kasus dengan peraturan perundang-undangan dan 7 putusan pengadilan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang menjadi bahan hukum primer. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa terhadap gugatan perkaraOnrechtmatige Overheidsdaad dengan berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2019 tidak serta merta hanya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi dapat menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri. Untuk mengetahui manakah perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri maka Penggugat harus memperhatikan karakteristik dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat. ......Citizens filing lawsuits for unlawful acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad) should already pay attention to the characteristics and absolute competence of the Onrechtmatige Overheidsdaad case that they wish to sue. This is due to the accuracy of the characteristics and place of submission of the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit which is one of the material and formal requirements in filing an Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit so that the community's claim is accepted and can be continued for examination in the trial process. The research method used is normative juridical and case approach methods with statutory regulations and 7 decisions of the Onrechtmatige Overheidsdaad case court which are the primary legal material. The results obtained from this study are that the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit with the enactment of Perma Number 2 of 2019 does not necessarily only become the authority of the State Administrative Court, but can become part of the authority of the District Court. To find out which Onrechtmatige Overheidsdaad cases are the absolute competence of the State Administrative Court and the District Court, the Plaintiff must pay attention to the characteristics of the Onrechtmatige Overheidsdaad case that he wishes to sue.

Abstrak :
Konsep welfare state mengakibatkan perluasan peran pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, akibatnya setiap aktivitas masyarakat akan selalu bersinggungan dengan pelaksanaan tugas dari badan atau pejabat tata usaha negara. Maka selalu terdapat berbagai bentuk variasi tindakan pemerintah baik faktual maupun berupa keputusan yuridis tidak setiap Keputusan akan diterima oleh warga negara bila menimbulkan kerugian yang mendesak, walaupun pada dasarnya setiap keputusan tata usaha negara itu adalah Presumptio justae Causa (dilaksanakan dengan seketika). keputusan yang sangat merugikan dilaksanakan tersebut dapat diminta penundaan pelaksanannya kepada pengadilan TUN yang berwenang. Permohonan dapat dikabulkan bila ada kepentingan mendesak/dirugikan dan tidak dikabulkan bila ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Dalam penelitian ini, ditemukan kepentingan penggugat yang mendesak/dirugikan itu tidak serta merta terjadi. Kepentingan umum dalam rangka pembangunan adalah merupakan kepentingan seluruh negara/bangsa bukan dalam arti kepentingan lokal yang mengharuskan gugatan ditolak. Untuk mengatasi timbulnya sengketa dikemudian yang timbul akibat ketidakcermatan mengambil keputusan, maka saran yang direkomendasikan adalah (1). Perlunya pemahaman wewenang oleh setiap badan atau pejabat TUN dalam pembuatan keputusan; (2) perlunya adanya sanksi berupa pemberian ganti rugi secara pribadi badan atau pejabat TUN yang bersangkutan. Wellfare state resulted in the concept of expending the role of government in all aspects of a society. That aims to promote the welfare of all citizens. A result that every community will always with the implementation of the tasks of the agency or official. Therefore always different forms of government action variations both factual and juridical decisions. Is that not every decisions can be received by citizens when the loss of an urgent cause although basically every decisions (can be) a decisions which is very harmfull for the delayed can be sued to court. That granted will can have an urgent interest/ injured and not granted if there is public interest in the frame work of development. In this research found that the interest of plaintif urgent/ disadvantaged not necessarily occur. Is in the public interest of all citizens/ nation as whole Rather than local interest to addres the incidence of disputes due to decisions that are carefull. the suggestion is recommended (1) The need for the authorities in decisions making (2) The need to sanction the provision of compensation from the time the guilty officials.

Abstrak :
Dalam beberapa tahun terakhir ini, konflik vertikal dan horizontal meletup di berbagai lokus di Indonesia. Konflik bersenjata di Aceh, Konflik sosial di poso yang berkepanjangan, konflik di Ambon yang belum padam seutuhnya, dan berbagai daerah 'hot spot' yang menyisakan kengerian 'bencana' versi buatan manusia itu. Tambahan lagi, bencana alam yang silih berganti, dan tidak terduga datangnya. Mungkin hampir segala bencana alam pernah melanda negeri ini: mulai dari tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, atau tertimbun sampah. Akibatnya, empirisasi keadaan darurat tidak lagi terelakkan. Bahkan, bukan saja tidak mampu mengelak menahan kekuatan alam, namun terkesan tak mampu menanganinya dengan elegan dan sinergis. Manajemen penanganan bencana alam tsunami misalnya, sempat kacau balau beberapa waktu. Termasuk menangani pendidikan anak-anak yang secara prinsipil tidak boleh berhenti denyutnya. Pendidikan anak pasca terjadinya bencana harus diselamatkan. Karena itu, pendidikan dalam situasi darurat secara de facto tidak terelakkan.