Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia memiliki janji merdeka yang harus diwujudkan. Salah satu cara untukmewujudkan janji merdeka itu adalah Pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk mencapai kesejahteraan umum.Sebagai negara hukum,Indonesia melakukan segala pembangunan berlandaskan hukum, dan salah satuyang menjadi landasan adalah Hukum Administrasi Negara. Administratorsebagai pelaksana dari pembangunan memiliki potensi besar melakukan perbuatanmelawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara ataupun pihaklain. Untuk memahami karakteristik perbuatan melawan hukum pada ranahHukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh Administrator serta kerugianyang ditimbulkan, maka dilakukan suatu kajian menggunakan metode normatifyuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan bukubukuterkait. Sehingga dapat diketahui secara yuridis bahwa perbuatan melawanhukum dalam ranah Hukum Administrasi Negara adalah melanggar wewenangyang sudah ditentukan secara definitif dan limitatif oleh peraturan perundangundangan.Diketahui pula, bahwa konsepsi kerugian bagi pihak-pihak akibatperbuatan melawan hukum dalam ranah Hukum Administrasi Negara harusdipertanggungjawabkan oleh Administrator berupa sanksi administratif, sanksipidana dan sanksi perdata. Perbuatan melawan hukum yang merugikan keuanganatau perekonomian negara termasuk dalam kategori korupsi, yang dapat dituntutsecara pidana dan harus melakukan ganti rugi kepada negara. Sementara kerugianterhadap pihak lain dipertanggungjawabkan dalam bentuk tuntutan pidana sertaganti rugi materiil dan imateriil. Saat ini ganti rugi terhadap pihak lain yangditentukan oleh peraturan perundang-undangan dirasa belum layak,oleh karena ituharus ada pembaharuan hukum agar ganti rugi bagi pihak lain dapat memenuhirasa keadilan.

---

Indonesia has an independence promise that must be realized. One of the path torealize the promise is the government carries out the development in all fields toachieve the comprehensive prosperity. As a lawstate, Indonesia doing alldevelopment based on law, and one of law is the Administrative Law.Administrators as the implementers of development have great potential to dofelony which may cause harm to the state or other parties. In order to understandthe characteristics of illegal acts in the domain of Administrative Law and the badimpact of it, an assessment is conducted using the juridical normative method ofact and related books. So it can be known juridically that the act against the lawin the realm of the Administrative Law is a violation of authority that has beendetermined definitively and limitatively by legislation. It is also known that theconception of harm to parties due to felony acts in the domain of AdministrationLaw must be accounted by Administrator in the form of administrative sanction,criminal sanction and civil sanction. Unlawful acts that adversely affect acountry 39 s finances or economies fall under the category of corruption, which maybe criminally prosecuted and have to indemnify the state. While losses to otherparties are accounted for in the form of criminal charges as well as material andimmaterial compensation. At present, the compensation to other partiesdetermined by the legislation is not feasible, therefore there must be legal renewalso the compensation for other parties can meet the sense of justice.

Abstrak :
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sebelumnya tidak diisi atau bertanda strip (-). Dengan putusan MK tersebut negara secara nyata telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan penghayat kepercayaan yang selama ini banyak mendapatkan diskriminasi dibandingkan warga negara yang menganut 6 (enam) agama (Islam, Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Konghucu) lainnya terutama berkaitan dengan proses Administrasi Kependudukan. Dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengandung multitafsir yang mana kata "agama" dalam kedua pasal tersebut tidak mengandung makna "kepercayaan" di dalamnya serta masih digunakannya penggunaan istilah "agama yang diakui" dan "agama yang belum diakui". Akibatnya hal tersebut pelaksana pelayanan administrasi kependudukan, tidak dapat secara maksimal pada warga negara penghayat kepercayaan. Metode yang digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis dan putusan pengadilan. Hasil penelitian bahwa sebelum adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 legalitas penghayat kepercayaan tidak diakui akibat dari dikosongkannya kolom agama bagi penghayat kepercayaan, mereka mendapatkan berbagai bentuk perlakuan diskriminasi seperti sulitnya mendaftarkan pernikahan, sulitnya mendapatkan akses pekerjaan hingga tidak diterimanya pemakaman jenazah bagi penghayat kepercayaan di tempat pemakaman umum.  Akibat Putusan MK tersebut kini kedudukan hukum penghayat kepercayaan setera dengan warga negara lainnya dalam konteks hukum administrasi. Pemerintah menindaklanjuti dengan dikeluarkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2017 dan Surat Edaran 471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan KK bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dinilai sudah tepat dalam mengisi kekosongan hukum dan pada tatanan pengimplementasian faktanya sudah banyak penghayat kepercayaan yang telah mendapatkan KK dan KTP-el dengan keterangan kolom agama berisikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, diharapkan kedepannya prinsip non-diskriminasi dari Putusan MK dapat terimplemtasikan dengan baik dengan berasaskan pada kepastian hukum, kesamaan hak dan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif.

---

The Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 concerning the Testing of the Population Administration Law, has allowed guardians to put their beliefs in the religion column on the Family Card (KK) and Electronic Identity Card (KTP-el) that were previously not filled or marked with a strip (-). With the Constitutional Court`s verdict, the state has actually given recognition to the existence of the beliefs who have been discriminated so far compared to other citizens who adhere to 6 (six) religions (Islam, Protestant, Catholic, Buddhist, Hindu and Confucianism), especially in relation to the Population Administration process . In article 61 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as well as Article 64 paragraph (1) and paragraph (5) of Law Number 23 of 2006 concerning Amendment to Law Number 23 years 2006 concerning Population Administration, contains multiple interpretations in which the word "religion" in the two articles does not contain the meaning "belief" in it and still uses the term "recognized religion" and "unrecognized religion". As a result, the implementation of population administration services cannot be maximized to citizens of belief groups. The method used is normative juridical research method with a statutory approach, history and court decisions. The results of the study show that before the Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 the legality of the trustees was not recognized as a result of the emptiness of the religious column for the believers, they received various forms of discrimination such as the difficulty of registering marriages, difficulty in obtaining employment access and not receiving funeral services for beliefs in the public cemetery. As a result of the Constitutional Court`s Decision, the position of the law of faith is equal to other citizens in the context of administrative law. The government followed up with the issuance of Minister of Home Affairs Regulation No. 118 of 2017 and Circular 471.14/10666/Dukcapil concerning the Issuance of family card for the Believers of Belief in God Almighty which was considered appropriate in filling the legal vacuum and in the fact that there were many beliefs who had obtained KK and KTP-el with a description of the religion column containing trust in God Almighty. Thus, it is expected that in the future the principle of non-discrimination from the Constitutional Court Decision can be implemented properly based on legal certainty, equality of rights and equality of treatment / non-discrimination.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Peradilan Tata Usaha Militer dalam memeriksa, mengadili dan memutus upaya keberatan Prajurit TNI atas Keputusan Tata Usaha Militer. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme proses penyelesaian sengketa tata usaha militer tidak berjalan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tidak berjalannya mekanisme tersebut mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang berimplikasi negatif terhadap penegakan hukum tata usaha militer di Indonesia dan berindikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan hukum acara tata usaha militer. ......This thesis aims to describe and adhere to the jurisdiction of the Military Administrative Court, in order to examine, adjudicate and decide upon the objection of the soldiers to military administrative decision. Based on the results of research shows that the mechanism for the process of settling the military administrative disputes does not work as stated in The Act Number 31 of 1997 concerning on Military Justice. The mechanism that is not work lead to injustice and legal uncertainty that has negative implications on the law enforcement of Indonesian military administrative law and violation of human rights. Therefore, it is necessary to issue a State Governance Regulation to enforce the procedural law of military administration law.

Abstrak :
Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar, dan baik individu ataupun badan hukum dapat melakukan segala upaya untuk mencapai tujuannya untuk memperoleh tanah. Tesis ini membahas perolehan hak atas tanah yang obyeknya dimiliki oleh sebuah yayasan berdasarkan Akta Perdamaian, namun sampai dengan saat ini masih atas nama pihak lain. Walaupun di dalam sertipikat tanah, belum mencantumkan Yayasan sebagai pemilik tanah, namun Yayasan telah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada sebuah perseroan dengan membuat Akta Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah atau "Pengikatan" dan Akta Pengoperan, Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau "PPPHT". Pembuatan akta tersebut diikuti dengan Akta Hutang Piutang atau "APH" dan Akta Perjanjian (Tentang Pengikatan Jual Beli) atau "PPJB" untuk membeli kembali tanah tersebut, yang dibuat untuk mendukung upaya perolehan hak atas tanah. Yang menjadi permasalahan adalah apakah hak atas tanah telah beralih kepada perseroan berdasarkan Pengikatan dan PPPHT dan apa akibat hukum terhadap semua perjanjian yang telah dibuat sehubungan dengan kasus ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Pengikatan dan PPPHT, tidak mengalihkan hak milik atas tanah melainkan hanya memberikan hak utama (privilege) untuk mengajukan permohonan hak atas tanah. Sementara itu APH mengikat bagi para pihak, namun PPJB batal demi hukum.

---

Land is one of a fundamental need, and individual or legal entity can make any effort to achieve their goal i.e. obtaining such land title. This thesis discusses the acquisition of land title in which the object is owned by a foundation based on the Settlement Deed, but until this day the land certificate is recorded on behalf of other entity as the owner. Even though in the land certificate, the foundation has not been listed as the owner, the foundation had transferred the land title to a company with a Deed of Transfer and Delivery of Land Title or "Agreement"; and Deed of Transfer, Delivery and Waiver of Land Title or "PPPHT". The agreements was followed by the making of Deed of Debt Acknowledgement or "APH" and Deed of Sale and Purchase Agreement or "PPJB" to buy back the land title, which is made to support the acquisition of such land title. The issues arising are does the land title has been transferred to the company based on the Agreement and PPPHT, and what are the legal of consequences of all of the agreements which has been made in relation to this case. This research is based on a normative legal research to the nature of descriptive evaluative research. The result of this research are based on the Agreement and PPPHT, which does not transfer the land title but gives the priority right (privilege) to apply for the land title. Meanwhile the APH shall be binding for both parties, but on the other hand, the PPJB shall remain null and void.

Abstrak :
ABSTRAK
Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah di Ratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak). Bertitik tolak dari masalah kepentingan anak maka berkembang konsep keadilan restoratif dan konsep diversi yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan peran Jaksa dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam RUU SPP Anak serta faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sampai saat ini dengan instrumen nasional yang ada mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, tidak ada satu aturan pun yang memberi wewenang kepada Jaksa untuk menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, wewenang diversi oleh Jaksa bisa terlaksana apabila telah disahkan dan diberlakukan Rancangan Undangundang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih terdapat hambatan-hambatan yang akan tidak memaksimalkan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Pemahaman Terhadap Pengertian Diversi itu sendiri serta Kesiapan dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diversi sehingga tujuan dari diversi dapat terwujud dengan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak.

---

Abstract
Children as young generation has strategic role that guarantees the sustainability of the existence of the nation in the future and knows exist by the international community with the appearance of a convention which is emphasizing the position of a child as human beings who should get the protection of their rights . It is marked by convention of children 's rights (publication of the convention on the rights of the child) which has the ratification through the decision of the president number 36 1990 about the ratification of the convention on the rights of the child (the children 's rights) . Dotted refuse from a problem child interest and developed the concept of restorative justice and diversion concept that need to be considered in handling cases of children, diversion is an alternative concept of handling children in conflict with the law so that children does not go through the judicial process that will cause a bad stigma to the child. With regard to the role of the prosecutor in applying the concept of diversion against children conflict with the law can be assessed on how the application of diversion concept conducted by a prosecutor against children in conflict with the law in indonesia and the application of diversion concept is carried out by a prosecutor against children conflict with the law in the draft law criminal justice system of the child and the factors which become an barriers by the prosecutor in the settlement of children in conflict with the law matters by applying diversion. This research using research judicial normative supported by field research conducted by way of doing an interview with an informer , analysis of data used is data qualitative analysis by the method of primary and secondary. As for research result obtained conclusion that until recently with an instrument of the national conflict with the law , no one rule anything that gives authority to the prosecutor to apply a draft diversi against children conflict with the law, diversion authorized by the Attorney could work if they have been ratified and implemented the Draft Law Children Criminal Justice System. However, in the draft law criminal justice system of the child, there are constraints that would not maximize the handling of children who are dealing with the law is understanding of the law against diversion itself and readiness of the related parties n the implementation of diversion so that the purpose of diversion can be realized by prioritizing the interests and welfare of children.

Abstrak :
Pada bidang energi dan sumberdaya alam terdapat sektor pertambangan Mineral dan Batubara merupakan energi yang tak dapat diperbaharui serta berasal dari bawah tanah, sehingga memerlukan perhatian dalam melakukan pengelelolaan. Dalam hal pengelolaan tersebut pemerintah pusat medistribusikan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada asas-asas otonomi daerah. Dengan didasari atas asas-asas otonomi daerah tersebut maka adanya pembagian atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumberdaya alam mineral dan batubara berdasarkan pada UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara diberikan secara setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

---

In the field of energy and natural resources containing mineral and coal mining sector are the non-renewable energy and derived from underground, requiring attention in managing. In terms of the management of the central government authority distributed the management of mineral and coal based on the principles of local autonomy. Based on the principles of local autonomy discords by the top division of government affairs under the authority of the central government, provincial government and regency/district governments. The authority of regency/district government in natural resource management of mineral and coal base Law Number 4 Year 2009 in concern Mineral and Coal granted after the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government.