Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Vika Treshna Fatria
"ABSTRAK
Nama : Vika Treshna FatriaProgram Studi : Magister KenotariatanJudul Tesis : UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN PERUSAHAAN AKIBAT INTERNAL FRAUD MELALUI AKTA PENGAKUAN HUTANGPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum akta pengakuan utang serta penerapannya dibandingkan dengan upaya hukum lain dalam pengembalian kerugian perusahaan akibat kasus internal fraud. Upaya pengembalian kerugian perusahan dalam kasus internal fraud kerap kali menemui kendala apabila dilakukan melalui jalur litigasi baik pidana maupun perdata, hal ini tak lain karena panjangnya proses pengembalian kerugian melalui upaya litigasi, mahalnya biaya dalam proses litigasi serta ketidakpastian nilai pengembalian yang diterima perusahaan dari putusan hakim. Beberapa perusahaan yang lebih mengutamakan pemulihan kerugiannya memilih untuk mengesampingkan proses litigasi dan lebih mengupayakan membuat kesepakatan dengan karyawan yang melakukan tindakan fraud. Kesepakatan tersebut terkait dengan pengembalian kerugian perusahaan dengan memberikan jangka waktu tertentu dalam pembayarannya, perusahaan tidak akan melakukan upaya hukum lain untuk menuntut ganti rugi dan menghukum karyawan selaku pelaku fraud, sepanjang karyawan tersebut dengan itikat baik dapat mengembalikan kerugian perusahaan dalam jangka waktu yang ditentukan, yang mana Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pengakuan utang. Bentuk Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dimana penelitian ini menelaah kekuatan hukum akta pengakuan utang dari sudut norma hukum tertulis atau asas-asas hukum positif. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek hukum terkait penyelesaian kepentingan perdata yang timbul dari suatu perbuatan pidana dalam internal fraud melalui akta pengakuan utang. Kata Kunci : Akta Pengakuan Utang, Internal Fraud, Pengembalian Kerugian Perusahaan

ABSTRACT
ABSTRACTName Vika Treshna FatriaStudy Program Master of NotaryTitle THE COMPANY 39 S LOSS RECOVERY EFFORT DUE TO INTERNAL FRAUD THROUGH THE DEED OF DEBT ACKNOWLEDGMENTThis study aims to determine the legal force of deed of debt acknowledgment as well as its implementation compared with other legal remedy in the company 39 s loss recovery due to cases of internal fraud. The company 39 s loss recovery effort are often encountered obstacles when it conducted through criminal or civil litigation, it is because the long process of indemnification through litigation effort, the high cost of litigation process and the uncertainty of the compensation value to be decided by the judge. Some companies that prioritize in loss recovery choose to override the litigation effort and and prefer to make a private settlement with the employees who commited internal fraud, as the loss recovery effort. The settlement related to The company 39 s loss recovery by giving a certain period of the payment, as long as the employees can pay its debts, the the company will not perform any other legal efforts to prosecute the employee. The settlement was stated in the deed of debt acknowledgment. The type of this research is normative juridical research, where this research examines the legal force of the deed of debt acknowledgment from a written legal norms or principles of positive law. In general, this study aims to explain the legal aspects related to the settlement of civil interests arising from criminal act in internal fraud through the deed of debt acknowledgment. Kata Kunci Deed of debt acknowledgment, Internal Fraud, Company 39 s Loss Recovery. "
2017
T47017
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Junarold, Gary
"ABSTRAK
Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundang
oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat
akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Salah satu fungsi
akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alat
pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta
sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta
tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran
dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yatiu akta
tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain
yang dapat membuktikan sebaliknya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan
terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam
kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang
perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian
tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya
tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial,
baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik, maka
akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum,
dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

ABSTRACT
Authentic deed is deed that made in the form specified by law or before a public
officer authorized to do it, in place of deed is made (Article 1868 KUHPerdata
and Article 165 HIR). One of the important functions of deed is as a means of
verification. Authentic deed is verification tool that is perfect for both parties and
the heirs and all persons who obtained the rights from what is published behalf the
deed. Authentic deed is evidence that the binding means that the truth of the
matters of deed in writing must be approved by the judge, so that deed is regarded
as correct for the truth that no other party who can prove otherwise. Authentic
deed as authentic evidence and most have fullest an important role in every
relationship in the legal community life. In a variety of business relationships, the
activities in the field of banking, land, social activities, and others, the need for a
written verification of authentic deed is increasing in line with the growing
demands of rule of law will be in a range of economic relations and social, both at
the national, regional, and global. Through the authentic deed, it will clearly
define the rights and obligations, ensure legal certainty, and it is also expected of a
dispute can be avoided."
2009
S22635
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library