Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Buku ini berisi tentang beberapa faktor kondisi sejarah yang mendorong munculnya Kerajaan Aceh ; Masa pembinaan Kerajaan Aceh ; Masa Kemenangan Kerajaan Aceh ; Berbagai kemajuan dalam masa pembinaan dan kejayaan Kerajaan Aceh ...

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian yang mengambarkan Model Birokrasi Pemerintah Dalam Otonomi Khusus yang berfokus pada penataan struktur organisasi dan tata kerja di Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini bersumber dari timbulnya permasalahan dalam birokrasi pemerintah dalam merealisasikan kebijakan otonomi khusus dalam hal struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang kurang efektif dan efisien Disamping itu terdapat ketidakjelasan dalam pembuatan SOTK yang menyebabkan terhambatnya pembahauran. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sebelum dilaksanakan penelitian ini diadakan analisa kepustakaan untuk memperoleh gambaran model birokrasi yang tepat diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan para informan dan observasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Jumlah informan sebanyak 13 orang yang terdiri dari Aparatur pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan jumlah 10 orang kemudian dari tokoh agama 1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, dan 1 orang tokoh pendidikan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan model birokrasi yang tepat bagi pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara teori dan mendiskripsikan kenyataan model birokrasi yang diterapkan. Dengan penganalisaan akan diperoleh bentuk optimal dari model birokrasi secara kelembagaan dalam konteks otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan analisa kepustakaan didapatkan bahwa model birokrasi yang tepat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bidang kelembagaan harus memiliki struktur organisasi dan hirarki yang jelas sehingga setiap pegawai mempunyai wewenang-wewenang khusus yang ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria kedudukan yang telah ditetapkan. Di samping itu harus terdapat adanya peraturan yang jelas tentang tugas yang harus dilaksanakan sehingga setiap pegawai dapat mengambil keputusan dalam tiap unit tugas yang didasarkan pada pembagian tugas dan fungsi berdasarkan keahlian (spesialisasi). Penciptaan struktur kelembagaan harus mencerminkan keinginan masvarakat. Mengakomodasi karakteristik masyarakat. Potensi wilayah, Kemampuan keuangan, Kebutuhan daerah, dan Sumberdaya aparatur yang ada. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan otonomi khusus Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih terdapat hambatan internal dan eksternal dari organisasi perangkat daerah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan didaerah terhambat. Untuk itu diperlukan adanya penataan dalam bidang kelembagaan perangkat daerah sehingga akan tercipta bentuk optimal dari kelembagaan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas keberadaan lembaga mukim sebagai self unity government dalam meningkatkan ketahanan daerah di Kabupaten Pidie dengan Fokus penelitian pada kedudukan dan kewenagan mukim dalam tata pemerintahan Aceh, faktor yang menyebabkan peran mukim belum optimal dan peran mukim dalam meningkatkan ketahanan daerah di Kabupaten Pidie. Kondisi dinamis daerah ditinjau dari gatra sosial budaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan mukim dalam strata pemerintahan Aceh belum sesuai sebagaimana diharapkan dalam undang-undang, masih banyak kendala yang dihadapi sehingga peran dan fungsi mukim belum optimal. Dengan posisi mukim sebagai kepala pemerintahan adat yang mempunyai nilai lebih dalam masyarakat, seandainya peran mukim berjalan optimal dalam pemerintahan akan menciptakan suatu kondisi stabilitas dalam masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas ketahanan daerah di Kabupaten Pidie.

---

ABSTRAK
This thesis discusses the existence of the institution as a cell Mukim govemment unity in improving resilience Pidie area in the district with a focus on the position and authority of habitation in Aceh governance, a factor which led to roles and roles 'd maybe not optimal habitation in enhancing regional resilience in Pidie district . Dynamic conditions in the area in terms of socio-cultural gatra . This research uses descriptive qualitative method of data collection techniques through interview, observation and documentation. The results showed that the position and authority of government strata habitation in Aceh is not appropriate as it is expected the legislation, there are still many obstacles faced so that the role and function of habitation is not optimal With Mukim position as head of the customs administration has more value in society, if the role of Mukim run optimally in the government will create a state of stability in society that lead to resilience quality in the area of Pidie district .

Abstrak :
Keberhasilan Aceh menjadi daerah dengan cakupan jaminan kesehatan tertinggi di Indonesia (96,6 %) tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Penelitian ini menggunakan data crossectional Riskesdas 2013 dengan unit analisis penduduk berumur 15 tahun ke atas, yang ingin melihat bagaimana tingkat pemanfaatan JKA oleh masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki akses terhadap JKA, sebanyak 30,1 persen masih belum memanfaatkannya dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui analisis inferensia dengan menggunakan model regresi logistik binomial diperoleh variabel bebas umur, status bekerja, daerah tempat tinggal, waktu tempuh ke rumah sakit terdekat, dan biaya perjalanan ke rumah sakit terdekat berpengaruh secara signifikan terhadap pemanfaatan jaminan kesehatan Aceh pada tingkat kepercayaan 95 persen. Secara kecenderungan, mereka yang berumur lebih tua, tidak bekerja, tinggal di kota, dan berjarak lebih dekat ke rumah sakit akan lebih cenderung memanfaatkan JKA.

---

The success of Aceh to become the region with the highest coverage of health insurance in Indonesia (96.6%) is inseparable from the role of local government that launched the Aceh Health Insurance Program (JKA). This research, which uses crosssectional data Riskesdas 2013 with analysis unit of population aged 15 years and over, aim to study how JKA utilization rate by society in accessing health service, and also factors influencing it. The results show that those who have access to JKA, as many as 30.1 percent still do not use it in accessing health service facilities. Through inferential analysis uses binomial logistic regression, the independent variables of ages, working status, residence, travel time to the nearest hospital, and travel cost to the nearest hospital significantly influence the utilization of Aceh health insurance at 95 percent confidence level. By trend, those older, not working, living in the city, and closer to the hospital will be more likely to use JKA.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perjuangan Partai Aceh (PA) dalam penyusunan qanun lembaga wali nanggroe. Penyusunan qanun lembaga wali nanggroe yang tidak terlepas dari peran PA yang sangat dominan di Aceh, terutama di parlemen serta intervensi dari Pemerintah Pusat. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kepentingan PA dalam qanun lembaga wali nanggroe, terutama dari sudut pandang politik. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan PA di dalam penyusunanqanun lembaga wali nanggroe adalah membentuk lembaga wali nanggroe yang kuat dan mengamankan kursi wali nanggroe. ......This thesis examines the Aceh Party?s struggle in establishing the institution of guardian of the state law (qanun lembaga wali nanggroe). The making of this law is separable with Aceh Party's dominant role in Aceh, especially in the parliament, and Central Government?s intervention. Using qualitative research methods, this study aims to determine and understand Aceh Party?s secret interests inthe institution of guardian of the state law, especially the political one. This study finds that Aceh Party?s interests in establishing the institution of guardian of the state law is making the strong institution and securing the guardian of the state position.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Aceh. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor terus meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,17%, namun pada tahun 2015 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidaklah memenuhi target yang ditetapkan, hal ini diperkuat dengan audit BPK pada tahun 2015 yang menyatakan belum optimalnya penerimaan PKB pada Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan hasil penelitian bahwa tiap dimensi implementasi terpenuhi, namun dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan seperti data kendaraan yang tidak valid, kondisi geografis, dan kepatuhan wajib pajak yang mengakibatkan penerimaan PKB Provinsi Aceh menjadi tidak optimal.

---

This thesis discusses about the implementation of the Vehicle Tax in Aceh Province. Since 2011 to 2015 the number of vehicles keep on increasing with an average increase of 9.17%, but in 2015 the vehicle tax revenue did not live up the expetation of local government, this was confirmed by the BPK audit in 2015 that vehicle tax revenue was not optimal in the Aceh Province. This research used a quantitative approach with descriptive analysis method and used data collection techniques literature and in-depth interviews. Analysis of the implementation of this study used the theory of Edward III to the result that every dimension of implementation are fulfilled, but there were still obstacles in the implementation, such as vehicle data is invalid, geographical conditions, and taxpayer compliance resulted in less optimized vehicle tax revenue in Aceh province.