Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari pengelolaan Piutang Negara Piutang TP/TGR yang dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi atas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan piutang yang tidak dapat ditagih, mengungkapkan bagaimana perlakuan yang seharusnya secara akuntansi atas piutang yang tidak dapat ditagih, dan selanjutnya peneliti mencoba mengungkapkan hal-hal yang mungkin bisa digunakan oleh Kementerian PUPR untuk meminimalisir terbentuknya piutang yang tidak dapat ditagih.Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pengelolaan piutang TP/TGR yang dilakukan oleh Kementerian PUPR belum dilakukan dengan efektif. Kondisi ini bisa terlihat dari besarnya jumlah pembentukan piutang TP/TGR yang tidak dapat ditagih yang mencapai separuh dari keseluruhan jumlah piutang. Kurang efektifnya pengelolaan piutang TP/TGR antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam sisi akuntasi, dan kurangnya sistem pengendalian internal SPI.Dalam menyusun saran terkait peningkatan efektivitas pengelolaan piutang yang dilakukan, peneliti membandingkan pengelolaan piutang sektor publik dengan sektor privat, serta menjabarkan konsekuensi terkait ketidaktertagihan piutang TP/TGR agar Kementerian PUPR menyadari urgensi terkait perbaikan pengelolaan piutang ini. Kata kunci: Pengelolaan piutang; piutang negara; piutang tak tertagih; penyisihan piutang.

---

This study is a case study that aims to analyze the effectiveness of the management of Government Receivables Receivables of Treasury Demand Receivable Claims of Compensation conducted at the Ministry of Public Works and Housing. In this study, the researcher identifies the factors that influence the formation of receivables that can not be collected, reveals how the accounting treatment should be, and then the researchers try to reveal what might be used by Ministry of Public Works and Housing to minimize the formation of receivables that can not be collected.

The results of the research show that the management of receivables has not been done effectively. This condition can be seen from the large amount of the formation of receivables that can not be collected which reached half of the total number of receivables. Ineffective management of accounts receivable is partly due to errors in the accounting side, and the lack of an internal control system.

In preparing suggestions related to improving the effectiveness of the management of receivable, researchers compared the management of public sector receivables with the private sector, as well as describe the consequences related to uncollectible receivables so that the Ministry of Public Works and Housing realizes the urgency of improving the management of these receivables. Keywords Receivables management state receivables bad debts allowance for receivables receivable."

"RINGKASAN Spesifikasi fungsi tabungan adalah sangat penting karena sejauh ini masih dianggap kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Studi-studi tentang fungsi tabungan selama ini, cenderung mengabaikan hubungan alamiah yang simultan antara tingkat tabungan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mencoba mengakomodasi hubungan yang simultan tersebut, dimana pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan tabungan dan selanjutnya tingkat tabungan yang meningkat berdampak memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi seluruh propinsi di Indonesia yang berjumlah 27 propinsi. Untuk memudahkan analisis, propinsi-propinsi tersebut dikelompokkan ke dalam lima wilayah, berdasarkan letak geografisnya. Periode penelitian adalah tahun 1986-1995, yaitu selama 10 tahun. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, mencoba menelusuri faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat tabungan dan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah; kedua, bagaimana masing-masing faktor tersebut berpengaruh terhadap tabungan dan pertumbuhan ekonomi; ketiga, bagaimana tentang pergerakan modal antar wilayah, pergerakan penduduk, dan hal-hal spesifik yang ada pada masing-masing wilayah, sehingga bisa disarankan sebagai kebijakan yang dapat ditempuh, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat dalam rangka pemerataan maupun pertumbuhan. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini mengadopsi model persamaan simultan yang dikembangkan oleh Zegeye (1994), yang membentuk dua persamaan dengan dua peubah endogen, yaitu tingkat tabungan dan laju pertumbuhan PDB. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal penting sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi pada Wilayah Jawa+Bali berpengaruh paling besar pada pembentukan tabungan di wilayah ini, dibandingkan pengaruhnya pada wilayah yang lain. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1% akan berdampak meningkatkan tabungan sebesar 1,89% dari PDRB. Dengan demikian, jika pemerintah ingin meningkatkan tabungan doinestik maka upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada Wilayah Jawa+Bali. Kenaikan pendapatan per kapita riil ternyata berperanan sangat besar dalam upaya meningkatkan tabungan, khususnya pada Wilayah Sulawesi dan Wilayah Lainnya (keduanya identik dengan IBT). Jika pendapatan per kapita rill meningkat sebesar Rp 100.000,00 per tahun, akan meningkatkan tabungan sebesar 11% dari PDRB di Wilayah Sulawesi dan 9,35% pada Wilayah Lainnya. Untuk, maksud pemerataan sekaligus meningkatkan tabungan secara nasional, sebaiknya upaya meningkatkan pendapatan per kapita rill di IBT lebih diprioritaskan. Cara yang dapat ditempuh misalnya dengan mendirikan industri kebutuhan pokok sehari-hari, agar kebutuhan pokok wilayah ini dapat dipenuhi dari produksi sendiri, sehingga nilai tambah yang diciptakan dinikmati penduduk wilayah ini. Besarnya tingkat tabungan domestik secara keseluruhan wilayah, berpengaruh positip pada pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat potensi tabungan yang ada (rata-rata besarnya tabungan untuk seluruh wilayah ± 30% dari PDRB), maka tabungan domestik masih memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi. Sementara, walaupun arus modal asing pada Wilayah Lainnya (Irian, Nusa Tenggara, Timor Timur, dan Maluku; INTIM), Wilayah Kalimantan, dan Sulawesi, mempunyai koefisien lebih besar daripada koefisien tingkat tabungan, namun pengaruh arus modal asing masih relatif kecil, karena besarnya arus modal asing yang masuk hanya sepertujuh dari besarnya rata-rata tabungan domestik. Dengan demikian kebijakan pemupukan modal domestik untuk membiayai pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan menciptakan kondisi yang mendukung upaya tersebut. Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Wilayah Lainnya, bukan berarti pertumbuhan tidak perlu dikendalikan, karena jika dilihat dari pengaruh dependency ratio (DR) pada pertumbuhan ekonomi pada ketiga wilayah ini negatip. Antinya, pertumbuhan penduduk yang berasal dari tingkat kelahiran yang tinggi akan meningkatkan dependency ratio dan pengaruhnya negatip pada pertumbuhan ekonomi, sedang pertumbuhan penduduk yang berasal dari migrasi penduduk wilayah lain (khususnya dari Jawa+Bali), tidak meningkatkan angka ketergantungan, karena jumlah penduduk usia produktip justru meningkat, sehingga pengaruhnya positif terhadap pertumbuhan ekonomi."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa struktur industri pada kelompok Bank Pemerintah (BP) dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSND) sesudah krisis ekonomi 1997; menganalisa pengaruh sturktur industri terhadap kinerja BP dan BUSND sesudah krisis ekonomi 1997; dan mengkaji posisi persaingan BP terhadap BUSND sesudah krisis ekonomi 1997.Untuk mengkaji tujuan pertama dari penelitian ini, digunakan data antar ruang (cross section) dari semua BP (5 bank) dan BUSND (34 bank) yang ada dalam industri perbankan pada periode terakhir tahun 2004. Untuk menganalisa tujuan penelitian kedua, data yang digunakan adalah data runtut waktu (time series) bulanan, dengan rentang waktu penelitian berkisar antara Januari 2002 - Desember 2004. Adapun untuk tujuan ketiga dari peneiitian ini, diambil sampel dari keseluruhan populasi BP yang ada, yaitu 5 bank. Sedangkan untuk BUSND diambil 1 bank yang memiliki nilai kapitalisasi terbesar saat yaitu BCA (BI - Data Perbankan Indonesia Tabun 2004).Adapun analisa yang dilakukan adalah (1) menganalisa tingkat konsentrasi industri perbankan sesudah krisis ekonomi 1997, dengan menggunakan Herfindahl Index; (2) persamaan regresi dua variabel untuk menganalisa hubungan antara pangsa pasar dengan kinerja kedua kelompok bank (BP dan BUSND); (3) menggunakan BCG (Boston Consulting Group) growth-share matrix untuk mengkaji posisi persaingan BP dan BUSND pasta krisis ekonomi 1997.Dengan menggunakan perhitungan HI berdasarkan variabel asset, DPK, dan kredit, dapat disimpulkan bahwa struktur industri dalam Kelompok BP Iebih terkonsentrasi dari Kelompok BUSND. Sedangkan analisa regresi terhadap model mengindikasikan adanya hubungan positif dan signifikan antara pangsa pasar dengan kinerja solvabilitas, rentabilitas, dan likuiditas perbankan (BP dan BUSND), yang menunjukkan bahwa semakin besar pangsa pasar perbankan (BP dan BUSNO), maka semakin tinggi pula kinerja solvabilitas, rentabilitas, dan likuiditas yang akan dimiliki oleh bank tersebut.Terakhir, dari hasil pemetaan dengan plot ECG Matrix, terlihat bahwa hingga kini BP masih memiliki posisi persaingan kuat terhadap BUSND. Bahkan terdapat 1 BP yang merupakan market leader dalam industri perbankan nasional saat Tni, yaitu BRI."

"Penelitian ini mempunyai tujuan memperoleh hasil pengujian pengaruh Pakto 1988 terhadap pola penanaman dana masyarakat pada Bank Umum di Indonesia dan juga melihat pengaruh Pakto 1988 terhadap Portfolio Optimal penanaman dana tersebut pada Bank Umum di Indonesia.Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori statistik dan teori portfolio. Teori statistik digunakan untuk menelaah pengaruh Pakto 1988 terhadap Pola Penanaman Dana Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Indonesia sedangkan teori portfolio digunakan untuk menelaah pengaruh Pakto 1988 terhadap Portfolio Optimal Penanaman Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Indonesia.Penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh Pakto 1988 tidak 1engkap dan bard imensi waktu yang relatif pendek, sehingga tidak member ikan kesimpulan yang komprehensif. Selain itu penelitian terhadap Portfolio Optimal hanya dilakukan pada securities atas saham dan obligasi, sedangkan penelitian terhadap securities lainnya sedikit sekali dilakukan.Penelitian ini dilakukan pada seluruh Bank Umum yang ada di Indonesia dengan mengklasifikannya pada empat kelompok yaitu kelompok Bank Pemerintah, kelompok Bank Swasta Nasional, kelompok Bank Pembangunan Daerah dan kelompok Bank Asing dan Campuran. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Laporan Bulanan dan Mingguan Bank Indonesia sejak Januari 1983 sampai Desember 1993 berupa data pola penanaman dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito Berta tingkat bunga deposito. Tehnik anal isa data yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata dan Paket Komputer Analysis Portfolio dari Haugen.Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Pakto 1988 mempengaruhi Pola Penanaman Dana Masyarakat dan Portfolio Optimalnya Pada Bank Umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan basil uji beda dua rata-rata yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan antara pola penanaman dana masyarakat yang berbentuk giro, tabungan maupun deposito dengan adanya Pakto 1988. Selain itu Portfolio Optimal dari penanaman dana deposito masyarakat pada Bank Umum juga ikut berubah dengan adanya Pakto 1988. Bila kits bandingkan basil portfolio optimal dengan realitanya, maka dapat dinyatakan masyarakat tidak memperhatikan portfolio optimal dalam menanam dananya.Hasil penelitian ini dapat menjadi masukanbagi berbagai pihak seperti Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dalam pengambilan kebijaksanaan lanjutan ataupun kebijaksanaan mengeliminasi dampak negatif dari Pakto 1988 dan pihak perbankan dapat menggunakannya dalam pembuatan atau penciptaan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat dan tentu saja harus menguntungkan pihak perbankan.Hal yang patut disayangkan pada penelitian ini adalah tidak dapat mengungkap portfolio optimal dari giro dan tabungan, karena tidak terdapatnya data tersebut pada Bank Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini belum secara sempurna melakukan penelaahan terliadap portfolio optimal penanaman dana masyarakat, sehingga membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan bahasan yang lebih sempurna dan komprehensif guna memberikan kontribusi yang lebih besar pada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur."

"Pada lembaga keuangan perbankan, kredit macet merupakan persoalan serius. Salah satu upaya bank untuk menanggulangi kredit macet tersebut dengan melakukan penyelesaian secara damai berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitor yang masih mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan pinjamannya, Alternatif penyelesaian kredit macet secara paksa dapat dilakukan dengan jalan menyerahkan piutang¬piutang negara tersebut kepada Pengadilan negeri untuk dimintakan upaya eksekusi atas objek jaminan kredit atau menyerahkan permasalahan kredit melalui lelang oleh DJKN. Lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dimintakan oleh pemegangnya sangat jarang terjadi, hal ini karena terkadang sulitnya proses pengosongan objek lelang serta keengganan dari pemohon lelang untuk membuat surat pernyataan bersedia bertanggung jawab apabila timbul gugatan,yang sering menjadi permasalahan adalah jika objek lelang ternyata adalah milik pihak ke tiga sehingga objek tidak dapat dilakukan lelang eksekusi.Tesis ini membahas tentang alternatif penyelesaian kredit maces melalui eksekusi objek Hak Tanggungan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan studi kasus di Kantor Wilayah V DJKN Bandar Lampung. Penulis berkesimpulan bahwa penyelesaian kredit macet melalui eksekusi objek jaminan kredit di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah banyak membantu dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet. Hal ini dikarenakan penyelesaian masalah kredit maces melalui lelang lebih cepat dan efektif.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk Deskriptif Analistis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa lelang dalam menyelesaikan masalah kredit macet serta meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya di Kantor Wilayah V Bandar Lampung untuk lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat dibidang lelang.

---

In certain banking financial institutions, non-performing loans or bad debts are considered to be a serious banking problem. This is because the banks are facing fresh capital difficulties due to the continuing scarce of capital. That is the reason why the non-performing loans are to be dealt with effectively, so that banking operations would not be in jeopardy. One way for banks to deal with this problem is through negotiated settlement that is a credit settlement based on agreement between the Bank and the debtor who is still having good faith in settling its loans. On the other hand, a forced settlement to the bad debts still can be done through the submission of the State receivables to the local District Court in order to apply to the Court to execute the credit security object. It can also be done alternatively through the auction of the object by the Directorate General of State Wealth. The execution through the auction of fiduciary rights is in fact seldom happen. This is because wide spread perception in the society that bad debt settlement through fiduciary rights auction is so bureaucratic and a difficult process. In most cases, the object to be auctioned is difficult to be freed from a third party physical control, especially when it is jointly owned by the third party. In this case, the realization of the auction is very much problematic. In other cases, the applicant of the auction is generally not willing to make statutory declaration that he or she be responsible should there be a law suit on this matter in the Court.

This thesis will try to analyze alternative settlement of non-performing loans (bad debts) through the execution of credit security object (fiduciary rights) held by the Dir.Gen. of State Wealth (a case study at the Regional Office V of the DGSW in Bandar Lampung).

The Author concludes that the settlement of bad debts through the execution of credit security object is in reality a good way in settling the non-performing loans. This is due to the fact, that this kind of settlement is generally faster and effective. Auction document is legally an authentic act and in the same time can be used as a legal basis for the transfer of land rights or the change of owners name.

This thesis applies library research method, with juridical and normative approach to the literature and relevant legal documents. The research is reported in the form of evaluative findings and analytical conclusions. It is hoped that this study would serve as a practical recommendation for the public in settling bad debts through the auction of credit security object held by Dir. Gen. of State Wealth. At the same time, it is also hoped that this would enhance the working performance of Dir. Gen. of State Wealth in general."

"Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan apabila debitur wanprestasi, dijelaskan pula mengenai ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan gadai rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan bagaimana ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan.Kesimpulan dari tesis ini adalah PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat perjanjian gadai rekening bank yang mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Rekening bank yang dimiliki PT X, Tbk berada di bawah penguasaan Z Limited sehingga timbulnya gadai telah terpenuhi. Dalam hal ini yang digadaikan adalah rekening penampungan (escrow account). PT X, Tbk wanprestasi terhadap perjanjian kredit sehingga Z Limited berhak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh PT X, Tbk. Dalam perjanjian gadai, diatur bahwa apabila PT X, Tbk wanprestasi, maka PT X, Tbk tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank dimana rekening bank atas nama PT X, Tbk berada bahwa seluruh pembayaran oleh bank tersebut wajib diberikan kepada Z Limited. Apabila pembayaran oleh bank tersebut diberikan kepada PT X, Tbk maka pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dari kewajiban pembayaran tersebut. Namun, apabila tidak diperjanjikan, maka penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai di muka umum (pelelangan). Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening bank sama saja dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada benda bergerak.

---

This thesis concerning the granting of pledge of bank accounts which is given by pledgor to pledgee and in the event the debtor breach (event of default) the agreement, also explained the provisions of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The subject matters of this thesis are how the process of granting of pledge of bank accounts and how the provision of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The method of this thesis is legal normative with literature method.

The conclusion of this thesis are PT X, Tbk with Z Limited has entered the agreement of pledge of bank accounts and follows the master agreement, which is the facility agreement. Also the bank accounts which is owned by PT X, Tbk under the possession of Z Limited in such a way that the pledge has been incurred. In this matter the form of bank account is escrow account. PT X, Tbk breached the facility agreement and Z Limited has the right to execute the guarantee which given by PT X,Tbk. In the pledge of bank accounts agreement, it is stated that in the event PT X, Tbk breach such agreement, PT X, Tbk is obliged to notify in writing to bank where the bank accounts under the name of PT X, Tbk located that all the payments by such bank must be made to Z Limited. In the manner that such payment made by the bank concerned to PT X, Tbk will be invalid and will not discharge the bank concerned of its payment obligation. However, if it is not agreed by the parties, pledge has the right to sell the pledged object by auction. Basically, the implementations of auction?s execution of bank accounts apply equally to the implementation of auction?s execution of movable asset."

"ABSTRAKPT Komoditas memiliki 1 kantor pusat dan 26 divisi regional. Kantor pusat bertindak sebagai manajemen dan divisi regional bertindak sebagai pelaksana tugas kegiatan utama perusahaan yaitu pengadaan dan penyaluran komoditas. Setiap penerimaan dari hasil penjualan komoditas wajib disetorkan kepada kantor pusat. Divisi regional dalam hal ini juga tidak memiliki modal sehingga kantor pusat akan mengirimkan (dropping) sejumlah uang sesuai RKAP untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Kedua transaksi ini menimbulkan transaksi antar kantor yang melibatkan rekening antar kantor. Penulis menganalisis kesesuaian penerapan prosedur serta pencatatan penerimaan uang hasil penjualan komoditas dan pengiriman (dropping) uang untuk kegiatan operasional divisi regional pada kantor pusat berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, Pedoman Akuntansi, Pedoman Transaksi serta literatur mengenai Branch Accounting dalam buku Hoyle, et all (1998). Laporan magang ini menghasilkan temuan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) belum berfungsi sebagai acuan dari setiap kegiatan PT Komoditas. Penggunaan akun antar kantor telah sesuai dengan pedoman serta literatur yang digunakan, namun tetap ada kendala sulitnya menemukan akun lawan dari transaksi antar kantor karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai penyetoran hasil penjualan komoditas yang mengakibatkan ketidakseimbangan saldo akun antar kantor.

---

ABSTRACTPT Komoditas has 1 head office and 26 regional divisions. The head office acts as management and the regional division acts as the executor of the company's main activity, which are buying and selling commodities. Every cash from commodities sales must be deposited to the head office. The regional division also does not have capital so the head office will drop money according to the RKAP to finance its operations. These transactions will create intracompany transactions involving intracompany accounts. The author analyzes the suitability of the application of the procedure of recording the receipt of money from the sale of commodities and dropping money for regional division operational activities at the head office based on the applicable Standard Operating Procedure (SOP), Pedoman Akuntansi, Pedoman Transaksi, and literature of Branch Accounting in Hoyle, et all (1998)'s book. This internship report resulted that the Standard Operating Procedure (SOP) did not yet applied as a reference for every activity of PT Komoditas. The use of an intracompany account is appropiate with the guidelines and the literature used. However, there are still difficulties in finding an opposing account from intracompany transactions because there is no clear rule regarding depositing the proceeds from the sale of cocoa which results in an imbalance in the balance of the intracompany account."

"Bank BRI merupakan salah satu Bank BUMN terbesar yang ada di Indonesia dengan berbagai produk perbankan untuk melayani masyarakat seperti produk simpanan dan pinjaman. Setiap produk simpanan dan pinjaman yang terealisasi akan memberikan informasi terkait data nasabah. Dalam menjalankan proses bisnisnya Bank BRI berkewajiban untuk melakukan pelaporan atau regulatory kepada pihak Bank Indonesia seperti data nasabah yang memiliki account atau yang merupakan nasabah dari Bank BRI. Kepentingan untuk melakukan pelaporan terkait data nasabah memerlukan proses dan integrasi dari setiap data nasabah. Kondisi saat ini sumber data nasabah tidak ada hanya ada satu sumber melainkan empat sumber data nasabah. Demi kepentingan tersebut diperlukan suatu model untuk membentuk master data nasabah yang bersifat tunggal, sehingga master data nasabah tersebut dapat menjadi acuan untuk setiap pelaporan yang dilakukan. penelitian ini bertujuan untuk membentuk model master data nasabah tunggal pada Bank BRI yang dapat digunakan untuk pelaporan bank dengan cara melakukan integrasi dari empat sumber data nasabah yang ada di Bank BRI dengan proses cleansing dan matching. Framework yang digunakan dalam penelitian berdasarkan Data Management Body of Knowledge (DMBOK) dengan mengikutiaktivitas pada Master Data Management (MDM).Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode action research. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan validasi terhadap expert pada bidang master data. Penelitian ini menghasilkan model arsitektur master data nasabah tunggal yang dapat digunakan untuk pelaporan Bank.

---

Bank BRI is one of the largest BUMN banks in Indonesia with various banking products to serve the public such as savings and loan products. Every savings product and loan that is realized will provide information related to customer data. In carrying out its business processes Bank BRI is obliged to report or regulatory to Bank Indonesia

such as customer data that has an account or is a customer of Bank BRI. The interest in reporting related to customer data requires a process and integration of each customer data. The current condition of customer data sources is not only one source, but four customer data sources. For the sake of this interest, a model is needed to form a single master data client, so that the customer master data can be a reference for every report made. This study aims to establish a single model master data customer at Bank BRI that can be used for bank reporting by integrating four customer data sources in Bank BRI with cleansing and matching process. The Framework used in this research based on the Data Management Body of Knowledge (DMBOK) by following 10 activities in the Master Data Management (MDM). This research is qualitative research with action research methods. Data collection is done by interview and validation of experts in the field of master data. This research produces a single customer master data architecture that can be used for Bank reporting."