Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah pengaruh penerapan konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia terhadap kandungan informasi laba perusahaan. Penelitian ini menggunakan besaran koefisien laba atau ERC sebagai ukuran kualitas laba. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi berganda dengan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 254 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012, sehingga total observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1.016 firm-year. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang konvergen dengan IFRS menunjukkan adanya peningkatan yang tidak begitu signifikan terhadap kualitas laba yang tercermin dalam kandungan informasi laba. Namun kandungan informasi laba tersebut semakin membaik setelah standar IFRS diberlakukan lebih lama. Adanya perbedaan dalam peningkatan kualitas dan signifikansi antar periode disebabkan karena masa transisi yang dilalui saat periode penerapan PSAK yang konvergen dengan IFRS pertama kali dilakukan.

---

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah pengaruh penerapan konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia terhadap kandungan informasi laba perusahaan. Penelitian ini menggunakan besaran koefisien laba atau ERC sebagai ukuran kualitas laba. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi berganda dengan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 254 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012, sehingga total observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1.016 firm-year. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang konvergen dengan IFRS menunjukkan adanya peningkatan yang tidak begitu signifikan terhadap kualitas laba yang tercermin dalam kandungan informasi laba. Namun kandungan informasi laba tersebut semakin membaik setelah standar IFRS diberlakukan lebih lama. Adanya perbedaan dalam peningkatan kualitas dan signifikansi antar periode disebabkan karena masa transisi yang dilalui saat periode penerapan PSAK yang konvergen dengan IFRS pertama kali dilakukan.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada strategi penyusunan laporan keuangan departemen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Departemen Hukum dan HAM RI dilakukan di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. Penyusunan ini menggunakan Sistem Akuntansi Instansi dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George C. Edwards III (1980) dan teori pendukung lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah secara singkat pokok permasalahannya adalah : (1) Bagaimana implementasi SAP di Sekretariat Jenderal dilihat dari aspek sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi dan disposisi/sikap, (2) Bagaimana strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian analistis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 4 orang pejabat di lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan 1 orang Inspektur Keuangan Inspektorat Jenderal. Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 13.0, deskriptif analisa berdasarkan empat aspek berdasarkan teori George C. Edwards III (1980) yaitu sumber daya, komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil total skor rata-rata ke empat variabel yaitu 3.15 yang berada pada kriteria BAIK, yang berarti bahwa untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi standar akuntansi pemerintahan pada Sekretariat Jenderal ke empat aspek tersebut harus saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Strategi penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan di Sekretariat Jenderal adalah dengan mengikuti setiap bulannya bagian akuntansi dan pelaporan menghubungi jajaran dibawahnya untuk dapat mengirimkan ADK, SPM, SP2D dan SSBP, setiap semester membuat surat teguran bagi Satker, serta diadakannya monitoring kedaerah yang tidak secara rutin mengirimkan arsip data komputernya. Bagi pelaksana/pegawai di kantor wilayah/UPT yang menangani sistem akuntansi keuangan agar dapat mengikutsertakan setiap pelatihan yang diadakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, mengingat selalu berubahnya aplikasi SAK, serta membuat pedoman penyusunan laporan keuangan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

---

This research focuses on the strategy for formulating the financial report in department in order to create transparency and accountability in managing state finances. The formulation of financial report accountability for Department of Law and Human Rights is performed by the Bureau of Finance of Secretariat General. This formulation is using the Organization Accounting System referring to the Government Accounting Standard (GAS). Theories applied in this thesis are theory of George C. Edwards III (1980) and other supporting theories. Based on brief problem identification, the main problems are: (1) How is the implementation of GAS at Secretariat General analyzed from the aspects of resources, structure of bureaucracy, communication and disposition, (2) How is the implementing strategy of Government Accounting Standard (GAS) to formulate the financial report accountability at Secretariat General of Department of Law and Human Rights. This research is analytic descriptive with qualitative and quantitative approaches. The sample is generated using the method of Simple Random Sampling. Data are collected by depth interview with 4 officials at Bureau of Finance of Secretariat General and 1 Financial Inspector of Inspectorate General. Data collected are processed using SPSS 13.0. Descriptive analysis is based on four aspects in theory of George C. Edwards III (1980), which are resources, communication, disposition and structure of bureaucracy. Based on results of data analysis, the total average score of four variables is 3.15 which belongs to criteria good, which means that all indicators have been implemented in all regional offices/technical units. The strategies for government accounting standard implementation in formulating the financial report accountability are conducting trainings on Organization Accounting System (OAS) reminding the regular changing of budgeting code, contacting the units under the division of accounting and reporting to send ADK, SPM, SP2D, and SSBP, sending notification every semester to work units, and monitoring the regional offices that do not send the computer data archive routinely. The conclusion of the result is the four aspects of accounting standard implementation are in good condition, which means that to support the accomplishment of GAS, all aspects should interact to each other. The recommendations are all implementers at technical units/regional offices should join the training on OAS, Department of Law and Human Rights should make regulations on formulating the financial report, there should be established the internal control system (ICS) and clear work division.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opsi nilai wajar yang terdapat dalam PSAK 55 (revisi 2006) terhadap volatilitas laba pada institusi perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2011. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan sampel 30 bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opsi nilai wajar memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap volatilitas laba. Dengan kata lain tidak terdapat cukup bukti bahwa opsi nilai wajar mampu mengurangi volatilitas laba pada institusi perbankan Indonesia.

---

This research aims to know the effect of fair value option implementation under SFAS 55 (2006 revision) on earnings volatility of banks listed at Indonesia Stock Exchange period 2010-2011. Hypotheses testing used multiple regression using 30 banks. The result of this study shows that fair value option not significant on earnings volatility. In other words there is not enough evidence to conclude that fair value option reduce earnings volatility on banking institution in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini menguji tingkat konservatisme akuntansi pada laporan keuangan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada periode sebelum dan setelah penerapan IFRS di Indonesia. Dengan menggunakan modifikasi model Basu (1997) dengan menambahkan variabel kontrol untuk mengukur tingkat konservatisme, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode sebelum penerapan IFRS, tidak terdapat konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan, sementara pada periode setelah penerapan IFRS dalam laporan keuangan perusahaan non keuangan tersebut terdapat konservatisme akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat konservatisme akuntansi lebih tinggi pada periode setelah penerapan IFRS dibandingkan dengan periode sebelum penerapan IFRS.

---

This study examines the level of accounting conservatism in financial statements of non financial firms listed in Indonesian Stock Exchange before and after IFRS convergence in Indonesia. Using modified Basu Model (1997) by adding control variables to measure accounting conservtism, the results suggest that in pre- IFRS convergence period, there is no accounting conservatism in financial statements, whereas in post IFRS convergence period suggest the existence of accounting conservatism. In addition, the study also suggests that accounting conservatism level is higeher in post- IFRS convergence period than pre- IFRS convergence period.

Abstrak :
[Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh adopsi IFRS terhadap rasio Net Interest margin (NIM). Penelitian ini menggunakan sampel negara-negara yang berada di kawasan ASEAN-5 sebagai sampel penelitian. Negara yang dianggap sudah melakukan adopsi IFRS adalah negara yang sudah melakukan konvergensi sebagian besar standar akuntansi lokal dengan IFRS terutama pada standar yang mengatur mengenai perbankan dan instrumen keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa adopsi IFRS dapat menurunkan rasio NIM dikarenakan IFRS dapat memberikan informasi akuntansi yang lebih berkualitas dibandingkan dengan standar akuntansi lokal di kawasan ASEAN-5. Kualitas informasi akuntansi yang baik akan meningkatkan efisiensi dari manajemen perbankan, sehingga cenderung menurunkan rasio NIM.;This research aims to give empirical evidence to prove the impact of IFRS adoption on net interest margin in banking sector. The research uses data sample on banking industry in ASEAN-5 countries. Countries who are categorized using IFRS as accounting standards are countries who converged most of IFRS into their local accounting standards, specifically for banking standard and financial instrument standards. The result shows that The Adoption of IFRS have significant negative impact to net interest margin because IFRS offers high quality in accounting information then local accounting standards in ASEAN-5 countries. High quality accounting information makes better efficiency in banking management, and then it decreases net interest margin ratio., This research aims to give empirical evidence to prove the impact of IFRS adoption on net interest margin in banking sector. The research uses data sample on banking industry in ASEAN-5 countries. Countries who are categorized using IFRS as accounting standards are countries who converged most of IFRS into their local accounting standards, specifically for banking standard and financial instrument standards. The result shows that The Adoption of IFRS have significant negative impact to net interest margin because IFRS offers high quality in accounting information then local accounting standards in ASEAN-5 countries. High quality accounting information makes better efficiency in banking management, and then it decreases net interest margin ratio.]

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Bagian Keuangan, Lembaga Sandi Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi Bagian Keuangan, Lemsaneg. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan berupa dokumentasi dan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan dua narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum SAP berbasis akrual telah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala dari sisi petunjuk teknis, komitmen pimpinan, sistem informasi, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, dan kegiatan sosialisasi. ......This research discussing about implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard on the Financial Division of National Crypto of Institute. Purpose of this study is to discover implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard and identifying obstacles that Finance Division of Lembaga Sandi Negara faced. Method of the study is a field observation using documentation, structured and unstructured interview with two interviewees as the main tools. Result shows that implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard has been good in general, but there are still obstacles that Lembaga Sandi Negara face, from the technical instructions, leadership commitment, accounting information systems, availability and competence of the human resource, and socialization aspects.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuisisi lintas negara terhadap kinerja pasca-akuisisi perusahaan pengakuisisi dan apakah pengaruh tersebut berbeda antara akuisisi yang target akuisisinya berada di negara dengan tingkat perlindungan investor atau adopsi IFRS yang tinggi dibandingkan dengan akuisisi yang target akuisisinya berada di negara dengan tingkat perlindungan investor atau adopsi IFRS yang rendah. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 510 perusahaan listed di wilayah Asia yang melakukan akuisisi pada tahun 2012-2013. Pengukuran kinerja perusahaan pengakuisisi menggunakan return on asset, earning per share growth, dan revenue per share growth. Hasil penelitian menunjukan bahwa akuisisi lintas negara berpengaruh positif terhadap kinerja pasca-akuisisi perusahaan pengakuisisi kecuali pada return on asset yang mengukur efisiensi pemanfaatan aset. Tingkat perlindungan investor dan tingkat adopsi IFRS sama-sama memperlemah pengaruh akuisisi lintas negara terhadap kinerja pasca-akuisisi perusahaan pengakuisisi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingginya tingkat perlindungan investor dari target akuisisi menuntut perusahaan pengakuisisi untuk patuh pada regulasi yang ketat dan menurunkan fleksibilitas perusahaan dalam menjalankan strategi bisnisnya. Sedangkan efek memperlemah tingkat adopsi IFRS pada pengaruh akuisisi lintas negara terhadap kinerja pasca-akuisisi menunjukan bahwa perusahaan pengakuisisi perlu waktu dan biaya yang tinggi untuk proses adopsi IFRS.

---

ABSTRACT
The research aims to analyze the effect of cross border acquisition on the post acquisition performance of the acquirer 39 s and whether the effect is different when target firm has high level of investor protection or high level of IFRS adoption compared with target firm acquisition with low level of investor protection or low level of IFRS adoption. The samples of this research are 510 companies listed in region Asia that performs acquisition in 2012 2013. These research use several measurement of performance which are return on asset, earnings per share growth, and revenue per share growth. These result indicate that cross border acquisition has a positive effect on post acquisition performance of the acquirer rsquo s except for return on asset that measures efficiency of asset utilization. Investor protection and IFRS adoption level weakens the effect of cross border acquisition against post acquisition performance of the acqusirer rsquo s. These results indicate that high level of investor protection in target firm require acquirer to comply with strict regulatio and lower flexibility to implement their business strategy. While the weakens effect of IFRS adoption on the impact of cross border acquisition on post acquisition performance implies that acquirer needs time and a high cost to adopt IFRS.

Abstrak :
Penelitian studi kasus ini menganalisis dampak penerapan PSAK 69: Pertanian terhadap empat perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang peternakan. Pengukuran aset biologis sebelum penerapan PSAK 69 menggunakan pengukuran biaya, sedangkan setelah penerapan PSAK 69 dengan metode nilai wajar. Penyajian aset ternak sebelum PSAK 69 mengacu pada ketentuan P3LKEPP, dimana penyajian dibedakan berdasarkan aset biologis habis pakai, aset biologis pembawa berumur pendek dan umur panjang. Setelah penerapan PSAK 69, perusahaan menyajikan aset ternaknya di akun Aset Hayati, namun ada juga perusahaan yang menyajikan ternaknya di akun lain. Pengungkapan sebelum penerapan PSAK 69 mengacu pada P3LKEPP. Setelah penerapan PSAK 69, muncul item pengungkapan baru terkait nilai wajar, yang terdiri dari metode pengukuran nilai wajar dan pengungkapan keuntungan/kerugian yang timbul dari nilai wajar. Pengungkapan aset biologis sebelum dan sesudah penerapan PSAK 69 di keempat perusahaan tersebut bervariasi. ......This case study research analyzes the impact of the application of PSAK 69: Agriculture on four companies listed on the Indonesia Stock Exchange which are engaged in livestock. The measurement of biological assets before the application of PSAK 69 uses the cost measurement, while after the application of PSAK 69 with the fair value method. The presentation of livestock assets prior to PSAK 69 refers to the provisions of P3LKEPP, where the presentation is differentiated based on consumable biological assets, short-lived carrier biological assets and long-lived assets. After the implementation of PSAK 69, the company presented its livestock assets in the Biological Assets account, but there were also companies that presented their livestock in another account. Disclosure prior to the application of PSAK 69 refers to P3LKEPP. After the application of PSAK 69, new disclosure items related to fair value emerged, which consisted of the fair value measurement method and the disclosure of gains/losses arising from fair value. Disclosure of biological assets before and after the application of PSAK 69 in the four companies varied.