Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fokus penelitian yang dilakukan dalam tesis ini ialah untuk mempelajari bagaimana kebijakan dividen perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ) Indonesia. Kebijakan dividen yang ingin diteliti ialah: perbedaan besaran dividen antar sektor, strategi dividen yang dipilih, dan stabilitas dividen. Perbedaan besaran dividen antar sektor dianalisis menggunakan teknik descriptive statistics (mean dan standard deviation), terhadap data dividend payout ratio 134 perusahaan yang menjadi sampel, selama periode 1992 -- 2002. Pengujian signifikansi perbedaan dividend payout ratio antar sektor dilakukan dengan uji Kruskal-Wallis, sementara uji signifikansi perbedaan dividend. payout ratio antar tahun dilakukan dengan Friedman Chi-Square. Hasil pengujian rnenunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dividend payout ratio baik antar sektor maupun antar tahun. Sektor yang secara rata-rata memiliki dividend payout ratio tertinggi ialah sektor Industri Barang Konsumsi yaitu sebesar 23,88% per tahun. Sementara sektor yang terendah ialah sektor Properti dan Real Estat, yaitu sebesar 11,51%. Penelitian alas strategi dividen yang dipilih (berdasarkan perubahan labs tertentu), dilakukan dengan menggunakan metode multinomial logit. Data direorganisasi menjadi perubahan dividend per share dan perubahan earnings per share. Perubahan dividend per share dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok: naik, tetap, turun, dan tidak membayar dividen. Sementara perubahan labs (earnings per share) dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori: naik, turun, dan negatif. HasiI regresi multinomial logit menunjukkan bahwa jika earnings per share naik, kebijakan dividen yang paling banyak dipilih ialah meningkatkan dividend per share, diikuti dengan tidak membayar dividen. Jika earnings per share turun, kebijakan dividen yang paling banyak dipilih ialah menurunkan dividend per share, diikuti dengan tidak membayar dividen. Selanjutnya, jika earnings per share negatif, kebijakan dividen yang paling banyak dipilih ialah tidak membayar dividen, diikuti dengan meningkatkan dividen per share. Kebijakan dividen dalam hal stabilitas dividen, dilakukan dengan menerapkan model Lintner. Stabilitas dividen diukur dan seberapa cepat tingkat penyesuaian terhadap target dividend payout ratio (sesuai model Lintner). Metode statistik yang digunakan ialah data panel. Hasil regresi dengan teknik data panel menunjukkan bahwa secara umum pooled data (OLS method) adalah model yang terbaik. Sektor yang menganut kebijakan dividen paling stabil (relatif terhadap sektor lain) ialah sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi. Sementara sektor yang menganut kebijakan dividen paling tidak stabil ialah sektor Aneka industri. Secara keseluruhan, tingkat stabilitas dividen perusahaan-perusahaan yang listing di BEJ sebesar 0,7814. Tingkat stabilitas dividen setinggi itu menunjukkan bahwa secara rata-rata, perusahaan-perusahaan yang listing di BEJ menganut kebijakan dividen yang tidak stabiI. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian di negara lain yang secara umum menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di negara berkembang cenderung menganut kebijakan dividen yang tidak stabil.

---

Focus of the research conducted in this thesis is to study the dividend policy of listed companies in Jakarta Stock Exchange (JSX). Dividend policy will be examined in lights of its magnitudes, strategy and stability. Difference in magnitudes of dividend payment between sectors will be analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation). Significance test of the difference between sectors will be conducted using Kruskal-Wallis test, while the difference between years will be tested using Friedman Chi-Square. The result shows that, of all 134 companies being sampled during 1992 - 2002, there is significant differences of dividend payment between sectors and between years. Sector that on average gave the highest dividend payout ratio is Consumption Goods (23,88%), while that of the Iowest is Property and Real Estate (11,51N). Research to study which dividend strategy will be chosen upon changes in earnings, is conducted using multinomial logistic model. Available dividend per share and earnings per share data will be reorganized to become changes in dividend per share and changes in earnings per share. Changes in dividend per share will be divided into 4 groups: increase, no change, decrease, and omitting dividend, while changes in earnings per share will be divided into 3 groups: increase, decrease and negative. The result shows that when there is an increase in earnings per share, the most selected dividend policy is to increase dividend per share followed by omitting dividend. When there is a decrease in earnings per share, the most selected dividend policy is to decrease dividend per share followed by omitting dividend. And if there is a negative earnings per share (loss), most companies will choose omitting dividend, followed by increasing dividend per share. Dividend stability will be examined using panel data applied to Lintner Model (1956). According to Lintner Model, dividend stability is measured from adjustment factor toward target dividend payout ratio. Panel data regression and testing shows that of all 3 models in panel data (pooled, fixed effect, and random effect), pooled data is the best model to represent the result. Sector that follows the most stable dividend policy is Trade, Service and Investment sector. On the other hand, sector that follows the most unstable dividend policy is Various Industry sector. Overall, the level of dividend stability in JSX turns out to be 0,7814. This number shows that on average, the companies listed in JSX follow unstable dividend policy. This result consistent with the result from previous researches conducted in other countries, that companies in underdeveloped countries generally follow unstable dividend policy.

Abstrak :
Polis asuransi adalah dasar dari suatu hubungan asuransi antara para pihak yang terlibat di dalamnya, yang meliputi penanggung, tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, polis asuransi pada saat ini tidak hanya berbentuk fisik (hardcopy), melainkan juga dalam bentuk elektronik (e-polis) atau dalam bentuk digital (softcopy). Tesis ini membahas permasalahan mengenai pengaturan polis asuransi elektronik di dalam peraturan perundang-undangan perasuransian dan perundangan terkait, keabsahan dari polis asuransi elektronik, dan bagaimana kekuatan pembuktian dari polis asuransi elektronik (e-polis) dalam hal terjadi sengketa klaim antara penanggung dengan tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dengan teori kebebasan berkontrak digunakan sebagai pisau analisa untuk menganalisis polis asuransi elektronik (e-polis) tersebut. Keberadaan polis asuransi elektronik (e-polis) sejatinya diakui di dalam ketentuan perundang-undangan, secara spesifik di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dan dianggap sama seperti polis asuransi konvensional, serta memiliki kekuatan pembuktian dan keabsahan sebagai dasar hubungan asuransi antara penanggung dengan tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis sepanjang telah memperoleh persetujuan dari tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis mengenai penerbitannya secara elektronik. Namun demikian masih terdapat celah hukum, dimana tidak disebutkan secara jelas di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 mengenai bentuk persetujuan yang dimaksud. ......Insurance policy is the basis of an insurance relation between the parties therein, which consist of the insurer, the insured, the participant, and/or the policy holder. In line with the times and the development of technology, the existence of insurance policies nowadays is not only in the physical form (hardcopy), but also in the electronic form (e-policy/softcopy). This thesis will explore the issues of the electronic insurance policy in the regulation related to the insurance sector and any other related regulation, the validity of the aforementioned electronic insurance policy (e-policy), as well as the legitimacy of the electronic insurance policy as evidence in tems of a claim dispute among the insured and the insured, the participant, and/or the policy holder. The method used in this thesis is the yuridis-normatif method, where the freedom of contract theory will be used as a tool to analyze the aforementioned electronic insurance policy (e-policy). The electronic insurance policy (e-policy) is basically acknowledged in the prevailing regulation, especially in the Financial Service Authority Regulation No. 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and the Marketing of Insurance Products, and is considered equal to the conventional insurance policy, and has its legitimacy and validity as the basis of the insurance relation among the insurer and the insured, the participant, and/or the policy holder as long as it has obtained approvals from the insured, the participant, and/or the policy holder for its issuance. However, the form and the purpose of the approval need to be emphasized as there is no firm explanation about the approval in POJK No. 23/POJK.05/2015.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengestimasi dampak qualification mismatch terhadap upah. Studi serupa di negara berkembang, khususnya di Indonesia, masih belum mempertimbangkan adanya potensi omitted variable bias dan measurement error sehingga penelitian ini diharapkan mengisi kekurangan tersebut. Studi ini menggunakan data individu Sakernas panel tahun 2017-2018 dan instrumental variable (IV) yang berasal dari basis data O*NET untuk mengatasi kedua endogenitas tersebut. Insiden undereducation lebih umum terjadi daripada overeducation. Hasil estimasi dengan metode FE-IV menunjukkan bahwa pekerja undereducated menerima wage penalty dibandingkan dengan pekerja yang matched. Sementara pekerja overeducated tidak menerima tambahan upah atas kelebihan tahun pendidikannya.

---

ABSTRACT
This study aims to estimate the impact of qualification mismatch on wages. Most studies in developing countries, especially in Indonesia, do not address omitted variable bias and measurement error. This research contributes to the scarce literature that take into account of these shortcomings. This study uses Sakernas panel data set in 2017-2018 and instrumental variable derived from O*NET to overcome the endogeneity. Undereducation incidents are more common than overeducation. Estimation results using FE-IV method shows that undereducated workers receive wage penalty compared to matched workers. Furthermore, overeducated workers do not receive additional wages for their excess years of education.

Abstrak :
Perkembangan industri keuangan di Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun, salah satunya adalah industri asuransi. Perkembangan industri asuransi perlu diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang ketat. Otoritas Jasa keuangan adalah lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi industri asuransi. Dalam penelitian ini penulis akan membahas  mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap pada asuransi, produk asuransi yang diizinkan oleh OJK dan  pertanggungjawaban Otoritas Jasa keuangan apabila gagal dalam melakukan pengawasan seperti yang terjadi dalam kasus Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban. Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan Otoritas Jasa keuangan terhadap perusahaan asuransi perlu diperkuat. Oleh sebab itu diperlukan suatu dewan pengawas untuk memperkuat kinerja Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi. ......The development of the financial business sector in Indonesia has been emerging rapidly, that inlcudes the insurance industry. As the insurance industry keeps growing, it should be followed by strict regulation and supervision insurance industry. Otoritas Jasa Keuangan or the Financial Services Authority of Indonesia (OJK) is a government institution that promotes and organize a system of regulations and supervisions that is integrated into the overall activities in the insurance sector. The objective of this research is, supervision conducted by OJK in the insurance industry misleading of permit issue for insurance product by OJK and to identify the accountability of OJK for the failure supervising duty which is reflected in the Jiwasraya case. The methodology used in this research is normative juridical and theory used is accountability theory. The conclusion of this research is that OJK needs to strengthen their supervision duties by enhancing precautionary regulation measures to insurance companies. In order to achieve such manner, a board of independent supervisory needs to be present to improve OJK as a regulatory and supervisory government institution.

Abstrak :
Perseroan Terbatas (Naamloze Venotschap) didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari banyak para pendiri perusahaan yang sebenarnya tidak menggelontorkan dananya sebagai modal disetor dalam perseroan dengan melakukan penyelundupan hukum (fraus legis) dengan membuat catatan berupa surat pernyataan dan/ atau kuitansi tanda penerimaan sehingga pendiri seolah-olah telah melakukan penyetoran saham secara tunai kepada perseroan. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimanakah pengaturan terhadap modal dasar, implikasi hukum terhadap pemegang saham yang belum menyetorkan modal dasar dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang sudah menyetorkan modal dasar. Metode penulisan penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Modal dasar adalah dasar kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas yang harus dapat dibuktikan benar telah disetorkan karena apabila tidak maka implikasi hukumnya adalah pemegang saham yang belum melaksanakan penyetoran modal dasar dianggap belum memiliki hak-hak sebagai pemegang saham. Adapun Perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang sudah sah melakukan penyetoran modal adalah sah memiliki hak suara dan perseroan yang didirikan tetap dapat menjalankan kegiatan usaha meski tanggungjawabnya menjadi tanggung renteng. Penelitian menyarankan agar Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap akta pendirian PT yang dibuatnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum perlu lebih hati-hati (prudent) mengenai proses pendirian dan penetapan Perseroan Terbatas untuk bukti penyetoran modal dasar dari para pendiri maupun pemegang saham untuk menghindari penyelundupan hukum dan mengenai modal dasar, perlu adanya pengaturan mengenai sanksi hukum untuk melindungi pemegang saham yang beriktikad baik. ......Limited Liability Company (Naamloze Venotschap) is defined as a legal entity which is a capital alliance, established based on an agreement, conducts business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and meets the requirements stipulated in the laws and subordinate legislation. In daily life practices many company founders actually do not pour their funds as paid up capital in the company by carrying out legal smuggling (fraus legis) by making notes in the form of statements and / or receipts So that as if the founder has made a share in cash to the company. This research will discuss about how the regulation against the authorized capital, legal implications against the shareholders who have not deposited the authorized capital and legal protection against the shareholders who have deposited the authorized capital. This legal research writing method uses normative juridical legal research forms and the type of research used is descriptive analytical. This research will use secondary data, that is data obtained from literature study. The study analyzed data using qualitative methods. Authorized capital is the basis of share ownership in a Limited Liability Company which is must be proven to have been properly deposited because if it does not, the legal implication is that shareholders who have not yet implemented the authorized capital are deemed not to have the rights as shareholders. The legal protection of shareholders who have legally made capital payments is legitimate to have voting rights and the company that is established can still run business activities even though its responsibilities become jointly. The research recommends that the Notary apply the precautionary principle to the deed of establishment of a limited liability company that he made, the Ministry of Law and Human Rights especially the Directorate General of General Law Administration needs to be more prudent about the process of establishing and stipulating Limited Liability Companies for evidence of deposit of authorized capital from the founders and shareholders to avoid legal smuggling and regarding authorized capital, there is a need for legal sanctions to protect shareholders in a good faith.

Abstrak :
Tesis ini mengulas mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung perusahaan asuransi yang dicabut izin usaha dan kepailitannyaoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke pengadilan berdasarkan Undang-undang perasuransian dan Undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan permasalahan: 1 Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian dan kepailitan dalam melindungi tertanggung; dan 2 bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tertanggung perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut dan diajukan pailit oleh OJK sesuai dengan ketentuan dibidang perasuransian dan kepailitan serta ketentuan lainnya dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis dan normatif serta teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukummasih belum memadai sebagaimana yang terjadi pada pencabutan izin usaha dan kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya hingga saat ini belum ada kepastian pemenuhannya kepada tertanggung karena tidak serta merta hak tertanggung merupakan yang didahulukan, tidak ada batasan waktu bagi kurator melakukan pemberesan dan tidak ada jaminan kepastian hukum tagihan tertanggung terbayarkan dari harta pailit. Untuk itu perlu adanya program penjaminan polis melalui pembentukan undang-undang. ......This thesis reviews the legal protection of the insured of an insurance company which business license has been revoked by the Financial Services Authority (OJK) and declared bankrupt by the court at the request of OJK based on insurance laws and laws regarding bankruptcy and postponement of debt payment obligations, with the following problems: 1 What are the provisions of laws and regulations - insurance and bankruptcy legislation in protecting the insured; and 2 how is the implementation of legal protection for the insured of the insurance company which business license has been revoked and filed for bankruptcy by the OJK in accordance with the provisions in the field of insurance and bankruptcy and other provisions related to the Supreme Court Decision Number: 408 K / Pdt.Sus-Pailit / 2015. The method used in this research is juridical and normative methods and the theory used is the theory of legal protection. From the results of this study, the author concludes that the legal protection for the insured is still inadequate, as happened in the revocation of the business license and the bankruptcy of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, until now there is no certainty of fulfillment to the insured because the insured's rights are not necessarily precedent, there is no time limit for the curator to make settlement and there is no guarantee of legal certainty that the insured's bill will be paid from the bankruptcy estate. For this reason, it is necessary to establish policyholders guarantee program through the formation of a law.

Abstrak :
Medda Heptriasti Suharno, 0586220348, Hal-hal yang Memungkinkan Fihak Ketiga Dapat Menuntut Secara Perdata Akuntan Publik yang Memberikan Pendapat atas Laporan Keuangan, + 124 hal (1992), Kepustakaan (1979 - 1991) . Pemakai laporan keuangan di luar perusahaan (external users) yang rasional menggunakan laporan keuangan yang diaudit dan pendapat akuntan publik atas laporan keuangan untuk membuat keputusan keuangan, seperti membeli/menjual saham dan memberi kredit. Karena bukan para fihak dalam perjanjian auditing antara akuntan publik dengan kliennya, (perusahaan yang laporan keuangannya diaudit), external users adalah fihak ketiga yang tidak berhubungan hukum dengan akuntan publik. Sesuai doktrin "privity of contract" dan pasal 1315 serta 1340 KUHPer, hanya klien yang dapat menuntut akuntan publik. Namun kasus-kasus yang terjadi di USA sejak awal abad ke-19 menunjukkan doktrin ini tak lagi dipegang ketat. Mengingat external users hanya dapat memperoleh informasi keuangan berupa laporan keuangan yang disediakan oleh manajemen, dan sangat bergantung pada akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut, sepatutnya external users Juga dapat menuntut secara perdata akuntan publik, bila mereka menderita kerugian karena membuat keputusan keuangan berdasarkan laporan keuangan yang salah saji dan pendapat akuntan publik yang menyesatkan. Di Indonesia belum ada UU maupun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai hal ini. Penafsiran atas pasal 1366 KUHPer memungkinkan external users menuntut akuntan publik, bila atas “perbuatan, kelalaian, kurang hati-hatinya'', akuntan publik telah menyebabkan kerugian pada external users. Pasal 214 Keputusan Menteri Keuangan No1548/KMK.013/1990 menegaskan akuntan publik sebagai profesi penunjang pasar modal wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya sehubungan dengan pendapat yang diberikannya. Tanggung jawab itu hanya sebatas pendapat yang diberikannya, sedang isi laporan keuangan adalah tetap tanggung jawab manajemen perusahaan. "Perbuatan, kelalaian atau kurang hati-hatinya" yang dimaksud oleh pasal 1366 KUHPer dapat ditafsirkan sebagai kesalahan akuntan publik yang dapat dituntut, yaitu "fraud, gross negligence dan ordinary negligence". Fraud adalah secara sengaja tidak mengungkapkan atau menutupi fakta atau informasi yang penting dan relevan dengan tujuan menipu atau merugikan orang lain. Gross negligence adalah kecerobohan dan pengabaian sebagian atau seluruh auditing standards. Ordinary negligence dilakukan dengan tidak sengaja dan bersifat kesilapan. External users harus membuktikan telah mengalami kerugian karena telah berpedoman pada laporan keuangan yang salah saji dan pendapat akuntan publik yang menyesatkan dalam membuat keputusan keuangan. Sedang akuntan publik harus membuktikan telah bekerja sesuai dengan standar profesinya.

Abstrak :
Studi ini bertujuan menganalisis hubungan antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu umur operasional usaha (age) dan ukuran usaha berdasarkan jumlah karyawan (size). Penelitian ini juga mengelompokkan pengetahuan perpajakan menjadi kelompok lebih kecil yaitu pengetahuan perpajakan terkait administratif dan pengetahuan perpajakan terkait penegakan hukum/sanksi. Sampel yang digunakan adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengujian tingkat kepatuhan WP UMKM dinilai penting karena sektor UMKM memiliki potensi perpajakan yang cukup tinggi. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang menggunakan skala Likert 5 poin dan pernyataan benar atau salah dengan 193 responden. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan adanya hubungan positif antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. ......This study aims to analyze the association between tax morality, trust in public authorities, perceptions of fairness, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers. This study uses two control variables which are the age of business operations and the size of the business based on the number of employees. This study also grouped tax knowledge into smaller groups namely taxation knowledge related to administration and taxation knowledge related to law enforcement / sanctions. In this study, the sample used is the micro, small and medium businesses across Indonesia. This research uses quantitative methods. Quantitative testing regarding the level of compliance of SMEs Taxpayers is considered important because the SMEs sector has a high tax potential. Data collection instruments in the form of a questionnaire that uses a 5-point Likert scale and true or false statements with 193 respondents. Quantitative research results show that there is a positive relationship between tax morality, trust in public authorities, perceptions of justice, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers.