Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti optimalisasi Sistem Akuntansi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) serta optimalisasi pelaporan pertanggungjawaban APBN berupa laporan keuangan yang disajikan dalam dua standar akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu juga meneliti penilaian kinerja keuangan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU UNJ. UNJ sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri berstatus BLU sejak tahun 2009 menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan Indonesia. Sistem akuntansi yang dipakai selama ini di UNJ masih belum optimal diimplementasikan. Masalah yang dihadapi diantaranya adalah belum adanya legalitas sistem akuntansi yang dipakai yang disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, pengembangan dari SAK masih lambat. Aplikasi SAK yang dimiliki belum terintegrasi dengan aplikasi SAP. Hal tersebut menyebabkan laporan keuangan UNJ menyajikan nilai aset yang berbeda dari dua laporan tersebut. Akhir dari permasalahan ini adalah penurunan peringkat penilaian kinerja keuangan BLU UNJ. Penelitian ini mencoba menjawab kompleksitas permasalahan dalam otimalisasi sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan BLU UNJ, dan memberikan solusi atau saran atas permasalahan terebut terkait peningkatan kinerja keuangan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU. Metode penelitian yang dipakai adalah Soft Systems Metodhology yang dikembangkan oleh Peter Checkland. Kesimpulannya adalah UNJ mempunyai permasalahan yang kompleks tentang sistem akuntansi yang berakibat pada pelaporan keuangan yang tidak akurat dan tidak akuntabel serta tidak tepat waktu. Untuk itu peneliti menyarankan aksi perubahan dengan melakukan langkah legalisasi sistem akuntansi yang sudah dimiliki dan selanjutnya melakukan pengembangan SAK dengan membangun aplikasi SAK yang terintegrasi dengan SAP sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, akuntabel dan tepat waktu. Selain itu juga penajaman peran SPI dalam pengawasan intern terutama atas indikator penilaian kinerja keuangan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU. ...... This study aims to investigate the optimization of Accounting System of State University of Jakarta (UNJ) in the financial management of the Public Service Agency (BLU) as well as the implementation of the budget in the form of accountability reporting financial statements are presented in two accounting standards: Financial Accounting Standards (SAK) and the Governmental Accounting Standards (SAP). It also examines the financial performance aspects of financial management compliance BLU UNJ. UNJ as one of the state university had status BLU since 2009 organized accounting in accordance with accounting standards issued by professional associations of accountants Indonesia. The accounting system used for this is still not optimal implemented in UNJ. Problems encountered include the lack of legality of the accounting system used is approved by the Ministry of Education and Culture. In addition, the development of Accounting System is still slow. SAK owned applications are not yet integrated with SAP applications. This causes the financial statements of UNJ present different values of asset from the two reports. End of this problem is the decline in financial performance BLU UNJ. This study attempts to answer the complexity of the problems in the accounting system and financial statements BLU UNJ, and provide solutions or suggestions for problems faced UNJ to optimize accounting system related performance improvement aspects of financial management compliance BLU. The research method used is Soft Systems Metodhology developed by Peter Checkland. The conclusion is UNJ have complex problems of accounting system which resulted in inaccurate financial reporting and are not accountable and not on time. The researcher suggest the action changes by doing the legalization of accounting system that has been owned and subsequently to develop Financial Accounting Systems to build applications that integrate with SAP in order to produce accurate financial statements, accountable and timely. In addition, SPI 's role in the sharpening of the internal control, especially over the financial aspects of performance assessment indicators of financial management compliance of BLU.

Abstrak :
[Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud good governance dalam penyelenggaran pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas sistem pengendalian intern di Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian dilakukan melalui penyebaran angket, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern di Biro Keuangan Sekretariat Utama BPS yang mengacu pada unsur-unsur SPIP yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik. ......A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well.;A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well., A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well.]

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengakuan akuntansi atas pengembangan sistem informasi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara beberapa sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi Manjemen Akuntabilitas SIMA seharusnya mendapat pengakuan akuntansi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan, karena memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan sesuai kriteria definisi, pengakuan dan pengembangan. Kapitalisasi penting dilakukan karena akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sebagai upaya pengamanan aset negara dan berguna sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Pengabaian pengakuan akuntansi yang masih terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep pengakuan aset dan juga disebabkan karena belum lengkapnya ketentuan yang mengatur perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang berasal dari pengembangan internal.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze information system development recognition as an intagible assets in government financial report. This research is a qualitative case study method. The result shows that among information systems developed by Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP , SIMA BPKP development should be recognized as an intagible assets, since it meets all criterias required of definition, recognition and development. Capitalization become important since it will increase accountability and transparency, as a safeguard state assets and useful as a better information for management decision making, as well as showing the government commitment to implement accrual based accounting principle. Abandonment of accounting recognition still occurs due to a lack of understanding of the concepts of assets recognition and incomplete provisions governing the accounting treatment of intagible assets derived from internal development.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah selama ini telah mengembangkan kebijakan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung. Namun hingga saat ini masih saja dijumpai adanya Satker K/L yang mengelola hibah langsung di luar mekanisme. Akibatnya, penerimaan hibah langsung tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pendapatan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pengelolaan hibah langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada unit yang berfungsi sebagai penata usaha pengelolaan hibah pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan hibah langsung yang dijalankan saat ini belum efektif menghasilkan pelaporan keuangan yang akuntabel. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan perubahan pada prosedur pertanggungjawaban yang berlaku dan langkah-langkah proaktif yang harus dilakukan DJPPR untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pengelolaan hibah langsung.

---

ABSTRACT
The government has been developing policies to realize the accountability of direct grant management. However, until now there are still found The Ministry 39 s working units that manage direct grants outside the mechanism. As a result, such direct grant revenues could not be accounted as state revenues. The purpose of this study is to develop efforts that the government should undertake to improve accountability of financial reporting of direct grant management. This research uses qualitative research method with case study approach on institution that do administration of government grant management. The results show that the direct administration of direct grant management has not been effective in producing accountable financial reporting. To solve these issues, the study proposes changes to the applicable accountability procedures and proactive actions that the DJPPR must undertake to improve accountability of financial reporting of direct grant management.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pencatatan dan penyajian laporan keuangan di pondok pesantren XYZ Sulawesi Tengah ditinjau dari Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan analisis dokumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencatatan dan penyajian yang dibuat oleh pondok pesantren XYZ belum sesuai dengan PAP karena laporan keuangan yang disusun masih manual (tulisan tangan) dan menggunakan format yang sangat sederhana yaitu hanya laporan pemasukan dan pengeluaran kas. Terdapat beberapa kendala yang terjadi di sekolah yang menyebabkan mereka tidak dapat menerapkan pedoman akuntansi yang berlaku yaitu sistem yang digunakan bekerjasama dengan mitra masih sulit dipahami, biaya pembelian sistem terlalu mahal, sumber daya manusia tidak memiliki kemampuan membuat laporan keuangan sesuai standar maupun berlatar belakang pendidikan akuntansi, tidak adanya pendampingan dari tenaga ahli, dan kurangnya komitmen untuk melakukan perubahan dalam penyusunan laporan keuangan. ......This study aims to evaluate the compliance of the recording and presentation of financial statements at the pondok pesantren XYZ in Central Sulawesi with the Pesantren Accounting Guidelines (PAP). The research method used is a qualitative case study with a descriptive approach. Primary data and secondary data are used, with data collection techniques in the form of interviews and document analysis. The results of the analysis reveal that the records and presentations prepared by the pondok pesantren XYZ were not in accordance with the PAP because the financial statements prepared are still manually (handwritten) and employ a very simple format, namely only cash income and expenditure reports. There are several obstacles that occur in the school which causes them to not be able to apply the applicable accounting guidelines, namely a system that used in collaboration with partners is very difficult to understand, the cost of purchasing the system is too high, human resources do not have the capability to make financial reports according to standards nor an accounting education background, there is no assistance from experts, and there is a lack of commitment to make changes in the preparation of financial statements.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pengelolaan dana dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan melalui mekanisme Dana Ekonomi Produktif (DEP) dalam bentuk cash collateral yang kemudian menimbulkan berbagai pengertian yang berbeda. Perbedaan pemahaman tentang dana tersebut berdarnpak pada ketidaksesuaian laporan keuangan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pcngguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknlk penjodohan pola, yang dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana dampak ketidaksesuaian pengklasifikasian pelaporan keuangan dana DEP bagi pengelolaan PEMP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan dan kesesuaian pengalokasian jenis belanja suatu program berpengaruh terhadap terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan entitas pelaporan. ......This thesis discusses the management of funds in the Coastal Community Economic Empowerment (PEMP) program which is carried out through the Productive Economic Fund (DEP) mechanism in the form of cash collateral which then gives rise to various different meanings. Differences in understanding of these funds have resulted in discrepancies in the financial reports of the Directorate General of Maritime Affairs, Coasts and Small Islands (KP3K) as the Accounting Unit for Assistant Budget Users-Echelon I (UAPPA-EI) which is obliged to carry out accounting and accountability for budget implementation. This study uses a qualitative descriptive approach with pattern matching techniques, which is intended to determine the extent of the impact of discrepancies in the classification of DEP fund financial reporting for PEMP management. The results of this study indicate that the accuracy and appropriateness of the allocation of the type of expenditure of a program affects the fulfillment of the qualitative characteristics of the reporting entity's financial statements.