Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Rendahnya kualitas pelayanan publik di DKI Jakarta adalah dampak dari lemahnya efektivitas organisasi pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah dengan penerbitan Ketetapan Rencana Kota (KRK). Penelitian ini menganalisis efektivitas pelayanan publik ditinjau dari mekanisme pelayanan, sistem pengendalian, internal control, pengukuran kinerja dan efisiensi anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan di Dinas Tata Ruang belum efektif ditandai dengan prosedur dan mekanisme pelayanan yang rumit, sistem pengendalian organisasi lemah serta efisiensi anggaran belum optimal. Faktor penyebabnya antara lain sumber daya manusia terbatas, belum diterapkannya e-goverment system, serta sistem pengukuran kepuasan pemohon dan pengelolaan pengaduan tidak efektif.

---

ABSTRACT The low quality of public services in DKI Jakarta is the impact of the weakeffectiveness of public service organizations One form of public service is bypublishing the Ketetapan Rencana Kota KRK This study analyzes theeffectiveness of the public service in terms of the mechanism of services controlsystems internal control performance measurement and budget efficiency Thisstudy used a qualitative approach The research showed that the servicesperformed in the Spatial Planning Office is still ineffective characterized with thecomplicated procedures and mechanisms in the service weak organization controlsystem as well as the efficiency of budget has not been optimal Factors causingthis include the limited human resources lack of implementation of e governmentsystems as well as ineffective applicant satisfaction measurement and complaintsmanagement systems The low quality of public services in DKI Jakarta is the impact of the weak effectiveness of public service organizations. One form of public service is by publishing the Ketetapan Rencana Kota (KRK). This study analyzes the effectiveness of the public service in terms of the mechanism of services, control systems, internal control, performance measurement and budget efficiency. This study used a qualitative approach. The research showed that the services performed in the Spatial Planning Office is still ineffective characterized with the complicated procedures and mechanisms in the service, weak organization control system, as well as the efficiency of budget has not been optimal. Factors causing this include the limited human resources, lack of implementation of e-government systems as well as ineffective applicant satisfaction measurement and complaints management systems.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen aset pada pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen aset telah diterapkan di Kementerian Perindustrian namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah tidak adanya kebijakan umum yang mengatur manajemen aset dan standar kebutuhan barang, kurangnya peran Sekretariat Jenderal sebagai unit sentralisasi dalam manajemen aset, lemahnya perencanaan, sumber daya manusia yang kurang memahami manajemen aset, data aset yang tidak akurat serta lemahnya sistem pengawasan.

---

This research is aimed to analyze the implementation of asset management in state owned property management at Ministry of Industry. This research uses qualitative method with case study approach. Results of research indicate that asset management has been implemented at Ministry of Industry, but there are many weaknesses in its implementation. These weaknesses are the absence of a general policy and standard of asset requirement, lack of role of Sekretariat Jenderal as unit of centralization, lack of asset planing, lack of human resources understanding about asset management, innacurate data of asset, and lack of controling systems.

Abstrak :
Masalah tanggung jawab akuntan publik akhir - akhir ini sering disorot oleh media massa. Berbagai persepsi yang salah serta tuduhan yang ditujukan kepada akuntan publik sebagai external auditor, menuntut akuntan publik untuk meluruskan perrnasalahan ini dan rnenjelaskan tentang tanggung jawab akuhtan publik dalarn pemeriksaan laporan keuangan. studi kepustakaan merupakan metoda penelitian yang diterapkan penulis. Selanjutnya penulis melakukan wawancara guna memperoleh pandangan dan informasi tentang masalah ini. Tanggung jawab akuntan publik meliputi 3 kelompok yakni tanggung jawab profesi, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Dengan pemenuhan tanggung jawab tersebut, maka akuntan publik dapat terhindar dari tuntutan yang dihadapkan kepa~anya. Namun dalam kenyataannya, masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih tinggi atas tanggung jawab akuntan publik. Dan paCta akhirnya, masyarakat melakukan tuntutan terhadap akuntan publik karena dianggap belum mernenuhi tanggung jawabnya. Untuk mengatasi krisis tanggung jawab akuntan publik, khususnya di Indonesia, berbagai upaya telah diterapkan baik oleh kelornpok profesi akuntan publik maupun oleh pemerintah. Secara urnurn, usaha - usaha tersebut terdiri atas pengawasan dan pembinaan profesi akuntan publik. Namun seberapapun kerasnya usaha kelompok profesi dan pemerintah dalam menanggulangi hal ini, tanpa kesadaran dari masing - masing individu akuntan publik untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka usaha itu adalah sia - sia.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji pengaruh belanja terhadap tujuan nasional, dikaitkan dengan nilai uang dan klasifikasi belanja. Pemerintah Kabupaten/ Kota sebanyak 180 sampel dianalisis mempergunakan regresi dengan periode penelitian tahun 2007 - 2011. Hasil penelitian menemukan belanja pendidikan dan kesejahteraan berpengaruh kuadratik dengan titik balik maksimum masing - masing terhadap partisipasi pendidikan dan output perekonomian. Belanja kesejahteraan berpengaruh kubik dengan turunan ketiga negatif terhadap kemiskinan. Pencapaian tujuan nasional suatu periode berpengaruh positif terhadap belanja periode berikutnya. DAU berpengaruh positif terhadap belanja pendidikan dan kesejahteraan, DAK berpengaruh positif terhadap belanja kesejahteraan. Penganggaran Pemda memperhatikan harga konstan. Klasifikasi belanja menurut fungsi perlu diperinci untuk menghindari misinterpretasi.

---

This research observes the impact of municipal governments? expenditure on the attainment national purposes, complemented by monetary value and expenditure classification analysis. As many as 180 municipal governments are analyzed using regression approach as samples within the period of 2007 to 2011. Result shows that education and welfare expenditure correlate in quadratic degree with maximum turning point each to enrollment rate and economic output. Welfare expenditure is correlated in cubic degree with negative third derivative to poverty rate. The attainment of national purposes in a certain period is positively correlated to the budget of related expenditures in the forthcoming period. DAU positively correlates to education and welfare expenditure, while DAK positively correlates to welfare expenditure. Budgetary processes by municipal governments have considered the real value of money. Classification of expenditure by functions should be stated in deeper details to avoid misinterpretation.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur Dewan Komisaris di Indonesia. Struktur Dewan Komisaris dibagi menjadi jumlah anggota Dewan Komisaris dan independensi Dewan Komisaris. Penelitian dilakukan menggunakan sampel 295 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris dipengaruhi oleh kompleksitas perusahaan, struktur Dewan Direksi, biaya pengawasan dan pemberian saran serta profitabilitas. Sedangkan independensi Dewan Komisaris dipengaruhi oleh profitabilitas, jumlah Dewan Direksi, biaya pengawasan dan pemberian saran, serta kompleksitas perusahaan.

---

ABSTRACT
This study discuss about the determinant of board structure in Indonesia. Board structure divided into board size and board independence. Using sample of 295 firms listed on Indonesia Stock Exchange on 2012, I find that board size is driven by firm complexity, board of directors structure, monitoring and advising cost, and profitability. I also find that Board Independence is driven by profitability, board of directors structure, monitoring and advising cost, and firm complexity