Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada strategi penyusunan laporan keuangan departemen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Departemen Hukum dan HAM RI dilakukan di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. Penyusunan ini menggunakan Sistem Akuntansi Instansi dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George C. Edwards III (1980) dan teori pendukung lainnya.Berdasarkan latar belakang masalah secara singkat pokok permasalahannya adalah : (1) Bagaimana implementasi SAP di Sekretariat Jenderal dilihat dari aspek sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi dan disposisi/sikap, (2) Bagaimana strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM.Penelitian ini termasuk penelitian analistis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 4 orang pejabat di lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan 1 orang Inspektur Keuangan Inspektorat Jenderal. Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 13.0, deskriptif analisa berdasarkan empat aspek berdasarkan teori George C. Edwards III (1980) yaitu sumber daya, komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil total skor rata-rata ke empat variabel yaitu 3.15 yang berada pada kriteria BAIK, yang berarti bahwa untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi standar akuntansi pemerintahan pada Sekretariat Jenderal ke empat aspek tersebut harus saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.Strategi penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan di Sekretariat Jenderal adalah dengan mengikuti setiap bulannya bagian akuntansi dan pelaporan menghubungi jajaran dibawahnya untuk dapat mengirimkan ADK, SPM, SP2D dan SSBP, setiap semester membuat surat teguran bagi Satker, serta diadakannya monitoring kedaerah yang tidak secara rutin mengirimkan arsip data komputernya. Bagi pelaksana/pegawai di kantor wilayah/UPT yang menangani sistem akuntansi keuangan agar dapat mengikutsertakan setiap pelatihan yang diadakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, mengingat selalu berubahnya aplikasi SAK, serta membuat pedoman penyusunan laporan keuangan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

---

This research focuses on the strategy for formulating the financial report in department in order to create transparency and accountability in managing state finances. The formulation of financial report accountability for Department of Law and Human Rights is performed by the Bureau of Finance of Secretariat General. This formulation is using the Organization Accounting System referring to the Government Accounting Standard (GAS). Theories applied in this thesis are theory of George C. Edwards III (1980) and other supporting theories.Based on brief problem identification, the main problems are: (1) How is the implementation of GAS at Secretariat General analyzed from the aspects of resources, structure of bureaucracy, communication and disposition, (2) How is the implementing strategy of Government Accounting Standard (GAS) to formulate the financial report accountability at Secretariat General of Department of Law and Human Rights.This research is analytic descriptive with qualitative and quantitative approaches. The sample is generated using the method of Simple Random Sampling. Data are collected by depth interview with 4 officials at Bureau of Finance of Secretariat General and 1 Financial Inspector of Inspectorate General. Data collected are processed using SPSS 13.0. Descriptive analysis is based on four aspects in theory of George C. Edwards III (1980), which are resources, communication, disposition and structure of bureaucracy.Based on results of data analysis, the total average score of four variables is 3.15 which belongs to criteria good, which means that all indicators have been implemented in all regional offices/technical units. The strategies for government accounting standard implementation in formulating the financial report accountability are conducting trainings on Organization Accounting System (OAS) reminding the regular changing of budgeting code, contacting the units under the division of accounting and reporting to send ADK, SPM, SP2D, and SSBP, sending notification every semester to work units, and monitoring the regional offices that do not send the computer data archive routinely.The conclusion of the result is the four aspects of accounting standard implementation are in good condition, which means that to support the accomplishment of GAS, all aspects should interact to each other. The recommendations are all implementers at technical units/regional offices should join the training on OAS, Department of Law and Human Rights should make regulations on formulating the financial report, there should be established the internal control system (ICS) and clear work division."

"ABSTRACTSengketa pajak penghasilan badan PT. ABC tahun 2014 yang hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian pada tahap banding merupakan hasil dari pemeriksaan DJP yang mengakibatkan perbedaan atas jumlah pajak yang lebih bayar yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut tidak diterima oleh PT. ABC yang kemudian melayangkan keberatan yang akhirnya juga ditolak seluruhnya oleh DJP lalu merasa tidak puas PT. ABC mengajukan banding ke pengadilan pajak yang hingga saat ini masih berlangsung. Sengketa yang terjadi disebabkan oleh koreksi atas harga pokok penghasilan yang dilakukan oleh keduanya memiliki cara yang berbeda terkait perhitungan harga pokok tersebut dimana PT.ABC menggunakan metode full costing sebagai dasar perhitungan, sedangkan DJP menggunakan metode cost plus sebagai dasar perhitungan harga wajar dari harga pokok penjualan milik PT.ABC yang sesuai dengan peraturan PER 32/PJ/2011.  Atas kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi wajib pajak agar lebih memperhatikan kewajiban pajak yang harus dipenuhinya.The 2014 PT. ABC corporate tax dispute which is still in the process of being resolved at the appeal stage is the result of the DJPs inspection which results in a difference in the amount of overpayment tax which then the results of the inspection are not received by PT. ABC, and finally the DJP was completely rejected, and felt dissatisfied with PT. ABC filing an appeal to the tax court which is still ongoing. Disputes that occur due to correction of cost of income made by both parties have different ways related to the calculation of the cost of good sold where PT. ABC used the full costing method as the basis for calculation, while DJP used the cost plus method as a basis for calculating the fair price of the cost of good sold owned by PT.ABC in accordance with regulations PER 32/PJ/ 2011. This case is expected to be a lesson for taxpayers to pay more attention to tax obligations that must be fulfilled."

"Penelitian ini bertujuan melihat dan mengevaluasi persiapan yang telah dilakukan oleh PT. Bank X dalam penerapan PSAK 71 dan dampak dari penerapan PSAK 71, khusus untuk aset tresuri. Bank X saat ini dalam proses persiapan untuk penerapan PSAK 71. Berdasarkan analisis dampak PSAK 71 terkait aset tresuri tidak terdapat dampak signifikan pada tahap klasifikasi dan pengukuran. Namun pada pencadangan kerugian nilai terdapat kenaikan pencadangan sehingga dapat menurunkan rasio capital adequacy ratio pada Bank X. Untuk dapat menjaga rasio capital adequacy ratio, Bank X dapat melakukan penerbitan surat berharga subordinasi.

---

The objective of this study is to observe and evaluation of preparation that had be done by PT. Bank X to implement PSAK 71 and impact of implementation PSAK 71, especially treasury asset. At this moment, Bank X in the process of preparation implementation PSAK 71. Based on analysis, there is no significant impact of PSAK 71 for treasury asset in classification and measurement phase. However in impairment phase, there is significant impact, the provision is increase then the capital adequacy ratio will be decrease. Bank X can maintain the capital adequacy ratio with issue subordinated bond."