Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Stress is a known risk factor for Temporomandibular Disorders (TMD), however there are few studies of TMD in people who work in high stress jobs. Accounting is a profession known for its high levels of stress and expectation. Objective: The aim of this study is to investigate the relationship between the intensity and frequency of job related stress and the occurrence of TMD in accountants in Jakarta. Methods: A cross-sectional study, with ethics approval from the Ethical Committee of the Faculty of Dentistry, University Indonesia, was performed on 116 accountants aged 21 to 50, living in Jakarta. Subjects were asked to complete two questionnaires; the first was the Job Stress Survey questionnaire that examined the intensity and frequency of job related stress, and the second was the TMD Diagnostic Index, which assessed TMD prevalence. Results: Fisher?s exact test showed a significant relationship between the intensity of job related stress and the occurrence of TMD in accountants (p = 0.003). Chi-square tests showed a significant relationship between the frequency of job related stress and the occurrence of TMD in accountants (p = 0.032). Conclusion: There is a relationship between the intensity and frequency of job related stress, and the occurrence of TMD in accountants.

Abstrak :
ABSTRAK
pokok permasalahan yang dihadapi adalah beberapa klien lama meninggalkan Kantor Akuntan HD dan sulit untuk mendapatkan calon klien potensial seperti klien lama tersebut. Masalah yang menyebabkan hal tersebut adalah masih lemahnya pemahaman konsep jasa, belum efektifnya bauran pemasaran dan belum jelasnya pandangan kemasa depan.

Konsep jasa meliputi pengertian total service (paket jasa) yang terdiri dari beberapa lapisan jasa, yaitu : core service, expected service, augmented service dan potential service. Core service yang merupakan lapisan pertama dari total service merupakan inti jasa. Inti jasa ini dihasilkan oleh semua perusahaan jasa dalam satu industri. Perbedaan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya terletak diluar inti jasa tersebut. Oleb sebab itu persaingan terjadi pada lapisan diluar inti jasa. Inti jasa dan Kantor Akuntan HD adalah jasa pemeriksaan, jasa management dan assistance services, jasa penyusunan sistem akuntansi dan jasa konsultasi perpajakan. Expected service merupakan kebutuhan minimal klien yang harus dipenuhi, berhubungan dengan personnel, quality level, service time, waiting time, supporting equipment dan new ideas. Augment service adalah suatu usaha memberikan lebih banyak lagi kepada klien dan pada hanya sekedar memenuhi expected servicenya Sedangkan potential service meliputi segala Sesuatu yang mungkin dilakukan untuk menarik klien.

Sifat jasa adalah jasa itu tidak berujud, sangat bervariasi, tidak Standar, tidak dapat dipisahkan dari pemberi jasa dan tidak dapat disimpan. Setelah mengetahui hal tersebut barulah dapat dirumuskan bauran pemasaran jasa. Bauran pemasaran jasa yang dikenal dengan 7 p (produk/jasa, harga, lokasi, promosi, partisipasi, penampilan phisik dan proses) harus dikeloja dengari baik. Variabej. produk/jasa merupakan inti jasa yang dihasilkan oleb Kantor Akuntan HD. Variabel harga dan promosi merupakan variabel utama yang harus dikendalikan oleh partner. Sedangkan variabel partisipasi dan proses merupakan variabel yang harus dijalankan oleh tingkatan supervisor kebawah. Variabel lokasi dan penampilan phisik tidak terlalu diperhatikan.

Pandangan kemasa depan meliputi penentuan identitas, pelayanan kepada klien, pengembangan sumber daya manusia dan aspek multi disiplin. Identitas berhubungan dengan membangun citra Kantor Akuntan HD. Pelayanan kepada klien mengandung arti untuk membina golongan klien tertentu dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan aspek multi disiplin memberikan berbagai macam jasa yang berkaitan dengan bidang akuntansi seperti penggunaan komputer, menelaah ramalan keuangan klien dan menjadi ahli di bidang pasar modal.

Pemecahan masalah yang dihadapi Kantor Akuntan HD dapat dilakukan dengan menanamkan pemahaman konsep jasa, melakukan mobilisasi dan kombinasi bauran pemasaran jasa secara labih efektif sehingga dicapai hasil optimal. Pandangan kemasa depan harus lebih jelas dirumuskan dan dijabarkan kedalam kebijakan Kantor Akuntan HD, sehingga setiap karyawan mengetahui arah perkembangan yang akan dituju.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan disektor Akuntan Publik UU No 5 tahun 2011 tertanggal 3 Mei, terkait aspek perumusan undang undang dan perumusan masalah yang ada. Dari sisi proses berarti pengkajian setelah dirumuskan untuk pertimbangan reformasi. Masalah dalam penelitian ini dilihat dari perspektif prinsip good governance. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, wawancara mendasarkan sampel keterwakilan (purposive sampling), yang diperlukan adalah keterwakilan substansi dari data dan informasi yang terkait, diskusi terfokus dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan undang undang akuntan publik merupakan kebijakan yang timpang, karena sisi utamanya yaitu tentang pelaporan keuangan belum diatur dalam undang undang. Dari sisi waktu dan biaya penyusunan undang undang tidak efisien karena hasilnya tidak banyak perubahan dari peraturan sebelumnya, dan tanpa memperhatikan masalah yang melanggar prinsip Good governance yang selama ini terjadi di profesi AP. Adanya kelemahan dalam undang undang seperti : Terlalu banyak juklak yang harus dikeluarkan; adanya multi tafsir dan kontradiksi antar pasal; ada pengaturan yang tidak perlu antara lain : larangan dan juga pengecualian yang tidak sesuai dan penggunaan istilah klien yang tidak tepat, merupakan kelemahan dari undang undang tersebut. Yang sangat disayangkan kebijakan dalam undang undang selain telah disebutkan diatas juga tidak menjawab kebutuhan profesi agar ada badan konsil yang menangani secara independen kebutuhan profesi yaitu dalam: penyusunan standar (standard setting); praktek AP palsu; hubungan dengan stake holder dan regulator, dalam upaya pengembangan penggunaan profesi. Pengaturan yang tidak efektif dan masih berlanjut dalam UU baru secara implicit menyatakan bahwa masalah tersebut tidak diperhatikan dalam perumusan undang undang. Selanjutnya penelitian ini memberikan rekomendasi : Pengaturan sebaiknya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, untuk profesi AP diperlukan adanya badan Konsil AP, yang tidak membebani APBN. Badan tersebut bertugas dalam pengembangan usaha antara lain : beraktifitas pengembangan usaha menyadarkan transparansi pihak pembuat laporan keuangan, standar setting, bekerjasama dengan Badan Pengawas. Ketidakseimbangan dalam pengaturan yaitu, belum ada undang undang tentang penyusunan laporan keuangan, harus segera diatasi . Sebaiknya PPAJP dibubarkan, dalam arti kedudukannya tidak berada dibawah Sekretariat Jenderal yang secara struktur organisasi berfungsi menangani masalah intern suatu Kementerian. Pengaturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Keuangan mengarah untuk lebih melepaskan dan memberikan kepercayaan kepada AP, dengan memperhatikan prinsip Good Governance. Model dalam upaya perumusan undang undang masih menggunakan model Elite, yang intinya masih penguasa yang merumuskan.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the policies in the sector of Certified Public Accountants Law No. 5 of 2011 dated May 3, related to aspects of the formulation of laws and of the problem. Of the process, the review was performed after formulated for the reform consideration. The problem in this study was viewed from the perspective of good governance principles. The study was conducted with qualitative methods, interviews were based on sample representativeness (purposive sampling), in which the representation of the substance of the data and related information, the discussion focused and secondary data. The results showed that laws setting a public accountant is a lame policy, because the primary is on financial reporting has not been regulated in the Act. In terms of preparation time and cost inefficient laws because the results were not many changes from previous regulations, and without regard to the problems that violate the principles of good governance that has been happening in the profession. Weaknesses in laws such as: too many of the guidelines to be issued, the existence of multiple interpretations and contradictions between chapters, there is a setting that does not need to include i.e.: prohibitions and exceptions that are not appropriate and the use of an inappropriate term client. There are other policies than mentioned above also does not address the needs of the profession, they are agencies that deal with the council as an independent profession which is needed in: the preparation of standards; (standard setting); the practice of fake AP; relationships with stakeholders, and regulators in an effort to the development of professional use. Ineffective arrangements are still continuing in the new law implicitly states that the problem was not considered in the formulation of laws. It recommends further research: setting should be adjusted to the situation in Indonesia, it is necessary for the profession AP the Council bodies, which do not burden the state budget. The agency is in charge of business development, among others, to make understand the transparency of the makers of financial statements, standard setting, in cooperation with the Board of Supervisors. Imbalance in the regulation, no laws on the preparation of financial statements, must be addressed immediately. PPAJP should be dissolved, in the sense of his position are not under the General Secretariat of the structure of organizations dealing with the internal functioning of a ministry. Implementation arrangements in Government Regulation or Regulation of Minister of Finance shall lead to further release and give credence to the AP, by observing the principles of Good Governance. Model formulation of laws in an effort to still use the Elite models, which in essence is still the ruler who formulated.

Abstrak :
The purpose of this research is to examine the relationships of job satisfaction to organizational commitment and turnover intentions. Next, the purpose of this research is to examine whether organizational commitment related to turnover intentions. This research conducted with survey on auditors working on the big audit firms in Jakarta that affiliated to foreign audit firms (The Big Four). Unit analysis are auditors who have non-partner position i.e: junior, senior and manager that concentrated in audit services. The structural equation modeling with AMOS program is used to analized the data. The results of this research suggest that job satisfication has significant positive relationships to organizational to turnover intentions. Next, organizational commitment has significant negative relationship to turnover intentions. This result suggests that job satisfication related to turnover intentions both of direct or through organizational commitment.

Abstrak :
Chapter I : AN OUT LINE 1.1 Back ground of study, 1). It is realized the important of J Internal Auditor roles in the company. 2) Internal Auditor is a potential Job. 1.2 Formulating Problem; 1) How Internal Auditor can detect the defficiencies in the firm, 2) IIow far 1nternal Auditor contribution in making efficiency and effectiveness to the firm. ; 1.3 The Study Objectives 1) To Observe the Internal Auditor roles at PT XYZ 2) To see How far Internal Auditor making PT XYZ efficient and effective. 3) To prove how important internal audit in the company. Chapter II : BASIC THEORIES Audi ting, there are three kind of auditing according to Institute of Internal Auditor, 1) FINANCIAL AUDITING, it is historically oriented, independent evaluation performanced by internal or external auditor for the purpose of attesting to the fairness,accuracy, and reliability of the financial data. 2) OPERATIONAL AUDITING, it is a future oriented, independent and system evaluation performed by Internal Auditor for management of the organizational acti vi ties and controlled top, middle, and lower level management for the purpose of improving organizational profitability anag increasing attainment for other organizational objecti vgi ties, achievement of program purposes, social objectives, and employee development. 3) MANAGEMENT AUDITING, it is a future oriented independent and systematic evaluation of the activities of all level menagement performed by the internal auditor for the purpose of improving organizational profi tabili ty through improvement in the management function, achievement of program purposes, social objectives and employee development. So in this paper, it is stess to roles of internal auditor as an independent appraisal which employer of the firm to serve. members of management in the effective discharge of their I.' responsibli ties by furnishing them with analysis, · appraisals, recomendation, especially in the case lapping. In this chapter also detailed the metodology of audit approach, such as mekanism of audit. ' It is include make audit objecti ve and audit program, held interview, and mel<.anism of audit. Chapter . III : ORGANIZATION STUCTURE PT. XYZ In this chapter detailed about back groun of the company, includes organization structure, history of the company, core business and accounting flow of the company.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pandangan akuntan terkait dengan peran dan kemampuan mereka pada praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Akuntan diharapkan dapat berperan sebagai pihak eksternal UMKM yang paling penting dan efektif dalam membantu pengimplementasian praktik CSR di UMKM. Metode pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara pada orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntan merasa dirinya bukan merupakan pihak yang paling penting dan efektif dalam membantu UMKM mengimplementasikan praktik CSR. Akuntan perlu meningkatkan kompetensinya agar dapat menjadi pihak eksternal yang efektif dan dipercaya untuk membantu UMKM mengimplementasikan praktik CSR.

---

This study discuss the accountants? perspective about their role and capabilities on CSR practices in SMEs. Accountants are expected to be the most important and effective external party of SMEs in assisting SMEs to implement CSR practices. The method of this study use questionnaire and interview to the people who are working as an accountant. Result of this research showed that accountants are not the most important and effective external party in assisting SMEs to implement CSR practices. Accountants need to improve their competencies to become an effective and trusted external party to assist SMEs in implementing CSR practices.

Abstrak :
Sebagian besar Akuntan, khususnya Akuntan perseroangan atau orang pribadi, lebih memilih untuk melakukan pencatatan (atau menggunakan kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto) daripada pembukuan dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Jika ditinjau dari latar belakang pendidikannya, pada dasarnya Akuntan merupakan seorang profesional tersertifikasi yang mampu untuk melakukan pembukuan dan dapat memberikan jasa tersebut kepada pihak lain yang merupakan kliennya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa Akuntan, khususnya Akuntan perseorangan atau orang pribadi lebih memilih untuk melakukan pencatatan (atau menggunakan kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto) daripada pembukuan dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penggunaan kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto oleh pekerjaan bebas Akuntan ditinjau dari aspek perpajakan, dan untuk mengetahui alternatif kebijakan wajib pembukuan bagi pekerjaan bebas Akuntan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat beberapa alasan Akuntan lebih memilih untuk melakukan pencatatan (atau menggunakan kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto) daripada pembukuan dalam menghitung jumlah pajak yang terutang, salah satunya yaitu pencatatan lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan melakukan pembukuan.

---

Most accountants, especially individual or private accountants, prefer to use records (or use deemed profit policy) rather than bookkeeping in calculating the amount of tax owed. Though in essence, the Accountant is a professional who is able to do bookkeeping and provide these services to other parties who become his clients. Therefore, the purpose of this research is to find out the reasons why accountants, especially individual accountants prefer to use records (or use deemed profit policy) rather than bookkeeping in calculating the amount of tax owed, to find out the use of deemed profit policy by accountant free workers reviewed from the aspect of taxation, and to find out alternative bookkeeping compulsory policies for accountants. This research uses a qualitative approach with data collection techniques for library studies and field studies through in-depth interviews. Based on the research results, it is known that there are several reasons accountants prefer to use recording (or deemed profit policy) rather than accounting in calculating the amount of tax owed, namely recording is easier to do compared to bookkeeping.