Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan dan keterkaitan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam upaya perwujudan good governance pada Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai agent pemerintah dalam melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif naturalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dan kinerja Direktorat Pembinaan SLB meskipun sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun belum saling terkait dan belum tercapai perbaikan yang signifikan. Selain itu menunjukkan juga bahwa implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja di Direktorat Pembinaan SLB belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip sesuai ciri-ciri penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Hasil penelitian menyarankan perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur bagian perencanaan serta keuangan dari segi kuantitas dan kualitas, perlu adanya tim yang bertanggungjawab terhadap tugas penyusunan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan evaluasi kinerja dan perlu koordinasi serta sinkronisasi secara kontinyu dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam rangka reformasi manajemen keuangan.

---

This thesis discussed the application and relevance of financial accountability and performance and implementation of performance-based budgeting in the embodiment of good governance efforts in the Directorate of Special Need Education (SLB) as a government agent in the service of education for children with special needs. The research method used is descriptive qualitative approach with a naturalistic design. The results showed that financial accountability and performance of the Directorate of Special Need Education despite being in accordance with applicable legislation and inter-related but have not yet achieved a significant improvement. Also shows also that the implementation of performance-based budgeting system in the Directorate of Special Need Education has not fully apply the principles according to the characteristics of performance-based budgeting is an indicator of performance, cost and performance evaluation standards. The results suggest a need to increase the capacity of the apparaturs, and financial planning in terms of quantity and quality, there should be a team that is responsible for the cost of standard-setting task, the determination of performance indicators and evaluation of performance and need continuous coordination and synchronization in the application of performance-based budgeting in order to reform financial management.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas bagaimana implementasi hukum tentang Keuangan Negara dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta tanggung jawab hukum para pihak dalam proses pengadaan terkait produk hukum yang dihasilkannya. Selain itu, sebagai bahan pelengkap dalam tulisan ini juga dipaparkan satu contoh kasus Pengadaan Barang/Jasa dilihat dari sudut pandang Keuangan Negara. Aspek penting dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah dalam hal pertanggungjawaban keuangan. Hukum tentang Keuangan Negara telah diimplementasikan dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam 4 (empat) tahap/fase perkembangan menyangkut proses pengadaan itu sendiri dan proses pertanggungjawaban keuangannya. Terjadinya tahapan tersebut menandakan bahwa pengimplementasian hukum tentang Keuangan Negara terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Terakhir pengaturan perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan harapan proses pengadaan yang adil dan transparan akan segera terlaksana. Antisipasi yang diberikan oleh hukum tentang Keuangan Negara dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain diberikan dalam bentuk sanksi administratif hingga sanksi pidana bagi penyimpangan Keuangan Negara yang mengarah pada tindak pidana korupsi (misalnya, penggantian pejabat/anggota ULP yang terbukti terlibat KKN dan berujung pada penurunan pangkat bahkan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS jika dijadikan terpidana dalam kasus korupsi). Bentuk antisipasi tersebut telah dituangkan melalui peraturan tentang Keuangan Negara, perbendaharaan negara maupun tentang pengadaan itu sendiri. Berdasarkan pengaturan tentang Keuangan Negara maka para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tanggung jawab hukum masing-masing sesuai dengan pelimpahan wewenang yang didapatnya. Dalam menganalisa kasus Sisminbakum, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni : Aspek Pengadaan Barang/Jasa, Aspek Penerimaan negara Bukan pajak serta Aspek Hak Cipta Negara sebagai akibat dari perjanjian antara PT.SRD dan Koperasi Pengayoman.