Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Sejak 31 Desember 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah secara formal didirikan. Melalui MEA, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang berlandaskan aturan hukum. Sebagai integrasi ekonomi regional, MEA didirikan dengan dukungan dari berbagai instrumen hukum yang telah disepakati oleh para negara anggota, khususnya ATIGA, AFAS dan ACIA. Mengingat keanggotaan negara anggota ASEAN dalam WTO, mereka juga memiliki komitmen pada sistem perdagangan multilateral WTO untuk memastikan relevansi dan kompatibilitas instrumen-instrumen hukum tersebut dengan aturan dalam WTO. Satu-satunya instrumen hukum pendukung MEA yang telah dinotifikasi kepada WTO adalah ATIGA, berdasarkan Enabling Clause. Penelitian ini meragukan relevansi dari notifikasi ATIGA berdasarkan Enabling Clause sekarang ini, karena terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai negara berkembang. Berdasarkan analisis kompatibilitas, aturan dalam ATIGA dan AFAS cukup sesuai dengan aturan dalam Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS. Untuk itu penelitian ini mendesak ASEAN untuk menggunakan kewenangannya untuk mengajukan notifikasi kepada WTO atas ATIGA berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994, dan atas AFAS berdasarkan Pasal V GATS. Diharapkan dengan diajukannya notifikasi tersebut, negara anggota ASEAN dapat mengambil manfaat dari MEA tanpa mengesampingkan komitmennya pada WTO, dan MEA dapat terealisasikan sebagai pelengkap dalam pencapaian tujuan sistem perdagangan multilateral WTO. Selain itu penelitian ini merekomendasikan ASEAN untuk menjadikan pendekatan yang berlandaskan aturan hukum sebagai karakteristik utama ASEAN dalam merealisasikan MEA. Bila ASEAN terus bergantung pada keinginan politik dari setiap negara anggota atau organ institusional, maka ASEAN akan kehilangan kredibilitasnya sebagai organisasi yang berlandaskan aturan hukum.

---

ABSTRACT Since 31 December 2015, the ASEAN Economic Community (AEC) has been formally established. Through AEC, the ASEAN member states (AMS) are committed to turn ASEAN into a rules-based single market and production base. As a regional economic integration, AEC is based on legal instruments agreed by the AMS, especially ATIGA, AFAS and ACIA. Considering the position of the AMS as members of the WTO, they are also committed to the multilateral trading system of the WTO to ensure the relevance and compatibility of those legal instruments with the WTO rules. The only legal instrument related to the AEC that has been notified to the WTO is ATIGA, based on the Enabling Clause. The research argues that the relevance of the notification for ATIGA based on the Enabling Clause is questionable, due to the fact that some ASEAN member states no longer fall within the category of developing countries. Based on a compatibility analysis, the provisions in the ATIGA and AFAS are quite compatible with the Article XXIV of the GATT 1994 and Article V of the GATS. With that being said, this research urges ASEAN to utilise its authority to submit notifications to the WTO for ATIGA based on Article XXIV of the GATT 1994, and for AFAS based on Article V of the GATS. The research believes that the submission of the notifications will allow the AMS to gain benefits from the AEC without undermining their commitment to the WTO, and that the AEC will be realised as a complement in achieving the objectives of the multilateral trading system of the WTO. Moreover, ASEAN is recommended to consider the rules-based approach as a primary feature of engagement within ASEAN. If ASEAN keeps relying on the political will of its member states or institutional organs, ASEAN will lose the credibility as a rules-based organisation.

Abstrak :
Tesis ini membahas kolaborasi industri pertahanan di kawasan Asia Tenggara oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) melalui kerangka kerja sama ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC). Kolaborasi ini merupakan bagian dari kerja sama forum ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) yang berdiri tahun 2011. ADIC dibentuk untuk membentuk suatu platform alat pertahanan ataupun persenjataan yang dapat digunakan secara bersama dengan biaya yang cukup rendah. Negara-negara Asia Tenggara yang terlibat di dalam ADIC di antaranya adalah empat negara besar Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Walaupun demikian, hingga saat ini ADIC belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, dan terlihat gagal dalam mencapai tujuannya di dalam concept paper pembentukannya. Penelitian yang menggunakan kerangka analisis berupa Economic Collaboration ini menemukan bahwa terdapat faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan kerja sama. Faktor-faktor in berasal dari hubungan kelembagaan di dalam keempat negara tersebut yang saling berbeda dan bermasalah, ditambah dengan persepsi ancaman yang cukup berbeda dari keempat negara tersebut. Selain itu, faktor eksternal kawasan yang berasal dari negara-negara major powers OEM juga mempengaruhi kegagalan dari ADIC untuk mengurangi impor alat pertahanan di kawasan. ......This thesis discusses the collaboration of the defense industry in the Southeast Asian region by the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) through the mechanism of the ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC) framework. This collaboration is part of the ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) forum which was established in 2011. ADIC was formed to form a platform for defense equipment or weapons that can be used together at a fairly low cost. The Southeast Asian countries involved in ADIC include the four major Southeast Asian countries such as Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand. However, until now ADIC has not shown significant progress, and seems to have failed in achieving its objectives in the concept paper of its formation. This research, which uses an analytical framework in the form of Economic Collaboration, finds that there are inhibiting factors that cause the failure of cooperation. These factors stem from the different and problematic institutional relationships within the four countries, coupled with the quite different threat perceptions of the four countries. In addition, regional external factors originating from major OEM countries also influenced ADIC's failure to reduce imports of defense equipment in the region.

Abstrak :
Liberalisasi perdagangan telah meningkatkan interdependensi dan intensitas kerjasama antar negara, namun pada saat yang sama jugs meningkatkan iklim kompetisi secara global. Seiama beberapa dekade terakhir, tren regionalisme semakin meningkat, terutama dalam kerangka kerjasama ekonomi. Integrasi ekonomi regional ASEAN diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian kawasan secara menyeluruh. Tujuan tersebut tampaknya akan sulit tercapai karena hubungan ekonomi intra-ASEAN yang bersifat non-komplementer. Sebagai stabilisator perekonomian nasional maupun regional, sektor UKM akan menghadapi tantangan yang lebih berat, terutama dari kalangan pengusaha asing. Dalam pembahasan tentang UKM, kesuksesan China dalam mengembangkan sektor UKM-nya secara global tidak dapat dikesampingkan. Integrasi ekonomi ASEAN jugs tidak terpisahkan dari faktor China. Di satu sisi, integrasi ekonomi akan meningkatkan iklim kompetisi regional, namun di sisi lain integrasi ekonomi jugs perlu direalisasikan untuk menghadapi pengaruh ekonomi China di kawasan. Dalam rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN, terdapat empat karakteristik utama, yaitu kebebasan arus barang dan jasa, kebebasan arus tenaga kerja ahli, prinsip non-diskriminasi dalam keprofesian, dan kebebasan arus modal. Penerapan pasar tunggal perlu dipandang sebagai peluang (bertambahnya pangsa pasar) sekaligus ancaman (banjirnya produk asing yang lebih kompetitif) bagi kalangan usaha domestik, terutama sektor UKM. Di kawasan Asia Tenggara, sektor UKM Malaysia dan Thailand sudah dianggap sebagai pemain regional yang kompetitif. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari strategi dan kebijakan pemerintahnya masing-masing dalam pemberdayaan UKM. Apabila dilihat dari sudut pandang kebijakan, daya saing sektor UKM Indonesia secara regional masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor UKM Thailand dan Malaysia. Kesuksesan pengembangan sektor UKM China, tidak terlepas dari peran negara (pemerintah pusat) sebagai pengambil keputusan. Dalam menghadapi kompetisi regional, Indonesia perlu merumuskan cetak biru dan strategi pengembangan UKM yang Iebih selaras dengan prinsip liberalisasi perdagangan. Sementara itu dalam menghadapi China, negara-negara ASEAN perlu segera mewujudkan integrasi ekonomi kawasan dalam komitmen Pasar Tunggal dan Basis Produksi Tunggal. Untuk dapat bertahan dalam liberalisasi ekonomi kawasan, pemerintah Indonesia perlu Iebih proaktif dan bersikap pragmatis. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, pemerintah tidak dapat lagi terlalu mengandalkan peran korporasi besar dan MNC. Paradigma pembangunan nasional perlu difokuskan pada sektor UKM sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat. Dalam menghadapi China, Indonesia dan negara-negara ASEAN juga perlu mengesampingkan friksi-friksi politik yang selama ini masih mewarnai hubungan intra-kawasan.

---

Trade liberalization has resulted both in increasing interdependence and cooperation among nation-states while at the same time also increasing competition between friends and (or) foes. In the last few decades, there was a significant growing trend towards regionalism, especially those in the state of economic cooperation. ASEAN economic integration initially aimed to increase the region's social welfare in an inclusive scale. However, some experts doubt the aspired plan since the nature of infra-ASEAN's trade based mostly on non-complementary relations. SMEs (Small and Medium Enterprises) as a 'controller' on social, political, and economic stability both domestically and regionally, lend to face harder challenges, particularly from large-scale and foreign enterprises. In the framework of SMEs, we can no longer under estimate China's SMEs development at the global scale. At the similar point, ASEAN's economic integration, more or less, also related to this China factor. The implementation of ASEAN Single Market will intensively increases economic and trade competition among member states. On the other hand, ASEAN's economic integration will also entirely needed to overcome China's economic power in the region. There are generally four characteristics in the focal point of ASEAN Single Market free flow of goods and services, free flow of skilled labors, non-discriminatory standard on professional certification. and freer flow of capital among member states, The upcoming Single Markel should be seen - all at once - as both threat (an overflow of more competitive imported goods) and opportunity (growing market) for SMEs practitioners. in the Southeast Asian region, Thai and Malaysian SMEs have been recognized as two of the most competitive regional players. Yet, the achievement must not be seen apart from the goverments' policies and effective strategies in SMEs development. From the standpoint of general policy environment, Indonesian SMEs' regional competitiveness level is still far left behind Thailand and Malaysia. China's attainment in SMEs development is also an outcome of the state's (government's) continuous role as the primary decision maker. In facing the forthcoming regional competition, Indonesian government needs to redesign its domestic policy towards SMEs as well as to put forward a blueprint for SME development that may possibly pursue the values of trade liberalization. Meanwhile in facing China's economic influence, ASEAN member countries should soon put into action the region's economic integration and the committed agreement to build ASEAN as a single market and single production base. To be able to survive in the era of regional trade liberalization, Indonesian government is required to be more practical and 'down to business'. To improve the nation's social welfare, we can no longer depend only on large-scale enterprises and MNCs (Multinational Corporations). National development paradigm should be diverted to SMEs development as the backbone of the communities' subsistence. In facing China's economic dominance, ASEAN member countries must also be able to put aside political friction and ideological confrontation in the region.

Abstrak :
Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region. This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA. The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region.

Abstrak :
Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN. ...... By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region. This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA. The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejumlah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya telah menyimpulkan bahwa perkembangan pada sektor pariwisata suatu negara akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi negara tersebut ((Fayissa, Nsiah & Tadasse, 2007), (Fayissa, Nsiah & Tadasse, 2009), dan (Gokovali & Bahar, 2006)). Penelitian ini menggunakan data dari 8 negara ASEAN (Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, and Laos) selama 15 tahun (1998 - 2013) dan telah menemukan hasil penelitian melalui model regresi data panel dan model kausalitas Granger, dengan menggunakan variabel sosial ekonomi pembangunan (GDP per kapita, tingkat kemiskinan, dan index pembangunan manusia). Dari regresi data panel, studi ini menemukan bahwa kedatangan wisatawan memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap HDI, tetapi tidak terhadap GDP per kapita. Dari hasil kausalitas Granger, studi ini telah menunjukan bahwa beberapa negara ASEAN memiliki dampak positif antara kedatangan wisatawan dan hasil pembangunan, Thailand telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan melalui kunjungan wisatawan, sementara Malaysia, Filipina, dan Laos memiliki hubungan dua arah kausalitas Granger antara HDI dan kedatangan wisatawan.

---

ABSTRACT
Numerous studies found that tourism development in a country will have a positive impact towards the socio economic development of the country itself ((Fayissa, Nsiah & Tadasse, 2009), (Fayissa, Nsiah & Tadasse, 2007), and (Gokovali & Bahar, 2006)). This study utilizes data from 8 ASEAN countries (Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Vietnam, Brunei, and Laos) over 15 years (1998 - 2013) and have found the research results through the panel data regression model and the Granger causality model, by using the socio economic variables and outcomes (GDP per capita, Level of Poverty, and Human Development Index). From the panel data regression, this study found that tourist arrivals have significant and positive correlation towards HDI, but not towards GDP per capita. From the Granger causality results, it has shown that some of the ASEAN countries have a positive impact between tourist arrivals and development outcomes. Thailand have succeeded in decreasing their poverty level through tourist arrivals, while Malaysia, Philippines, and Laos have bidirectional Granger causality between HDI and tourist arrivals.

Abstrak :
Regional Comprehensive Economic Partnership (“RCEP”) baru-baru ini telah mulai berlaku pada Januari 2022 setelah melewati masa perundingan selama 9 tahun, dengan ditanda-tanganinya perjanjian tersebut oleh lima belas dari keenam belas negara awal yang terlibat dalam penyusunannya. Lingkup geografis, perwakilan jumlah GDP serta populasi yang besar menegakkan status RCEP sebagai salah satu blok ekonomi terbesar di luar World Trade Organization (“WTO”). Salah satu inisiatif yang diprakarsai oleh RCEP adalah peraturan mengenai Rules of Origin (“ROOs”), sebuah fitur pokok dari Free Trade Agrement (“FTAs”) yang menjabarkan kriteria barang-barang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan yang ditawarkan oleh RCEP. RCEP menawarkan ROO-nya sebagai alternatif yang lebih fleksibel dan selaras dari sekian jumlah ROO yang sudah berlaku di kawasan ASEAN dan berbagai FTA di bawah naungannya. Tesis ini bertujuan untuk membahas hal tersebut menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif. Tesis ini akan membandingkan ROO RCEP dengan ROO milik FTA kunci lain, yakni ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (“AJCEP”), dan dampak hukumnya pada Usaha Kecil dan Menengah (“UKM”) Indonesia. Dari pendekatan tersebut, tesis ini menemukan bahwa ROO RCEP dibandingkan dengan AJCEP menawarkan lebih banyak fleksibilitas dari segi metode perhitungan alternatif, aturan akumulasi, toleransi de minimis, serta bukti asal barang. Selain itu, tesis ini juga menemukan bahwa UKM Indonesia dapat menuai keuntungan dari persyaratan bukti asal barang RCEP yang telah disederhanakan. ......The Regional Comprehensive Economic Partnership ("RCEP") entered into force on January 2022 after multiple negotiations spanning over nine years, with fifteen out of the original sixteen negotiating countries signing its ratification. The agreement's enormous geographical scope and substantial representation of GDP and population have cemented its status as one of the largest trade blocs outside the World Trade Organization ("WTO"). Among many of the initiatives heralded by the RCEP is the agreement's provisions on Rules of Origin ("ROOs"), a staple feature in Free Trade Agreements ("FTAs") which detail the criteria of goods eligible to receive the benefits offered by the agreement. The RCEP proposes its ROOs to be a more flexible and harmonized alternative to existing ROOs within the ASEAN region and the many FTAs it has entered into. This thesis intends to examine using the juridical-normative research method with a comparative approach. This thesis shall compare the RCEP's ROOs with that of another essential FTA, namely the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership ("AJCEP"), and evaluate the legal effects of the RCEP's ROOs on Indonesian SMEs. Through the aforementioned approach, this thesis finds that the RCEP's ROOs, compared to the AJCEP, offer more flexibility due to the RCEP's alternate origin calculation methods, cumulation rules, de minimis derogations, and proofs of origin. Additionally, this thesis finds that Indonesian SMEs may benefit from the RCEP's streamlined proof of origin requirements.

Abstrak :
Kendati bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan pemerataan ekonomi antar negara anggota sebagai bagian dari usaha integrasi ekonomi ASEAN, data menunjukan bahwa ASEAN-Plus justru meningkatkan kesenjangan antar anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah usaha ASEAN-Plus merupakan langkah yang tepat untuk mencapi tujuan akhir dari integrasi ekonomi ASEAN. Penelitian mencakup 5 perjanjian dalam ASEAN-Plus yakni ACFTA, AKFTA, AJCEP, AANZFTA dan RCEP dengan periode 2000 – 2019. Seluruh data diolah dengan menggunakan metode data panel dimana untuk memilih antara Fixed Effect dan Random Effect dilakukan Hausman Test. Hasil menunjukan bahwa pembentukan ASEAN-Plus meningkatkan kemakmuran namun tidak terdapat pengaruh konvergensi. Tidak terlihatnya pengaruh konvergensi dapat terjadi berkaitan dengan limitasi penelitian yang tidak melakukan pengujian dalam jangka waktu panjang seperti pengujian dengan menggunakan metode Panel Cointegration dan juga analisis yang dilaksanakan pada tingkat negara dan bukan dalam tingkat produk. ......Although ASEAN-Plus aim to achieve economic prosperity and equality among its members as part of ASEAN economic integration effort, data shows that there is rising gap after the formation of ASEAN-Plus. This study aims to determine whether the ASEAN-Plus effort is the right one to achieve the goal of ASEAN economic integration. The study covers 5 agreements in ASEAN-Plus namely ACFTA, AKFTA, AJCEP, AANZFTA and RCEP with the period 2000 – 2019. All data is processed using the panel data method where to choose between Fixed Effect and Random Effect the Hausman Test is carried out. The results show that the formation of ASEAN-Plus increases prosperity but there is no convergence effect. The invisibility of the convergence effect may occur due to the limitation of research, that does not conduct testing in the long term, such as testing using the Panel Cointegration method as well as its analysis that is conducted at country-level and not on product-level.