Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas prosedur audit atas akun persediaan PT IKL yang ditujukan untuk mengevaluasi akun berdasarkan PSAK 14 dan membandingkan implementasi prosedur audit dengan general audit method KAP MNO dan teori pengauditan. Hasil audit menunjukkan akun persediaan pada laporan keuangan PT IKL tahun 2020 telah sesuai dengan PSAK 14 dan teori pengauditan. Tidak ada penyimpangan pada implementasi prosedur sehingga bukti audit yang dihasilkan cukup memadai bagi auditor untuk menyimpulkan keadaan akun persediaan PT IKL.

---

This report focuses on the audit procedures performed on inventory account of PT IKL to evaluate compliance with PSAK 14 and to compare the implementation of the procedures with general audit method of KAP MNO and auditing theory. The audit results show the inventory account on PT IKL's 2020 financial report complies with PSAK 14. The implementation of the audit procedures conform to the standards, and the audit evidence gathered is sufficient and appropriate for the auditor to draw a conclusion related to the inventory account reported."

"ABSTRAKSebagai negara netral, Swiss tidak tergabung dalam banyak organisasi regional. Absennya Swiss dalam keanggotaan organisasi internasional menjadi pemicu dari anomali Swiss dengan keanggotaannya dalam Schengen yang dimulai pada tahun 2008. Latar belakang masuknya Swiss dalam Schengen merupakan sebuah tanda tanya jika disandingkan dengan netralitas Swiss. Sebagai sebuah negara yang mengandalkan perdagangan internasional, aktivitas perpindahan orang dan barang merupakan poin penting perekonomian Swiss. Kerja sama bilateral dan multilateral pun menjadi senjata bagi Swiss untuk mempertahankan pendapatan negara. Banyaknya imigran juga menjadi perhatian khusus bagi Swiss. Sebagai dampaknya, isu-isu negatif seputar ekonomi dan keamanan meningkatkan instabilitas di tingkat federasi. Melalui metode penulisan sejarah, penulis memaparkan data-data yang terkait dengan Swiss terhadap Schengen, di balik minimnya keanggotaan Swiss dalam Uni Eropa. Hingga pada akhirnya, aspek ekonomi dan keamanan menjadi latar belakang utama dari masuknya Swiss dalam Schengen.

---

ABSTRACTAs a neutral country, Switzerland is not incorporated in many regional organizations. The absence of Switzerland in the membership of international organizations became the trigger of the Swiss anomaly with its membership in Schengen which began in 2008. The background of Swiss entry in Schengen is a question mark when juxtaposed with Swiss neutrality. As a country that relies on international trade, the movement of people and goods is an important point of the Swiss economy. Bilateral and multilateral cooperation also became a weapon for Switzerland to maintain state revenue. The number of immigrants is a particular concern to Switzerland. As a result, negative economic and security issues increase instability at the federation level. Through the method of historical writing, the authors describe the data associated with Switzerland against Schengen, behind the lack of Swiss membership in the European Union. Until finally, the economic and security aspects became the main background of Switzerland 39;s entry into Schengen."

"Tujuan penelitian yaitu menganalisis pelaporan biaya terkait situs web pada tahapan operasi PT X di Laporan Keuangan apakah sudah sesuai dengan PSAK 19 Aset Takberwujud dan ISAK 14 Biaya Situs Web dan menganalisis pelaporan PT X dalam melaporkan biaya tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan perpajakan. PSAK 19 dan ISAK 14 menyatakan bahwa biaya terkait situs web dibagi atas tahapan pengembangan dan tahapan operasi. Sesuai ISAK 14, pada tahap operasi, seluruh pengeluaran diakui sebagai beban kecuali memenuhi kriteria pengakuan PSAK 19 paragraf 18. Kemudian beban-beban yang memenuhi PSAK 19 paragraf 18 akan dikapitalisasi. Paragaf 18 PSAK 19 menyatakan pengeluaran dikapitalisasi jika memenuhi definisi aset takberwujud yang meliputi keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, adanya manfaat ekonomik masa depan dan kriteria pengakuan. Sedangkan aturan perpajakan belum mengatur secara jelas. Studi kasus pada PT X bahwa terdapat biaya signifikan terkait situs web yang tidak dikapitalisasi padahal biaya tersebut memenuhi kriteria paragraf 18 PSAK 19 yang seharusnya dikapitalisasi. Kemudian dari aspek perpajakan, karena tidak jelas, sesuai dengan paragraf penjelasan pasal 28 ayat (7) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pembukuan didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan, maka seharusnya biaya yang signifikan yang memiliki manfaat lebih dari 1(satu) tahun juga harus dikapitalisasi.

---

The purpose of this study is to analyze website cost – operation phase of PT X whether it is in accordance with PSAK 19 Intangible Assets, ISAK 14 Website costs and taxation rules. PSAK 19 and ISAK 14 state that the costs related to the website are divided into development and operating stages. In accordance with ISAK 14, at operating stage, all expenditures are recognized as expenses unless they meet recognition criteria of PSAK 19 paragraph 18. Then the expenses that meet PSAK 19 paragraph 18 will be capitalized. Paragraph 18 of PSAK 19 states that expenditures are capitalized if they meet 1) the definition of intangible assets which are identifiable, control of resources, future economic benefits and 2) recognition criteria. While the Indonesian taxation rules have not clearly regulated yet. There is significant website costs that is not capitalized even though these costs meet the criteria of paragraph 18 of PSAK 19. On taxation side, in accordance with the paragraph explanation of article 28 paragraph (7) of Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as lastly amended by Law No. 16 of 2009 bookkeeping is based on Accounting Standards, then significant website costs that have more than 1 (one) year benefit should also be capitalized."

"Skripsi ini membahas mengenai status hukum The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai perjanjian internasional ditinjau dari perspektif hukum internasional. Untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan menguji permasalahan dengan metode yuridis normatif. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian internasional berdasarkan hukum internasional, bagaimana kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta mengenai status hukum dari kesepakatan The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai perjanjian internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari pemenuhan unsur-unsur dari definisi perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan fakta dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2231 yang mendukung JCPOA dengan mendasarkan pada Pasal 25 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengikat, kesepakatan JCPOA adalah perjanjian internasional yang di dalamnya terdapat komitmen-komitmen yang menciptakan hak dan kewajiban internasional.

---

The focus of this study is the legal status of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as a treaty from the international law perspective. To analyze and answer this question, researcher used descriptive method by examining the problem with the legal approach of juridical normative. The purpose of this study is to know how the regulation of treaty is, how legally binding a United Nations Security Council resolution is, as well as the legal status of The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as a treaty. The result shows that based on the fulfillment of the elements constituting a treaty according to the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 and the fact that Security Council adopted Resolution 2231 endorsing the agreement with Article 25 of the Charter of the United Nations, which has the notion of legal bindingness, as a legal basis, the JCPOA is in fact a treaty establishing commitments and as a consequence, it creates internasional rights and obligations."

"ABSTRAKFreedom of movement dalam sistem Schengen merupakan salah satu instrumen kebijakan Uni Eropa yang bertujuan untuk memfasilitasi warga UE dan warga nonUE, untuk bergerak secara bebas, baik sementara maupun permanen, di wilayah Schengen. Namun demikian, apabila dilihat dari waktu ke waktu, masih ditemukan perdebatan serta permasalahan, khususnya dalam penerapannya. Oleh karena itu, Tugas Karya Akhir ini bertujuan untuk meninjau literatur yang membahas penerapan konsep freedom of movement dalam sistem Schengen. Dalam pengorganisasian literatur, penulis menggunakan metode kronologi dan taksonomi. Melalui metode kronologi, literatur terbagi ke dalam empat periodisasi mengenai penerapan freedom of movement dalam sistem Schengen; di antaranya: [1] awal tahun 1990-an, integrasi Eropa dan ambiguitas posisi hukum warga nonUE, [2] pertengahan tahun 1990-an, restriksi dan diskriminasi terhadap warga nonUE, [3] tahun 2000-an, implikasi agenda enlargement di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur, [4] tahun 2011-2015, isu pencari suaka dan pengungsi pasca Arab Spring dan krisis pengungsi. Sedangkan dalam metode taksonomi, terdapat peningkatan penggunaan sudut pandang politik dan keamanan oleh scholars dalam membahas topik tersebut. Lebih lanjut, sebagian besar literatur melihat bahwa penerapan konsep freedom of movement dalam sistem Schengen menjadi semakin restriktif dan diskriminatif terhadap warga nonUE.

---

ABSTRACTFreedom of movement within Schengen system aims to facilitate the movement of individuals-both EU-nationals and non-EU nationals-either for temporary or permanent purpose. However, from time to time, there are still debacles and problems, especially regarding its implementation. Therefore, this literature review aims to analyze the evolution on the implementation of freedom of movement within Schengen system. For the literature organization, the writer used chronology and taxonomy as its method. Chronologically, literatures regarding the implementation of freedom of movement within Schengen system were divided into four periodization; they were: [1] early 90s, European integration and ambiguity of the legal position of non-EU nationals, [2] mid 90s, restriction and discrimination towards non-EU nationals, [3] 2000s, the implication of EUs enlargement agenda in Central and Eastern Europe, [4] 2011-2015, asylum seekers and refugee at the time of Arab Spring and refugee crisis. In addition to that, there was increasing intensity of scholars using both political and security perspectives in discussing the topic. Furthermore, most of the literatures captured that the implementation of freedom of movement within Schengen system had turned out to be more restrictive and discriminative towards non-EU nationals."

"Tesis ini menganalisis keberpihakan Uni Eropa terhadap Iran menyusul mundurnya Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai alasan yang berkontribusi terhadap keputusan Uni Eropa untuk berpihak pada Iran. Menggunakan Teori Ekspektasi Perdagangan yang dikembangkan oleh Dale C. Copeland, penelitian ini memetakan interaksi antara Uni Eropa, Iran, Amerika Serikat serta negara-negara kawasan Timur Tengah lainnya menjadi faktor endogen dan eksogen yang berkontribusi terhadap keputusan Uni Eropa untuk berpihak pada Iran. Menggunakan metode kualitatif, dengan fokus analisis data sekunder yang dikumpulkan dari publikasi pemerintah termasuk penelitian-penelitian terdahulu mengenai JCPOA, tesis ini menemukan bahwa terdapat kepentingan politis dan komersial yang berusaha dicapai oleh Uni Eropa melalui kedekatannya dengan Iran. Hal ini kemudian mempengaruhi keberpihakan Uni Eropa terhadap Iran dalam JCPOA. Berdasarkan dari temuan tersebut, untuk mencapai kepentingannya dengan Iran, Uni Eropa harus mampu menunjukkan komitmennya dalam JCPOA dan memperluas cakupan instrumen perdagangannya dengan Iran, INSTEX, untuk menunjukkan efektivitasnya sebagai sebuah instrumen keuangan yang berkelanjutan.

---

The present work analyses European Union’s alignment with Iran following the withdrawal of the United States from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2008. This study was conducted to answer questions regarding the reasons that contributed to European Union’s decision to side with Iran. Using the Trade Expectation Theory developed by Dale C. Copeland, this study maps the interaction between the European Union, Iran, the United States, and other Middle Eastern countries into endogenous and exogenous factors that contribute to the European Union’s decision to side with Iran. This study adopts qualitative methods and focusing its analysis on secondary data collected from government publications, including previous studies on the JCPOA. Based on the analysis conducted, this study finds that there are political and commercial interest that the European Union is trying to achieve through its alignment with Iran. This then affects the European Union’s alignment with Iran in the JCPOA. Departed from these findings, to achieve its strategic interest with Iran, the EU must be able to demonstrate its commitment to the JCPOA and expand the scope of its trading instrument with Iran, INSTEX, to demonstrate its effectiveness as a sustainable financial instrument."

"Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan global, merek semakin memiliki peran penting dalam suatu bisnis, bukan hanya sebagai tanda pembeda barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan, tetapi juga sebagai strategi bisnis. Sehingga banyak pengusaha-pengusaha baik dari Indonesia maupun luar negeri yang ingin mereknya mendapatkan pelindungan di banyak negara. Sebelum tahun 1891, agar suatu merek mendapatkan pelindungan, pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung ke negara-negara tempat pelindungan diinginkan. Kemudian pada tahun 1891 upaya untuk mempermudah proses pendaftaran merek secara internasional dimulai dengan lahirnya Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks (Persetujuan Madrid) dan diikuti dengan Protocol Relating to The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks (Protokol Madrid) pada tahun 1989. Pada tanggal 2 Oktober 2017 lalu, Indonesia resmi menjadi anggota Protokol Madrid, dan telah berlaku efektif di Indonesia mulai tanggal 2 Januari 2018. Oleh karena itu dalam skripsi ini akah dibahas lebih lanjut mengenai ketentuan pendaftaran merek internasional dengan Sistem Madrid serta pengaruhnya terhadap pendaftaran merek di Indonesia.

---

Along with the significant growth of global trade, marks increasingly has an important role in a business, not only to differentiate similar traded goods or services but also as a business strategy. Thus, many local and foreign businesses seek for protection of marks in many countries. Prior to 1891, for a mark to be protected, applicants must file for a registration of marks directly to the countries where the protection sought. In 1891 attempts to facilitate the process of international registration of marks began with the signing of Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks and followed by Protocol Relating to The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Protocol Madrid) in 1989. On 2 October 2017, Indonesia officially became a member of the Madrid Protocol and has come to effect in Indonesia since January 2, 2018. This thesis will further discuss about the international registration of marks using provisions in Madrid Protocol as well as its impact on the registration of marks in Indonesia."