Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tenaga keria di pulau Jawa berkembang sesuai dengan perkembangan penduduk. Menurut BPS pertumbuhan penduduk di Indonesia rata-rata pertahun 2,13 %. Perkembangan penduduk den perkernbangan tenaga kerja memerlukan usaha penyediaan lapangan kerja dan kesempatan keria. Karena sebahagian besar penduduk bermukim di desa-desa, make masalah tenaqa kerie dan lapanqan kane juga melanda perkembanqan desa. Untuk men qatasi hal tersebut ditetapkan kebijakan tentang tenaga kerla. Dalam kenyataannya masih ada kesenjanqan antara upaya dan hasil yang dicapai dafam pelaksanaan kebijakan tersebut. lniIah yang menarik kami untuk mencoba menqadakan suetu anahsis tentang kebihakan tenaga kane khususnya tenaga kerta pedesaan denqan mengambil kasus di pulau Jawa. Untuk dapat melakukan kegiatan analisis, diperlukan berbagai data yang dapat diqunakan sebaqai alat untuk menqindikasikan dan membandinqkan antara kebijakan yang sedang benlaku denqan berbaqal kemunqkinan perkembanqan situasi dan kondisi masyarakat pedesean sekarang ml. Kebijakankebijakan tentana tenaqa kerja ditetapkan melalui GBHN dan REPELITA serta keputusan keputusan pemerintah Iahnnya. Data tentanq ketenagakerjaan penulis himpun dan Biro Pusat Statistik ( BPS ); denqan memilih dan memilah-milah data ketenaqakerjaan khususnya di pedesaan pulau Jawa. Selain itu, diusahakan pula untuk mendapatkan berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanakan kebijakan tentang pembinaan tenaga kerja pedesaan. Masalah tenaga kerja bukan hanya mempengaruhi bidang kependudukan tetapi lebih luas dari pada itu. Pertumbuhan kebutuhan lapangan kerja yang diperlukan tidak seimbang dengan pertumbuhan tenaga kerja. Faktor-faktor kriminalitas clan penyakit sosial lainnya dapat merupakan dampak negatif dan tidak teratasinya masalah pengangguran. lroninya, tenaga kerja di pulau Jawa berlimpah tetapi ketersediaan lapangan kerja yang ada tumbuh sangat terbatas, sedangkan di luar pulau Jawa kemungkinan lapangan kerja terbuka luas tetapi tenaga kerja tumbuh sangat lambat. Memindahkan tenaga kerja melalui program transmigrasi atau bentuk migrasi lainnya tidaklah mudah karena memerlukan biaya clan fasilitas yang akan menelan jumlah rupiah yang sangat besar. Kami berusaha untuk menganalisis masalah tenaga kerja pedesaan di pulau Jawa dengan menggunakan analisis yang komprehensif dengan pendekatan yang interdisipliner. Sesuai pilihan, analisis itu dilakukan dengan menggunakan teori-teori dari DUNN clan KUNTORO MANGKUSUBROTO serta C. LESTIARINI. Dari hasil analisis itu kami menemukan pokok masalah tenaga kerja pedesaan di pulau Jawa mi adalah karena tidak mampunya disediakan lapangan kerja bagi para penganggur yang membutuhkannya. Sekaligus kami mengemukakan adanya 3 ( tiga ) kemungkinan terpilih dari beberapa alternatif yang tersusun untuk mengatasi masalah tersebut (1) peningkatan pengetahuan tenaga kerja melalui pendidikan, penyuluhan, latihan clan teknologi (peningkatan Sumber Daya Manusia ), (2) penyediaan lapangan kerja, clan (3) penyebaran tenaga kenja. Ketiga alternatif terpilih itu kami uji dengan " model diagram keputusan dengan mengkaji sampai kepada nilai kejadian yang diusahakan dinilai dengan rupiah, apakah positif atau negatif. Dari pengujian tersebut ternyata bahwa alternatif yang paling positif adalah upaya mengatasi masalah tenaga kerja pedesaan melalui penyediaan lapangan kerja. Upaya Iainnya dapat merupakan suplemen dari upaya terpilih tersebut. Dengan demikian Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat kebijakan ketenagakerjaan untuk 5 ( lima ) tahun mendatang, atau mengkaitkan semua kegiatan instansi-instansi pemenintah, yang dapat memenuhi upaya penyediaan lapangan kerja tersebut.

Abstrak :
Kondisi buruh yang jelek menjadi salah satu pemicu kuat maraknya aksi-aksi buruh di awal dasawarsa '90-an. Pada pihak lain dalam kurun waktu yang sama, birokrasi pemerintahan (negara) dan majikan (modal) juga selalu berupaya mengendalikan buruh dan serikat buruh. Hubungan 'buruh-negara' dan 'buruh-modal' menjadi wilayah studi yang menarik. Studi tentang masalah perburuhan di Indonesia pada garis besarnya diletakkan di dalam konteks pertumbuhan ekonomi, yang lebih membahas masalah ketenaga-kerjaan, atau dalam dimensi politik yang bertujuan untuk mendukung gerakan buruh; meskipun pada awal dasawarsa '90 muncul studi yang menggunakan perspektif struktural dan kritis. Akan tetapi studi yang membahas tentang hubungan 'buruh-modal' dan hubungan 'buruh-negara' dalam konteks kekuasaan (power) belumlah banyak, dan khususnya yang membahas hubungan 'buruh-negara' dari perspektif Althusserian dan Gramscian nampak belum ada. Itulah sebabnya studi strategi pengendalian negara atas buruh dilihat dari perspektif Althusserian dan Gramscian ini dilakukan. Pada tahun 1965 terjadi krisis politik yang melahirkan satu pemerintahan yang mengadopsi dan mengembangkan 'ideologi pembangunanisme' yang bertumpu kepada dua strategi, pertama adalah strategi meminimalkan konflik sosial, dan kedua memaksimalkan produktivitas ekonomi. Elite pemegang kekuasaan yang merupakan aliansi dari intelektual-teknokrat-sipil dengan tokoh-tokoh militer modernis yakin bahwa stabilitas adalah merupakan prasarat bagi pertumbuhan ekonomi,sehingga dalam konteks perburuhan, upaya pengendalian buruh adalah akibat nalar dari diterimanya ideologi itu. Studi ini memaparkan perubahan-perubahan pengendalian negara atas buruh. Upaya pengendalian buruh secara ketat oleh negara sudah dimulai sejak masa kolonial. Meskipun upaya pengendalian itu menunjukkan wajah ramahnya pada masa 'demokrasi liberal',akan tetapi keramahan itu semakin menipis dan bahkan tidak nampak sama sekali pada masa 'demokrasi Pancasila' yang menggantikan 'demokrasi terpimpin' pada parohan terakhir dasawarsa '60-an. Dengan menganalisis penggunaan aparat repressi negara, baik perangkat hukum maupun perangkat non-hukum, dan penggunaan aparat ideologis negara lewat perspektif Althusserian, serta hegemoni negara (perspektif Gramscian), studi ini memaparkan kecenderungan kuat semakin ketatnya pengendalian negara atas buruh. Semakin ketatnya pengendalian buruh itu nampak dari keragaman dan intensitas penggunaan perangkat repressi negara. Terdapat dua perangkat repressi,yakni perangkat hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri,instruksi menteri,dan surat edaran menteri), dan perangkat nonhukum (aksi tandingan, pengaturan dan campur tangan, inkorporasi serikat buruh, dan aksi militer yang dipersiapkan dan dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan effektif). Disamping itu juga digunakan perangkat ideologis seperti monopoli takrif situasi dan tafsirnya, penanaman kaidah dan norma, serta pendidikan. Studi ini berhasil mengidentifikasikan berbagai strategi pengendalian buruh oleh negara yang dilakukan secara terencana, sistematis, terarah untuk mendukung ideologi pembangunanisme dan memperkokoh legitimasi rezim pasca '65. Pada tataran teoritis, studi yang sejak semula dirancang sebagai studi eksploratif ini mengambil kesimpulan bahwa perspektif Althusserian dan Gramscian membantu memahami bentuk-bentuk strategi pengendalian buruh oleh negara. Meskipun demikian, bobot sumbangan perspektif Althusserian dan Gramscian pada studi tentang perburuhan akan lebih, terutama konteks hubungan 'buruh-negara', bilamana studi penjajagan ini di lanjutkan oleh studi yang lebih mendalam yang bersifat menerangkan (eksplanatori). Pada tataran praktis studi ini juga mengambil kesimpulan adanya tanda yang kuat dari kesenjangan antara kehendak normatif konstitusional atas negara dan rata-pemerintahan dengan praktek politik dan pemerintahan pada masa 'demokrasi Pancasila' pasca '65. Peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang diciptakan khususnya pada masa itu pada kenyataannya kurang atau tidak mengacu dan bahkan cenderung menafikan undang-undang dan konstitusi di atasnya. Oleh karena itu studi ini merekomendasikan perlunya satu judicial review' atas segala peraturan di bawah undang-undang. Pada tataran buruh, studi ini menyimpulkan bahwa buruh cenderung terhegemoni secara kuat oleh negara. Oleh karena itu disarankan kepada buruh dan serikat buruh serta aktor non-pemerintah lainnya untuk melakukan 'counter hegemony' dan membangun serta meningkatkan posisi tawar buruh, baik terhadap modal maupun terhadap negara.

Abstrak :
Latar belakang tesis ini diangkat clan adanya perlindungan hukum terhadap talon TM di terminal II keberangkatan dan terminal III kedatangan TKI oleh Petugas Bandara Soekarno Hatta, dengan fokus pada sistem pengamanan TKI di terminal II dan terminal III oleh petugas kepolisian Bandara Soekarno Hatta yang didasarkaa pads. Surat Keputusan Bersama (SKB) aritari piliiik Kepolisiaa Bandara Soekarno Hatta dengan Administrator Bandara dan PT. Angkasa Pura II. Dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian menggunakan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan wawancara dan telaah dokumen. Tesis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap calon TKI pada saat keberangkatan di terminal II dan kedatangan TKI dari luar negeri di terminal III Bandara Soekarno Hatta dilakukan oleh 3 instansi yaitu Administrator Bandana Soekarno Hatta, Kepolisian Bandana Soekarno Hatta clan PT, Angkasa Pura II yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) melalui sistem pengamanan yang terbagi dalam 2 wilayah area yaitu daerah umum (public area) dan daerah terbatas (restricted area). Dalam daerah terbatas kewenangan pengamanan dari pihak administrator bandara dan yang memfasilitasi adalah pihak PT. Angkasa Pura II sedangkan polisi dalam area terbatas ini tidak mempunyai kewenangan kecuali apabila ada suatu kasus tindak pidana. Sedang,kan untuk daerah publik sepenuhnya merupakan kewenangan polisi dengan melakukan tindakan-tindakan patroli, penjagaan, bimbingan masyarakat dan penegakan hukum. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah : (1) Perlunya petugas kepolisian Bandana Soekarno Hatta memberikan himbauan kepada TKI ketika tiba di terminal - 3 agar menabungkan atau mengirimkan uangnya melalui jasa Bank; (2) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polres Bandara Soekarno Hatta khususnya untuk pelibatan personil Polwan; (3) Perlunya pembentukan pos pelayanan satu atap.

---

The Background of this thesis was lift from the existing of law protection against aspirant of Indonesia Labor in Terminal II Departure and Terminal III Arrival of Indonesia Labor by official of Soekarno-Hatta Airport, with the focus on the security system Of Indoiiesiaii labor which based Oh the Jont Letter Of Agreement betVveen Soekarno-Hatta Airport Police and Airport Administrator and PT . Angkasa Pura H. This thesis applies qualitative approach, the research method is study case method, and the data collection technique is using interview observation and document research. This thesis shows that law protection against aspirant of Indonesian labor at the time of departure in terminal II and their arrival from abroad in Terminal III Soekarno-Hatta Airport is conducted by three institution that is, Soekarno- Hatta Airport Administrator, Soekarno Hatta Airport Police and PT. Angkasa Pura H which based on the Joint Letter of Agreement (SKB) through security system which divided into two area territory, that is public area and restricted area. In the restricted area, the authority of security is in the hand of airport administrator and facilitated by PT. Angkasa Pura II, while Police in this restricted area has no authority unless in case of the committing of an offences. Meanwhile for public area is fully controlled by police by doing patrol activity, guarding, community counseling and law enforcement. Recommendations that can be rendered are: (1) it is necessary for the Airport police officer to appeal the Indonesia Labor on their arrival in Terminal III in order to save their money or to send it via bank;(2) it is necessary to enhance quality and quantity of Airport police personnel especially the involvement of Police Women;(3) it is necessary to established one stop service center.

Abstrak :
Meskipun usia serikat pekerja di Indonesia sudah hampir 100 tahun namun sampai saat mi masih lemah clan beluni menjadi kekuatan yang handal dalam memperjuangkan aspirasi clan kesejahteraan pekerja Diratifikasinya Konvensi ILO No 87 Tahun 1948 pada tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar clan menimbulkan paradigma baru dalam hubungan industrial di tanah air Hal mm ditandai dengan berdirinya 37 federasm serikat pekerja 56 serikat pekerja BUMN clan ratusan serikat pekerja perusahaan swasta nasional (data sampam akhir tahun 2000) Namun secara substantif sampam saat mi belum memberikan perubahan berarti terhadap kehidupan buruh. Penelitian mm dilakukan dengan memakai data sekunder dan primer Data sekunder clan BPS clan Depnaker dengan metode analisa kuantitatif menggunakan teknik statistik sederhana Data primer mengambml kasus di JABOTABEK dengan 60 responden yang bersifat trmpartit yaitu pekerja/serikat pekerja pengusaha clan pemermntah dengan memakai analisa kualitatif Sampel yang dipilih untuk pekerja/buruh clan pengusaha adalsh perusahaan yang sudah ada serikat pekerja/buruhnya ada KKB dan bersifat padat karya sedangkan untuk pejabat yaitu yang terkait dengan ketenagakerjaan Sebagam data pendukung dilakukan pula diskusi kelonipok secara mendalam dengan 80 pekerja/buruh clan berbagai perusahaan di empat lokasi di JABOTABEK. Dan analisis yang dilakukan baik yang didasarkan atas tulisan atau lmteratur maupun temuan di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya gerakan serikat pekerja di Indonesia secara umum di pengaruhi antara lain kondisi ketenagakerjaan yang tidak seimbang yaitu besarnya jumlah angkatan kerja tmnggmnya angka pengangguran tingkat SMTA kebawah clan kondisi ekonomi makro yang menurun Faktor lain perjuangan serikat pekerja cenderung bersifat partial kurang terkoordinasi clan komprehensif serta Iebih banyak melakukan aktivitas politik clan pada kegiatan pokoknya Sebab latnnya serikat pekerja di satukan dalam wadah tunggal. Temuan di lapangan menunjukkan meskipun pada beberapa perusahaan dampak positif serikat pekerja plural telah dirasakan pekerja namun masalah yang dihadapi pekerja juga masih banyak Dampak positif serikat pekerja plural antara lain meningkatnya keinginan para pekerja/buruh untuk mendirikan serikat pekerja mendorong serikat pekerja yang ada lebih aktif melakukan kegiatan serta mendorong kenaikan upah clan kesejahteraan pekerja/buruh pelaksanaan KKB clan produktivitas serta mendorong tumbuhnya demokrasi industrial dan fungsi lembaga bipartit Masalah yang dihadapi ialah tekananhintimidasi kepada pekerja/buruh agar tidak mendirikan serikat pekerja tekanan agar tidak melakukan aksi-aksi massal sistem kerja kontrak clan sub kontrak yang banyak dilakukan perusahaan menjadikan UMR sebagai upah standar clan pembayaran upah di bawah UMR serta disiplin clan eksploitasi tenaga buruh secara berlebihan.

Abstrak :
Tugas akhir ini berisi tentang rancangan proses seleksi dan pelatihan pada tenaga kerja wanita yang akan bekerja di sektor informal atau sektor rumah tangga pada jenis pekerjaan Penata Laksana Rumah Tangga/Pembantu Rumah Tangga, Pengasuh bayi, Pengasuh balita, Pengurus Orang tua/jompo di Arab Saudi yang ditempatkan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Rancangan yang dibuat itu didasarkan pada analisis terhadap kondisi tenaga kerja wanita dan kondisi pekerjaan di Arab Saudi. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa seleksi terhadap calon tenaga kerja wanita perlu dilakukan bertahap, dimulai dengan seleksi administrasi dan kesehatan serta wawancara terfokus untuk mengetahui kuat/tidaknya motivasi, kemampuan penyesuaian diri, sikap asertif dan kesadaran akan resiko yang mungkin dihadapi. Pelatihan bagi calon tenaga kerja wanita meliputi teori dan praktek ketrampilan mengurus rumah,memasak,mencuci disamping kemampuan komunikasi dalam bahasa Arab dan pemantapan sikap mental, pengetahuan norma/adat istiadat masyarakat Arab Saudi. Dengan disusunnya rancangan seleksi dan pelatihan bagi tenaga kerja wanita ke Arab Saudi ini diharapkan diperoleh tenaga kerja wanita yang memiliki kesiapan mental, ketrampilan, mampu berkomunikasi, sesuai dengan kondisi pekerjaan dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna, sehingga akan berdampak positif pada menurunnya akses negatif penempatan tenaga kerja wanita di Arab Saudi.

Abstrak :
Keterbatasan lahan permukiman dan pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta mendorong adanya penyediaan rumah melalui pembangunan hunian vertikal. Pemerintah menjanjikan pembangunan rumah susun, rumah sakit, dan bus khusus untuk kaum buruh dan pekerja. Kementerian Perumahan Rakyat bekerja sama dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) berencana membangun rusunawa di lingkungan PT. KBN yang ditujukan khusus untuk buruh. Harga sewa yang ditetapkan nantinya diharapkan sesuai dengan kemampuan buruh selaku calon penghuni. Kemampuan dapat ditinjau dari kemampuan membayar secara rasional dalam membayar biaya sewa tempat tinggalnya selama ini (Abillity to Pay-ATP) maupun kemampuan berdasarkan persepsi kelompok sasaran penghuni rusunawa (Willingness to Pay-WTP). Penelitian ini mencoba mengestimasi nilai ATP dan WTP buruh terhadap sewa rusunawa, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP dan nilai WTP dan mengkaji faktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa. Metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai ATP adalah menggunakan analisis statistik deskriptif, sedangkan estimasi nilai WTP dengan menggunakan Contingent Valuation Method (CVM). Untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP dan WTP digunakan metode analisis regresi linier berganda. Sedangkan untuk memperoleh faktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa digunakan metode analisis regresi logit. Berdasarkan hasil perhitungan nilai ATP dan WTP buruh terhadap sewa rusunawa, diperoleh nilai ATP sebesar Rp. 335.050 per bulan dan nilai WTP sebesar Rp. 287.654 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai ATP buruh terhadap sewa rusunawa adalah jumlah tanggungan dan pendapatan per bulan. Faktorfaktor yang mempengaruhi kesediaan buruh untuk tinggal dan membayar sewa rusunawa adalah lama tinggal buruh di tempat tinggal saat ini. Besarnya nilai WTP buruh terhadap sewa rusunawa dipengaruhi oleh jumlah tanggungan, pendapatan per bulan, dan jarak tempat tinggal ke tempat kerja. ......Limited area settlement and population growth in DKI Jakarta Province stimulate the development of vertical housing. Government pledge to develop vertical housing (flats), hospital, and transportation particularly for workers (labor). Ministry of Housing cooperate with PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) planned to develop rent vertical housing for labor in PT. KBN area. The fix rental cost is expected appropriate with worker's ability as prospective resident. Ability can be reviewed from ability to pay of current rental cost (Ability to Pay) nor ability based on perceptions of vertical housing target group (Willingness to Pay). The research is trying to estimate the ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing, to analyze influencing factors of ATP and WTP's value, and to analyze influencing factors of WTP's labor to pay rental cost of vertical housing. To estimate ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing is used descriptive statistics and Contingent Valuation Method (CVM). In analyzing influencing factors of ATP and WTP's value is used multiple regression analysis. Logit regression analysis is used to analyze influencing factors of WTP's labor to pay rental cost of vertical housing. Based on estimation of ATP and WTP's value of labor to pay rental cost of vertical housing, the value of ATP is Rp. 335.050 per month and the value of WTP is Rp. 287.654 per month. By using multiple regression analysis, it concludes that influencing factor of ATP's value of labor to pay rental cost of vertical housing a WTre number of dependents and income. Some factors influencing the willingness to pay of labor to pay rent of vertical housing are length of stay in current residence. P's value of labor to pay rental cost of vertical housing are influenced by number of dependents, income, and distance from home to workplace.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan struktur perilaku dan kinerja industri besar sedang dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia Metode yang digunakan yaitu analisis kuantitatif deskriptif dan estimasi ekonometrika data panel. Analisis struktur perilaku dan kinerja industri dianalisis dengan data panel dengan hasil bahwa konsentrasi rasio empat perusahaan terbesar CR4 dan biaya input advertensi berpengaruh signifikan terhadap profit Kinerja industri juga dianalisis dengan data panel yang menunjukkan bahwa profit upah tenaga kerja riil teknologi dan output berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Koefisien variabel profit 0 05 teknologi 0 04 dan output 0 09 yang bermakna kenaikan satu persen porsi profit atau teknologi atau output akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja sedangkan variabel upah tenaga kerja riil 0 27 yang bermakna jika terjadi kenaikan upah riil sebesar 1 juta maka akan tingkat penyerapan tenaga kerja akan turun.

---

The focus of this study aims to determine the development of the structure conduct and performance of large and medium industry are employment in Indonesia. This study used quantitative descriptive methods and econometric of panel data. Analysis of the structure conduct and performance of large and medium industry were analyzed by profit approach with econometric model of the panel which shows that the concentration ratio of the four biggest companies CR4 and input cost advetise significantly influence the profit. Industry performance is also analyzed with panel data showing that profit real wages of labor technology and output have a significant effect on employment in Indonesia. The coefficient of profit is 0 05 technology is 0 04 and output is 0 09 which indicate if increase 1 percent of the portion profit technology or output will increase the employment rate while the coefficient of wages 0 27 indicate increase 1 million of the portion real wages the employment rate will reduce.

Abstrak :
Penelitian ini menyoroti masalah ketenagakerjaan pada sektor industri di perkotaan. Pada umumnya di negara-negara sedang berkembang industrialisasi dikatakan belum berpengaruh positif terhadap situasi kesempatan kerja di pedesaan dan belum berhasil mengatasi masalah ke sempatan kerja di perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini telah diper hatikan peranan sektor informal maupun industri kecil sebagai katup pengaman dalam penciptaan kesempatan kerja maupun dan segi perkembang an ekonomi secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini justru untuk mem pelajari masalah ketenagakerjaan pada usaha kecil pada sektor informal di bidang industri kecil. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep "pattern variabels" yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Pada khusus nya pola "universalism" dan "particularism" serta pola "specifity" dan "diffuseness" yang digunakan. Pola "universalism" dan "particulatism" menyangkut jenis tenaga kerja, dengan kata lain pola "universalism" berciri tidak adanya ikatan daerah, atau ikatan daerah sebagai standar penerimaan tenaga kerja, dan pola "particularism" berciri adanya ikatan darah atau ikatan daerah. Sedangkan pola "specifity" dan "diffuseness" menyangkut hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja di perusahaan nya, dengan kata lain pola "specifity" berciri adanya keterbatasan hu bungan pengusaha dan pekerja di luar kewajiban pekerjaan, dan pola "diffuseness" berdiri tidak adanya keterbatasan semacam itu. Di sini perhatian disoroti pada perusahaan di bidang usaha tempe dan usaha tahu, karena kedua usaha tersebut ada di mana-mana di pulau Jawa dan termasuk dalam usaha kecil. Sementara itu metodologi yang digunakan adalah i) pengumpnlan data kuantitatif, dengan disusun daftar populasi, dipilih sampel dengan Simple Random Sampling Techni que, dilakukan wawancara sistematis, dan dianalisis berdasarkan sta tistik non-parametrik, dan ii) pengumpulan data kualitatif melalui pengumpulan data sekunder, pengamatan, dan wawancara non-sistematis. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah skala unit usaha berhubungan dengan jenis tenaga kerja, tetapi tidak berhubungan dengan hubungan sosial antara pengusaha dan pekerja. Pada usaha tahu, unit usaha berskala besar cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala kecil cenderung berpola "particularism". Sebaliknya pada usaha tempe unit usaha berskala kecil cenderung berpola "universalista" dan unit usaha berskala besar cenderung berpola "particularism". Per bedaan ini mungkin disebabkan kecilnya perbedaan skala unit usaha pada usaha tempe dan adanya sistem setoran yang dapat mengerjakan pekerja tanpa membayar upah pada usaba tempe. Sedangkan huhungan sosial antara pengusaha dan pekerja ternyata berhuhungan dengan tingkat pendidikan pengusaha. Pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi cenderung membantu pekerja dan melakukan banyak kegiatan yang tidak menyangkut pekerjaan. Sehiugga mungkin pengusaha yang relatif berpendidikan tinggi menyadari hak dan kewajiban pekerja dan memperhatikan keadaan pekerja. Selain itu terdapat beberapa penemuan yang menarik, yaitu: i) terdapat pengelompokan menurut daerah asal, dan pengusaha yang ber asal dari luar Jakarta cenderung menganggap kehidupan di Jakarta hanya sementara dan ingin kembali lagi ke desa. ii) pengusaha tempe maupun pengusaha tahu pada umumnya mendapat keterampilan melalui pengalaman kerja di Jakarta. Kebanyakan mereka mempunyai pengalaman kerja sebagai pekerja selama beberapa tahun di Jakarta sambil belajar keterampilan, dan akhirnya mandiri dan memiliki usaha sendiri. iii) pekerja pada usaha tempe dan pada usaha tahu secara keseluruhan 45 % pekerja keluarga, 13 % pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha, dan 42 % pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah dengan pengusaha. Pada umumnya proporsi pekerja yang berasal dari satu daerah dengan pengusaha lebih tinggi pada usaha tempe, dan proporsi pekerja yang tidak ada ikatan darah maupun ikatan daerah lebih tinggi pada usaha tahu. iv) keadaan ekonomi cukup berbeda antara usaha tempe dan usaha tahu karena ciri-ciri hasil produk yang dimilikinya. Diferensiasi skala unit usaba dan segi tenaga kerja, jumlah produksi, jumlah keuntungan, dan modal lebih besar pacto usaha tahu. v) sebagian besar pengusaha tempe maupun pengusaha tahu mempunyai rasa puas yang positif terhadap usahanya, meskipun tidak menginginkan anak-anak mereka melanjutkan usaha bapaknya dan mengharapkan anak-anak mereka mendapat pekerjaan yang lebih baik dan lebih terhormat, seperti ABRI, pegawai negeri dan guru.