Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan penerapan HukumProgresif atas kasus pencurian 3 biji kakao oleh nenek Minah di wilayah PolresBanyumas. Penyidik Polres Banyumas, seharusnya tidak melihat kasus tersebuthanya dari hukum positif saja, melainkan harus juga melihatnya dari perspektifhukum progresif. Penegakan hukum sering mengingkari rasa keadilan. Penegakanhukum ini terlihat jika berhadapan dengan orang lemah, yang tidak mempunyaikekuasaan dan sebagainya, hukum bisa menjadi sangat tajam. Dari perspektifhukum progresif, maka kasus Nenek Minah idealnya tidak relevan sampai padaranah pengadilan. Bahkan, proses penegakan hukum tersebut selainmengeyampingkan rasa keadilan masyarakat, juga merupakan bukti bahwa kiblathukum di Indonesia adalah hukum positivime, tanpa memperdulikan dimensisosiologis yang ada. Penegakan hukum terhadap nenek Minah harus dilepaskandari unsur-unsur sosial serta moralitas, karena menurut kaca mata aliran ini tujuanhukum adalah kepastian, tanpa adanya kepastian hukum tujuan hukum tidak akantercapai walaupun harus mengenyampingkan rasa keadilan. Padaperkembangannya terkait dengan penegakan hukum, Polisi diminta untukmenggunakan falsafah integrasi solutif yang terdapat pada sila KeempatPancasila, yakni musyawarah yang merupakan prioritas utama untuk mencapaikebijaksanaan yang adil dan menciptakan perdamaian. Falsafah seperti itulahdalam hal ini bisa dijadikan alternatif atau cara lain peradilan kriminal denganmelakukan pendekatan integrasi atau pembauran antara pelaku dengan korban/masyarakat hingga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencari solusi denganharapan dapat kembali pada suatu hubungan yang baik dalam masyarakatnantinya. Alternatif penghukuman inilah yang biasa disebut sebagai restorativejustice. Tidak ada salahnya polisi mencoba menggunakan kewenangannya melaluipenerapan keadilan restorative atau restorative justice. Keberanian polisimenerapkan keadilan restorative justice diperlukan, agar Polri tidak selaludisalahkan dalam menangani suatu kasus, yang menurut masyarakat telahmencederai hukum itu sendiri. Tidak ada kepentingan umum yang terganggu jikapenyidik melakukan Diskresi. Polisi juga sebenarnya dapat melakukan DiskresiPemidanaan kalau memang alasan dari pihak perkebunan kakao PT. Rumpun SariAntan RSA IV Darmakradenan hanya untuk memberi efek jera. Bagi masyarakatmiskin, dibawa ke kantor polisi saja mereka sudah ketakutan dan bisa menimbulkan efekjera.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to describe the handling of the application ofprogressive law on the three cacao beans theft case perpetrated by GrandmaMinah in the jurisdiction of Banyumas resort police. The Banyumas resort policedetectives should not regard the case solely from the standpoint of positive law,but must also regard it from the progressive law perspective as well. Lawenforcement often denies sense of justice. This law enforcement is visible whendealing with the weak, the ones who lack power and the like, in which downwardlaw is greater. From a progressive law perspective, ideally Grandma Minah rsquo s casehas no relevance to reach the court. In fact, in addition to ruling out thecommunity sense of justice, the law enforcement process is also proof that thelegal direction in Indonesia is legal positivism, without taking heed of the existingsociological dimension. Law enforcement against Grandma Minah must bedetached from social elements and morality because according to this genre, thepurpose of law is certainty. Without legal certainty, the purpose of law cannot beachieved even though sense of justice must be put aside. In its developmentrelated to law enforcement, the police force are asked to use the philosophy ofsolutive integration contained in the Fourth Principle of Pancasila, which isdeliberation as the first priority to gain fair wisdom and create peace. Suchphilosophy in this case can be an alternative or other means of criminal justice byapplying the integration approach or assimilation between offenders and theirvictims society until they become a unified whole in order to search for a solutionin the hope of repairing the relationships in the community eventually. Suchalternative punishment is called restorative justice. It does no harm for the policeforce to try to exert their authority through the application of restorative justice.The police force should have courage to apply restorative justice so that theIndonesian police are not always to blame in handling cases, which society deemsas harming the law itself. If detectives use discretion, public interest is notdisturbed. In fact, police can also exercise Criminal Discretion if indeed themotivation of cocoa plantation PT. Rumpun Sari Antan RSA IV Darmakradenanis merely to deter. For the poor, being brought in to the police station itself isterrifying and can lead to a deterrent effect.

Abstrak :
Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak, anak berkonflik dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan kesempatan untuk dibina oleh orang tua dan tidak perlu menjalankan pidana di lembaga pembinaan khusus anak. Berdasarkan prinsip restorative justice atau keadilan restoratif ABH berhak mendapatkan diversi dan perlakuan khusus. Perwujudan dari hak tersebut adalah adanya laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas, yang akan digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan tindakan atau pidana bagi ABH. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor legal dan esktralegal terhadap rekomendasi (Litmas)berupa tindakan dan pidana, pada kasus ABH di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed method) secara sekuensial. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data rekomendasi Litmas dari Balai Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta periode 2018-2022 yang berjumlah 250 laporan Litmas. Mengunakan teknik koding dan regresi logistik pada faktor legal dan ekstralegal, masih didapati rekomendasi Litmas Bapas berupa pemidanaan, yakni anak direkomendasikan menjalani pidana di LPKA, atau dijatuhi pidana bersyarat /PiB. Rekomendasi tindakan berupa pengembalian anak untuk dididik oleh orang tua (AKOT) yang sejalan dengan prinsip restorative justice pada kenyataannya diberikan dalam jumlah yang lebih kecil, demikian juga dengan tindakan tindakan penempatanan di LPKS. Secara garis besar, faktor hukum atau legal seperti jenis pelanggaran dan riwayat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ABH merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap rekomendasi Litmas dibandingkan dengan faktor ekstralegal seperti usia dan struktur keluarga dari ABH. Rekomendasi tindakan maupun pidana yang bersifat penempatan di dalam lembaga sama-sama merugikan anak karena anak harus dipisahkan dari keluarga, sehingga berpotensi mengilangkan hak-hak serta kesejahteraanya. Kedepannya perlu dilakukan penelitian terkait reliabilitas instrument penelitian kemasyarakatan, faktor legal dan ekstralegal dari sisi Pembimbing Kemasyarakatan. ......Based on the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the Convention on the Rights of the Child, children who are in conflict with the law (ABH) have the right to have the opportunity to be fostered by their parents and do not need to carry out punishment in special child development institutions. Based on the principles of restorative justice, ABH is entitled to diversion and special treatment. The embodiment of this right is the existence of a social assessments report compiled by the probation officer in Probation and Parole Office (Bapas), which will be used as a judge's consideration in determining the course of action or punishment for ABH. This thesis aims to analyze the influence of legal and extralegal factors on social assessments’ recommendations in the form of action and sentences, in ABH cases in Jakarta. This study used a sequential mixed approach. In this study, the authors analyzed data on social assessments’ recommendations from Bapas in the DKI Jakarta area in the period of 2018-2022, totaling 250 Litmas reports. Using coding techniques and logistic regression on legal and extralegal factors, there is social assessments recommendation is in the form of punishment, namely that children are recommended to serve a sentence in LPKA, or a conditional sentence/PiB. Recommendations for action in the form of returning children to be educated by parents (AKOT) which are in line with the principles of restorative justice are in fact given in smaller quantities, as well as actions for placement in LPKS. In general, law or legal factors such as the type of violation and history of law violations committed by ABH are factors that have a significant influence on social assessments’ recommendations compared to extralegal factors such as age and family structure of ABH. Recommendations for actions and sentences that are placed in institutions are both detrimental to children because children must be separated from their families, thus it triggers the potential of children’s rights and welfare violation. Going forwards, it is necessary to carry out research related to the reliability of social research instruments, legal and extralegal factors from the side of Probation Officer.

Abstrak :
Pada tahun 2022 terkait penempuhan cara restorative justice dalam berbagai kasus yang terjadi di wilayah Polres Cilegon dalam laporan nomor LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN 30 Maret 2022 terkait pasal 351 KUHP terkait kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Dodi Kusnadi terhadap Ahmad Khatib di wilayah kewenangan Polres Cilegon. Desain penelitian ini menggunakan analisis eksploratif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengeksplorasi penerapan restorative justice pada kasus penganiayaan. Pendekatan kasus akan digunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis berdasarkan standar atau pedoman yang umum dalam praktik hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan laporan nomor LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN dipandang sebagai inovasi yang efektif dalam penyelesaian perkara dan dilakukan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku termasuk Pasal 5 Perpol 8 tahun 2021, yang didalamnya memuat persyaratan materiil untuk dapat melaksanakan keadilan restorative, yaitu tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak memberikan dampak pada konflik social, tidak berpotensi menimbulkan perpecahan, tidak bersifat radikalisme dan separatism, bukan pelaku residivis, serta bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negara dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Namun dalam penerapan restorative justice, Polri harus melihat keadaan korban penganiayaan secara holistik, karena hukuman dan konsekuensi dari sanksi tidak sebanding. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk secara arif menelaah adanya penganiayaan secara komprehensif agar kejadian serupa tidak terjadi kembali, ada efek jera dalam proses penerapannya ......In 2022 regarding the implementation of restorative justice methods in various cases that occurred in the Cilegon Police area in report number LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN 30 March 2022 regarding article 351 of the Criminal Code regarding cases of criminal acts of abuse committed by Dodi Kusnadi against Ahmad Khatib in the Cilegon Police area. This research design uses exploratory analysis. This research is research that explores the application of restorative justice in cases of abuse. A case approach will be used to obtain data that will be analyzed based on standards or guidelines that are common in legal practice. The findings of this research indicate that the application of Restorative Justice in resolving criminal acts of abuse report number LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN is seen as an effective innovation in resolving cases and is carried out in accordance with applicable legal rules including Article 5 of the Perpol 8 of 2021, which contains material requirements to be able to implement restorative justice, namely not causing unrest and/or rejection from the community, not having an impact on social conflict, not having the potential to cause division, not being radicalism and separatism, not being a recidivist perpetrator, and not being a criminal act of terrorism. , criminal acts of corruption, criminal acts against state security and criminal acts against people's lives. However, in implementing restorative justice, the National Police must look at the condition of victims of abuse holistically, because the punishment and consequences of sanctions are not comparable. Therefore, the National Police is required to wisely examine the abuse in a comprehensive manner so that similar incidents do not happen again, there is a deterrent effect in the implementation process.

Abstrak :
Restorative justice dewasa ini telah diadopsi menjadi suatu bentuk baru dalam upaya penegakan hukum di Indonesia oleh aparat penegak hukum. Secara khusus, metode ini telah diadopsi oleh kepolisian dan kejaksaan selama beberapa tahun terakhir. Pelaksanaan restorative justice ini telah dilandasi oleh payung hukum di masing-masing institusi namun payung hukum tersebut justru menimbulkan kesenjangan di lapangan ketika restorative justice diimplementasikan. Kesenjangan ini dapat diatasi ketika restorative justice dioptimalkan di tingkat kepolisian sehingga implementasi restorative justice antara kepolisian dan kejaksaan menjadi lebih seirama. Maka, penelitian ini dilaksanakan untuk: (1) mengetahui faktor non-penal yang membuat kepolisian tidak optimal dalam menerapkan restorative justice; dan (2) mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki restorative justice di lingkungan Polri dari perspektif faktor non-penal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan berpedoman pada empat teori yang terdiri dari: (1) Sistem Peradilan Pidana; (2) Crime Control Model dan Due Process Model; (3) Sosiologi Hukum; dan (4) Restorative Justice. Adapun tahapan dalam analisis ini terdiri dari: (1) pengolahan dan persiapan data untuk dianalisis; (2) pembacaan data secara keseluruhan; (3) analisis detail terhadap data yang telah dikumpulkan; (4) mendeskripsikan tatanan, kategori, dan tema yang hendak dianalisis terhadap data yang telah dikumpulkan; (5) menyajikan deskripsi dan tema dalam narasi atau laporan naratif; dan (6) interpretasi atau pemaknaan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tiga faktor non-penal dapat mempengaruhi implementasi restorative justice yang optimal di tingkat penyelidikan-penyidikan yaitu faktor psikologis, faktor ekonomis, dan faktor administratif; dan (2) implementasi restorative justice di lingkungan kepolisian ini dapat diperbaiki dan ditingkatkan melalui inisiatif berupa pendampingan atau edukasi untuk faktor psikologis, mekanisme pengawasan untuk faktor ekonomis, dan fasilitasi keluarga untuk faktor administratif ......Restorative justice has recently been adopted into a new form of law enforcement in Indonesia. Specifically, the method has been adopted by the police and the prosecutors within the last several years. The implementation of restorative justice has been based on the legal protection of each institution but, unfortunately, the legal protection has instead triggered the discrepancy in the field as the restorative justice is implemented. The discrepancy may thus be solved when the restorative justice is optimized in the police; thereby, the implementation of restorative justice between the police and the prosecutors can be more harmonious. Hence, the study is conducted in order to: (1) identify the non-penal factors that have caused the police not optimally implement the restorative justice; and (2) identify the efforts that can be done in order to improve the restorative justice implementation in the jurisdiction of Indonesian National Police from the perspective of non-penal factors. The approach that has been adopted in the study is the qualitative approach and the data for the study have been collected through interview and literature study. All of the data that have been collected are then analyzed with reference to the four theories as follow: (1) Criminal Justice System; (2) Crime Control Model and Due Process Model; (3) Sociology of Law; and (4) Restorative Justice. Then, the stages in the data analysis consist of: (1) data processing and preparation for analysis; (2) data reading in overall; (3) detailed analysis toward the data that have been collected; (4) setting, category and theme description for the analysis toward the data that have been collected; (5) theme and description presentation in the form of narrative or narrative report; and (6) data interpretation. The results of the study show that: (1) three non-penal factors, namely the psychological factor, the economic factor and the administrative factor, may influence the optimal restorative justice implementation; and (2) the restorative justice implementation in the police department can be improved by using mentoring or education for the psychological factors, monitoring mechanism for the economic factors and family facilitation for the administrative factors.

Abstrak :
Penerapan restorative justice di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka restorative justice, termasuk bagi para jaksa di Kejari Medan yang sejak dikeluarkannya Perja tersebut baru menerapkan restorative justice pada 15 April 2021. Penelitian ini bermaksud menelaah tiga hal; pertama, penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020; kedua, kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice; dan ketiga, pelaksanaan ideal restorative justice di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang didukung dengan data primer berupa wawancara dan pengisian kuesioner yang diolah serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020 belum dapat berjalan maksimal, terbukti sampai saat ini baru satu kasus yang dapat diselesaikan menggunakan mekanisme tersebut, yaitu kasus tindak pidana penganiayaan dengan tersangka Hengky dan korban Nilawati pada bulan April di tahun 2021; kedua, adapun kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice dilandasi atas permasalahan pengaturan yang masih dianggap sangat umum dan tidak mengatur teknis pelaksanaan sehingga menimbulkan kebingungan bagi jaksa pelaksana, struktur pelaksana yang masih belum sepenunya siap melaksanakan restorative justice, fasilitas dan sarana penunjang pelaksanaan yang masih minim, serta partisipasi dan budaya hukum masyarakat sekaligus juga dari internal jaksa sendiri yang masih belum sepenuhnya menerima penyelesaian restorative justice; dan ketiga, konsep ideal penerapan restorative justice di masa yang akan datang didasarkan pada semangat penguatan singkronisasi sub-sistem dalam paradigma SPPT yang diejawantahkan melalui pengaturan ketentuan restorative justiceyang seragam. ......The application of restorative justice in the scope of prosecution through the Attorney General’s Regulation 15/2020 is a new legal rule compared to the level of investigation, investigation, and court. However, due to its new status, it is actually a challenge and obstacle for prosecutors in implementing these regulations in the context of restorative justice, including for the Medan District Attorney, which since the issuance of the Regulation has only implemented restorative justice on April 15, 2021. This study intends to answer three questions, that is; first, the application of restorative justice at the Medan District Attorney based on the Attorney General’s Regulation 15/2020; second, the obstacles faced by the Medan District Attorney in implementing restorative justice; and third, the implementation of the ideal restorative justice in the future. This type of research is normative juridical research with a conceptual approach and legislation. The type of data used is secondary data which is supported by primary data in the form of interviews and filling out questionnaires which are processed and analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that; first, the application of restorative justice at the Medan District Attorney based on the Attorney General’s Regulation 15/2020 has not been able to run optimally, it is proven that so far only one case can be resolved using this mechanism, namely the case of a criminal act of persecution with the suspect Hengky and the victim Nilawati in April in 2021; second, the obstacles faced by the Medan District Attorney in implementing restorative justice are based on regulatory issues which are still considered very general and do not regulate the technical implementation, causing confusion for the implementing prosecutor, the implementing structure which is still not fully ready to carry out restorative justice, facilities and supporting facilities. implementation is still minimal, as well as participation and legal culture of the community as well as from the internal prosecutors themselves who still have not fully accepted the restorative justice settlement; and third, the ideal concept of implementing restorative justice in the future is based on the spirit of strengthening sub-system synchronization in the Integrated Criminal Justice System paradigm which is embodied through the regulation of uniform restorative justice provisions.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penyalahguna narkotika di Indonesia, mengingat konsep keadilan restoratif belum diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai fondasi hukum pidana materiil dan formil di Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini hendak membahas 3 (tiga) pertanyaan penelitian: Pertama, bagaimana pengaturan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana; Kedua, bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; dan ketiga, bagaimana konsep keadilan restoratif yang tepat pada penyelesaian perkara penyalahguna narkotika dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika. Penelitian ini turut membandingkan putusan Hakim pada perkara penyalahguna narkotika yang telah mempertimbangkan keadilan restoratif melalui rehabilitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun konsep keadilan restoratif telah dipertimbangkan dalam putusan oleh Hakim, namun Para Terdakwa tetap dijatuhi sanksi pidana penjara dan tidak diberikan tindakan rehabilitasi. Oleh karena itu, terdapat urgensi pengaturan konsep keadilan restoratif dalam KUHP dan KUHAP. Selain itu, dalam konteks narkotika konsep keadilan restoratif harus diatur dalam UU Narkotika agar penyelesaian perkara penyalahguna narkotika tidak hanya diselesaikan melalui rehabilitasi, namun terdapat alternatif penyelesaian lain sehingga tidak berakhir pada pejatuhan pidana penjara. Kini, reorientasi kebijakan narkotika melalui pendekatan kesehatan harus lebih diutamakan daripada pendekatan hukum pidana. Selaras dengan asas ultimum remedium, hukum pidana harus ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam merespons kejahatan, termasuk dalam menyelesaikan perkara penyalahguna narkotika. ......This research is carried out to examine the concept of restorative justice in the settlement of substance abuse case in Indonesia, considering the concept itself has yet to be regulated in the Law No. 35 of 2009 on Narcotics or in the Criminal Code and Criminal Procedure Code as the foundation of material criminal law and formal law in Indonesia. Using the normative judicial research method, this paper further addresses 3 (three) research questions: First, how is the arrangement of the restorative justice concept in the criminal court system; Second, how is the implementation of the restorative justice in the settlement of substance abuse case in Indonesia; Third, what would be the right concept of restorative justice in the settlement of substance abuse case on the Draft Bill of Narcotics. This research also compares the Judge’s verdicts on the substance abuse cases that have considered restorative justice through rehabilitation. The result shows that although the concept of restorative justice has been considered by the Judge in the verdict, the Defendant would still be sanctioned with imprisonment without any rehabilitation. Consequently, there comes the urgency for the arrangement of the restorative justice concept in the Criminal Code and Criminal Procedure Code. Apart from that, in the context of substance, the concept of restorative justice needs to be regulated in the Narcotics Law so that the settlement of substance abuse case will not be limited to only rehabilitation, but also other alternative settlements in order to avoid imprisonment. At the moment, the reorientation of drug regulation through the approach of healthcare should be prioritized over the criminal law approach. In accordance with the ultimum remedium principle, criminal law has to be placed as a last resort in response to crime, and the settlement of substance abuse case is no exception.

Abstrak :
Penelitian Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena sengketa perdata yang malah dilaporkan ke polisi, sehingga semula masalah perdata menjadi masuk ranah pidana. Prinsip keadilan restoratif sebagai terobosan dalam sistem hukum pidana berupaya memberikan keadilan kepada para pihak (khususnya korban) dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat, justru secara das sein keadilan restoratif dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah tagihan nyangkut atau utang piutang melalui pendekatan pidana, yang secara das sollen seharusnya masalah tagihan nyangkut atau utang piutang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan. Penulis memilih metode penelitian kualitatif jenis studi dokumen (kajian literatur) dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data dalam penelitian ini, termasuk menelaah peraturan kepolisian dan buku-buku keadilan restoratif yang ditulis oleh penulis polisi, praktisi reserse yang juga sebagai akademisi, guna memahami rumusan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian, serta untuk mencapai tujuan penelitian. Dari penelitian ini penulis menemukan adanya keistimewaan dalam menggunakan pendekatan pidana yang tidak dimiliki dalam pilihan penyelesaian sengketa keperdataan, dan dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif semakin memungkinkan bagi para pihak untuk berdamai dalam suatu perkara pidana. Implementasi e-manajemen penyidikan secara menyeluruh di kepolisian akan memudahkan akses pengawasan, pengendalian, dan monitoring kegiatan penyelidikan/penyidikan sehingga dapat digunakan untuk menjaga marwah penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. ......The research is initiated by the phenomenon of civil disputes that are reported to the police. Ideally, such disputes should not be reported to the police and consequently they become the domain of criminal legal system. The principle of restorative justice as a breakthrough in criminal legal system seeks to provide justice to the parties (especially to the victims) by prioritizing recovery to the original condition (before a crime occurs) and to restore good relationships among the parties in the society. In fact (das sein), the restorative justice approach has often been used to resolve civil cases such as debit and credit claims or bad debt through criminal approach, which theoretically (das sollen) should be resolved through the mechanism of civil law proceedings. The author employs the qualitative approach using literature study method and uses primary and secondary data as data sources of the research, including examining police regulations and restorative justice books written by police writers and police practitioners who are also academicians in order to comprehend the problems and to answer the research questions as well as to achieve the research objectives. The results of the study reveal that there is something special in using criminal approach that can not be found in the civil law proceedings and by using the principle of restorative justice it is more possible for the parties to reconcile in a criminal case. The implementation of e-investigation management comprehensively by the National Police will facilitate access to supervision, control, and monitoring of initial investigation as well as investigation activities so that it can be used to keep up the true spirit of the application of restorative justice principles in criminal legal system in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas hasil penelitian tentang penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1 Berdasarkan data dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, jumlah kasus tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang ditangani Penyidik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami kenaikan; 2 Bentuk penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dilakukan melalui mekanisme beberapa tahapan sehingga tindakan tersebut benar-benar merupakan upaya penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip restorative justice. Penerapan prinsip tersebut merupakan suatu terobosan dalam penegakan hukum, sehingga dapat mempercepat penyelesaian kasus, biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah dan secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kinerja penyidik; 3 Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dalam penerapan prinsip restorative jsutice terhadap tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, diantaranya: adanya tuntutan dari pihak korban yang dinilai terlalu besar, sehingga pelaku keberatan untuk mengabulkannya; waktu yang diperlukan untuk penerapan restorative justice sangat singkat yakni hanya 2 bulan setelah penahanan, dan pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan residivis tindak pidana lain. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian tersebut, maka disarankan: 1 Diperlukan suatu norma atau kaidah dalam menjamin kesamaan tindakan penyidik Polri dalam penerapan konsep restorative justice dalam penegakan hukum pidana, sehingga penyelesaian perkara dengan prinsip restorative justice tidak dicap ilegal atau menyimpang dari hukum acara yang berlaku; 2 Meskipun salah satu hasil dari penerapan prinsip restorative justice adalah kerugian dan penderitaan korban telah dipulihkan, namun terhadap pelaku harusnya tetap diberikan sanksi meskipun sanksi tersebut ringan, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku; 3 Agar dalam penerapan prinsip restorative justice, para penyidik mempunyai standar operasional yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara dengan prinsip restorative justice.

---

This thesis discusses the results of research on the implementation of restorative justice principles in settlement of cases acts of fraud and embezzlement in the jurisdiction of Polres Metro Jakarta Utara. This research conducted done by observation, interview and documentation method. The results showed 1 Based on data from Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, the number of fraud and embezzlement cases handled by Satreskrim Investigator from 2015 until 2017 tend to increase 2 The application of the principle of restorative justice in the settlement of criminal fraud and embezzlement cases by Satreskrim investigator of Polres Metro Jakarta Utara is done through several stages mechanism so that the action is really a law enforcement effort by promoting the principle of restorative justice. Implementation of the principle is a breakthrough in law enforcement, so as to accelerate the settlement of cases, the costs incurred relatively cheaper and indirectly impact on improving the performance of investigators 3 There are several factors that become obstacles of Satreskrim Investigator of Polres Metro Jakarta Utara in applying restorative jsutice principle to criminal acts of Fraud and Embezzlement, such as the existence of demands from the victim party that is considered too big, so that the objector object to grant it the time required for restorative justice implementation is very short ie only 2 months after the detention, and the perpetrators of fraud and embezzlement are other criminal suspects. Based on the findings of the research, it is suggested 1 There is a need for norms or rules in ensuring the similarity of Police investigators 39 actions in applying the concept of restorative justice in criminal law enforcement so that the settlement of cases with the principle of restorative justice is not stamped illegally or deviates from applicable procedural law 2 Although one result of applying the principle of restorative justice is the loss and suffering of the victim has been restored, but the perpetrators should still be given sanctions even if the sanction is light, which aims to provide a deterrent effect for the offender 3 In order to apply the principle of restorative justice, the investigators have operational standards that will be used as guidance in the settlement of cases with the principle of restorative justice.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini fokus bagaimana hukuman qisas dan diyat memberikan alternatif penyelesaian konflik yaitu pembalasan yang setimpal, pemaafan, dan keadilan restoratif. Dalam hukum pidana Islam terdapat suatu metode penyelesaian perkara kejahatan yaitu metode perdamaian shulh . Metode ini baik korban atau ahli waris diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal penggantian hukuman dengan membayar diyat. Keadilan restoratif merupakan salah satu pendekatan dalam penghukuman yang melibatkan proses pengembalian kondisi sebelum terjadinya pelanggaran dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban dan masyarakat. Model ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung para pihak terkait serta masyarakat perihal proses mengakhiri konflik. Sejalan dengan upaya penyelesaian konflik yang mempromosikan perdamaian sebagai penyelesaian yang humanis. Pembalasan setimpal tentu bukan alternatif yang memenuhi kriteria tersebut, namun melalui pemaafan dan diyat terdapat kemungkinan perdamaian dapat terwujud kepada korban, pelaku juga masyarakat. Pemaafan adalah konsep yang memiliki implikasi filsafat, teologi dan psikologi. Hal ini sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yaitu semangat musyawarah untuk setiap permasalahan pidana tujuannya bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir ultimatum remedium obat terahir bukan sebagai premium remedium obat utama .

---

ABSTRACT
This research focuses on how qisas and diyat has three alternative conflict resolutions. The alternatives are retaliation, forgiveness, and restorative justice. In the tradition of Islamic criminal law there is a method of settlement, namely method of peacemaking shulh . In the shulh both the victim or the family will be allowed to make peacemaking in terms of punishment, in return for a replacement is equal or greater than the blood money. Restorative justice is an approach model in a criminal case settlement effort. These approach focuses on the direct participation of perpetrators, victims and society in the process of resolving criminal case. In line with efforts to promote peacemaking conflict where resolution as peaceful and humane solution. Retaliation in kind is certainly not an alternative that meets the criteria but through forgiveness and blood money, peacemaking is possible can be realized between the victim, offender and community. Forgiveness is the concept have implications to philosophy, theology and psychology. This things appropriate with Indonesian characteristics that the spirit of deliberation for every crime case settlement with the aim that criminal law is not as a premium remedium but ultimatum remedium.