Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Korupsi mengakibatkan perekonomian dan kredibilitas bangsa Indonesia terpuruk, oleh karena itu korupsi harus diberantas. Salah satu cara pemberantasan korupsi adalah dengan penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana (penal). Pemberantasan korupsi dengan menggunakan hukum pidana (penal) tentunya akan melibatkan aparat penegak hukum yang mewujudkan pemberantasan korupsi melalui proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Institusi yang berwenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tesis ini akan membahas bagaimana penggunaan upaya paksa penangkapan dan penahanan oleh penyidik kejaksaan dalam penyidikan perkara korupsi serta bagaimana korelasinya dengan penyelesaian proses penyidikan. Bagaimana sikap dan pandangan para Jaksa Penyidik dalam penggunaan penggeledahan dan penyitaan terhadap asset atau harta benda para tersangka dihubungkan dengan penemuan alat bukti dan barang bukti serta tujuan pengembalian kerugian negara. Penggunaan penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka korupsi ternyata mempunyai korelasi dengan percepatan proses penyidikan disamping faktor rumitnya kasus korupsi yang sedang di sidik. Sementara penggunaan penggeledahan sangat jarang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan RI. Demikian juga dalam hal penyitaan tidak dapat dilakukan secara maksimal oleh penyidik hal ini disebabkan oleh kendala yuridis dan juga kurangnya anggaran dana yang tersedia. Sehubungan dengan jangka waktu yang dibutuhkan mulai dari penyidikan hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap rata-rata membutuhkan waktu 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun, hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan korupsi di Indonesia masih lamban dan belum dapat memenuhi azas peradilan yang cepat (speedy trial). Agar proses penanganan perkara korupsi dapat lebih cepat diselesaikan maka apabila Penyidik sudah memiliki cukup bukti dan syarat untuk melakukan penangkapan dan penahanan telah terpenuhi supaya setiap tersangka korupsi segera ditangkap dan ditahan, kemudian penggeledahan dan penyitaan harus dimaksimalkan pada saat penyidikan agar kemungkinan untuk menemukan alat bukti dan barang bukti lebih besar. Kemudian hal penting lainnya adalah dibutuhkan komitmen dari aparatur penegak hukum itu sendiri disamping perlunya peningkatan anggaran untuk melakukan penyidikan perkara korupsi.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlunya penerapan Asuransi Protection & Indemnity (P&I) terhadap kapal laut berbendera Indonesia ditinjau dari segi landasan hukum yang mengaturnya, kelebihannya dibanding dengan asuransi laut lain, serta manfaat bisnis yang dapat dihasilkan melalui penerapannya melihat berbagai aspek yang ada, salah satunya visi pemerintah dan kondisi geografis Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptifanalitis. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya sosialisasi terhadap kewajiban penutupan resiko kapal dengan Asuransi P&I, adanya pengawasan terhadap penerapan Asuransi P&I dan penerapan sanksi yang tegas, serta perlunya konsorsium perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi ini.

---

This thesis discusses the necessity to implement Protection & Indemnity (P&I) Insurance for Indonesian flagged ships in terms of the legal basis set, the advantages compared with other marine insurance, as well as the business benefits that can be generated in every aspect like Indonesian government's vision & geographical conditions. This study is a qualitative study with descriptiveanalytical design. The results of this study suggest the government to do such socialization about P&I Insurance, supervise the implementation of P&I Insurance and that strict sanctions, and to make a consortium of insurance companies.

Abstrak :
Menurut prinsip necessity, negara dapat dibenarkan melanggar hukum internasional jika ada ancaman terhadap kepentingan esensial negara. Untuk melindungi perekonomian dalam krisis, Argentina mengeluarkan kebijakan yang melanggar perlindungan investor dalam BIT. Argentina digugat ke ICSID dan terjadi variasi putusan, ada putusan yang membenarkan necessity dan ada pula putusan yang menolak. Tulisan ini meninjau penerapan prinsip necessity dikaitan dengan sengketa investasi yang terjadi. Penulis menelusuri perkembangan necessity dan penerapannya dalam sengketa, lalu meninjau pertimbangan Majelis Arbitrase ICSID. Necessity menurut Pasal 25 Draft Articles sulit diterapkan dalam sengketa investasi karena perumusan yang limitatif. Necessity lebih mudah diterapkan dalam BIT yang bersifat lex specialis, yaitu Pasal XI BIT AS - Argentina.

---

According to necessity principle, state can be excused for breach of international law if there are threats to the essential interest of the State. To protect its economy during crisis, Argentine enacted policies that violate investor protection in BIT. Argentine was sued to ICSID, and awards are varied. Some Tribunals accept Argentine's necessity defense, and some others don?t. This thesis revisits the application of necessity principle in the context of investment disputes. Author will trace the development of necessity and its application in various disputes, then analyze related ICSID Tribunal awards. Necessity according Article 25 Draft Articles is considered inapplicable in the context of investment dispute because of its strict formulation. Invocation of necessity is considered less difficult if stipulated in BIT as lex specialis, in this particular case is Article XI of US - Argentina BIT.

Abstrak :
The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War introduces law students and undergraduates to the law of war in an age of terrorism. What law of armed conflict/​international humanitarian law applies to particular armed conflicts? Does that law apply to terrorists as well? What is the status of participants in an armed conflict? What constitutes a war crime? What is a lawful target and how are targeting decisions made? What are rules of engagement? What weapons are lawful and unlawful, and why? This text takes the reader through these essential questions of the law of armed conflict and international humanitarian law to an awareness of finer points of battlefield law. The U.S.-weighted text incorporates lessons from many nations and includes hundreds of cases from jurisdictions worldwide