Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konflik manusia-satwa liar merupakan salah satu tantangan terbesar dalam upaya konservasi. Konflik manusia-biawak komodo telah dilaporkan, tetapi belum terdapat data ilmiah yang komprehensif mengenai konflik yang terjadi. Penelitian dilakukan di Desa Komodo, Taman Nasional Komodo, pada bulan Maret 2014 untuk melihat distribusi konflik manusia-biawak komodo di berbagai tipe habitat (hutan, kebun, desa, dan savana). Sebanyak 150 responden telah diwawancarai dan lokasi konflik manusia-biawak komodo yang telah dilaporkan dicatat titik koordinatnya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 405 serangan terhadap hewan ternak, 6 serangan terhadap manusia, dan 154 kejadian pengusiran terhadap biawak komodo berdasarkan pengalaman responden. Konflik manusia biawak komodo terjadi di empat tipe habitat dengan jumlah konflik terbesar terjadi di tipe habitat desa dan savana. Konflik terdistribusi di sepanjang perbatasan tipe habitat desa dan savana. Pola distribusi didukung oleh nilai rerata jarak antara lokasi konflik dan perbatasan habitat (serangan terhadap hewan ternak dan pengusiran) di desa dan savanna yang lebih kecil dibandingkan di hutan dan kebun (Uji Kruskal-Wallis, p-value < 2,2 x 10-16, α = 0,05). Terdapat korelasi positif di antara jumlah keberadaan biawak komodo dengan jumlah kejadian pengusiran biawak komodo (Uji korelasi Pearson, p-value < 2,2 x 10-16, α = 0,05). Empat area pusat konflik telah berhasil diidentifikasi melalui penggabungan peta distribusi konflik. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan konflik untuk mengurangi konflik manusia-biawak komodo ke depannya. ...... Human-wildlife conflict has become one of the biggest challenges in conservation. Human-komodo dragon conflict has been reported, but no scientific publication has yet available. A research on the distribution and spatial pattern of humankomodo dragon conflict were conducted in Komodo village of Komodo National Park, Southeastern of Indonesia. Interview to 150 respondents were conducted and the coordinate of human-komodo dragon conflict locations were recorded. Based on the interview, 150 respondents reported that 405 livestock predations, 6 komodo attacks on human, and 154 Komodo expulsions by human occurred in the village. Human-komodo dragon conflicts were distributed across four habitat types,where most of the conflicts occured along the boundary between village and savannah. The mean distance between conflicts (livestock predation and komodo dragon expulsion) and habitat boundary were significantly lower in village and savannah compared to forest and plantation (Kruskal-Wallis rank sum test, pcalue < p-value < 2,2 x 10-16, α = 0,05). There was a significant correlation between the intensity of komodo dragon occurence and komodo dragon expulsion conflict (Pearson correlation test, p-value < 2,2 x 10-16, α = 0,05). Four conflict hotpots were identified by overlapping conflict distribution maps. The study recommended conflict mitigation and management program to reduce humankomodo dragon conflicts in the future.

Abstrak :
Status konservasi komodo yang berubah menjadi endangered akibat perubahan iklim menyebabkan perlunya pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim sebagai bentuk konservasi komodo di Pulau Komodo. Bentuk konservasi ditentukan berdasarkan kewenangan dan kebijakan konservasi komodo supaya strategi adaptasi perubahan iklim yang tepat dapat diimplementasikan. Kewenangan konservasi komodo berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, pelaksanaannya sendiri melibatkan pihak-pihak lain termasuk lembaga negara dan keterlibatan pihakpihak di luar pemerintahan. Sementara itu, kebijakan konservasi di Indonesia terpusat pada UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Namun, kebijakan tersebut tidak mengakomodir dampak dari perubahan iklim sehingga sulit untuk mengimplementasikan aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam kawasan lindung. Untuk menghadapi perubahan iklim, kebijakan yang ideal di Pulau Komodo adalah dengan memanfaatkan ekosistem mangrove. Kewenangan utama penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim seharusnya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi pemerintah yang berwenang di wilayah implementasi aksi adaptasi perubahan iklim dan kewenangannya untuk melaksanakan pengelolaan kawasan pelestarian alam, yaitu Pulau Komodo sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo. ......The conservation status of the komodo dragon, which has become endangered due to climate change, has led to the need to implement climate change adaptation actions as a form of komodo dragon conservation on Komodo Island. The form of conservation is determined based on the authority and policy of Komodo dragon conservation, so that appropriate climate change adaptation strategies can be implemented. The authority for the conservation of komodo dragon rests with the Ministry of Environment and Forestry based on the Law on Conservation of Natural Resources and Ecosystems. However, the implementation itself involves other parties including state institutions and the involvement of parties outside the government. Meanwhile, the conservation policy in Indonesia is in the Law on Conservation of Biological Natural Resources. However, the policy does not accommodate the impacts of climate change, making it difficult to implement climate change adaptation actions into protected areas. To deal with climate change, the ideal policy on Komodo Island is to utilize the mangrove ecosystem. The main authority for preparing climate change adaptation actions should be given to the Provincial Government of East Nusa Tenggara. This is due to the role of the Provincial Government of East Nusa Tenggara as the government agency in charge in the area of implementing climate change adaptation actions and its authority to carry out the management of nature conservation areas, namely Komodo Island as part of the Komodo National Park.