Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Disertasi ini mengangkat tesis bahwa keadilan adalah condition o f social order (syarat memungkinkan tatanan sosial) yang melekat dalam pasar. Pasar dipahami sebagai konstruksi sosial dengan mekanisme yang paling memungkinkan (the most enable) bagi individu untuk bertindak rasional tanpa harus mensyaratkan diri memiliki rasionalitas tersebut. Pasar seperti ini mengandaikan asumsi antropologis berupa manusia sebagai homo economicus dan homo rationale yang mengejar kepentingan dirinya. Model pasar persaingan sempurna, dengan fitur-fiturnya seperti efisiensi dan ekuilibrium, terjustifikasi melalui formulasi matematis ilmu ekonomi. Sementara, ketidakmampuan (incapability) individu-individu untuk berpartisipasi dalam model pasar persaingan sempurna merupakan problem mendasar dalam teori keadilan. Dalam hal ini, kebebasan dan kesetaraan adalah dasar dari perdebatan keadilan yang untuk mengatasinya dibutuhkan suatu teori keadilan yang mampu memposisikan individu untuk memiliki kapabilitas di dalam pasar. Untuk menyelesaikan konstelasi antara kebebasan dan kesetaraan, pendekatan kapabilitas dalam teori keadilan Amartya Sen menjadi jalan terbaik untuk ditempuh dibandingkan alternatif-alternatif lain yang lebih menekankan hanya pada satu fitur (kebebasan atau kesetaraan). Asumsi antropologis yang berlaku lebih dari sekedar pemuas kepentingan diri, melainkan juga kebebasan, moral, dan keadilan. Sebagai condition o f social order, keadilan diperlukan untuk menolak dominasi dan eksploitasi, baik dalam relasi tenaga kerja dengan pemilik modal maupun antara konsumen dengan produsen. Pasar harus terakses dengan baik. ......Justice is a condition of social order that inherent within market. Market agreed as a social construction with specific mechanism that enable individual to act rationally without having to possess said rationality. This kind of market presuppose the anthropological assumption that human is a homo economicus and homo rationale that pursue their self-interest. The perfect model of competitive market, with features like efficiency and equilibrium, is justified through the formulation of mathematical economic science. Meanwhile, the incapability of individuals to participate in the perfect model of competitive market is the fundamental problem in the justice theory. In this case, freedom and equality became the basis of the debate regarding justice, in which to solve it would require a theory of justice that is able to place the individuals to have a capability in the market. Amartya Sen's capability approach in his theory of justice became the best way to resolve the intricacy between freedom and equality as opposed to other alternatives, which only emphasize on one feature - either freedom or equality. The applicable anthropological assumption is more than merely to satisfy selfinterests, but also freedom, moral and justice. As a condition of social order, justice is necessary to reject domination and exploitation - either in the relationship between the labors and the owners of capital, or between the consumers and the manufacturers. The market should be accessible.

Abstrak :
Contents: Das problem der gerechtigkeit als Eigenschaft der gittheit mytische Verstellung , themis und Dike ...

Abstrak :
The relation between state and civil society in the national land development rules is the relation oriented toward prosperity based on fair and justice in society according to the constitution article 33 (3) 1945....

Abstrak :
Regional autonomy is intended to improve public services and local government's performance including the managerial performance in public sector budgeting. This study aims to obtain empirical evidence on the effects of antecedent variable in public sector budgeting in local government within organizational commitment and public sector managerial performance. This study employs positivist paradigm with quantitative approach. This is an explanatory study with the population of public sector managers scattered in 343 regional work units (SKPD) of South Kalimantan district and municipal government. This study uses samples of 217 public sector managers with analysis unit of public sector manager and technique of multistage random sampling. Decentralization and participation in budgeting significantly affect organizational commitment and managerial performance directly. Distributive justice in budgeting significantly affects organizational commitment yet has no significant effect on managerial performance, while organizational commitment significantly affects managerial performance. Furthermore, indirectly, organizational commitment can partially mediate the effects of decentralization on managerial performance as well as the effects of participation on managerial performance. While organizational commitment can fully mediate the effects of distributive justice on managerial performance. The results of overall study showed that participation in budgeting is the central variable in shaping organizational commitment, while the organizational commitment turns out to be the most dominant variable affecting managerial performance and becomes the bridge of managerial performance achievement when distributive justice has no significant effect on managerial performance.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik sekaligus kinerja pemerintah daerah dan termasuk pula kinerja manajerial dalam penganggaran sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empirik atas pengaruh variabel anteseden dalam penganggaran sektor publik pada pemerintah daerah terhadap komitmen organisasional dan kinerja manajerial sektor publik. Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian bersifat eksplanatori dengan populasi para manajer sektor publik yang tersebar pada 343 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Sampel yang digunakan sebesar 217 manajer sektor publik dengan unit analisis manajer sektor publik dan teknik pengambilan sampel multistage random sampling. Secara langsung desentralisasi dan partisipasi dalam penganggaran berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional dan kinerja manajerial. Keadilan distributif dalam penganggaran berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, sedangkan komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Selanjutnya secara tidak langsung komitmen organisasional dapat memediasi secara tidak penuh (partial mediating) pengaruh antara desentralisasi terhadap kinerja manajerial dan demikian pula pengaruh antara partisipasi terhadap kinerja manajerial. Adapun komitmen organisasional dapat memediasi secara penuh (fully mediating) pada pengaruh antara keadilan distributif terhadap kinerja manajerial.Hasil secara keseluruhan menunjukkan partisipasi dalam penganggaran merupakan variabel sentral dalam pembentukan komitmen organisasional, sedangkan komitmen organisasional menjadi variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan menjadi jembatan pencapaian kinerja manajerial ketika keadilan distributif tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja manajerial.