Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak dibekukannya PSSI oleh Kemenpora pada 2015, seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh PSSI tidak lagi diakui oleh pemerintah. Kemudian muncul sebuah gagasan untuk membuat sebuah kompetisi pengganti yang di pelopori oleh Mahaka Sports sebagai akibat dari berhentinya seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh PSSI. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh penyelenggaraan turnamen Piala Presiden terhadap upaya pembangunan image politik Jokowi. Firmanzah dalam teorinya mengenai image politik mengatakan bahwa terdapat empat hal yang terkait dalam pembangunan image politik, yakni waktu, konsistensi, kesan dan persepsi serta kesadaran. Kemudian empat variabel tersebut diturunkan dalam bentuk kuisioner penelitian dengan responden yakni 56 orang mahasiswa aktif Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penelitian kuantitatif ini selanjutnya diolah menggunakan analisis deskriptif serta cross tabulasi sehingga menghasilkan kesimpulan akhir dari tulisan ini. Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat dilihat bahwa image politik Jokowi berhasil terbangun sebagai presiden yang peduli akan sepakbola Indonesia melalui penyelenggaraan turnamen Piala Presiden, meskipun tidak semua variabel sebagaimana yang disebutkan dalam teori memberikan efek yang signifikan terhadap pembangunan image politik.

---

Due the breaking of PSSI by the Ministry of Youth and Sports in 2015, all activities held by PSSI has no more admitted by the government. Then, thats lead the idea to creating a new competition pioneered by Mahaka Sports, as the result to all of breaked activities by PSSI. This research discusses about the influence of holding Presidents Cup towards Jokowi political image. According to Firmanzah, in his theory of political image, there are four variables to create political image, such as time bound, consistency, perception, and cognition. These four variables are extended into research questionnaires, engaging 56 student of political science the Faculty of Political and Social Sciences of Universitas Indonesia. This work will be processed as a quantitative research, using descriptive analysis and cross tabulating method to create the conclusion of this research. According to the previously analyzed data, Jokowi political image succeeded to be builded as a president who cares about soccer development in Indonesia through President Cup tournament, eventhough not all variables giving significant impact to build political image."

"Pilkada Kota Depok tahun 2015 telah memenangkan pasangan walikota dan wakil walikota yaitu Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Dalam janji politiknya selama masa kampanye pasangan ini ingin menjadikan Kota Depok sebagai kota yang unggul, nyaman dan religius. Janji politik saat masa kampanye adalah sebuah visi misi dan agenda pasangan ini dalam mengusung rencana kerja jika terpilih saat pemilihan kepala daerah. Setelah terpilih sebagai kepala daerah, maka janji politik tersebut dimasukan ke dalam dokumen RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pengesahan RPJMD harus melalui pembahasan di DPRD dan mendapat persetujuan dimana DPRD Kota Depok hasil Pemilu Legislatif diisi oleh 30 kursi partai politik non-pengusung walikota terpilih. Tulisan ini menjelaskan mengenai faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih terhadap Raperda RPJMD 2016-2021 di DPRD Kota Depok tahun 2016. Teori aktor kebijakan dan kompromi serta penggunaan metode kualitatif akan menjadi pisau analisis untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih terhadap Raperda RPJMD 2016-2021 di DPRD Kota Depok Tahun 2016. Faktor-faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih adalah faktor konstituen, faktor kesamaan visi dan misi dalam membangun Kota Depok, faktor persentase kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah dan kesepahaman eksekutif dan legislatif sebagai sebuah mitra. Akhirnya paripurna pengesahan menghasilkan musyawarah dengan hasil semua partai politik mendukung Raperda RPJMD 2016-2021.

---

Depok City mayor election of 2015 have won Idris Abdul Somad and Pradi Supriatna who were supported by PKS, Gerindra Party, and Demokrat Party. During their political campaign, Idris ndash Pradi promises to make Depok City as superior, comfortable, and religious city. These campaign promises are vision, mission, and agenda of this pairs for carrying out the work plan when elected as mayor and deputy mayor of Depok City. After elected, these campaign promises were included in the RPJMD Medium Term Regional Development Plan. RPJMD ratification must be discussed with and approved by DPRD. More than half of DPRD, 30 seats, consist of political parties which didn rsquo t support Idris ndash Pradi in election. This study seeks to explain about factors causing the support of political parties which didnt support elected mayor on Raperda RPJMD 2016 2021 in Depok City DPRD of 2016. This study uses theory of policy actors and compromises, as well as qualitative methods as analytical tools to explain factors causing the support of political parties which didnt support elected mayor on Raperda RPJMD 2016 2021 in Depok City DPRD of 2016. This study found four factors, which were constituent factors, similarity of vision and mission in developing Depok City, increase of percentage in local revenue reception, and understanding between executive and legislative as partners. Eventually, all political parties through discussion reach consensus in favor of Raperda RPJMD 2016 2021. "

"Economic and political conditions in indonesia during Soesilo Bambang Yudhoyono administration."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas konflik antara Palestina-Israel dalam memperebutkan Jerusalem sebagai tanah yang dijanjikan. Indonesia telah memiliki komitmen sejak era pemerintahan Soekarno hingga saat ini dalam memberikan dukungan kepada Palestina untuk menjadi negara yang merdeka. Pada penelitiaan ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode menjadi fokus utama. Penelitian ini mengemukakan bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam memberikan dukungan kepada Palestina, serta dukungan legislatif terhadap kemerdekaan Palestina dan peranan civil society dalam memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada Palestina. Disisi lain, penelitian ini juga memerlihatkan bagaimana peran negara-negara yang tergabung didalam PBB merespon konflik Palestina-Israel.Sebagai pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari Carl Friedrich sebagi teori utama. Selain itu, teori civil society dari Jean L Cohen dan Andrew Arato, teori politik internasional dari Jackson Robert dan Georg Sorensen, teori konflik dari Thomas Hobbes dan Ted Robert Gurr, serta teori kebijakan dari Thomas R. Dye digunakan sebagai teori pendukung.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui riset data perpustakaan, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak pemerintah dalam hal ini kementerian luar negeri Republik Indonesia, dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, dan dengan fraksi-fraksi yang ada di legislatif, serta studi dokumentasi.Temuan penelitian ini menunjukan bahwa peranan legislatif, civil society serta pemerintah Indonesia sangat besar terhadap kemerdekaan Palestina. Walaupun terdapat perbedaan dalam pandangan fraksi-fraksi dalam melihat bagaimana peran pemerintah Indonesia serta pemerintah Palestina itu sendiri, tetapi prinsipnya adalah satu tujuan yaitu kemerdekaan Palestina. Implikasi teoritis ini menunjukan bahwa teori dari Carl Friedrich sangat relevan dalam melihat persoalan konflik Palestina-Israel.

---

ABSTRACT

This dissertation discusses the conflict between Palestine-Israel in the fight over Jerusalem as the promised land. Indonesia has been committed since the era of Soekarno to date in providing support to Palestine to become an independent state. In this penelitiaan President Susilo Bambang Yudhoyono during two periods of the primary focus. This study suggests how the Indonesian government's role in providing support to the Palestinians, as well as legislative support for the independence of Palestine and the role of civil society in providing support both morally and materially to the Palestinians. On the other hand, the study also memerlihatkan how the role of the countries that joined the UN in responding to the Palestinian-Israeli conflict.

As foothold theory, this study uses the theory of Carl Friedrich policy as a major theories. In addition, civil society theory of Jean L Cohen and Andrew Arato, international political theory of Jackson Robert and Georg Sorensen, conflict theory of Thomas Hobbes and Ted Robert Gurr, as well as the policy theory of Thomas R. Dye used as a supporting theory.

This study used a qualitative approach and descriptive analysis method. Data collected by collecting data through data and research libraries, in-depth interviews with the government in this case the foreign ministry of the Republic of Indonesia, the Palestinian Ambassador to Indonesia, and with factions in the legislature, as well as documentation.

The findings of this study show that the role of the legislature, civil society and the government of Indonesia is very large for the independence of Palestine. Although there are differences in views factions in seeing how the role of the Indonesian government and the Palestinian Authority itself, but the principle is the goal of Palestinian independence. This indicated that the theoretical implications of the theory of Carl Friedrich particularly relevant in view of the issue of the Palestinian-Israeli conflict."

"ABSTRAKMekanisme ekonomi pasar merupakan salah satu karakteristik dari globalisasi yang cenderung melakukan penekanan untuk tunduk pada rezim pasar bebas yang menciptakan gerakan komunal atas masyarakat sipil. Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana eksploitasi mekanisme ekonomi pasar dapat berdampak pada kemunculan gerakan masyarakat sipil yang diusung oleh ForBALI bernama Gerakan Bali Tolak Reklamasi. Aliansi masyarakat sipil ini secara umum mengawali penolakan masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh swasta dan negara. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori, yaitu Gerakan Sosial Baru, Mekanisme Pasar Bebas dan segitiga hubungan negara, pasar dan masyarakat sipil. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanasi. Terdapat tiga temuan dalam skripsi ini, diantaranya ForBALI sebagai pemrakasa utama terbentuknya Gerakan Bali Tolak Reklamasi, ForBali mampu menyatukan semua kepentingan masyarakat Bali atas reklamasi, dan pemerintah dan sektor swasta yang termasuk kedalam sistem ekonomi pasar melakukan deregulasi dan mengatur kembali kebijakan yang melibatkan swasta, khususnya reklamasi Teluk Benoa.

---

ABSTRACTMarket economic mechanism is one of the characteristics of globalization which provide a pressure to obey the free market regime and emerging the empowerment and communal civil society movement. This research will discuss about how exploitative market economic mechanism affect the emerge of civil society movement which is gerakan Bali tolak reklamasi by ForBALI. This alliance as a civil society representative to aggregate the Balineses denial of Benoa Bays reclamation by private sector and government. This paper is using three theoretical framework which are new social movement theory, market economic mechanism also the triangle of relation between negara, market and civil society. The methodology using a qualitative approach with explanative methods. There are three findings in this research. ForBALI significant as main initiator in Gerakan Bali Tolak Reklamasi (Balis Refuse Reclamation Movement), ForBALI able to aggregate all of Balinese interest about reclamation, and market economic system which include government and private to deregulate and policy adjustment with the involvement of private, especially in Benoa Bays reclamation."

"Few countries as culturally rich, politically pivotal, and and naturally beautiful as Indonesia are as often misrepresented in global media and conversation. Stretching 3400 miles east to west along the equator, Indonesia is the fourth most populous country in the world and home to more than four hundred ethnic groups and several major world religions. This sprawling Southeast Asian nation is also the world's most populous Muslim-majority country and the third largest democracy. Although in recent years the country has experienced serious challenges with regard to religious harmony, its trillion-dollar economy is booming and its press and public sphere are among the most vibrant in Asia. A land of cultural contrasts, contests, and contradictions, this ever-evolving country is today rising to even greater global prominence, even as it redefines the terms of its national, religious, and civic identity. The Routledge Handbook of Contemporary Indonesia offers an overview of the modern making and contemporary dynamics of culture, society, and politics in this powerful Asian nation. It provides a comprehensive survey of key issues in Indonesian politics, economics, religion, and society. It is divided into six sections, organized as follows: Cultural Legacies and Political Junctures, Contemporary Politics and Plurality, Markets and Economic Cultures, Muslims and Religious Plurality, Gender and Sexuality, Indonesia in an Age of Multiple Globalizations. Bringing together original contributions by leading scholars of Indonesia in political science, history, anthropology, sociology, religious studies, and gender studies this handbook provides an up-to-date, interdisciplinary, and academically rigorous exploration of Indonesia"