Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas peran masyarakat pribumi dalam kegiatan pariwisata di Garut pada masa kolonial. Selaku komunitas tuan rumah, masyarakat pribumi merupakan unsur penting dalam praktik pariwisata di Hindia Belanda. Akan tetapi kehadiran mereka cenderung terabaikan. Studi-studi yang sudah ada sejauh ini masih memosisikan masyarakat pribumi sebatas objek amatan para wisatawan, alih-alih menjadikannya subjek yang juga turut berkontribusi dalam membentuk proses pariwisata. Penelitian ini menelusuri keterlibatan masyarakat pribumi dalam kegiatan pariwisata pada masa kolonial dengan studi kasus masyarakat pribumi di Garut, Keresidenan Priangan dari tahun 1891 hingga 1942. Studi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Sumber-sumber yang digunakan bertumpu pada arsip-arsip kolonial, buku panduan wisata, majalah, surat kabar, foto-foto, dan catatan perjalanan sezaman. Secara kronologis perkembangan pariwisata di Garut terbagi dalam dua pembabakan waktu. Periode pertama (1891–1907) disebut sebagai era pariwisata domestik. Dicirikan dengan mengarusnya kunjungan turis-turis domestik yang didominasi oleh para pemukim Eropa dari kota-kota besar di Hindia yang hendak berekreasi dan tetirah. Sedangkan periode kedua (1908–1942) disebut sebagai era pariwisata internasional. Pada periode ini Garut mulai dipromosikan kepada wisatawan asing dan menjadi bagian dalam rencana perjalanan pariwisata internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pribumi tampil menjadi elemen penting yang turut menggerakan pariwisata di Garut pada masa kolonial. Mereka terlibat aktif dalam melayani dan mengatur perjalanan para wisatawan, serta bernegosiasi dalam masalah pengembangan objek wisata. Kontribusi masyarakat pribumi dalam kegiatan pariwisata mula-mula digerakkan oleh sikap kepatuhan terhadap golongan (bupati) yang menjadi pemimpin mereka. Dorongan tersebut lalu bergeser seiring dengan manfaat ekonomi yang mereka peroleh. Kegiatan pariwisata hadir menawarkan alternatif pekerjaan baru ketika sebagian penduduk pribumi di Garut tidak bisa lagi hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan. ......The focus of this research is to examine the role of indigenous peoples in tourism activities in Garut during the colonial period. As the host community, the indigenous people were an important element in the practice of tourism in the Dutch East Indies. However, their contribution is often overlooked. So far, existing studies have often positioned indigenous peoples as tourism objects, rather than making them as subjects who also contribute to shaping the tourism process. This study traces the involvement of indigenous peoples in tourism activities during the colonial period with the case of indigenous peoples in Garut, Priangan Residency from 1891 to 1942. This research is a qualitative study using historical methods. The sources used rely on colonial archives, tourist guide books, magazines, newspapers, photographs, as well as travelogues from that time. The development of tourism in Garut during the colonial period is chronologically divided into two time periods. The first period (1891-1907) is referred to as the era of domestic tourism. This period was characterized by domestic tourist visits which were dominated by Europeans who came from big cities in the Dutch East Indies to rest and recover their health. While the second period (1908-1942) is referred to as the era of international tourism.  In this period Garut began to be promoted to foreign tourists and existed as part of the international tourism itinerary. The results of this study indicate that indigenous peoples were an important element that contributed to advancing tourism activities in Garut during the colonial period. They are actively involved in serving and organizing the trips of tourists, as well as negotiating in tourism attraction development issues. The contribution of the indigenous people in tourism activities was initially carried out to show their obedience to the regent (menak) as their leader. Their motivation to contribute then changes along with the economic benefits they get. Tourism activities is an alternative sector that provides new jobs for some indigenous people in Garut, when they can no longer depend solely on the agricultural sector for income.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai gerakan masyarakat adat BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) pada masa reformasi. Masyarakat adat yang dikenal dengan sebutan rakyat penunggu mengklaim tanah yang dikelola PTPN II sebagai tanah adat rakyat penunggu. Atas dasar sejarah penguasaan tanah rakyat penunggu, rakyat penunggu melakukan gerakan perlawanan terhadap PTPN II. Redistribusi tanah yang dilakukan pada masa orde baru tidak tepat sasaran sehingga masyarakat adat tidak mendapatkan tanah yang diredistribusi. Perlawanan selalu dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat adat mengenai hak atas tanah adat mereka. Pada masa reformasi BPRPI juga melakukan gerakan perlawanan untuk memenuhi tuntutan masyarakat adat BPRPI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah penguatan gerakan yang dilakukan masyarakat adat BPRPI dan dampak penguatan gerakan sosial pada masa reformasi. Hasil penelitian memperlihatkan penguatan identitas adalah salah satu cara BPRPI melakukan perlawanan.

---

This thesis discusses about indigenous people movement BPRPI (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia) at the time of reformation. Indigenous people that are known as rakyat penunggu claim land managed by PTPN II as indigenous people?s land. Based on the history of rakyat penunggu land ownership, they commit contentious movement toward PTPN II. Land redistribution is done in the new order, is not right on target so indigenous people do not get that land. The contentious is always done to fulfill indigenous people claims about the right on their indigenous land. In reform era, BPRPI also commit contentious movement getting their claims. This thesis is using qualitative method and descriptive research?s type. This thesis focuses on movement of BPRPI reinforcement and impact of the social movement reinforcement. The result of research is showing that recognition of identity is one of way to make contentious.

Abstrak :
Tesis ini berupaya mendalami pola-pola adaptasi yang dikembangkan penduduk Pesisir Krui menanggapi tantangan/dilema dalam mempertahankan keserasian dengan lingkungan hidupnya dari perspektif ketahanan nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola-pola adaptasi yang dikembangkan masyarakat dalam merespon keterbatasan lahan dan sumberdaya alam, intervensi ekonomi pasar, dan intervensi politik telah melemahkan kohesi sosial dan memicu munculnya gejala-gejala sosial yang mengarah pada konflik dan tindak kekerasan yang membahayakan stabilitas keamanan sehingga mengganggu ketahanan nasional. Penelitian menyarankan agar kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kehutanan harus memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat serta tidak bersifat represif dan diskriminatif. Selain itu, perlu upaya penguatan kelembagaan adat dan penciptaan diversifikasi lapangan pekerjaan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan.

---

This thesis attempts to explore the patterns of adaptation developed by West Lampung Krui Coast residents, as a response to the challenge/dilemma in sustaining harmony with the environment from the perspective of national resilience. This research was conducted with qualitative descriptive method. The result showed that the patterns of adaptation developed by West Lampung Krui Coast residents as a response to the scarcity of land, the intervention of market economy, and the intervention of politic has affected weakening social cohesion and rised social phenomenon such as conflict and violence which endangering the security stabilities thus disturbed national resilience. This research suggest to the government policies interrelated of forestry must be pay attention ecology aspect, economy, social and culture of local society as well as not repressive and discriminate. Besides that, necessary effort strengthened the indigenous institution and creating the diversification of occupation to reduce the interpendency of peoples to the forest resources.

Abstrak :
Suku Asli di wilayah Riau sudah lama mendapatkan stigma yang melekat pada mereka sebagai masyarakat yang “terbelakang”, “tidak beradab”, dan “tidak beragama”. Adanya berbagai anggapan tersebut secara langsung mendiskreditkan keberadaan Suku Anak Rawa yang selama ini dikenal sebagai kelompok etnis yang sama dengan Suku Akit yang merupakan salah satu Suku Asli di wilayah pesisir timur Riau. Tesis ini ingin melihat hal yang melatarbelakangi kesadaran etnisitas yang muncul sebagai “Suku Asli Anak Rawa” dan berbeda dari Suku Akit. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode etnografi dengan wawancara dan observasi partisipatif sebagai teknik pengambilan datanya. Suku Anak Rawa menggunakan narasi asal muasal untuk mengonstruksikan indigenitas mereka. Mereka secara sadar memilih dan mengondisikan indigenitas yang dikonstruksi melalui konseptualisasi leluhur dalam produksi narasi-narasi mereka untuk mendapatkan pengakuan sebagai Suku Asli yang berbeda dari Suku Akit, Suku Hutan dan Suku-suku Asli lainnya di pesisir timur Sumatera. ......Indigenous peoples in the Riau region have long had a stigma attached to them as people who are “backward”, “uncivilized”, and “non-religious”. The existence of these various assumptions directly discredits the existence of the Suku Rawa Anak, which has been known as the same ethnic group as the Akit, which is one of the indigenous peoples in the east coast of Riau. This thesis wants to look at the background of emerging ethnicity as the “Suku Asli Rawa Anak” and is different from the Akit. The method used in this thesis is an ethnographic method with interviews and participatory observation as data collection techniques. The Suku Anak Rawa uses origin narratives to construct their identity. They consciously select and condition their identity which is constructed through ancestral conceptualization in the production of their narratives to gain recognition as an indigenous peoples that is different from the Akit, the Suku Hutan, and other indigenous peoples on the east coast of Sumatra.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mempelajari dan memahami tentang hubungan antara pranata sosial-ekonomi dengan kondisi kemiskinan dan pemiskinan masyarakat di desa Meok. Secara khusus penelitian ini mengkaji hubungan antara pola produksi, pola distribusi dan pola konsumsi dan kemiskinan serta pemiskinan masyarakat Desa Meok.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan teori, khususnya pada masalah-masalah antropologi pembangunan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kerangka pemikiran untuk memahami gejala-gejala sosial-budaya yang terjadi dalam proses pembangunan, sehingga dapat dibuat suatu kebijakan atau keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Konsep kemiskinan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai kondisi kerentanan dan ketidakmampuan yang dialami individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Sedang konsep pemiskinan dirumuskan sebagai proses yang menyebabkan individu atau masyarakat menjadi miskin atau bertambah miskin. Pranata sosial-ekonomi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai sistem hubungan sosial yang mantap yang mengatur pola produksi, pola distribusi dan pola konsumsi dalam memenuhi keperluan (kebutuhan) pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur--berfokus, artinya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para informan tidak dengan struktur tertentu tetapi tetap terfokus kepada satuan-satuan gejala yang menjadi pokok kajian penelitian ini. Hasil wawancara ada yang. direkam ke dalam pita kaset, ada yang dicatat langsung dan ada pula yang dicatat kemudian, tergantung dari suasana dan individu yang diwawancarai.

Macam data yang dikumpulkan melalui pengamatan terlibat meliputi jenis mata pencarian, pengolahan komoditas, jenis peralatan dan cara penggunaannya, pendistribusiannya, pola konsumsinya dan kondisi lingkungan hidupnya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih realistis maka masalah-masalah tersebut dilacak pada tingkat pendapatan keluarga, tingkat pengeluaran rata-rata perbulan (pola konsumsinya), tingkat pendidikan dan kesehatan.

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan infomasi mengenai pandangan-pandangan masyarakat Desa Meok yang mencakup norma-norma atau aturan-aturan yang tercermin pada pranata sosial-ekonominya, tentang pengalaman dan perasaannya yang berhubungan dengan keadaan kemiskinan dan pemiskinan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu. Pemilihan desa tersebut sebagai lokasi penelitian karena Desa Meok merupakan desa yang mayoritas penduduknya terdiri dari suku bangsa Enggano, dan kondisi masyarakatnya sebagian besar masih dalam keadaan miskin.

Hasil penelitian mengungkapkan batasan pengertian kemiskinan menurut masyarakat Desa Meok sebagai berikut: bahwa orang atau rumah tangga yang dikategorikan miskin mempunyai ciri-ciri rumahnya jelek, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tidak pernah pergi ke Bengkulu, pekerjaannya hanya sebagai anak buah (buruh). Dalam batasan tentang kemiskinan, tidak terdapat unsur pemilikan luas lahan, tingkat pendidikan dan kesehatan, hal ini disebabkan oleh kondisi dan situasi lokalitas mereka. Dengan demikian batasan mengenai kemiskinan dapat dirumuskan sebagai kondisi individu atau rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya; mobilitasnya rendah dan kedudukan dalam struktur pekerjaan hanya sebagi buruh.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pola produksi yang belum mampu memberikan nilai tambah yang lebih maksimal terhadap sumberdaya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Meok dalam menghadapi persaingan bebas dalam pola distribusi yang cenderung mengarah kepada sistem ekonomi pasar. Rendahnya produktivitas dan kecilnya nilai tambah serta kekalahan dalam transaksi menyebabkan tingkat pendapatan rumah tangga mereka dengan sendirinya menjadi sedikit. Dengan pendapatan yang sedikit tersebut akan menjadi hambatan atau kendala bagi mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Di samping tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya mereka juga tidak punya kesempatan untuk mengakumulasikan surplus dalam rangka investasi untuk pemilikan faktor produksi.

Sikap dan perilaku masyarakat golongan miskin dalam menghadapi gejala sosial di lingkungannya ditunjukkan (diungkapkan) melalui gejala kepasrahan yang menjurus pada fatalisme dalam kehidupan sehari-hari, dan partisipasi semu dalam memberikan respon terhadap pembangunan. Sehingga tanpa mereka sadari, mereka telah membiarkan kondisi kemiskinan tersebut melembaga di dalam lingkungan sosialnya. Ini dapat diamati dalam orientasi mereka terhadap masa depan, misalnya dalam perilaku menabung atau menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi belum tampak dalam kehidupan masyarakat miskin di Meok. Juga dalam proses penerusan (pewarisan) jenis pekerjaan yang dilakukan orangtuanya kepada anak-anaknya yang mulai meningkat remaja. Jika hal ini berlangsung secara berlanjut terus menerus dari orangtua ke anak-anaknya maka besar kemungkinannya kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di Desa Meok akan menjadi suatu gaya hidup atau way of life.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di desa Limaggu kecamatan Sawu Timur, Kabupaten Kupang -- Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus perhatiannya adalah tentang pergeseran kebudayaan orang Sawu pada fungsi kain tenun ikatnya.

Kain tenun ikat orang Sawu, dibuat oleh masyarakat setempat dengan memakai bahan baku dan teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Bahan baku yang mereka gunakan adalah kapas dan zat pewarna, yakni terbuat dari akar mengkudu dan nila, yang mereka tanam di kebun dan/atau di pekarangan rumah. Bahan baku itu diolah melalui proses yang panjang, yakni mulai dari pemau wangngu, kui wangngu, mengeri wanggu, kepali wangngu, wuhu wangngu, poro wangngu, menyaru wangngu, lore wangngu, kedia wangngu, mane wangngu, tali wangngu, pallo wangngu, dan akhirnya sampai kepada menanu, sehingga terbentuklah kain tenun ikat yang siap mereka gunakan. Tenaga kerja yang terlibat dalam proses pembuatan kain tenun ikat adalah tenaga wanita. Pada tahap-tahap tertentu dalam proses pembuatan kain itu dikenal adanya spesialisasi kerja. Hal ini tampak pada tahap mane wangngu, tali wangngu, pallo wangngu, dan menanu. Hal ini tidak saja karena jenis-jenis pekerjaan itu memerlukan ketrampilan yang khusus, tetapi juga berlandaskan kepada kepercayaan tertentu sehingga tidak sembarang orang bisa melakukannya. Keterampilan membuat tenun ikat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, lewat sosialisasi primer pada lingkungan keluarga.

hubungan ini motif ai ledo dan motif ai wokelakku berhubungan dengan kelompok wanita, sedangkan motif higi wo happi dan motif higi wo kekama baba berhungan dengan kelompok laki-laki. Selanjutnya motif ai ledo berkaitan dengan kelompok wanita yang berasal dari hubi iki dan motif ai wo kelakku berkaitan dengan kelompok wanita yang berasal dari hubi ae. Begitu pula motif higi wo hapi untuk kelompok laki-laki yang berasal dari hubi iki, dan motif higi wo kekama baba untuk laki-laki yang berasal dari kelompok hubi a e. Keseluruhan motif asli pada hakekatnya bersumber dari dasar yang sama, yakni rahim yang kemudian distilir sehingga melahirkan keragaman bentuk luar. Pemanfaatan rahim sebagai motif adalah lambang.kesuburan, keselamatan, kehidupan, kesehatan, dan kebahagiaan. Kain tenun ikat itu tidak saja digunakan untuk pakaian sehari-hari tetapi digunakan pula sebagai perlengkapan ritual daur hidup seperti upacara lakku ru kalli, upacara metana anti, upacara daba, upacara peloko nga'a dan upacara made yang terdiri dari dua tahap, yakni upacara pedana do made dan upacara pemau do made. Di samping itu, kain tenun ikat juga digunakan dalam upacara-uapacara yang lain, seperti upacara peiu manu dan upacara pasca panen. Pemakaian kain tenun ikat pada upacara-upacara tersebut harus sesuai dengan hubu seseorang. Pengembangan NTT sebagai salah satu daerah tujuan wisata, maka kain tenun ikat Sawu mengalami perubahan fungsi yakni berfungsi pula sebagai bahan cenderamata. Proses pembuatannyapun diperbaharui yakni dengan memanfatkan hasil teknologi moderen. Kain tenun ikat yang dipakai sebagai cenderamata tidak semata-mata dalam bentuk kain, tetapi diolah lebih lanjut dalam bentuk dompet, tas, sepatu, baju, dll. Motifnyapun bertambah kaya, yakni dengan mengambil dari binatang dan tumbuh-tumbuhan. Bahkan masyarakat setempat tidak hanya berperan sebagai penenun tetapi ikut juga terlibat dalam kegiatan pariwisata, yakni sebagai penjual barang cenderamata. Masyarakat setempat menerima perubahan ini tidak saja karena mereka memperoleh keuntungan ekonomis, tetapi juga karena kegiatan pariwisata berkaitan langsung atau memperkuat ketrampilan yang mereka miliki.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis strategi AMAN dalam memperjuangkan hak masyarakat adat Pagu yang direnggut oleh Pemerintah Indonesia dan PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan konsep Social Movement Sidney Tarrow sebagai alat analisa. Penelitian ini menemukan bahwa AMAN belum berhasil secara maksimal dalam memperoleh hak-hak masyarakat adat Pagu. AMAN juga belum sepenuhnya mampu mempengaruhi dan mengubah perilaku aktor negara, yaitu Pemerintah Indonesia dan Multinational Corporation (MNC), yaitu PT. NHM. Terdapat lima faktor yang menyebabkan strategi yang digunakan belum berhasil secara maksimal, yaitu (1) Ketidakmampuan AMAN secara konsisten dalam memperoleh dukungan masyarakat luas, (2) Konflik internal masyarakat adat Pagu, (3) Keterbatasan sumber daya AMAN, (4) PT. NHM terus memperluas areal pertambangan, (5) Motif politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi pembingkaian (framing) isu menjadi metode yang cukup kuat dalam menggalang dukungan dan memberikan tekanan terhadap negara. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan di level nasional memiliki implikasi terhadap level internasional. Dengan begitu, terjadi proses difusi antara advokasi nasional dan advokasi transnasional

---

ABSTRACT This reseach analyzes AMANs strategy in fighting for the rights of the Pagu indigenous people which were taken away by the Government of Indonesia and PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM). This study uses qualitative methods and Sidney Tarrows Social Movement advocacy strategy concept as an analytical tool. This study found that AMAN had not succeeded optimally in obtaining the rights of the indigenous people of Pagu. AMAN also has not fully been able to change the behavior of state actors, namely the Government of Indonesia and Multinational Corporation (MNC), namely PT. NHM. There are five factors that have led to the strategy being used has not succeeded optimally, namely (1) Inability of AMAN to mobilize public support consistently, (2) Pagu indigenous peoples internal conflicts, (3) Limitations of AMAN resources, (4) PT. NHM continues to expand the mining area, (5) Political motives. This study also found that the strategy of issue framing became a quite powerful method of mobilizing support and putting pressure on the state. In addition, this study also shows that social movements carried out at the national level have implications for the international level. Therefore, there is a diffusion process between national advocacy and transnational advocacy.

Abstrak :
Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 memuat setidaknya empat elemen pengakuan masyarakat adat, di mana dua diantaranya berkaitan dengan masyarakat adat itu sendiri dan prinsip NKRI sebagai prasyarat pengakuan. Keduanya sejatinya mengandung bias paradigmatik kepada kebudayaan agraris. Konsep masyarakat adat sejak semula diidentikkan dengan hak ulayat atas tanah. Sementara prinsip NKRI mengalami proses ideologisasi oleh Angkatan Darat dan berkontribusi pada penyeragaman masyarakat adat. Oleh karenanya, orientasi maritim ditawarkan untuk mendekonstruksi bias-bias terrestrial tersebut. Penelitian ini kemudian disusun sebagai penelitian normatif, dengan pendekatan sosio-legal, perundang-undangan, konseptual, sejarah, dan perbandingan. Dekonstruksi diajukan sebagai metode interpretasi utama, selain historis, sosiologis, dan sistematis. Diperoleh simpulan bahwa: 1) terdapat tiga model umum dalam pengakuan konstitusional masyarakat adat di Indonesia: implisit-terbatas (UUD 1945), pengakuan melalui pranata-pranata adat (Konstitusi RIS dan UUD 1950), dan eksplisit-terbatas (UUD NRI 1945); 2) bias terrestrial dalam konsep masyarakat adat berakar dari kelahiran konsep masyarakat adat itu sendiri, dan dipertahankan dalam proses pembentukan UUD NRI 1945. Perlu diingat bahwa terdapat masyarakat adat yang juga hidup di laut. Selain itu, terdapat pula masyarakat adat yang tidak mengenal konsep hak ulayat dan perlu dilindungi hak-hak lainnya; 3) untuk memecah ideologisasi NKRI, negara perlu (1) mengakui kemajemukan sebagai dasar pembentukan bangsa Indonesia, (2) mengakui subyektivitas konstitusional masyarakat adat secara gamblang, (3) mengafirmasi kecakapan masyarakat adat untuk bertindak selayaknya sebuah subyek hukum, dan (4)  menjabarkan kategori-kategori hak yang disandang masyarakat adat di Indonesia, termasuk skema perlindungan atas keberlanjutannya.

---

Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of Indonesia contains at least four elements of recognition of indigenous peoples, while two of it (indigenous people concept and NKRI principle) contain paradigmatic bias towards agrarian culture. The concept of indigenous peoples was originally identified with customary rights to land (hak ulayat). While the principles of the NKRI experienced an ideologization process by the Army and contributed to the uniformity of indigenous peoples. Therefore, a maritime orientation is offered to deconstruct those terrestrial biases. This research was then compiled as a normative study, with a socio-legal, legislative, conceptual, historical, and comparative approach. Deconstruction is proposed as the main method of interpretation, besides historical, sociological, and systematic interpretations. The conclusion is that: 1) there are three general models in the constitutional recognition of indigenous peoples in Indonesia: implicit-limited (UUD 1945), recognition through customary institutions (RIS Constitution and 1950 Constitution), and explicit-limited (1945 Constitution NRI); 2) terrestrial bias in the concept of indigenous peoples is rooted in the birth of the concept of indigenous peoples themselves, and is maintained in the process of establishing the 1945 Constitution of the Indonesia. It is important to remember that there are indigenous people who also live within the sea. In addition, there are also indigenous people who do not recognize the concept of customary rights and need to be protected by their other categories of rights; 3) to break down the ideology of the NKRI, the state needs to (1) acknowledge pluralism as the basis for the formation of the Indonesian nation, (2) recognize the constitutional subjectivity of indigenous peoples explicitly, (3) affirm the skills of indigenous peoples to act accordingly, the categories of rights held by indigenous peoples in Indonesia, including protection schemes for their sustainability.