Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Optimalisasi Tugas Penegak Hukum Di Laut Dalam Sistem Pengamanan Terpadu Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing. Ada beberapa aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan kementerian dalam rangka untuk mengambil kebijakan terhadap penegakan hukum terhadap illegal fishing di laut agar bisa optimal efisien dan efektif. Akan tetapi secara aplikatif dilapangan masih belum dapat memenuhi target dalam meminimalkan tindak pidana illegal fishing di laut, dimana terdapat pelaku-pelaku kejahatan illegal fishing baik dilakukan oleh KII dan KIA yang belum tertangkap dan masih beroperasi di wilayah laut NKRI, serta masih banyaknya sumber daya perikanan yang di ambil secara ilegal oleh pelaku kejahatan dilaut.Tesis ini akan menjelaskan konsep bagaimana mengoptimalkan tugas penegakan hukum secara terpadu oleh aparat penegak hukum dil aut yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Tesis ini juga akan menjabarkan banyak persoalan yang menjadi kendala dan solusi dalam menegakan tidak pidana illegal fishing di Indonesia agar bisa berjalan dengan optimal efisien dan efektif.

---

This thesis discusses the Optimization of the Duty of Law Enforcement in the Sea in an Integrated Security System Against Illegal Fishing Crimes. There are several rules that have been made by the government and ministries in order to take policies on law enforcement against illegal fishing in the sea in order to be optimally efficient and effective. However, applicatively in the field it still cannot meet the target of minimizing the crime of illegal fishing in the sea, where there are perpetrators of illegal fishing both carried out by KII and KIA who have not been caught and are still operating in the NKRI sea area, as well as many fisheries resources which is taken illegally by criminals in the sea. This thesis will explain the concept of how to optimize the task of law enforcement in an integrated manner by law enforcement officers in the sea which is authorized by law. This thesis will also describe the many problems that become obstacles and solutions in upholding not criminal illegal fishing in Indonesia in order to run optimally efficiently and effectively.

Abstrak :
ABSTRAK
Persoalan cross-border fishing di Indonesia seringkali luput dari perhatian baik pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat. Kenyataanya, banyak nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan negara lain, khususnya di wilayah perairan perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga. Deli Serdang dipilih sebagai lokus penelitian karena menjadi salah satu kabupaten di Indonesia dengan tingkat tertinggi dalam hal penangkapan nelayan oleh pihak Malaysia. Diantara nelayan-nelayan yang mengalami penangkapan oleh pihak otoritas Malaysia, sebagian dari mereka ada yang sekedar diberi surat peringatan, ditahan oleh polisi lalu dipulangkan, hingga dijatuhi hukuman penjara. Skripsi ini menggunakan routine activity theory sebagai pendekatan yang mampu menjelaskan penyebab adanya persoalan cross-border fishing. Data diambil dengan melakukan wawancara mendalam kepada nelayan yang pernah tertangkap dan menjalani hukuman di Malaysia sebagai informan utama. Studi literatur juga dilakukan untuk melengkapi data penelitian. Hasil penelitian membuktikan ketiga unsur routine activity theory yakni motivated offender, suitable target, serta lack of capable guardianship saling bertemu dan menyebabkan terjadinya cross-border fishing. Motivated offender mewakili nelayan wilayah perbatasan, suitable target mewakili sumber daya perikanan, dan guardianship mewakili pengawasan dari pihak Indonesia dan Malaysia. Selain itu, hal lain yang memengaruhi terjadinya cross-border fishing adalah ketidakjelasan letak perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang sejak lama belum terselesaikan.

---

ABSTRACT
Cross border fishing issue in Indonesia is most of time unnoticed by government, law enforcer, and society as well. In facts, there are many Indonesian fishermen who commit fishing in other countries rsquo waters, particularly in sea border area between Indonesia and neighboring countries. Deli Serdang is selected as research locus due to being one of a district with highest rates of fishermen arrests by Malaysian authority. Among those fishermen that are arrested by Malaysian authority, some of them are only given warning letter, or detained and then repatriated, or even sentenced to prison. This thesis uses routine activity theory as an approach which capables to account the causes of the presence of cross border fishing issue. The data are collected by undertake in depth interview to fishermen who had ever been arrested and sentenced in Malaysia as main informants. Study of literature is also conducted to complete research data. The research result shows that three elements of routine activity theory namely motivated offender, suitable target, and lack of capable guardianship are convergence and leading to the act of cross border fishing. Motivated offender represents fishermen in border area, suitable target represents fishery resources, and guardianship represents the surveillance from Indonesian and Malaysian sides. Moreover, another situation that affect the occurrence of cross border fishing is the obscurity of the location of the border between Indonesia and Malaysia that has been long unresolved.