Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pemberian stimulus fiskal tahun 2009 terhadap perekonomian Indonesia khususnya terhadap sektor produksi, faktor produksi dan pendapatan rumah tangga serta menganalisis dan mengidentifikasi jenis stimulus fiskal yang paling baik dalam meningkatkan angka pertumbuhan nasional. Data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah Sistim Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Nasional tahun 2008. Skenario kebijakan yang dilakukan terdiri dari 4 simulasi yakni simulasi dengan menggunakan data stimulus fiskal tahun 2009 sebagai injeksi (shock) terhadap matriks angka pengganda neraca (Ma), simulasi dengan menggunakan alokasi pengalihan insentif pajak ke sektor produksi sesuai proporsi pada stimulus fiskal 2009, simulasi dengan alokasi seluruh nilai stimulus fiskal ke angka pengganda sektor produksi sesuai proporsinya dan simulasi alokasi stimulus ke insentif pajak sesuai proporsi pada stimulus fiskal 2009. Hasil analisis menunjukkan bahwa stimulus fiskal 2009 memberikan dampak yang positif bagi penerimaan sektor produksi/output, nilai tambah tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga. Namun berdasarkan simulasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa walaupun memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, pemberian stimulus fiskal 2009 tidak efektif dalam meningkatkan angka pertumbuhan nasional. Dengan profil perekonomian Indonesia berdasarkan SNSE Nasional 2008, pemberian stimulus fiskal dengan memprioritaskan alokasi stimulus fiskal ke belanja pemerintah dengan proporsi angka pengganda pada sektor produksi menghasilkan hasil yang paling baik dalam tujuan untuk meningkatkan angka pertumbuhan nasional. ......This study aims to analyze the impact of fiscal stimulus to the economy of Indonesia in 2009 specifically for the production sectors, factors of production and household income as well as analyze and identify the type of fiscal stimulus is best in enhancing the national growth rate. The data used to perform system analysis is the Social Accounting Matrix (SAM) of the National in 2008. Policy scenarios that consisted of four simulations with the simulation using the data of fiscal stimulus in 2009 as an injection (shock) on the balance sheet matrix multiplier (Ma), simulated by using tax incentives to transfer the allocation of production sectors in proportion to the stimulus of fiscal 2009, the simulation with allocation throughout the fiscal stimulus to the production sector multiplier corresponding simulated proportions and stimulus allocations in proportion to the tax incentives on the 2009 fiscal stimulus. The analysis showed that the 2009 fiscal stimulus provide a positive impact on the production sector revenue / output, value-added employment and household income. However, based on simulations performed can be concluded that although a positive impact on the economy of Indonesia, the provision of the 2009 fiscal stimulus is not effective in enhancing the national growth rate. With Indonesia's economic profile based on the 2008 National SNSE, providing fiscal stimulus to prioritize the allocation of fiscal stimulus to the proportion of government spending multiplier on the production sector produces the best results in order to enhance national growth rate.

Abstrak :
Defining key characteristics of Southeast Asia requires historical interpretation. Southeast Asia is a diverse and complicated region, but some of modern history’s “grand narratives” serve to unify its historical experience. At a minimum, the modern history of the region involves decisive encounters with universal religions, the rise of Western colonialism, the experience of world wars, decolonization, and the end of the “cycle of violence”. The ability of the region’s peoples to adapt to these many challenges and successfully build new nations is a defining feature of Southeast Asia’s place in the global stage. This paper will begin with a question: is it possible to develop a hermeneutic of “expedience” as a way to interpret the region’s history? That is, rather than regard the region from a purely Western, nationalist, “internalist” point of view, it would be useful to identify a new series of interpretative contexts from which to begin scholarly analysis. In order to contextualize this discussion, the paper will draw upon the writings of figures who explored the region before knowledge about it was shaped by purely colonist or nationalist enterprises. To this end, particular attention will be devoted to exploring some of John Furnivall’s ways of conceptualizing Southeast Asia. Investigating Furnivall, a critic of colonialism, will be done in relation to his historical situation. Because Furnivall’s ideas have played a pivotal role in the interpretation of Southeast Asia, the paper will highlight the intellectual history of the region in order to ascertain the value of these concepts for subsequent historical interpretation. Ultimately, the task of interpreting the region’s history requires a framework which will move beyond the essentializing orientalist categories produced by colonial scholarship and the reactionary nation-building narratives which followed. Instead, by beginning with a mode of historical interpretation that focuses on the many realities of expedience which have been necessary for the region’s peoples, it may be possible to write a history which highlights the extraordinarily adaptive quality of Southeast Asia’s populations, cultures, and nations. To tell this story, which would at once highlight key characteristics of the region while showing how they developed through historical encounters, would go a long way to capturing Southeast Asia’s contribution’s to global development.

Abstrak :
Skripsi ini memaparkan keberadaan kaum imigran di Prancis dan berbagai kebijakan pemerintah Prancis mengenai kaum imigran sejak dasawarsa 1970. Arus masuk imigran ke Prancis telah dimulai sejak evolusi industri, tahun 1852-1870. Arus masuk imigran sempat dihentikan pada awal dasawarsa 1970, demi pemulihan perekonomian dari krisis minyak yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Namun, pemerintah Prancis tidak berhasil membatasi dan mengurangi jumlah imigran di Prancis karena beberapa imigran tidak bersedia kembali ke negara asal mereka. Selain itu, imigran gelap terus berdatangan ke Prancis. Keadaan imigran di Prancis cukup memprihatinkan. Sebagian besar dari mereka bekerja di lapisan bawah pekerjaan sosioprofesional dengan penghasilan rendah atau menganggur, hidup dalam kemiskinan dan tinggal di pemukiman kumuh, serta sulit berintegrasi. Pemerintah Prancis menetapkan beberapa kebijakan sehubungan dengan imigran. Penetapan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membatasi arus masuk imigran, membendung kedatangan imigran gelap, dan mempermudah integrasi imigran. Sampai saat ini, berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah Prancis itu mampu membatasi arus masuk imigran, namun tidak sepenuhnya berhasil dalam membantu imigran dalam berintegrasi. Ada beberapa imigran yang tidak ingin berintegrasi dan lebih memilih untuk berbaur dengan kelompok etnisnya sendiri. Selain itu, pemerintah Prancis juga belum berhasil membatasi jumlah imigran yang masuk dengan alasan mencari pekerjaan di Prancis, karena masih banyak imigran yang terpaksa menganggur atau bekerja dengan penghasilan rendah.

Abstrak :
Persoalan-persoalan pertambangan di Indonesia nampaknya tidak bisa menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung pun tidak berserakan. Sebab persoalan-persoalan pertambangan Indonesia yang dikaitkan dengan ketimpangan sosial-ekonomi dengan masyarakat sekitarnya, kerusakan lingkungan akibat penambangan illegal, perdagangan illegal nampaknya begitu njlimet dan kompleks, melibatkan banyak actor dan kepentingan yang berbeda-beda. Artikel ini mencoba melihat hubungan dua aktor; penguasa dan pengusaha dalam sistem eksploitasi sumber daya tambang baik pada lalu dan masa kini. Mengapa actor-aktor negara di propinsi tampaknya tidak memiliki sikap yang konsisten dalam permasalahan-permasalahan sosial-ekonomi dan lingkungan dalam eksploitasi batubara Indonesia? Mengapa institusi negara menjadi sangat lemah dalam mengatur sistem eksploitasi sumber daya tambang ini? Salah satu buktinya adalah adanya izin yang dikeluarkan pada bulan Februari 2008 yang membolehkan penambangan di hutan lindung oleh perusahaan-perusahaan tambang, suatu kebijakan negara memproteksi lingkungan. Artikel ini akan melihat hubungan antara aktor-aktor negara dan para pengusaha dari perspektif sejarah pertambangan dan akibat yang ditimbulkan oleh hubungan semacam itu terhadap perkembangan sosial-ekonomi masyarakat di mana komoditi tambang itu dihasilkan…..