Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persoalan yang dihadapi Indonesia dalam kaitan antara industrialisasi dan tenaga kerja adalah bahwa industrialisasi tidak seluruhnya sanggup menampung tenaga kerja yang ada di pasar kerja, dan hampir selalu membawa implikasi kepada ketenagakerjaan dengan adanya upaya penekanan pengeluaran di bidang pekerja. Akibatnya banyak terjadi pemogokan pekerja. Pekerja menjadi tidak tenang dalam menjalankan pekerjaannya. Keresahan pekerja tersebut dapat berkembang menjadi perselisihan perburuhan yang berkisar pada tuntutan mengenai syarat-syarat kerja, pembentukan serikat pekerja dan perlindungan jaminan sosial. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pembatasan di wilayah DKI Jakarta, data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa berbagai usaha telah diadakan untuk menanggulangi keresahan pekerja. Diadakannya ketentuan mengenai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan upaya menggiatkan pembuatan KKB di Perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat merupakan bukti Peran Pemerintah dalam rangka memberi perlindungan terhadap pekerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUID 1945. Kenyataan bahwa (Serikat) Pekerja belum menunjukkan kemandiriannya dalam merundingkan isi KKB dengan pihak pengusaha, hendaknya dapat lebih memacu Pemerintah untuk lebih banyak berperan. Misalnya dengan membandingkan KKB dengan Collective Bargaining Agreement (CBA)/Collective Labor Agreement (CLA) dari negara lain dengan penyesuaian situasi dan kondisi ketenagakerjaan di negara Indonesia. Diharapkan KKB merupakan jaminan bagi pekerja untuk mendapatkan hak yang lebih yang paling minim yang bila dilaksanakan sebaik-baiknya oleh para pihak dapat mengatasi keresahan pekerja."

"ABSTRAKKarya tulis ini merupakan upaya rekonstruksi sejarah mengenai peranan rakyat dalam pemerintahan, dengan menitikberatkan terhadap keberadaa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan perkembangan politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Yang menarik dari studi ini adalah karena keterlibatan rakyat di Yogyakarta merupakan suatu hal yang Baru dalam sejarah pemerintahan di Yogyakarta. Di camping itu juga cakupan waktu dalam kajian ini yang didukung oleh suasana liberal dalam perkembangan politik di Indonesia. Rekonstruksi seiarah itu dilakukan dengan menggunakan metode seiarah, fakta-fakta yang disajikan didasarkan pada arsip-arsip sebagai sumber utama, dan didukung oleh sumber sekunder lainnya yang relevan. Peranan rakyat dalam pemerintahan yang menjadi tema utama studi ini dipahami dengan menjelaskan interaksi timbal balik antara struktur sosial dengan peristiwa (orang atau sekelompok orang) yang teriadi dalam masyarakat. Di samping itu, perubahan di Yogyakarta juga dikaji dengan memahami budaya politik yang berkembang di. Yogyakarta dalam menginterpretasi tatanan pemerintahan demokrasi yang berasal dari Barat. Tesis ini menunjukkan bahwa peranan rakyat dalam pemerintahan di Yogyakarta mendapat saluran yang semestinya, meskipun di Yogyakarta mempunyai latar belakang tradisi politik yang feodalistis, hal itu tidak lepas dari peran Sultan Hamengkubuwono IX sebagai figur yang mampu membaca tanda-tanda jaman. Peranan rakyat itu secara nyata dituniukkan dalam pemanfaatan hak-hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta secara optimal dalam turut menentukan kebijaksanaan pemerintahan daerah, sehingga peranan mereka tidak sebatas hanya sebagai "stempel" Dewan Pemerintah Daerah. "

"Notaris dan PPAT adalah pejabat umum yang membuat Akta Otentik. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sehingga seorang Notaris juga menjabat sebagai PPAT. Seorang Notaris yang merangkap juga sebagai PPAT dalam mengemban tugasnya dituntut untuk menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan. Notaris/PPAT tersebut harus menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi yang bersifat deskriptif dengan jenis data yang digunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen.Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai Notaris/PPAT yang sudah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UUJN, PP 37 tahun 1998, dan peraturan perundangundangan yang lain, namun masih saja ada laporan ke Majelis Pengawas Notaris, dan gugatan ke Pengadilan Negeri. Karena Notaris/PPAT tersebut tidak melanggar kode etik profesi, maka Notaris/PPAT tersebut tidak dikenakan sanksi apapun oleh Majelis Pengawas Notaris ataupun oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat.

---

Notary and Official Land Maker (PPAT) are public officials who made an authentic deed. Pursuant to section 15 paragraph 2 letter f Constitution Number 30 of 2004 of Notary's profession, a Notary is authorized to make the deed relating to land, so that the Notary has also served as the PPAT. A Notary has also served as the PPAT , the duties required to produce a quality certificate. It means the deed that they made is accordance with the rule of law and accordance with the will of the parties. Notary/PPAT have to explain to the parties about the truth of the contents and procedurs of the deed which they made. This research is a normative juridical research with explanatory typology and the type of the data is secondary data which is collected with the documentary study.In this thesis, author discusses about Notary/PPAT has been do their obligation and their authority accordance the Constition Number 30 of 2004 about Notary`s proffesion, Government Regulations Number 37 of 1998 about Official Land Maker`s Proffesion, and another legislation but there still a report violations to Notary Supervisory Board and a lawsuit to state court. Because Notary/PPAT didn`t violate the proffessional code of ethics Notary, so the Notary/PPAT didn`t get the legal sanctions from Notary Supervisory Board and from a head office of the land."

"Sejak pembentukan Lembaga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bahkan sejak persiapannya, gereja-gereja pembentuk yang kemudian menjadi anggotanya sadar bahwa mereka hadir di tengah perkembangan situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang konkrit, baik pada aras dunia maupun terutama pada aras nasional, regional dan lokal. Oleh karena itu gereja sadar akan tugas dan Panggilannya untuk berbuat dan memberi sumbangan bagi pengembangan dan pembenahan kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara. PGI selanjutnya mengambil bagian secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap fenomena kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga PGI memiliki kontribusi terhadap Ketahanan Nasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi ketahanan nasional yang ada dan melihat sejauh mana PGI mengimplementasikan Panggilannya dalam mengupayakan dan meningkatkan ketahanan nasional dan kemudian menemukan strategi untuk meningkatkan kontribusi PGI terhadap ketahanan nasional. Untuk mengetahui kondisi ketahanan nasional, digunakan metode kwantitatif yaitu Teori Mikro dan Teknik Delphi. Selanjutnya digunakan metode kwalitatif yaitu destruktif analitis untuk melihat kontribusi PGI terhadap ketahanan nasional dan menemukan strategi untuk mengoptimalkan kontribusi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan nasional bangsa berada pada tataran "rawan". Kontribusi PGI dalam ketahanan nasional terlihat pada Pokok-pokok Tugas Pelayanan Bersama (PTPB) dan substansi program masing-masing bidang. Namun demikian, pada kenyataannya masih ditemukan kurangnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dari masyarakat kristen dan masih terdapat kendala-kendala dalam organisasi PGI yang membatasi kinerja PGI dalam melaksanakan Panggilannya. Strategi untuk mengoptimalkan peran PGI dalam ketahanan nasional adalah melalui: a) menanamkan rasa kebangsaan dan nasionalisme yang kuat kepada setiap masyarakat kristen, juga seluruh masyarakat Indonesia, dan b) menyelesaikan masalah-masalah intern dalam organisasi PGI, yaitu: menyamakan persepsi dan sikap seluruh anggota PGI dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi, memperbaiki struktur dan mekanisme organisasi PGI dan mengatasi konflik yang terjadi antar kelompok jemaat anggota PGI.

---

Contribution of Indonesian Church Council (PGI) on National EnduranceSince Indonesian Church Council (PGI) has been established even since it has been prepared, the pioneering churches that has become its members realize that they are existing in the development of concrete situation and condition, socially, politically, economically as well as culturally not only in international level but also in a national, regional and local level. Therefore the churches aware of the duties and the summons to carry out and give contribution for development and improvement of society's nation's life.

Indonesian Church Council then take parts in directly and indirectly in every phenomenon of society's and national live. Thus Indonesian Church Council has a contribution on Nation's National Endurance. This research is conducted to see how far Indonesian Church Council (PGI) has implemented its duty and its summons in not only striving for and improve a national endurance but also find a strategy to improve Indonesia Church Council / PGI's roles. Previously there was an evaluation conducted on the condition of existing national endurance.

The condition of national endurance is measured by applying a quantitative method that is "Teori Mikro" and "Teknik Delphi". Meanwhile to see PGI's contribution on the national endurance and to find a strategy to improve PGI's roles, qualitative method, namely descriptive analytic is used.

The result of research shows that the condition of national endurance is in the alarming level. PGI's contribution on national endurance is reflected on Principles of Collective Service (PTPB) and program substances of each field. A strategy to improve Indonesian Church Council's roles on national endurance is implant the feeling of strong nationality and nationalization to both every Christian society and all Indonesian people, it also over come intern problems in the organization of PG1, that is come into same perceptions and attitudes of all members of Indonesian Church Council in responding to every phenomenon happening, improve PGI organization's structure and mechanism. In addition, it overcomes and avoids the conflicts taking place among congregation groups of PGI's members."