Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini memfokuskan perhatian pada penggunaan sanksi ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri AS terhadap Irak dalam kurun waktu 1993-1998 (masa Pemerintahan Presiden Bill Clinton), serta menjelaskan pentingnya interaksi antara faktor-faktor domestik (internal) dengan faktor-faktor internasional (eksternal) dalam dihasilkannya keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak.Keputusan tersebut, dipicu juga oleh serangkaian perilaku atau tindakan Irak di bawah rejim Saddam Hussein, yang bersifat agresif dan dianggap cenderung melanggar norma-norma internasional serta mengancam kestabilan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Presiden dan Kongres pada masa ini, masih mengaggap perlu perpanjangan sanksi ekonomi terhadap Irak berdasarkan sejumlah alasan. Namun pada dasarnya, AS tetap menganggap Irak sebagai negara yang mengancam kepentingan (nasional) AS, khususnya di kawasan Timur Tengah (berkaitan dengan masalah Israel dan minyak). Lobi pro-Israel, AIPAC, dalam hal ini juga memainkan peran cukup signifikan dalam mempengaruhi kebijakan perpanjangan sanksi ini. Dunia internasional, melalui PBB, juga mengeluarkan sejumlah resolusi yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi ekonomi terhadap rejim Saddam Hussein.Pembahasan mengenai kasus ini, dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran/teori sebagai alat analitis. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai keterkaitan antara faktor-faktor domestik dan internasional yang mempengaruhi keluarnya kebijakan perpanjangan sanksi ekonomi atas Irak, 1993-1998.Konsep Rosenau mengenai linkage theory digunakan untuk membahas interaksi dan keterkaitan antara faktor-faktor domestik dengan internasional. Konsep-konsep lain yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri juga digunakan untuk menganalisa kasus yang diajukan.Tesis ini menyimpulkan bahwa tetap dipertahankannya penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak bertujuan agar terjadi pergantian rejim pemerintahan di Irak. Namun seperti diketahui, tujuan ini tidak berhasil karena Saddam Hussein masih berkuasa di Irak. Selain itu, tulisan ini juga melihat adanya kerjasama antara Presiden Clinton dan Kongres (yang dipengaruhi oleh lobi pro-Israel, AIPAC) dalam keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak, 1993-1998."

"ABSTRAKSaudi Arabia merupakan Negara Islam Monarki dengan landasan undangundang berdasarkan hukum Islam. Dengan menempatkan A1-Qur'an sebagai paradigms berpikir, Kerajaan Saudi Arabia mencoba menggagas konsep kenegaraan yang bersifat sempurna dan tanpa campur tangan pemikiran sekuler lainnya.Paradigma konstitusional Islam yang digunakan oleh Kerajaan Saudi Arabia ini telah banyak dipengaruhi pola pikir keislaman wahabi sebagaimana yang digagas dan dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 1-1I1701 M - 1206 HI1793 M). Kemitraan Muhammad bin Abdul Wahhab berawal ketika perkenalannya dengan Muhammad bin Sa'ud (pendiri kerajaan Saudi Arabia) pada tahun 1744 M yang kemudian lewat upacara sumpah menetapkan Muhammad ibn Sa'ud sebagai Amir (pemimpin) dan Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi imam. Kongsi politik ini kemudian juga diperkuat dengan prosesi pernikahan putra tertua Muhammad bin Sa'ud, Abdul Aziz bin Sa'ud dengan puff Muhammad bin Abdul Wahhab.Peran dan pengaruh paham keagamaan wahabi ini terus berlanjut hingga sepeninggal para tokohnya itu, Muhammad bin Abdul Wahhab dan Muhammad bin Sa'ud. Banyaknya keturunan dan murid seta. Muhammad bin Abdul Wahhab yang menjadi Qadi (hakim) dan pejabat pemerintah, baik pada masa Saudi I maupun Saudi II, dapat menjadi bukti bahwa roda pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia diwarnai oleh paradigma-paradigma wahabi dalam menentukan sistem dan kebijakan politiknya. Paradigma-paradigma wahabi inilah yang kemudian mengidentitaskan politik Kerajaan Saudi Arabia sebagai bagian integral dari ideologi wahabi.

---

ABSTRACT

Saudi Arabia is the Monarchic Islam State by the based on Islam law. By taking Al-Qur'an as paradigm of thinking, Saudi Arabia tries to concept the perfect politic without secular idea intervention.

Islamic constitutional paradigm is used by Saudi Arabia have influenced by Islamic mindset of Wahabi as well as developed by Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 W1701 M - 1206 HI1793 M). The first partnering of Muhammad bin Abdul Wahhab and Muhammad bin Sa'ud (founder of Saudi Arabia) is 1744 M which the curse ceremony to specify Muhammad bin Sa'ud as Amir (Leader) and Muhammad bin Abdul Wahhab become the imam (Religion Leader), This political combination is strengthened with the eldest nuptials procession of Muhammad bin Sa'ud son, Abdul Ariz bin Sa'ud with Muhammad bin Abdul Wahhab girl.

The role and influences of Wahabi religious understanding is still going until that figure died, Muhammad bin Abdul Wahhab and Muhammad bin Sa'ud. Many clan and pupil of Muhammad bin Abdul Wahhab is becoming Qadi (governmental judge) and official government, Saudi I period nor Saudi II period, can become the evidence that monarchic governance of Saudi Arabia is influenced by Wahabi paradigm in its determining system and political policy. This Wahabi paradigm is becoming political identity of Saudi Arabia as integral part of Wahabi ideology."

"Penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana proses reproduksi patriarki berjalan melalui penguatan identitas perempuan peranakan Arab, interseksi identitas, gender dan etnik pada perempuan peranakan Arab menghasilkan keragaman derajat oppresi, serta strategi perempuan peranakan Arab untuk melawan derajat keragaman oppresi terhadap dirinya dengan beragam latar. Penelitian ini akan menggunakan 2 kerangka teori utama, yakni teori interseksi dan identitas. Serta, menggunakan 2 konsep tambahan yakni gender interseksi dan patriarki. Penelitian desertasi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi terlibat dan data sekunder. Informan di dalam penelitian ini berjumlah 26 orang dengan beragam karaktersitik dan kategori, yakni 17 perempuan peranakan Arab dan 9 orang laki-laki Arab. Pemilihan perempuan Arab berdasarkan keragaman umur (lintas generasi), orientasi pernikahan (endogami/eksogami), keragaman profesi, lokasi tempat tinggal (kampung Arab Condet dan Empang Bogor), serta faktor ketokohan. Kesembilan laki-laki Arab yang dijadikan informan merupakan data pelengkap sekaligus sebagai triangulasi data. Temuan penting penelitian ini adalah semakin menguatnya identitas perempuan peranakan Arab mengakibatkan reproduksi patriarki. Peran perempuan (Ummi) menjadi sentral karena fungsi perempuan tidak hanya sebatas reproduksi biologis tetapi juga reproduksi sosio-kultural. Hal tersebut berkaitan dengan pemurnian darah leluhur (purityness) dari garis keturunan Alawiyyin. Kedua, Perbedaan narasi sejarah dan narasi keagamaan kelompok Alawiyyin dan Al-Irsyad disebabkan oleh faktor ideologi organisasi. Pergerakan dan ketokohan kaum perempuan Al-Irsyad yang beraliran Islam pembaharuan (modernis) lebih terlihat dibandingkan Rabithah. Berdasarkan temuan ini maka penulis menggunakan teori interseksi untuk melihat irisan antara identitas, etnisitas dan gender. Penguatan identitas kaum perempuan Arab Alawiyyin dengan penikahan sekufu (endogami) melanggengkan budaya patriarki. Bentuk reproduksi patriarki tradisional masih tetap dipertahankan dan betransformasi menjadi neopatriarki berbasis media sosial digital. Interseksi etnik dan agama menjadi double oppression bagi kaum perempuan Alawiyyin namun menjadi social prestige bagi kaum laki-laki Arab Alawiyyin. Strategi yang dilakukan oleh kaum perempuan Arab di dalam mengubah kultur patriarki adalah melakukan protes secara frontal, semi frontal, dan moderat (negosiasi). Perempuan yang dapat melakukan ketiga bentuk strategi tersebut memiliki karakteristik perempuan Arab terdidik, menikah eksogami, serta berafiliasi dengan organisasi yang beraliran pembaharuan.

---

The purpose of this study described the process of patriarchal reproduction through peranakan Arab women, how the intersection of identity, sex and ethnicity in peranakan Arab women produced on diversified level of oppression, and how they defined strategies for negotiating their culture in different fields. This study using 2 major theoretical backgorund , the theory of intersection and identity theories, and 2 additional concepts namely gender intersection and patriarchy.

This research used qualitative research by collecting in-depth interview data, involved observation and secondary data. The informant in this study consists of 26 people with various characteristics : 17 person peranakan Arab women and 9 person Arab men. The selection of Arab women based on age diversity (across generations), marriage typology (endogamy / exogamy), professional backgorud, and residencial areas (Arabian Condet and Empang Bogor). Finally, The nine Arab men who were being interviewed also in order to get validity and triangulation datas.

The main findings of this research that strengthening identity on peranakan Arab women produced patriarchal cultures. The role of women (ummi) is central because women's functions are not only limited to biological reproduction but also socio-cultural reproduction. This is connected to the purityness issues from the Alawiyyin family. Second, the differences in historical narratives of the Alawiyyin and Al-Irshad religious groups are influenced by organizational ideology. The women movement from Al-Irsyad women are more visible than Rabithah.

Based on these findings, the authors used intersection theory to see the fields between identity, ethnicity and gender. Strengthening the identity of Alawiyyin Arab women by sekufu married (endogamy) produced patriarchal culture. Traditional patriarchy still consist but also transform into neopatriarchy on digital social media. Ethnic and religious intersection became a double oppression for Alawiyyin women but produce social prestige for Alawiyyin men. The strategy of Arab women to contesting patriarchal culture through frontal, semi-frontal protest and moderate negotiation. The Arab women who use these strategies characterized by higher educated women, married to non Arab men, and affiliated in modernist organizations."

"Buku ini berisi kisah-kisah anekdot dalam kesusastraan Arab."