Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeriode pemerintahan Prein Tinsulanonda ditandai oleh meningkatnya perhatian militer terhadap masalah legitimasi peran politiknya di negara tersebut. Usaha tersebut ditempuh melalui serangkaian program pembangunan pedesaan serta pembentukan organisasi-organisasi massa di seluruh wilayah Thailand, terutama wilayah-wilayah terpencil yang dianggap tawan terhadap ancaman komunisme. Dasar hukum bagi pelaksanaan program-program tersebut diperoleh melaini dua keputusan Perdana Menteri, yaitu Keputusan No.65/2525 yang berjudul "Policy of Struggle to Win Over Communism" dan Keputusan No.66/2523 yang berjudu1 "Plan for Political Offensive". Sehingga berdasarkan kedua keputusan tersebut, militer dapat masuk ke sektor-sektor sipil atas nama ancaman keamanan. Yang menarik dari masa pemerintahan Prem ini adalah adanya perubahan bentuk legitimasi politik yang dipakai dari masa-masa sebelumnya. Usaha legitimasi politik melalui cara konstitusional baru dimulai pada masa ini, sedangkan di masa-masa sebelumnya bentuk legitimasi yang dipakai lebih sering berupa bentuk legitimasi tradisional, yaitu tiga institusi utama Thailand Monarki, Agama dan Bangsa ataupun dalih untuk menyelamatkan kekacauan politik yang diakibatkan oleh ketidakbecusan para politisi sipil. Adapun penulisan skripsi ini sendiri berminat untuk mengungkapkan faktor-faktor apa yang ada di balik perubahan bentuk legitimasi politik militer pada khususnya dan peran politik militer pada umumnya setelah tahun 1980-an."

"ABSTRAKKorea Selatan sejak tahun 1961 hingga 1979 telah menunjukkan perkembangan hasil pembangunan ekonomi yang lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya, bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan kebanyakan negara- negara berkembang pada periode yang sama. Prestasi pembangunan ekonomi Korea Selatan ini dihasilkan pada saat Korea Selatan dipimpin oleh elit-elit politik yang berasal dari kelompok militer. Para elit penguasa yang berasal dari kelompok militer ini dipimpin oleh Park Chung Hee, mereka mengambilalih kekuasaan politik dari tangan politisi sipil pada tanggal 16 Mei 1961. Sejak 1961 hingga 1963 rezim militer pimpinan Park Chung Hee ini, berkuasa sebagai suatu rezim junta militer, namun sejak 1963 hingga 1979 mereka berkuasa sebagai rezim militer yang disipilkan, yaitu sebagian besar dari mereka mengundurkan diri dari karir militer dan terjun sebagai politisi sipil. Pada masa pemerintahan yang dimotori oleh elitelit militer ini pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, dan pemerintahan di bawah pimpinan Park Chung Hee ini sangat berusaha keras agar proses pembangunan ekonomi yang mereka tetapkan dapat berjalan tanpa gangguan dari manapun. Dalam tulisan ini penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana kebijaksanaan dan kepemimpinan pemerintahan Park Chung Hee dalam pembangunan ekonomi Korea Selatan, serta mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya keinginan kelompok militer dibawah pimpinan Park Chung Hee untuk mengambilalih kepemimpinan pembangunan ekonomi dan melaksankan pembangunan ekonomi itu sendiri."