Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 36 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Edy Hartono
Abstrak :
Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana pengaruh industri terhadap ketahanan daerah. Tekanan penelitian ini pada bagaimana pengaruh pengembangan industri pengolahan besar dan sedang di propinsi Jawa Timur dilihat dari aspek ketahanan ekonomi regional. Temuan penting dalam penelitian ini adalah model regresi ganda nilai tambah industri pengolahan di propinsi Jawa Timur dengan model In Y = -1,5826 + 0,7549 ln (TA) + 1,2648 1n (N) + 0,2939 1n (FS). Secara statistik dari ketiga variabel bebas masing-masing perubahan teknologi (TA), jumlah perusahaan bersaing (N), dan jumlah perusahaan modal asing (FS) telah memberikan sumbangan (koefisien determinasi) terhadap nilai tambah (In Y) sebesar 99,71%. Sisanya sebesar 0,29% disebabkan oleh variabel lain yang tidak atau belum masuk dalam model. Selanjutnya dalam peranan pengembangan sektor industri pengolahan besar dan sedang terhadap ketahanan ekonomi regional, dengan melakukan peningkatan pada nilai tambah yang dihasilkan, tetap memperhatikan terwujudnya kebutuhan keseimbangan hidup dengan tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, melainkan dapat diarahkan pada maksimalisasi martabat manusia, berarti akan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah propinsi Jawa Timur dan berpengaruh positif terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Nasional Indonesia (PNB). Dengan demikian, akan memberikan kontribusi yang berarti terhadap Ketahanan Ekonomi Regional khususnya di Propinsi Jawa Timur. Sedangkan hubungan pengembangan sektor industri terhadap pemerataan pendapatan, diperoleh gambaran bahwa tingkat kesenjangan atau ketidakmerataan pendapatan di propinsi Jawa Timur sampai pada tahun 2000 masih terlihat belum merata dengan angka Gini sebesar 0,56 pada tahun 1996 dan sebesar 0,41 pada tahun 2000. Walaupun selama tahun 1996-2000 tingkat pendapatan di propinsi Jawa Timur masih belum merata, tetapi dengan melihat perkembangan angka Gini memberikan indikasi bahwa penurunan angka Gini pada tahun 2000 berarti distribusi pendapatan di propinsi Jawa Timur mengalami pemerataan yang relatif lebih baik, jika dibandingkan pada 1996. Kondisi yang demikian, memberikan pengaruh yang positif terhadap ketahanan daerah. Sedangkan hubungan pemerataan pendapatan dengan nilai sosial ada hubungan yang signifikan, artinya bahwa penurunan angka Gini akan berpengaruh positif terhadap tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penurunan terhadap tingkat kejahatan. Dengan demikian, ada indikasi bahwa apabila angka Gini mengalami penurunan angka (mengalami pemerataan), maka sektor sosial akan mengalami suatu peningkatan atau perbaikkan. Berarti kondisi yang demikian memberikan pengaruh yang positif terhadap ketahanan daerah dalam bidang sosial.
The Influence of Manufacture Industry to The Regional Resilience for Economic Aspect.This thesis is aimed at finding out of how the influence of manufacture industry to the regional resilience for economic aspect, especially in East Java. By using multiple regression model, the result of this research for added value on manufacture industry in East Java is In Y = -1.5826 + 0.7549 ln (TA) + 1.2648 ln (N) + 02939 ln (FS). Statistically, from the three independent variables, technology arising (TA), number of competitor firm (N), number of foreign capital firm (FS) gave determination score for added value (In Y) 99.71%. The rest, 0.29%, is the other determined factors excluded on the model. The role of manufacture industry development to the regional resilience for economics aspect is actively participate in realizing the need of life balancing for the local society, not only for gaining the economics advantage merely, but also how to optimally increase the human values (dignity), of course, that is by increasing the added value from the production. From this context, it will significantly give contribution to the increase of regional income as well as Gross Regional Domestic Product (GRDP), Gross Domestic Product (GDP) or Indonesian National Income (INI). So that, as consequently, in the next turn, it also will give a significant contribution for the regional resilience for economics aspect, especially in East Java. Meanwhile, the correlation between the even distribution of the income and the regional resilience is that there is inequitable distribution of income in East Java up to 2000 that is showed by Gini 0.56 in 1996 and 0.41 in 2000. AIthough during 1996-2000 income level in East Java was inequitable, but by seeing the incremental development of Gini, it gave indication that the Gini decreased in 2000. It means that income even distribution in East Java had been better than that in 1996. The condition like this, give positively contribution to the regional resilience. Meanwhile, the correlation between the even distribution of income and the social value is very significant, means that decrease of Gini will influence positively to the education and health service degree as well as criminal decrease. So that, there is indication that if Gini decrease (even distribution), so the social sector will increase, means that it also will give positively influence to the regional resilience for social aspect.
2002
T 2424
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinambela, Hotman
Abstrak :
Di kota Metropolitan seperti DKI Jakarta, ketertiban umum adalah hal yang sangat penting bahkan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer. Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dan untuk itu Pemerintah diberi kewenangan untuk memaksa publik menaati peraturan yang ada demi terselenggaranya ketertiban umum. Faktanya, ketertiban umum di DKI Jakarta masih jauh dari yang diharapkan. Dengan demikian perlu ditelusuri bagaimana seluk beluk penyelenggaraan ketertiban umum di DKI Jakarta. Secara teoritis, hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi rasa keadilan. Penegakkan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa barang siapa yang melanggar hukum akan dikenai sanksi tanpa terkecuali. Penyelenggaraan ketertiban umum di katakan berhasil, jika Pemerintah berhasil menyusun hukum yang baik dan penegakkan hukum yang efektif. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah : (1) mendeskripsikan rasa keadilan publik DKI Jakarta terhadap peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah DKI Jakarta, (2) mendeskripsikan efektivitas penegakkan Perda tersebut, dan (3) merumuskan cara terbaik penyelenggaraan ketertiban umum di DKI Jakarta. Penelitian dilakukan terhadap 204 orang responden masyarakat DKI Jakarta. Pengumpulan data mengenai rasa keadilan dilakukan melalui wawancara terbuka dengan responden. Jawaban masing-masing responden kemudian dikelompokkan, sehingga terlihat variasi rasa keadilan publik terhadap Perda 11/1988. Untuk mengetahui efektivitas penegakkan Perda 11/1988, dilakukan wawancara dengan para pejabat di Dinas Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, sebagai bagian dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab melakukan penegakkan Perda yang terkait dengan ketertiban umum. Untuk mengkorfirmasi hasil wawancara, dilakukan juga pengumpulan data melalui observasi (Pengamatan) langsung ke lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rasa keadilan publik Jakarta relatis rasional. Artinya, terdapat kecenderungan bahwa publik akan menerima peraturan yang obyektif dan masuk akal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publik Jakarta akhirnya dapat menerima lalu lintas yang semeraut oleh karena memang secara obyektif masalah lalu lintas memang sangat kompleks. Hal yang mengusik rasa keadilan publik lebih dari pada adanya kewenangan Kepala Daerah (Gubernur) untuk mengambil kebijakan di luar peraturan yang ada, seperti izin Gubernur untuk penggunaan jalur hijau menjadi tempat usaha. Kewenangan Gubernur tersebut cenderung menimbulkan perdebatan karena rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Pemberian izin oleh Gubernur untuk menggunakan jalur hijau atau ruang publik lainnya untuk kegiatan bisnis tentu akan menguntungkan sekelompok masyarakat (pengguna). Di sisi lain akan ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak diberi kesempatan yang sama. Hal-hal sedemikian mengusik rasa keadilan publik. Secara organisatoris, penegakkan Perda 11/1988 ada dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Dinas Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (DKKPM). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa selama ini penegakkan peraturan yang dilakukan DKKPM bersifat represif seperti menangkap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (Pengemis, wanita tuna susila, anak jalanan), menggusur para penggarap yang tinggaI di bantaran kali, serta menertibkan pedagang kaki lima. Untuk melaksanakan tugas-tugas DKKPM memang tidak diperlukan kualifikasi profesionalisme, Yang diperlukan adalah kekuatan fisik, kesiapan mental, dan keberanian untuk menanggung resiko berhadapan dengan masyarakat pelanggar Perda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Propinsi DKI Jakarta belum memiliki strategi penyelanggaraan ketertiban umum yang komprehensif. Yang ada adalah strategi insidentil dan jangka pendek. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya masalah ketertiban umum yang selesai secara tuntas. Sulitnya menyelenggarakan ketertiban umum di DKI Jakarta terkait dengan kompleksitas persoalan yang terjadi di DKI Jakarta. Jumlah penduduk DKI Jakarta tidak sebanding lagi dengan daya dukung lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Berkenaan dengan dampak/pengaruh penyelenggaraan ketertiban umum terhadap ketahanan DKI Jakarta, hasil penelitian menunjukkan pengaruh Perda yang dirasakan adil 62,2%; pengaruh penegakkan Perda 26,5%; pengaruh peningkatan Perda 11,3%. Mengingat kompleksitas ketertiban umum tersebut, maka diperlukan pendekatan yang komprehensif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah : (1) meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan ketertiban umum sehingga dirasakan adil, (2) meaakukan perubahan Perda 11/1988 untuk mengakomodir dinamika rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, (3) meningkatkan kinerja DKKPM sebagai aparat penegak Perda melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (4) meningkatkan koordinasi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk terbangunnnya suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan ketertiban umum secara terpadu.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T7701
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sutarno
Abstrak :
Dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, salah satu akibat yang serius adalah di derita oleh dunia penerbangan sipil komersial. Salah satu sebabnya yaitu perbedaan yang makin tajam nilai tukar antara mata uang (kurs) rupiah dengan mata uang asing khususnya US$ (Dollar Amerika Serikat). Oleh karena sebagian besar investasi dan biaya operasional penerbangan menggunakan mata uang US$, sedangkan penerimaannya sebagian besar adalah dalam bentuk rupiah. Sedangkan secara teoritis atau secara konseptual, penerbangan nasional atau penerbangan sipil komersial mempunyai peran yang sangat penting dalam menyatukan bangsa sebagai perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dengan transportasi udara atau penerbangan sipil komersial bisa memberikan komunikasi dan sirkulasi barang, manusia, ideologi (ide-ide), ilmu pengetahuan dan teknologi ke seluruh wilayah tanah air. Penerbangan nasional di masa damai mempunyai fungsi sebagai media transportasi (vehicle) yang mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan transportasi lain, juga dimasa yang lain misalnya dimasa perang bisa diubah menjadi kendaraan untuk mendukung fungsi hankam. Tesis ini meneliti secara sistematis faktor-faktor atau variabel yang diduga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sistem penerbangan nasional. Dan tesis ini diberi judul Analisis Sistem Penerbangan Nasional Dalam Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus Penerbangan Angkutan Udara). Obyek penelitian adalah Perusahaan Penerbangan Sipil Komersial atau Nasional yang berjadwal (scheduled), dan dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Dari penelitian di lapangan telah dapat dibuktikan bahwa Variabel-variabel bebas (Independent Variable) yaitu Peluang Pasar Angkutan Udara (X1), Kekuatan Armada Penerbangan Nasional (X2), Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Penerbangan (X3), Prasarana Penunjang Penerbangan Nasional (X4),Permodalan (X5) dan Peraturan di Bidang Penerbangan (X6) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap terhadap Variabel Terikat (Dependent Variable) yaitu Kinerja Perusahaan Penerbangan Nasional (Y). Dalam penelitian ini digunakan pengujian hipotesis secara statistik, yaitu dengan Analisis Regresi Majemuk (Multiple Regression Analysis). Dan untuk penyelesaian dan penghitungannya digunakan bantuan komputer dengan perhitungan S P S S (Statistical Programme for Social Science). Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa regresi majemuk dari enam variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat adalah sebesar 0,8830. Dan intercept constanta sebesar 0,5910. Untuk mengetahui tingkat signifikansinya dilalakukan dengan F test.Hasil pengolahan data dalam penelitian membuktikan bahwa perhitungan F test sebesar 13,5643 adalah lebih besar dibanding dengan harga kritik pada Tabel Precentiles of the F Distribution atau Fib pada tingkat kepercayaan 95 % sebesar 2,42. Ramalan penelitian yang dilakukan ini adalah cermat atau baik karena dalam uji Analisis Kecermatan Ramalan (Accurate of Prediction Analysis) membuktikan bahwa Standart Deviasi terhadap regresi Y (SY) sebesar 0,7222 lebih besar dari pada Standart Error dari Estimasi (5%) yang besarnya 0,5410.
2001
T7715
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prapti Budi Utami
Abstrak :
Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping pangan dan sandang, begitu juga sebagai kebutuhan dasar (basic needs) yang bersifat materi dan non materi. Itulah sebabnya pembangunan perumahan khususnya di Perumahan Bumi Bekasi Baru Kodya Bekasi mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi konsumennya. Namum setelah tinggal di perumahan dihadapkan pada persoalan mulai dari beban biaya hidup, keterbatasan fasilitas yang dibutuhkan sampai rasa kenyamanan dan ketentraman dalam keluarga. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah pembangunan perumahan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, yang dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut : 1. Apa yang menjadi pertimbangan konsumen pada waktu memilih perumahan dalam meningkatkan kesejahteraan. 2. Apa dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat sekitar komplek perumahan. 3. Adakah dampak pembangunan perumahan rakyat dalam menunjang ketahanan keluarga. Adapun tujuan dalam penetitian ini adalah : 1. Menentukan preferensi konsumen dalam memilih perumahan di daerah lokasi penetitian. 2. Menganalisis dampak pembangunan perumahan rakyat terhadap masyarakat sekitar komplek perumahan. 3. Menentukan dampak pembangunan perumahan rakyat dalam menunjang ketahanan keluarga di daerah penetiban. Metode yang digunakan dan hasil penemuan penelitian : Metode penelitian untuk menjawab permasalahan pertama digunakan AHF (Analytical Hierarchy Process) dari Thomas Saaty yaitu suatu metode yang mengukur bobot dalam menentukan pilihan dari variabel-variabel yang dianalisis dan permasalahan 2 ; 3 menggunakan analisis diskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan data dalam bentuk tabel yang menggunakan presentase. 1. Tujuan penetitian butir 1 diperoleh kesimpulan tingkat preferensi rumah tinggal prioritas utama adalah Lingkungan dengan bobot tertinggi 0,317 (31,70%), diikuti Waktu tempuh 0,254 ( 25,40%), Harga rumah 0,216 (21,60%), dan Transportasi 0,213 (21,30%). Sedangkan pada tingkat kriteria preferensi rumah tinggal yang terpenting /disenangiadalah tipe 70 bobot tertinggi 0,339 (33,90%), diikuti oleh rumah tipe 45dengan bobot 0,265 (26,50%), tipe 36 dengan bobot 0,225 (22,50%), dan tipe 21 dengan bobot 0,171 (17,10%). 2. Tujuan penelitian butir 2 diperoleh kesimpulan bahwa: 96,67% dari responden pengamatan terhadap warga sekitar komplek ikut memanfaatkan fasilltas komplek perumahan, dan 93,33% kekompakan warga perumahan dengan warga sekitar komplek dalam menjaga ketertiban. Kontribusi positif seperti membuka peluang usaha kegiatan ekonomi baik usaha dagang (pedagang keliling, pedagang sayur/buah, warung makan) dan jasa (penarik becak, ojek, petugas keamanan, kuli bangunan, pembantu rumah tangga). Pengembangan wilayah menjadi hidup dari berbagai fasilitas pendukung. Mobilitas masyarakat dan wawasan lebih terbuka. Muncul hunian liar yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah ditentukan, dan masih terjadi kecemburuan sosial. 3. Tujuan penelitian butir 3 diperoleh kesimpulan bahwa : Pembangunan perumahan memberikan andil terwujudnya ketahanan keluarga tidak terlepas dari 5 aspek kesejahteraan dan keamanan adalah Kemampuan ekonomi (kecukupan hidup) : 96,67% kelancaran mengangsur/mencicil rumah; 73,33% kemampuan merenovasi rumah yang memadai, walaupun setelah tinggal di perumahan yang dirasa memberatkan adalah transportasi ke tempat bekerja 70%, karena 83,34% dari responden pegawai/karyawan bekerja di wilayah DKI Jakarta. Aspek pendidikan : 100% bercita-cita menyekolahkan anaknya sampai jenjang Perguruan Tinggi dan 96,67% mempunyai kesempatan meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarganya. Aspek kesehatan : 93,33% kondisi kesehatan keluarga di perumahan dan 90% kondisi kesehatan lingkungan perumahan memadai. Aspek ketaqwaan : 93,33% masyarakat mempunyai peluang meningkatkan ketaqwaan, dan menyatakan mampu menggunakan peluang dengan baik untuk meningkatkan ketaqwaan 86,67%. Aspek kemudahan : 93,33% sarana transportasi memadai, sarana penyediaan kebutuhan sehari-hari 90%, sarana pendidikan 83,33% tersedia, namun sarana rekreasi hanya 10% responden dapat menikmati. Kondisi keamanan : 93,33% telah merasa tentram tinggal di perumahan, dan 90% kondisi ketertiban masyarakat di perumahan memadai.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T9511
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aritonang, Sahat F.
Abstrak :
Narapidana bagaimanapun merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kontribusi besar bagi ketahanan sosial yang pada gilirannya akan memiliki kontribusi bagi ketahanan nasional. Perubahan pendangan tentang penjara dan pemidanaan dari konsep hukuman menjadi konsep pemasyarakatan menjadikan kelompok masyarakat ini merupakan aset masyarakat yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Mereka bagaimanapun merupakan bagian dari masyarakat kita. Dengan perubahan konsep tersebut diatas pola pembinaan narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan menjadi tema yang sangat penting. Pola pembinaan dengan program-program yang menyangkut aspek mentalitas, kecerdasan, ketrampilan kerja dan religiusitas menjadi sebuah tuntutan yang penting. Departemen Kehakiman sejak lama memiliki program rehabilitasi bagi lembaga-lembaga pemasyarakatan dengan tujuan para peserta anak didiknya yang tidak lain adalah para terhukum pelaku tindak pidana bisa kembali ke masyarakat dan diterima masyarakat sekaligus bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya tanpa harus melakukan tindak kejahatan lagi. Program-program pembinaan narapidana juga diharapkan agar para peserta didik yang sudah bebas bisa kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi. Indikator keberhasilan pembinaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta, yang menjadi lokasi penelitian ini, memang belum ada, kendati bisa dilihat dari jumlah pemberian asimilasi, remisi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat, serta angka residivis yang cukup signifikan. Departemen Kehakiman belum memiliki mekanisme penilaian keberhasilan dan monitoring untuk para alumni anak didiknya yang sudah kembali ke masyarakat. Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta memberikan implikasi yang signifikan terhadap perubahan perilaku narapidana baik yang masih di dalam lembaga pemasyarakatan maupun yang sudah bebas. Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana dampak pembinaan narapidana terhadap ketahanan sosial masyarakat dan yang pada gilirannnya memiliki dampak kepada kondisi ketahanan nasional. Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sudah baik kendati ditemukan pula sejumlah hal yang menjadi kelemahan yang bisa mendorong ketidakberhasilan pembinaan. Demikian juga tidak ditemukan mekanisme evaluasi terhadap keberhasilan pembinaan, sebagaimana evaluasi yang dilakukan sekolah-sekolah terhadap anak didiknya.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11060
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arizal
Abstrak :
Seperti diketahui, banyak perusahaan besar yang kolep bahkan bangkrut akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu. Namun, krisis tersebut tidak begitu berpengaruh bagi pengusaha yang bergerak di sektor usaha kecil menengah (UKM). Walau tidak terkena dampak krisis ekonomi tersebut, sumbangan sektor UKM terhadap PDB secara nasional tetap saja tidak memadai. Akan tetapi, bagi UKM yang berada di wilayah DKI Jakarta mampu memberikan sumbangan dalam bentuk lain yaitu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar yaitu lebih kurang 2 juta orang. Didasarkan pada perimbangan di atas, baik pihak Pemda DKI Jakarta maupun DPRD memberikan apresiasi atau "komitmen" yang tinggi terhadap sektor UKM agar lebih ditingkatkan lagi peranannya. Prasyarat untuk itu, adalah perlunya diciptakan iklim sektor UKM yang kondusif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UKM) pada khususnya dan masyarakat Jakarta pada umumnya. Perhatian dari kedua institusi itu, tercermin dalam Perda Nomor 9, 10 Tahun 2002, dan Nomor 1 Tahun 2003. Dengan demikian dapat dikatakan, baik Pemda maupun DPRD telah berhasil memperlihatkan kinerja yang baik dalam upaya membuat peraturan perundangan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (UKM). Lebih dari itu, Pemerintah Daerah-pun telah optimal pula menterjemahkan Perda-perda tersebut ke dalam berbagai program/kegiatan yang diperkirakan dapat memenuhi keinginan masyarakat (UKM). Hal ini tercermin dari diresponnya program/kegiatan tersebut oleh pengusaha/pengelola UKM. Namun, sangat disayangkan, program / kegiatan yang telah ditetapkan itu tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Ketidak-optimalan ini, antara lain disebabkan oleh masih adanya perilaku oknum "birokrasi" yang melakukan praktek-praktek KKN, seperti adanya pungutan liar dalam hal pengurusan surat izin usaha. Disinyalir, praktek-praktek tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu-individu tertentu saja, melainkan dilakukan secara sistematis dan "terorganisir" oleh instansi tertentu. Disamping itu, terkendala pula oleh persoalan yang bersifat administratif, dan ketidak-sesuaian antara program/kegiatan yang ditetapkan dengan kebutuhan mendasar dari para pengusaha/pengelola UKM itu sendiri. Adanya praktek KKN tersebut ternyata tidak begitu serius ditangani dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula halnya dengan DPRD DKI. Sehingga berakibat timbulnya "beban sosial" yang tinggi yang harus ditanggung oleh para pengusaha / pengelola UKM. Keadaan ini, pada akhirnya berakibat terdapat UKM yang menghentikan/menutup kegiatan usahanya. Dampak lebih jauh dari itu, tentu saja terjadi pemutusan hubungan kerja dengan para pekerja yang ada. Hal ini tentu saja menambah daftar pencari kerja di wilayah DKI Jakarta yang sebelumnya telah berjumlah relatif besar. Di masa yang akan datang, agar supaya kebijakan sektor UKM yang dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta dapat lebih mencapai sasaran, "tidak bisa tidak" dituntut peran yang lebih optimal dari DPRD DKI Jakarta, khususnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi dari kebijakan dimaksud. Disamping itu, pihak Pemda pun seharusnya lebih meningkatkan lagi pengawasan internal melalui penerapan "law enforcement" yang berlaku bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Penting pula dilakukan oleh Pemda bahwa program/kegiatan yang akan dipilih/ditetapkan memperhatikan betul kebutuhan mendasar dari pengusaha/pengelola UKM.
As we know, many big companies have been collapse and even bankrupt as result from the Economic Crisis happened in Indonesia several years ago. However, that crisis has been not much influenced by The Small and Medium Enterprises. Even though it such that The Small and Medium Enterprises contribution to Indonesia's Gross National Product has still been low. Nevertheless, The Small and Medium Enterprises are able to giving any contribution in DKI Jakarta which is relatively large to hold in reserve of employees. Based on the above consideration, both The Local Government of DKI Jakarta and the Regional Parliament have been highly Commitment in order to improvement of The Small and Medium Enterprises. The Pre-requirement was needed to create the conducive of The Small and Medium Enterprises that can able to rise of prosperity of The Small and Medium Enterprises society particularly and the Jakarta's society generally. Both of the instances were reflected on the Regional Regulation Number 8 and 9 in 2002 year, and The Regional Regulation Number 1 in 2003 year, which concerned to The Small and Medium Enterprises society interest. Such as, we can say both The Local Government and The Regional Parliament have showed the highest performance in realizing regulations which concerned to The Small and Medium Enterprises society interest. The Local Government has translated the best of the Local Regulation itself of any programs to fulfill The Small and Medium Enterprises society needed. This can be seen from the society responses towards the programs. However, unfortunately, they can do maximize the determined programs. This caused by the number of bureaucrats misbehavior which done any bad practices or Corruption, Collusion and Nepotism (CCN) to get a business permit Not only some individuals persons, but systematically performed of certain institutions in a well-organized way have done. Besides that, some either obstacle emerges, such as administrative or activity and the basic needed The Small and Medium Enterprises themselves. The CCN practices were not seriously handled to solve by The Local Government. Such as The Regional Parliament of DKI Jakarta done. As a result, The Small and Medium Enterprises themselves must be responsibility from the highest of "Social Rate" condition. Finally this condition made some The Small and Medium Enterprises closing their business automatically on the discharge with the employees themselves. This discharge of course made to increase of unemployment which has already large relatively. In the future, in order that policies of implementation can more achieve for The Small and medium Enterprises of DKI Jakarta objectives "Can not say no" to The Regional Parliament was demanded their effort, especially to do their rule in controlling and monitoring the implementation. The Local government itself must more improve their internal controlled to apply of "law Enforcement" for anyone who breaks. Besides the selected/sapulated program must be designed based on the basic needed of the small and Medium Enterprises groups.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T 11407
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farida A.R. Samadara
Abstrak :
Sejak pembentukan Lembaga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bahkan sejak persiapannya, gereja-gereja pembentuk yang kemudian menjadi anggotanya sadar bahwa mereka hadir di tengah perkembangan situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang konkrit, baik pada aras dunia maupun terutama pada aras nasional, regional dan lokal. Oleh karena itu gereja sadar akan tugas dan Panggilannya untuk berbuat dan memberi sumbangan bagi pengembangan dan pembenahan kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara. PGI selanjutnya mengambil bagian secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap fenomena kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga PGI memiliki kontribusi terhadap Ketahanan Nasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi ketahanan nasional yang ada dan melihat sejauh mana PGI mengimplementasikan Panggilannya dalam mengupayakan dan meningkatkan ketahanan nasional dan kemudian menemukan strategi untuk meningkatkan kontribusi PGI terhadap ketahanan nasional. Untuk mengetahui kondisi ketahanan nasional, digunakan metode kwantitatif yaitu Teori Mikro dan Teknik Delphi. Selanjutnya digunakan metode kwalitatif yaitu destruktif analitis untuk melihat kontribusi PGI terhadap ketahanan nasional dan menemukan strategi untuk mengoptimalkan kontribusi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan nasional bangsa berada pada tataran "rawan". Kontribusi PGI dalam ketahanan nasional terlihat pada Pokok-pokok Tugas Pelayanan Bersama (PTPB) dan substansi program masing-masing bidang. Namun demikian, pada kenyataannya masih ditemukan kurangnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dari masyarakat kristen dan masih terdapat kendala-kendala dalam organisasi PGI yang membatasi kinerja PGI dalam melaksanakan Panggilannya. Strategi untuk mengoptimalkan peran PGI dalam ketahanan nasional adalah melalui: a) menanamkan rasa kebangsaan dan nasionalisme yang kuat kepada setiap masyarakat kristen, juga seluruh masyarakat Indonesia, dan b) menyelesaikan masalah-masalah intern dalam organisasi PGI, yaitu: menyamakan persepsi dan sikap seluruh anggota PGI dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi, memperbaiki struktur dan mekanisme organisasi PGI dan mengatasi konflik yang terjadi antar kelompok jemaat anggota PGI. ......Contribution of Indonesian Church Council (PGI) on National EnduranceSince Indonesian Church Council (PGI) has been established even since it has been prepared, the pioneering churches that has become its members realize that they are existing in the development of concrete situation and condition, socially, politically, economically as well as culturally not only in international level but also in a national, regional and local level. Therefore the churches aware of the duties and the summons to carry out and give contribution for development and improvement of society's nation's life. Indonesian Church Council then take parts in directly and indirectly in every phenomenon of society's and national live. Thus Indonesian Church Council has a contribution on Nation's National Endurance. This research is conducted to see how far Indonesian Church Council (PGI) has implemented its duty and its summons in not only striving for and improve a national endurance but also find a strategy to improve Indonesia Church Council / PGI's roles. Previously there was an evaluation conducted on the condition of existing national endurance. The condition of national endurance is measured by applying a quantitative method that is "Teori Mikro" and "Teknik Delphi". Meanwhile to see PGI's contribution on the national endurance and to find a strategy to improve PGI's roles, qualitative method, namely descriptive analytic is used. The result of research shows that the condition of national endurance is in the alarming level. PGI's contribution on national endurance is reflected on Principles of Collective Service (PTPB) and program substances of each field. A strategy to improve Indonesian Church Council's roles on national endurance is implant the feeling of strong nationality and nationalization to both every Christian society and all Indonesian people, it also over come intern problems in the organization of PG1, that is come into same perceptions and attitudes of all members of Indonesian Church Council in responding to every phenomenon happening, improve PGI organization's structure and mechanism. In addition, it overcomes and avoids the conflicts taking place among congregation groups of PGI's members.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11855
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bondan Widiawan
Abstrak :
Kemajuan Teknologi Informatika khususnya internet membawa perubahan yang sangat cepat dan dapat memberikan manfaat positif, namun intemet juga memiliki' banyak kelemahan yang dapat dimanfaatkan secara negatif oleh sebagian penggunannya. Di Indonesia pengguna Internet masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara seperti Singapura, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Australia, serta beberapa negara lainnya. Hal ini dapat diakibatkan antara lain karena faktor budaya, daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah, kurangnya dukungan pemerintah, dll. Namun yang mengherankan meskipun jumlah pengguna internet di Indonesia tergolong kecil, tetapi angka kejahatan Internet di Indonesia sangat tinggi, Hal ini terlihat dari banyaknya hasil survey yang dilakukan menjelaskan posisi Indonesia yang dinilai memiliki kontribusi terhadap cyber crime yang cukup besar. Realitas tersebut membangun gambaran negatif yang mewakili entitas dan identitas bangsa Indonesia di lingkup peraauran global, dan bila dilihat dari konsep Ketahanan Nasional hal tersebut merupakan cerminan dari lemahnya kemampuan mengatasi ancaman, gangguan, Hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar serta dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara, dengan and lain cyber crime memiliki implikasi negatif dan merugikan Ketahanan Nasional Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk memperkecil penyalahgunaan internet di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui pengamatan dengan melakukan interaksi langsung dengan obyek yaitu internet, juga menggunakan pendekatan kuantitaif yang diperoleh dari hasil questioner dari beberapa pakar dibidangnya yang berkorelasi dengan teknologi internet, kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan alat bantu AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk menentukan altematif berupa saran yang sebaiknya digunakan untuk menekan dampak negatif dari penyalahgunaan internet agar dapat menunjang Ketahanan Nasional Indonesia, maka diperoleh beberapa altematif cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil penyalahgunaan internet di Indonesia, diantaranya sebagai berikut ; alternatif pertama adalah membuat regulas/ peraturan atau undang-undang yang mengatur kejahatan internet secara khusus. Hal ini sangat beralasan mengingat sampai saat ini di Indonesia masih belum mempunyai hokum yang mengatur kejahatan internet secara khusus. Alternatif kedua adalah memberikan kewenangan kepada institusi intelegen baik dari POLRI, BAIS, BIN, kejaksaan dan aparat lain yang terkait, serta bekerja sama dengan IPS (Internet Service Provider) atau Penyedia Jasa Layanan Internet untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan disalahgunakannya internet. Alternatif ketiga adalah melakukan blocking situs yang terindikasi dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan cyber. Progress of Technology Informatics specially Internet bring very change quickly and can give positive benefit, but internet also have many weakness to be exploited negatively by some people. In Indonesia internet consumer still pertained to lower in comparison with state like Singapore, Chinese, South Korea, Japan, India, Australia, and also some other state. This matter can be resulted because of cultural factor, lower purchasing power some Indonesian, lack of governmental support, etc. Surprisingly the Internet consumer in Indonesia pertained-is small; but the number of internet crime in Indonesia is very high, This seen from the result of survey which is explained assessed Indonesia position have contribution to cyber crime is big enough. The reality build negative picture which deputize Indonesian nation identity and entity in global scope, and if seen from National Resilience concept represent reflection from weakening of ability overcome threat, trouble, And challenge resistance either from in and also outside and can endanger integrity, identity, the continuity of nation life and state, with other meaning cyber crime have negative implication and harm Indonesia National Resilience. IS required effort to minimize the crimes of internet in Indonesia. This research use qualitative approach, data obtained from perception by direct interaction with object that is internet, also use quantitative approach to obtain questioner result from some expert which have correlation with internet technology, then by using appliance assist AHP (Analytical Hierarchy Process) to determine alternative suggestion which are better be used to depress negative impact from abuse of internet can support Indonesian National Resilience, hence obtained some alternative way to minimize the internet crime in Indonesia, among others as follows ; first alternative is to make regulation or law to arrange the internet crime specifically this is very occasion because till now Indonesia have no owned law to arrange the Internet crime. Second alternative by giving right to Intelligence institution either from POLICE, BAIS, BIN, Public attorney And related other government officer, and also cooperate with ISP (Internet Service Provider) to make investigation and monitoring in order to anticipating possibility misusing of internet. Third alternative is blocking site which is indicating can be misused to act the cyber crime.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11887
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syufenri
Abstrak :
Pengakuan Pemerintah Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 tidak termasuk wilayah Irian Barat. Dalam upaya pengembalian Irian Karat ke dalam wilayah NKRI, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan taktik diplomasi konfrontasi yaitu ekonomi, politik, dan militer sampai dengan tahun 1961. Namun disisi lain, Pemerintah Belanda melancarkan taktik self determination di forum-forum internasional dengan membentuk Dewan Papua dan Komite Nasional Papua. Dalam masa perang dingin sebagai akibat terbentuknya Nato dan Pakta Warsawa, Presiden RI Soekarno menggariskan strategi pengembalian Irian Barat dengan mengkombinasikan strategi daya - politik - diplomasi dengan daya - militer. Pemerintah RI membentuk Dewan Pertahanan Nasional yang bertugas merumuskan Cara-cara mengintegrasikan seluruh potensi nasional. Pemerintah RI juga membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat yang kemudian merumuskan strategi Tri Komando Rakyat (TRIKORA). Pencanangan TRIKORA pada tanggal 19 Desember 1961 merupakan bentuk baru perjuangan pengembalian Irian Barat dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang terfokus pada penggunaan kekuatan militer. Untuk melaksanakan strategi tersebut, Komando tertinggi Pembebasan Irian Karat membentuk Komando Mandala yang merupakan gabungan kekuatan AD, AL, dan AU. Pada tanggal 15 Januari 1962 dalam Operasi Intelijen Klandestine yang dilaksanakan oleh Komando Mandala, terjadi Pertempuran Laut di Aru. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peristiwa Pertempuran Laut Aru merupakan pemicu semangat juang bangsa Indonesia yang mendorong Operasi Jayawijaya. Operasi ini telah meningkatkan posisi tawar diplomasi Pemerintah Indonesia dalam pengembalian Irian Barat, sehingga mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk memaksa Pemerintah Belanda melakukan perundingan kembali dengan Pemerintah Indonesia. Penandatanganan Persetujuan New York 15 Agustus 1962 merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah NKRI.
The recognizing of Indonesian government sovereignty by the Dutch government on December 27th, 1949, was not included the West of Irian territory. In the effort of bringging West Irian back to NKRI government has taking diplomatic confrontation tactics there was economy, politics, and military, till 1961. But in the other side, the Dutch Government carries on self-determination in the international forums by establishing Papua Council and Papua National Committee. In the Cold War era, as a result of establish NATO and Warsawa Pact, the Indonesian Presiden, Mr. Soekarno, made a guide line of strategy for returning West Irian by combining power - politics - diplomacy and power ? military. There for, the Government Republic of Indonesian established National Defense Council to formulate the way that integrating all of the national potentials. The Indonesian Government established also The Highest Commando for West Irian Liberation, who formulates TRIKORA Strategy. The launch of TRIKORA, on December 19th, 1961, was a new type of struggle for returning West Irian with involved all of nation component that focusing on using of military forces. For conduct that strategy, The Highest Commando f'or West Irian Liberation, formed Mandala Commando, which was combining Indonesian Army Force, Indonesian Navy, and Indonesian Air Force. On Januari 15th, 1962, in the Clandestine Intelligence Operation that conducted by Mandala Commando, there was a Sea Battle in Aru. Based on the research, the conclusion is that the Sea Battle in Aru was spirit that stimulated Jayawijaya Operation. This operations made Indonesian diplomacy for returning West Irian has a higher bargaining position, so it drived American Government to push the Dutch to continuing negotiation to Indonesian Government. The signing of New York Agreement, on August 15`E', 1962, was the ape of Indonesian struggle to put West Irian in NKRI territory.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11405
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sutriyadi
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui unsur-unsur yang menentukan lokasi pembuangan sampah padat di kota Surabaya, 2. Menentukan kriteria-kriteria yang cocok untuk lokasi pembuangan akhir sampah padat yang mendukung ketahanan kota. Metode penelitian, adalah metode deskriptif kuantitatif, yang dilaksanakan dengan menggunakan model Analytical Hierarchi Process atau AHP. Penelitian dengan model AHP adalah penelitian dengan cara menghitung antar elemen yang berpengaruh dari elemen yang diperbandingkan pada tiap hirarki. Parameter dari tiap elemen, ditentukan lebih dahulu dengan menyusun skala prioritas sebagai patokan. Untuk memudahkan perhitungan, maka antar elemen yang diperbandingkan, disusun dalam matriks berpasangan. Dari perhitungan matriks berpasangan itu akan diketemukan eigen vektor lokal dari tiap hirarki. Hasil eigen vektor lokal disusun secara sintesa untuk mendapatkan eigen vektor menyeluruh. Dan eigen vektor menyeluruh akan didapat angka-angka dan tiap elemen yang menjadi pilihan. Pilihan yang dimaksud yaitu lokasi A, di daerah Keputih, lokasi B, di daerah Benowo, lokasi C, lokasi lain 1 luar Surabaya dan lokasi D, lokasi dengan teknologi. Angka yang mendekati 1 (satu), adalah angka yang ideal untuk dipilih. Penelitian menggunakan model AHP ini perhitungannya dibantu dengan program komputer HI - Pre generasi ke tiga. Hasil penelitian menunjukkan, angka tertinggi untuk pemilihan lokasi tertuju pada pilihan lokasi B, yaitu lokasi di daerah Benowo yang memperoleh skor 0,498 atau 49,8 %. Dalam penentuan lokasi pembuangan akhir sampah padat, unsur-unsur yang berperan adalah Pemerintah Kota Surabaya, masyarakat sekitar lokasi TPA dan masyarakat dalam kota. Pilihan tertinggi tertuju pada lokasi di daerah Benowo, karena lokasi ini dinilai paling bisa menampung volume sampah padat dengan jumlah banyak dalam waktu yang lama, paling kecil rawan konflik, paling rendah dalam menimbulkan dampak lingkungan dan lalu-lintas operasional pembuangan dari sumber sampah ke lokasi pembuangan akhir, paling rendah dalam mengganggu aktifitas kerja penduduk lain.
The objectives of this research are: 1. To find the elements which determine the location of the disposal of compact waste in Surabaya; 2. To determine the criteria of the location which is suitable for final disposal of the compact waste, which support the city's resilience. The research methodology is the descriptive quantitative method utilizing the Analytical Hierarchy Process or AHP. Researches utilizing the AHP model are researches using the way of calculating intra influential elements, which are compared at each hierarchy. The parameters of each element are first determined by arranging the priority scales as guidance's. To facilitate the calculations, the intra-compared elements are arranged in pair wise matrixes. Form the calculations of the pair wise matrixes will be found the local eigen vector of each hierarchy. The local eigen vector results are arranged by synthesis to find the over-all eigen vector. From the overall eigen vector numbers of each chosen element will be found, namely the A location at Keputih, location B at Benowo, location C other location at outside Surabaya, and location D which is using technology. The number approaching 1; is the ideal number to be chosen. This research is computed by using the computer program of Hi-Pre 3-rd generation. The result of this results show, the highest number for the location alternative falls on location B, meaning the location in Benowo, which achieves the score of 0.498 or 49.8 %. In determining the location of the final waste disposal the elements, which play a role, are the Surabaya City Government, the community in the environment of the location of the final disposal and the community in the city. The most preferred location is in Benowo, since this location is able to contain the largest volume the compact waste in large amounts an for a long duration, has the smallest possibility in causing conflicts, the lowest environmental impact, the nearest distance of operational waste disposal traffic from the source of the waste to the location of the final waste disposal, and the lowest effect in influencing the work activities of the other inhabitants.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11406
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>