Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana landasan hukum dan mekanisme konvensi nasional pemilihan calon presiden yang dianut oleh Partai Golongan Karya 2003-2004 serta mengetahui bagaimana pelaksanaan reknitmen Konvensi Nasional pemilihan calon presiden Partai Golongan Karya. Selain itu, tesis ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara Konvensi Nasional pemilihan calon presiden yang dilaksanakan Partai Golongan Karya dengan konsep Konvensi Nasional pemilihan calon presiden di Amerika Serikat, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik. Secara metodologi, penelitian ini cenderung bersifat kualitatif dengan kategori deskripsi analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data primer {indepth interview) dan sekunder (dokumen partai dan sumber pustaka). Proses analisa dilakukan dari penggabungan kedua data ini. Temuein dari penelitian tesis ini ialah; pertama, dalam mekanisme pelaksanaan konvensi, partai Golongan Karya cenderung bersifat reaksioner atas perkembangan isu-isu aktual yang berkembang, mekanisme konvensi masih terkatagorikan tidak baku. Artinya aturan dasar konvensi hanya terdapat pada Keputusan Rapim, tidak diataur dalam AD/ART. Hal itu tentunya berbola dengan Konvensi di Amerika Sertikat, dimana ketentuan dasar Konvensi diatur dalam AD/ART Partai Politik, baik Partai DemokratmaupunPartai Republik. Ketidakbakuan mekanisme itu terlihat mulai dari tahap persiapan hingga tahap pemilihan. Ketidakbakuan mekanisme tersebut karena konvensi tidak memiliki kedudukan politik dan hukum yang kuat dalam tata organisasi partai. Ini disebabkan konvensi tidak diatur dalam AD dan ART Partai sebagaimana di Amerika Serikat (partai Republik dan partai Demokrat) sehingga hasil konvensi pun tak memiliki kekuatan yang tetap sebab ada peluang rapat pimpinan (Rapim) bisa mengubahnya kembali. Selain mekanisme yang cenderung tidak mendukung terhadap pelaksanaan Konvensi Partai Golongan Karya ke arah yang lebih baik dan berkualitas, juga pelaksanaan Konvensinya yang inkonsistensi ikut mendorong rusaknya tujuan mulia d£iri konvensi. Inkonsistensi yang diperagakan pada pelaksanaan Konvensi telah merampas prinsip-prinsip dasar terciptanya konvensi yang baik dan berkualitas, yakni kedaulatan pemilih, keterbukaan proses pemilihan dan indefedensi panitia penyelenggara. Sehingga pada gilirannya dengan mekanisme dan pelaksanaan konvensi yang baik akan turut membangun demokrasi yang berkualitas dalam tatanan politik ketatanegaraan. Sementara jika dikomparasikan dengan Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat, mekanisme Konvensi Nasional Partai Golongan Karya dapat dikatakan masih ketinggalan dibanding keduanya. Kenyataan itu terlihat dari tiga dimensf; (1) landasan hukum (2) mekanisme pelaksanaan konvensi, dan (3) peseita dan suara. Baik Partai Republik maupun Partai Demokrat sama-sama menerapkan tiga dimensi ini secara terbuka, independen,dan memiliki kedaulatan tinggi.