Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penegakan hukum hak kekayaan intelektual oleh otoritas kepabeanan ditujukan untuk melindungi pemilik atau pemegang hak dari segi ekonomi, melindungi konsumen terhadap barang-barang bermerek palsu maupun bajakan hak cipta dan untuk kepentingan negara dari segi perdagangan internasional serta penerimaan keuangan negara dilaksanakan dengan dua cara yaitu pasif dan aktif sesuai dengan ketentuan Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights tentang tindakan yang diambil di perbatasan negara walaupun sudah memperlihatkan hasilnya namun masih memerlukan dukungan berupa peran serta secara aktif pemilik atau pemegang hak, masyarakat konsumen, dan kerjasama para penegak hukum, serta perangkat peraturan yang memadai.

---

Enforcement of intellectual property rights by the Customs Authority is aimed to give economic protection to the owner or holder of the right, consumer protection against counterfeit trademark and pirated goods as well as for the benefit of international trade and national revenue performed by Customs Authority in two actions, that is passive action and active action based on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement concerning with special requirements related to border measures although has been done successfully but it still need support in form of active participation by the owner or holder of the right, consumer as a whole, cooperation among law enforcement agencies and a set of reliable government regulation as well."

"Penelitian ini berfokus pada Penilaian Mantan Peserta Program Criminon dan Therapeutic Community (TC) tentang Efektifitas Pembinaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Ulang Narkotika dengan membandingkan antara program Criminon dan Therapeutic Community (TC). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskripsi analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penilaian mantan peserta tentang efektifitas pembinaan dari program Criminon dan Therapeutic Community (TC). Lebih lanjut penilaian mantan peserta tentang efektifitas yang dianalisis termasuk perbandingan dan frekuensinya terhadap pelaksanaan pembinaan Criminon dan Therapeutic Community (TC) dengan mengumpulkan data responden dari mantan klien pemasyarakatan melalui pengambilan sampel secara aksidental.Hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat penilaian mantan peserta tentang efektifitas pembinaan rehabilitasi penyalahgunaan ulang narkotika, berdasarkan asumsi penilaian mantan peserta Criminon dan Therapeutic Community (TC) bahwa efektifitas tertinggi pada program Therapeutic Community (TC). Metode Criminon memiliki nilai rata-rata 3.207, sedangkan metode Therapeutic Community (TC) memiliki rata-rata nilai 3.376. Artinya bahwa perbandingan antara program Criminon dengan program Therapeutic Community (TC) tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal efektifitas pembinaan karena derajat signifikansi (0,109) lebih besar dari nilai alpha (0,025) dengan tingkat kepercayaan 95%. Dari analisis perbandingan dan frekuensi diperoleh rata-rata persentase penilaian mantan peserta tentang efektifitas pembinaan adalah sekitar 95% responden menyatakan sangat baik (sangat efektif) dan sekitar 5% menyatakan tidak baik.

---

This research focus on Assessment Ex Participants of Criminon and Therapeutic Community (TC) for Assessment about the effectiviness of rehabilitation of re-use of narcotics by comparing between programs Criminon and Therapeutic Community (TC). This research is quantitative research design with descriptive analysis.Focus of this research is the analysis of effectivenees Assessment ex participants of treatment Criminon and Therapeutic Community (TC). Further, the effectiveness assessment were analyzed included comparation and frequency to treatment Criminon and Therapeutic Community (TC) which is by collecting of via questionnaire with acsidentail sampling.The research results are dislosed that the level of effectiveness assessment ex participants of treatment rehabilitation reprevention of narcotics, based on assumption assessment ex participants of Criminon and Therapeutic Community (TC) that effectivities cycle of Therapeutic Community (TC).Methode Criminon has mean score 3,207 methode Therapeutic Community (TC) has mean score 3,376. Meaning that comparation between programe Criminon with programe Therapeutic Community (TC) not difference that signification in many things effectiveness of treatment because degree of signification (0,109) more bigger than alpha (0,025) with level of confidence 95%. From comparative analysis and frequency get an average percentage of assessment ex participants about the effectiveness are around 95% respondents said very excellent and about 5% said is not good enough."

"Pengelolaan Benda Sitaan pada lembaga Rupbasan adalah dalam rangka penegakan hukum dengan semangat perlindungan Hak Asasi Manusia. Untuk persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan, maupun pengayoman terhadap subyek pencari keadilan, diperlukan jaminan terhadap keutuhan barang bukti perkara pidana illegal logging. Pengelolaan Barang sitaan yang dirampas oleh dan untuk Negara merupakan tugas Rupbasan. Permasalahannya ialah Apakah pentingnya penyitaan dalam hukum pidana? Bagaimanakah pengelolaan barang sitaaan negara oleh Rupbasan? Bagaimanakah Tanggung Jawab Terhadap Barang Sitaan Illegal Loggin? Metode pendekatan digunakan penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya deskriptif yang menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E2.UM.01.06 Tahun 1986 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Nomor E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan. Namun pengelolaan barang sitaan illegal logging, baik kayu temuan maupun kayu sitaan diatur dalam Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan. Pelaksanaan pengelolaan barang sitaan illegal logging dan barang rampasan negara di Rupbasan meliputi penerimaan, penelitian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, penyelamatan, pengamanan, pengeluaran dan penghapusan serta pelaporan. Dalam pengelolaan barang sitaan di mengalami kendala intern dan ekstern. Barang sitaan milik pihak ketiga dapat dilakukan penyitaan namun jika barang sitaan bukan milik terpidana maka barang tersebut tidak dirampas tetapi sebagai barang bukti dan dikembalikan kepada yang berhak. Disarankan kepada Pemerintah membuat peraturan yang relevan tentang lembaga Rupbasan antara peraturan pokok dengan peraturan tambahan agar tidak saling bertentangan atau multi tafsir; kepada pihak KPKNL agar setelah melaksanakan lelang barang bukti tindak pidana untuk tetap bekoordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam hal bukti penyetoran hasil lelang KPKNL yang sudah berikan dan dicatat sebagai penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dilaporkan kepada publik; Pemerintah melakukan peningkatan kantor Rupbasan dan sarana prasarana yang memadai sehingga keamanan barang sitaan terjamin keutuhannya; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan yang lebih baik dalam pengelolaan barang sitaan agar tidak terjadi penyalahgunaannya.

---

Management of Confiscated Goods at Rupbasan institution is within the framework of law enforcement in the spirit of human rights protections. For the trial and execution of court decisions, and aegis of the subject is seeking justice, needed assurance to the integrity of evidence in criminal cases of illegal logging. Management of confiscated goods seized by and for the State is duty Rupbasan. The problem is What is the importance of seizure in criminal law? How does the management of goods confiscated by Rupbasan? How Responsibility Goods Confiscated Illegal Logging? The method used in this thesis research using normative law, the nature of descriptive studies using qualitative analysis. The research shows that the implementation of state management of confiscated objects and booty governed state in the Minister of Justice No. M.05.UM.01.06 of 1983 whose implementation is set in the decision of the Director General of Corrections Number E2.UM.01.06 of 1986 which has been enhanced by Decree No. E1 .35. PK.03.10 Year 2002 on Guidelines and Technical Guidelines for the Management of Confiscated Objects of State and the State in Rupbasan booty. However, the management of goods confiscated illegal logging, both wood and wood confiscated findings set out in the Ministry of Forestry Regulation Number: P.48/Menhut-II/2006 on Guidelines Auction Results Findings Forest, Confiscated And booty. Implementation of the management of goods confiscated illegal logging and loot the country in Rupbasan include reception, research, registration, storage, maintenance, pemutasian, rescue, security, expenses and losses and reporting. In managing the confiscated goods in experiencing internal and external constraints. Confiscated goods owned by third parties to the confiscation of goods confiscated, but if not belong to convict the articles are not deprived but as evidence and returned to the beneficiary. It is recommended to the Government to make relevant regulations of the institution Rupbasan between basic rule with additional rules to avoid conflicting or multiple interpretations; to parties KPKNL after conducting the auction for the crime evidence to remain bekoordinasi with the Prosecutor in the case of evidence of the remittance of existing auction KPKNL given and recorded as a recipient of State Revenues (non-tax) may be reported to the public, the Government increased its office Rupbasan and adequate infrastructure facilities so that their integrity is assured of security of goods confiscated; Ministry of Justice and Human Rights in implementing human resource development through education and training to increase skills and better knowledge in the management of goods confiscated to prevent abuse."

"Penelitian ini membahas tenang analisis proses rekonstruksi pembentukan standar nasional pendidikan kedokteran menurut sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan menggunakan pendekatan post positivism. Ditemukan adanya ketidak-sinkronan antara kedua Undang-Undang tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa kewenangan (dispute of power) secara vertikal dan horizontal yang melibatkan dua lembaga pemerintah dan masyarakat kedokteran. Ditemukan juga adanya konflik norma yang diatur dan substansi dalam standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas terhadap subyek yang mengatur yaitu antara pemerintah dan masyarakat kedokteran serta terhadap obyek yang diatur yaitu standar pendidikan kedokteran, menjadi solusi bagi proses rekonstruksi pembentukan standar pendidikan yang disahkan Konsil Kedokteran Indonesia menjadi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Peran aktor pemerintah dan masyarakat kedokteran menjadi kunci dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas SNPK. Kedua Undang-Undang tersebut dapat menjadi kebijakan yang saling melengkapi jika jika tidak ada ego sektoral masingmasing institusi dalam membentuk kebijakan SNPK.

---

This research is about public policy to analysis process of reconstruction medical and dental national education standard between The Indonesian Law Number 29 year 2004 Regarding Medical Practices and The Indonesian Law Number 20 year 2013 Regarding Medical Education with post positivism approach. This research found that unsynchronized between both formal policies that caused dispute of power vertically and horizontally between governments and medical communities. This research also found conflict about norms and substances of medical and dental education standards. Synchronization, and harmonization, and synergize to subject between governments and medical communities, also to object those medical and dental education standards become the best solutions to do reconstruction the standards. These standards of medical and dental professions education that approved by the Indonesia Medical Council should be a part of the National Medical Education Standard that will be approved by Ministry of National Education. The actors of governments and medical communities as the key to synchronize, and harmonize, and synergize of the National Medical Education Standard. Both of national formal policies will be complemented each others if there's no more the sectoral egoism each institution to formulate the National Medical Education Standard."

"Tindakan hukum berupa pengalihan asset oleh Debitur Pailit dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Pembatalan tersebut disebut Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun demikian pada prakteknya tidak mudah untuk memintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum Debitor kepada pengadilan. Dari beberapa pengajuan hanya Actio Pauliana pleh kurator, sampai saat ini, hanya segelintir yang dikabulkan oleh hakim. Adanya beberapa putusan Actio Pauliana menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa perkara Actio Pauliana dengan alasan kewenangannya merupakan Pengadilan Negeri.

---

Legal action in the form of transfer of assets by Debtor Bankruptcy may be requested cancellation to the court. Cancellation is called actio Pauliana provided for in Article 41 through Article 50 of Law No. 37 of 2004. However, in practice it is not easy to request cancellation of the debtor to the court legal action. From some of the submissions only actio Pauliana pleh curator, to date, only a handful have been granted by the judge. The existence of several decisions of the Commercial Court declared actio Pauliana unauthorized actio Pauliana examine cases on the grounds its authority is the District Court."

"Tujuan akhir tesis ini adalah mengidentifikasi penyebab rendahnya jumlah realisasi KPR Sarasuna bersubsidi sebagai instrumen pemilikan Rusunami oleh masyarakat sasaran di perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey dan wawancara terstruktur terhadap pakar yang terlibat langsung dalam berjalannya instrumen ini. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab rendahnya penyerapan Rusunami oleh masyarakat sasaran diantaranya adalah: Housing Finance System yang ada masih belum mantap/maksimal, adanya kenaikan harga terbawah Rusunami di pasaran, dan budaya masyarakat yang masih terbiasa tinggal di landed house walaupun di pinggiran kota.

---

Trough this research, we would like to identify cause of low level absorption KPR Sarasuna Bersubsidi instrument for Rusunami by target community. This research is a quantitative study with survey and deep interview against the expert who was directly involved in walking this instrument.

Results of this research determined the cause of low level the Rusunami absorption by the target community are Housing Finance System was not yet stable/maximal, the existence of the Rusunami price increase in the market and the community's culture that still familiar with landed house although in suburban."

"Tesis ini membahas struktur mikro pasar valuta asing menggunakan data transaksi harian perdagangan mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) terhadap Rupiah (IDR) selama periode Agustus sampai Oktober 2008. Komponen struktur mikro pasar valuta asing mencakup frekuensi dan volume perdagangan serta pergerakan harga, lmplikasi variabel struktur rnikro pasar pada rnanajemen risiko direfleksikan dalam perbandingan volatilitas komponen tersebut saat pasar dalam kondisi normal dan tidak normal melalui pendekatan Valut at Risk (VaR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (I) volume perdagangan cenderung tinggi pada pembukaan dan penutupan pasar dan membentuk pola U-shaped, (2) volume perdagangan tinggi pada hari Selasa dan pada hari-hari berikutnya cenderung menurun hingga Jumat (3) volatilitas pada pasar tidak normal 4 sampai 5 kali dari pasar normal dan tidak berpola U-shaped, (4) pengendali pasar selama periode observasi didominasi oleh bank asing dan bank pemerintah.

---

This study focus on the microstructure of foreign exchange markets using a daily transaction data set from American Dollar (USD) against Indonesian Rupiah (IDR) in periods of August to October 2008. The microstructure of foreign exchange markets variables are trading frequency and volume behavior, and price changes. The implication of these variables to market risk management is reflected on its volatility comparison between normal markets and abnormal markets using Value at Risk approach.

The results show that (l) a U-shaped pattern in volume during trading day, that is, volume is highest at the beginning and the end ofthe trading day (2) the trading volume is different within and across days. This research provide of an inverted U-shaped in volume across days. Tuesday has the lowest volume, and on the next days until Friday, volume tends decrease, (3) the volatility of abnormal markets is 4 to 5 times than normal markets. The market makers are relatively denominated by foreign banks and goverment banks."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan Terhadap UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Pertambangan Minerba Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan adanya aturan di dalam ketentuan peralihan UU Pertambangan Minerba yang mewajibkan penyesuaian ketentuan di dalam Kontrak Karya KK terhadap UU Pertambangan Minerba Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran mengenai pengaturan penyesuaian KK serta permasalahan di dalam pelaksanaannya selain juga untuk mengetahui mengenai kepastian hukum terkait pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber daya sekunder yang dianalisis menggunakan analisis data kualitatif Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba masih memiliki sejumlah masalah dan kendala yang berasal dari belum adanya pengaturan yang mengatur secara komprehensif dan tumpang tindih pengaturan sehingga pengaturan yang ada belum menjamin kepastian hukum dalam proses penyesuaian kontrak karya tersebut Dengan demikian pemerintah bersama sama dengan para pemangku kepentingan stakeholders yang terkait perlu segera melengkapi serta memperbaiki pengaturan yang ada pada saat ini demi menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba

---

ABSTRACTThis Research discusses the legal analysis of legal certainty behind the Contract of Works CoW adjustment to Law No 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining Law No 4 2009 This research is conducted due to the clause of transitional provisions in the Law No 4 2009 which requires adjustment of provisions in the CoW to the Law No 4 2009 The purpose of this research is to determine an overview of the framework in CoW adjustment regulations and issues in its implementation as well as to find out about the legal certainty regarding its conduct pertaining to the Law No 4 2009 To that end this research uses juridical normative legal research method by utilizing analyzed secondary source and qualitative data As the result this research showed that the implementation of the adjustment the CoW to the Law No 4 2009 still contains a number of problems and constraints stemming from the lack and overlapping regulations Therefore the regulations has yet to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW Thus the government together with the stakeholders needs to complete and improve existing regulations in order to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW to the Law 4 2009 "

"Penelitian dilakukan untuk mengetahui respon dinamis transaksi berjalan apabila defisit anggaran meningkat tiba-tiba melalui jalur nilai tukar dan suku bunga menggunakan data Indonesia periode 2000Q1-2013Q4 dengan model Struktural Vektor Autoregression (SVAR). Penelitian juga ingin mengetahui dampaknya terhadap PDB riil. Berdasarkan Impulse Response Function (IRF) diperoleh hasil bahwa respon transaksi berjalan atas shock defisit anggaran tidak kuat, perubahan berada pada kisaran 0,04%-0,07%. Tidak ditemukan Twin Deficits Hyphotesys dalam perekonomian Indonesia pada periode tersebut. Respon suku bunga naik dan kecil serta memerlukan tiga periode untuk memperoleh apresiasi nilai tukar. Respon PDB terhadap peningkatan defisit anggaran negatif. Berdasarkan Forecast Error Decomposition Variance (FEDV) diperoleh hasil bahwa perubahan transaksi berjalan sangat dipengaruhi pertumbuhan PDB. Pengaruh shock defisit anggaran terhadap perubahan transaksi berjalan relatif kecil.

---

The study was conducted to determine the dynamic effects of budget deficits distubances on current account deficit through interest rate and exchange rate using data of Indonesia in 2000Q1-2013Q4 with Structural Vector Autoregression model. The impact on real GDP also to be learned. Result of Impulse Response Function (IRF) is that the effects of shock on current account deficit is not strong, the range are between 0.04% and 0.07%. Twin Deficits Hyphotesys is not found in the Indonesia?s economy during this period. Response of interest rates is increasing and not strong. There is need three-periods to get exchange rate appreciation. Response of GDP is negative. Using Forecast Error Variance Decomposition (FEDV) is obtained that the current account changes greatly influenced by GDP."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konvergensi produktivitas tenaga kerja industri besar dan sedang sektor manufaktur dengan data panel untuk dua puluh enam propinsi di Indonesia dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2012. Untuk mengestimasi konvergensi penelitian ini menggunakan interval waktu tiga tahun dan lima tahun. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa konvergensi-β non-kondisional dan kondisional eksis pada industri besar dan sedang sektor manufaktur di Indonesia. Untuk Konvergensi-β non kondisional kecepatan konvergensi adalah 4,66 persen (periode tiga tahun) dan 6,83 persen (periode lima tahun) dengan halfway life selama 14,87 tahun (periode tiga tahun) dan 10,15 (periode lima tahun). Untuk Konvergensi-β non kondisional kecepatan konvergensi adalah 21,34 persen (periode tiga tahun) dan 27,16 persen (periode lima tahun) dengan halfway life selama 3,25 tahun (periode tiga tahun) dan 2,55 (periode lima tahun).

---

This study aims to analyze the convergence of labor productivity of large and medium industrial manufacturing sector with panel data for twenty-six provinces in Indonesia from 1988 until 2012. Result shows that β-convergence of non- conditional and conditional exist in large and medium industrial manufacturing sector in Indonesia. For non-conditional β-convergence speed of convergence is 4.66 per cent (three-year period) and 6.83 percent (five-year period) to halfway life for 14.87 years (three-year period) and 10.15 years (five-year period). For conditional β-convergence speed of convergence is 21.34 percent (three-year period) and 27.16 percent (five-year period) with halfway life for 3.25 years (three- year period) and 2.55 years (five-year period)."