Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di seluruh Indonesia, tercatat 5.590 sungal Induk dan 600 diantaranya berpotensi .menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup oleh sunga-sungai induk ini mencapal 14 juta hektar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, banjir yang terjadi di daerah-daerah rawan pada dasamya disebabkan o1eh tiga hal. Per-lama, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam sepertl curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catrdimerrt area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan air sungai, dan sebagainya. Kecenderungan meningkatnya banjir disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut a). Kemampuan DAS (Daerah Aliran Sungai) untuk meresapkan air/ menahan air hujan semakin berkurang oleh berbagai sebab diantaranya penggundulan hujan dan penggunaan lahan yang mengabaikan konservasi air dan tanah; b). Kemampuan prasarana-sarana pengendali banjir yang ada masih terbatas, umumnya hanya direncanakan untuk banjir rencana (design flood) dengan periode ulang 5 s.d 25 tahun; c). Kemampuan pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana banjir sesuai dengan rencana induk penanggulangan banjir masih sangat terbatas karena basamya dana yang diperlukan untuk biaya konstruksi maupun pembebasan tanahnya; d). Dampak °global climate change' yang disebabkan oleh pemanasan global yang mengaklbatkan sering terjadi iklim/cuaca yang ekstrim, yaltu curah hujan yang tinggal dalam waktu singkat atau musim ke narau yang berkepanjangan; e). Perilaku masyarakat yang tidak kondusif dalam pengelolaan banjir, diantaranya pembuangan sampah pada sungal dan saluran air, penghunian bantaran sungai, dan bangunan yang menjorok ke badan sungai sehingga mempersempit patung sungai sehingga memperkecil daya tampung sungai. Sekitar 40% wilayah di Provinsl DKI Jakarta berada dl dataran banjir pada sungai angke, pesanggrahan, sekretaris, grogol, krukut, ciliwung, cipinang, sunter, buaran, jatikramat, dan cakung sehlngga rawan terhadap genangan dan banjir. Tingkat urbanisasi yang tinggi, kesadaran masyarakat terhadap pelestarian tingkungan hidup, dan tingkat kedisipInan masyarakat yang relatif masih rendah, menyebabkan perrnasalahan banjir di wilayah DKI Jakarta meningkat dari waktu ke waktu. Penelitian inl akan membatasi terhadap prose anallsa kebijakan yang mendorong peran masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir di wilayah kotamadya Jakarta timur, khususnya yang berada dl wilayah kelurahan cipinang muara. Wilayah tersebut dipilih karena merupakan wilayah rawan banjir dan terkait program pernerlntah dalam menanggulangl permasalahan banjir dengan proyek banjir kanal timur (Delimitasi). Penelitan Ini terbatas kepada keterkaitan antara kebijakan pemerintah dalam penanggulangan permasalahan banjir dengan peran masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir (Limitasi). Asumsi dalam peneti ian Ini adalah penelitian kualitatif induktif. Alasan rasionalnya adalah tujuan penelitlian ini adalah menggambarkan/deskripsi kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan perrnasalahan banjir di wilayahnya. Mengikuti alur pemikiran asumsi tersebut, penelitian inl lebih memperhatikan proses dan makna proses analisa kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir, dikarenakan penelitian Ini menggambarian kondisl-kondisl masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir, dan menjelaskan keterkaitan antara kebijakan pemerintah dalam penanggulangan banjir dengan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan banjir. Namun demiklan tujuan utama penelitian ini Iebih kepada deskripsi, yaltu menggambarkan kebijakan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan permasalahan banjir. Penelitian ini merupakan penelitan terapan. Penelitian inl berupaya memberikan gambaran permasalahan yang rinci yang disertai rekornendasi¬rekomendasi yang dapat bermanfaat bagl pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan banjir. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif, mengambil teknik field research. Alur analisa tentang kondisi kondisi masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir di wilayahnya menggunakan kerangka pemikiran Talcott Parsons. Penelitian ini mengambil lokasi di dua rukun warga dalam wilayah Kelurahan Cipinang Muara. Perbedaan kedua rukun warga tersebut dlcerminkan dalam karakteristik sosial masyarakatnya. Karakteristlk sosial dlmaksud mengacu kepada Rencana Umum Pembangunan Sosial Budaya DICE Jakarta tahun 1994-2005. Perbedaan karakteristik sosial juga membedakan model tindakan rnasyarakatnya dalam menanggulangi banjir yang disesuaikan dengan standar perilaku yang dianut, Interaksl sosial hingga kepada sistem kepribadian dan kebiasaan masyarakat. Kesimpulan dan rekamendasi dalam penelitian ini adalah sebagal berikut : adanya pemetaan kondisi sosial masyarakat, sehingga data yang ada dapat digunakan sebagal database kondisi social guna pembuatan kebijakan penangguiangan per masalahan banjir kedepannya. Adanya sistem jaminan kesehatan terjangkau, sistem jaminan pendidikan terjangkau, dan kampanye pengendaiian banjir. Penyediaan sentra-sentra aktivitas ekonomi yang memprioritaskan kepada masyarakat miskln kota. Kampanye bersahabat dengan air guna memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap jenis peruntukan dan tata guna lahan, dan juga pengelolaan dralnase yang baik. Pemahaman dan pengetahuan terhadap jenis peruntukan lahan akan memberi pemahaman akan pemanfaatan lahan. Penyediaan rumah susun. Kerjasama antar Instansi daerah di bidang kependudukan guna rnenata jumlah penduduk di Jakarta. Kampanye hunian resapan air, yang berfungsi sebagai kanservasi dan mencegah genanganberlebihan. Pengeloiaan sampah dengan pola 3 R (reduce, Reuse, Recycle).

Abstrak :
Dalam prespektif pembangunan, pemberdayaan berbasis masyarakat pada dasamya merupakan penguatan potensi masyarakat (community empowerment) yang meletakkan masyarakat secara individu atau bersama sama sebagai subjek pembangunan. lnisiatif kreatif masyarakat dianggap sebagai sumber daya utama dalam proses pembangunan Pemberdayaan juga memberi ruang partisipasi penuh kepada masyarakat ke dalam suatu program pemberdayaan dan pembangunan itu sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi program dan pembangunan. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pelaksanaan program Penggerakan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kelurahan (P3MK) yang dilaksanakan di Kelurahan Limo sebagai upaya pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kota Depok . Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program P3MK yang dilaksanakan di Kelurahan Limo, Kecamalan Limo, Kota Depok. Dengan dilakukannya evaluasi, diharapkan mendapatkan informasi tentang keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan program, sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan program berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Logical Framework Analisis (LPA) dengan melihat dan menganalisis kesesuaian dan sinergi antara dimensi input, process, output, outcome, dan impact yang terjadi di dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data primer diperoleh dad basil wawancara mendalam (depth interview) kepada 16 orang informan dan observasi lapangan. Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil evaluasi sumatif terhadap pelaksanaan program P3MK di Kelurahan Limo menunjukan adanya kekuatan di dalam program ini yaitu masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan di lingkungannya. Masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terlibat langsung dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi. Program juga dianggap sebagai bentuk dan proses pembelajaran bagi masyarakat dalam mengelola dan memobilisasi sumber-sumber daya yang ada di masyarakat sendiri. Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan juga merasa program ini membiasakan mereka untuk bekerjasama, bertanggung jawab dan peduli terhadap Iingkungannya. Masyarakat yang kurang mampu juga merasa terayomi oleh lingkungannya. Selain kekuatan, ternyata pelaksanaan program P3MK di Kelurahan limo mempunyai kelemahan yang dapat mengganggu pelaksanaan program ke depan. Adapun kekurangan dan kelemahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah : Pedoman Teknis Pelaksanaan program belum sempurna ; Kurangnya sosialisasi Program ; Dana Rp 50 Juta masih dirasakan kurang oleh masyarakat jika semua komunitas RW melakukan kegiatan kegiatan sesuai dengan usulan mereka ;Tidak adanya pendampingan langsung dilapangan oleh CDC) professional ; Belum bisanya semua sarana dan prasarana yang diusulkan komunitas RW dapat terlaksana ; Belum adanya data base mengenai masarakat miskin dan kurang mampu, Untuk pelaksanaan program P3MK di masa datang, penulis mencoba untuk memberi usulan bagi perbaikan program. Dimana kelemahan dan kekuatan yang telah diidentifkasi dalam hasil penelitian Menjadi dasar bagi usulan yang diajukan. Usulan juga berdasakan prinsip-prinsip pemberdayaan berbasis komunitas .

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan tentang potensi peranan masyarakat sipil Aceh dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian yang terjadi di Aceh. Sebagaimana diketahui, konflik yang terjadi di Aceh merupakan konflik yang telah berlangsung lama dan berkepanjangan. Aktor utama dalam konflik tersebut adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Tema ini menarik karena sepanjang sejarah konflik yang telah berlangsung di Aceh, masyarakat sipil Aceh selalu dalam posisi menjadi objek dari konflik itu sendiri. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah korban masyarakat sipil selama konflik berlangsung. Penelitian ini mengkaji sebab-sebab terjadinya konflik di Aceh, upaya-upaya penanganan yang telah dilakukan dan potensi peranan masyarakat sipil Aceh dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali berbagai dinamika yang terjadi pada proses perdamaian. Wawancara mendalam dilakukan dengan para aktor masyarakat sipil seperti tokoh masyarakat, kalangan akademisi, para pegiat LSM dan mahasiswa/pemuda. Studi terhadap dokumen dari berbagai laporan serta observasi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan juga dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa potensi peranan masyarakat sipil Aceh yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian. Namun dari berbagai perundingan perdamaian yang telah dilaksanakan antara GAM dan RI, masyarakat sipil Aceh tidak sepenuhnya dilibatkan. Potensi peranan yang dapat dilakukan dari masing-masing kelompok masyarakat sipil berbeda-beda, walaupun tujuannya adalah tetap mendorong proses penyelesaian konflik dan mewujudkan perdamaian yang abadi di bumi Aceh.

Abstrak :
[ABSTRAK
Perkembangan industri di Karawang, yang awalnya diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal, ternyata secara tidak langsung berdampak pada hilangnya kesempatan kerja dan tingginya jumlah pengangguran lokal. Persoalan pengangguran ini menuntut dirancangnya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pengangguran lokal, yaitu Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Kebijakan ini bertujuan sebagai tindakan afirmatif (affirmative action) untuk mendesak terdistribusinya kesempatan kerja bagi pengangguran lokal yang tereksklusi dalam dunia industri.

Namun, Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 ini belum mampu diimplementasikan secara optimal, sebab masih terdapat berbagai perselisihan kepentingan di antara aktor-aktor yang terkena dampak dari implementasi kebijakan ini. Berbeda dengan berbagai penelitian terhadap implementasi kebijakan yang cenderung hanya meninjau aspek-aspek prosedural dan administratif pada level tertentu, penelitian ini berupaya mengurai faktor-faktor sosiologis, terutama relasi sosial di antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda, sebagai pendukung atau pun penghambat proses implementasi kebijakan ketenagakerjaan dalam multilevel: mikro, meso dan makro.

Karenanya, analisis penelitian ini dibagi dalam tiga persoalan: (1) proses implementasi kebijakan; (2) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan di level makro, meso dan mikro; dan (3) faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan di level makro, meso dan mikro. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan mampu meninjau proses implementasi kebijakan ketenagakerjaan secara lebih komprehensif.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat dua faktor yang mendukung proses implementasi Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011: (1) beberapa aspek dalam lingkungan eksternal (makro), seperti perkembangan pasar otomotif dan usaha garmen; (2) kerja sama stakeholders, seperti perusahaan Yahama dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Sementara di level mikro tidak ditemukan faktor pendukung proses implementasi. Namun, kedua faktor pendukung tersebut lebih bersifat kondisional, sehingga sulit diterapkan pada sektor-sektor lainnya.

Sedangkan faktor-faktor penghambat proses implementasi justru lebih banyak ditemukan di semua level, baik makro, meso maupun mikro. Di level makro atau struktural, ditemukan tiga faktor penghambat, yaitu: (1) ketidakjelasan rancangan kebijakan; (2) membludaknya pencari kerja baru dan minimnya lapangan kerja; (3) minimnya anggaran. Di level meso, ditemukan dua faktor penghambat, yaitu: (1) lemahnya sistem dan budaya organisasi; (2) resistensi stakeholders. Sedangkan di level mikro, ditemukan dua faktor penghambat: (1) lemahnya SDM lokal; (2) kepentingan pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses implementasi Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 masih belum diimplementasikan secara optimal berdasarkan banyaknya faktorfaktor penghambat yang tidak mampu diatasi oleh Pemerintah Daerah Karawang.

---

ABSTRACT
The Industry development in Karawang, which is initially expected to absorb many local workers, in fact indirectly influences the losing of the job opportunity and the high rate of the local unemployment. This unemployment case forces the attempt to design the employment policy,Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 about Formation of the Local Workers, which tend to sustain the local employment. This policy aims to be an affirmative action to insist the distributed job opportunity for the local unemployment which is exclusive in the industry field.

However, the Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 has not implemented optimally yet, since there are still various conflict of interests among the actors affected by this implementationpolicy. Having some differences from some other various studies discussing the policy implementation which tend to observe the procedural and administrative aspects in a certain level, this study seek to elaborate the sociological factors, particularly social relations among the actors having the different interests, as a support or hindrance of the implementation of the employmentpolicy in multilevel: micro, medium, and macro.

Due to such considerations, the analysis of this study is divided into three matters: (1) the process of policy implementation; (2) the sustainingfactors of the policy implementation in the levels of macro, medium, and micro; and (3) the intervening factors of the policy implementation in the levels of macro, medium, and micro. This study is, therefore, expected to provide the more comprehensive investigation toward the implementation of employment policy.

The findings reveal that there are two factors sustaining the implementation process of Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011: (1) several aspects in the external situation (macro), for instance the development of automotive and garment industries; (2) cooperation of stakeholders, such as Yamaha company and Resident Civil Organization/Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Meanwhile, in the micro level, the sustaining factors of the implementation process were not found. However, the two sustaining factors tend to be conditional that these tend to be difficult to be implemented in other sectors. On the other hand, the intervening factors of the implementation process are more frequently found in all levels, either in the levels of macro, medium, or micro. In the macro or structural level, three intervening factors were found: (1) the lack of clearance in the policy design; (2) the increasing number of the new job seekers and the lack of work-field; (3) the lack of budgeting. In the medium level, two intervening factors were found: (1) the weakness of system and culture of organization; (2) stakeholders resistances. Meanwhile, in the micro level, two intervening factors were found: the weakness of local human resources; (2) personal interest. This study, therefore, arrives at a conclusion that implementation process of Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 is not implemented optimally, based on the many intervening factors which cannot be dealt with by The Region Government of Karawang.;The Industry development in Karawang, which is initially expected to absorb many local workers, in fact indirectly influences the losing of the job opportunity and the high rate of the local unemployment. This unemployment case forces the attempt to design the employment policy,Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 about Formation of the Local Workers, which tend to sustain the local employment. This policy aims to be an affirmative action to insist the distributed job opportunity for the local unemployment which is exclusive in the industry field. However, the Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 has not implemented optimally yet, since there are still various conflict of interests among the actors affected by this implementationpolicy. Having some differences from some other various studies discussing the policy implementation which tend to observe the procedural and administrative aspects in a certain level, this study seek to elaborate the sociological factors, particularly social relations among the actors having the different interests, as a support or hindrance of the implementation of the employmentpolicy in multilevel: micro, medium, and macro. Due to such considerations, the analysis of this study is divided into three matters: (1) the process of policy implementation; (2) the sustainingfactors of the policy implementation in the levels of macro, medium, and micro; and (3) the intervening factors of the policy implementation in the levels of macro, medium, and micro. This study is, therefore, expected to provide the more comprehensive investigation toward the implementation of employment policy. The findings reveal that there are two factors sustaining the implementation process of Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011: (1) several aspects in the external situation (macro), for instance the development of automotive and garment industries; (2) cooperation of stakeholders, such as Yamaha company and Resident Civil Organization/Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Meanwhile, in the micro level, the sustaining factors of the implementation process were not found. However, the two sustaining factors tend to be conditional that these tend to be difficult to be implemented in other sectors. On the other hand, the intervening factors of the implementation process are more frequently found in all levels, either in the levels of macro, medium, or micro. In the macro or structural level, three intervening factors were found: (1) the lack of clearance in the policy design; (2) the increasing number of the new job seekers and the lack of work-field; (3) the lack of budgeting. In the medium level, two intervening factors were found: (1) the weakness of system and culture of organization; (2) stakeholders resistances. Meanwhile, in the micro level, two intervening factors were found: the weakness of local human resources; (2) personal interest. This study, therefore, arrives at a conclusion that implementation process of Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 is not implemented optimally, based on the many intervening factors which cannot be dealt with by The Region Government of Karawang.;The Industry development in Karawang, which is initially expected to absorb many local workers, in fact indirectly influences the losing of the job opportunity and the high rate of the local unemployment. This unemployment case forces the attempt to design the employment policy,Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 about Formation of the Local Workers, which tend to sustain the local employment. This policy aims to be an affirmative action to insist the distributed job opportunity for the local unemployment which is exclusive in the industry field. However, the Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 has not implemented optimally yet, since there are still various conflict of interests among the actors affected by this implementationpolicy. Having some differences from some other various studies discussing the policy implementation which tend to observe the procedural and administrative aspects in a certain level, this study seek to elaborate the sociological factors, particularly social relations among the actors having the different interests, as a support or hindrance of the implementation of the employmentpolicy in multilevel: micro, medium, and macro. Due to such considerations, the analysis of this study is divided into three matters: (1) the process of policy implementation; (2) the sustainingfactors of the policy implementation in the levels of macro, medium, and micro; and (3) the intervening factors of the policy implementation in the levels of macro, medium, and micro. This study is, therefore, expected to provide the more comprehensive investigation toward the implementation of employment policy. The findings reveal that there are two factors sustaining the implementation process of Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011: (1) several aspects in the external situation (macro), for instance the development of automotive and garment industries; (2) cooperation of stakeholders, such as Yamaha company and Resident Civil Organization/Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Meanwhile, in the micro level, the sustaining factors of the implementation process were not found. However, the two sustaining factors tend to be conditional that these tend to be difficult to be implemented in other sectors. On the other hand, the intervening factors of the implementation process are more frequently found in all levels, either in the levels of macro, medium, or micro. In the macro or structural level, three intervening factors were found: (1) the lack of clearance in the policy design; (2) the increasing number of the new job seekers and the lack of work-field; (3) the lack of budgeting. In the medium level, two intervening factors were found: (1) the weakness of system and culture of organization; (2) stakeholders resistances. Meanwhile, in the micro level, two intervening factors were found: the weakness of local human resources; (2) personal interest. This study, therefore, arrives at a conclusion that implementation process of Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 is not implemented optimally, based on the many intervening factors which cannot be dealt with by The Region Government of Karawang., The Industry development in Karawang, which is initially expected to absorb many local workers, in fact indirectly influences the losing of the job opportunity and the high rate of the local unemployment. This unemployment case forces the attempt to design the employment policy,Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 about Formation of the Local Workers, which tend to sustain the local employment. This policy aims to be an affirmative action to insist the distributed job opportunity for the local unemployment which is exclusive in the industry field. However, the Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 has not implemented optimally yet, since there are still various conflict of interests among the actors affected by this implementationpolicy. Having some differences from some other various studies discussing the policy implementation which tend to observe the procedural and administrative aspects in a certain level, this study seek to elaborate the sociological factors, particularly social relations among the actors having the different interests, as a support or hindrance of the implementation of the employmentpolicy in multilevel: micro, medium, and macro. Due to such considerations, the analysis of this study is divided into three matters: (1) the process of policy implementation; (2) the sustainingfactors of the policy implementation in the levels of macro, medium, and micro; and (3) the intervening factors of the policy implementation in the levels of macro, medium, and micro. This study is, therefore, expected to provide the more comprehensive investigation toward the implementation of employment policy. The findings reveal that there are two factors sustaining the implementation process of Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011: (1) several aspects in the external situation (macro), for instance the development of automotive and garment industries; (2) cooperation of stakeholders, such as Yamaha company and Resident Civil Organization/Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Meanwhile, in the micro level, the sustaining factors of the implementation process were not found. However, the two sustaining factors tend to be conditional that these tend to be difficult to be implemented in other sectors. On the other hand, the intervening factors of the implementation process are more frequently found in all levels, either in the levels of macro, medium, or micro. In the macro or structural level, three intervening factors were found: (1) the lack of clearance in the policy design; (2) the increasing number of the new job seekers and the lack of work-field; (3) the lack of budgeting. In the medium level, two intervening factors were found: (1) the weakness of system and culture of organization; (2) stakeholders resistances. Meanwhile, in the micro level, two intervening factors were found: the weakness of local human resources; (2) personal interest. This study, therefore, arrives at a conclusion that implementation process of Pasal 25 Perda Karawang No. 1/2011 is not implemented optimally, based on the many intervening factors which cannot be dealt with by The Region Government of Karawang.]

Abstrak :
Hubungan antara modal sosial dan dinamika kelompok dalam dua waktu yang berbeda serta pengaruhnya terhadap keberhasilan upaya pengembangan komunitas diteli dalam tesis ini. Data yang dipergunakan dalam tesis ini adalah data qualitative yang dikumpulkan dari 8 KSM sample. Dimensi modal sosial yang diteliti adalah: 1) kelompok dan jejaring; 2) trust dan solidaritas; 3) tindakan bersama dan kerjasama, dan 4) kohesi sosial dan inklusi. Terdapat perbedaan kekuatan antara masa aktif dan paska pendampingan dan hal ini mempengaruhi capaian kelompok. Terdapat penurunan dalam dua dimensi modal sosial yakni tindakan bersama dan kerjasama serta trus dan solidaritas.

---

Relationship between social capital and group dynamic in two difference times and its impact to the successful of community development efforts is examined. The data employed are qualitative primary data, collected from a sample of 8 selp-help groups. Social capital dimensions that are examined: 1) groups and networks; 2) trust and solidarity; 3) collective action and cooperation, and 4) social cohesion and inclusion. There are difference in social capital strength between active and post-project intervention and this affected achievement at groups levels. There are declining on two dimensions of social capital namely collective action and cooperation and trust and solidarity.

Abstrak :
ABSTRAK
Program Indonesia Pintar PIP merupakan program perlindungan sosial di bidang pendidikan yang bertujuan mengupayakan anak usia sekolah dari rumah tangga miskin memperoleh pendidikan, baik anak yang putus sekolah maupun yang masih bersekolah. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganilisis peran yang berjalan dan tidak berjalan dari implementor agencies dalam pelaksanaan PIP. Peran merupakan suatu konsepsi yang sangat berguna untuk mengerti dinamika terpadunya individu dengan suatu sistem sosial. Peran yang dilihat merupakan peran secara kolektivitas, peran sebagai institusi atau lembaga atau kelompok masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat. Selain itu dilakukan observasi terhadap rumah tangga miskin dan menggunakan data sekunder Susenas, Podes dan data daerah mengenai pendidikan untuk memperkaya informasi yang diperlukan. Temuan penelitian adalah peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat belum mendukung program ini untuk mencapai outcome program. Pelaksanaan peran dari pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat baru pada tahap delivery mechanism yaitu pendistribusian dana bantuan PIP ke penerima manfaat. Selain itu dalam pelaksanaan PIP, peran dalam pemantauan pelaksanaan program tidak berjalan secara optimal.

---

ABSTRACT
Program Indonesia Pintar PIP is a social security program on education with the goal to seek efforts for school age children from poor families to obtain education, either for drop out children or those who are still at schools. The research is to identy and to analyze the successfull and unsuccessful roles of the implementer agencies in conducting PIP. A role is a conception that is beneficial to understand the dynamics of integrated individuals in the social system. The roles see are collective roles, roles as institution or as community. The approach use in the research is a qualitative research using in depth interview to the local government, schools and society. Asides of that, observation towards poor families is conducted as well and secondary data from Susenas, Podes and local data on education is also used to enrich the information. The finding of the research is that the role conducted by the local government, schools and society is not yet supporting the program to achieve the outcome. The conducted role of the local government, schools and society is only on the delivery mechanism that is to distribute PIP fund to the beneficiaries. Besides that, on the implementation of PIP, the monitoring role of the implementor agencies is not running optimally.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai demokratisasi di Indonesia setelah reformasi 1998. Salah satu prasyarat demokrasi adalah partisipasi. Tesis ini mengupas partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan. Ruang partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan telah mendapat pengakuan secara hukum melalui Undang-undang nomor 10 tahun 2004. DPR telah mengembangkan mekanisme untuk terlaksananya ruang ini. Disisi lain, dalam perjalanannya ternyata ruang partisipasi ini lebih banyak dimanfaatkan oleh LSM. Adanya ruang publik ini telah memberikan pendidikan politik bagi publik. Tesis ini memberikan rekomendasi bagi DPR dalam rangka pendalaman demokrasi, melalui penciptaan mekanisme akuntabilitas terhadap konstituen. Bagi LSM, tesis ini merekomendasikan terbangunnya jaringan yang setara dalam rangka demokratisasi sampai ke akar rumput.

---

The focus of this study is democratization in Indonesia after the reform era. Participation is one important requirement for democracy. The study analyzes public participation on the law making process. As result from the reform, participation on the law making process is guaranteed under the law; Law 10 of 2004. So far, NGOs is the most active party to make use of the sphere. It is acknowledge that the public sphere already give sphere for political education to people. The study recommends mechanisms on constituent accountability to support deepening democracy in Indonesia. While for NGOs, the study recommends to establish egalitarian networking among NGOs.

Abstrak :
Tesis ini membahas kaitan antar kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pekerja anak. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah daerah terjadi sinergi yang saling menguatkan dan saling melengkapi dalam upaya untuk menghapus dan melindungi pekerja anak. Ditemukan beberapa kebijakan yang disebabkan kondisi perekonomian Indonesia masih memunculkan pasal-pasal yang terkesan tidak konsisten. Kebijakan-kebijakan yang dibuat sudah merefleksikan kebijakan dengan perspektif berpusat pada anak, dimana pasal-pasal yang terdapat di dalam kebijakan mencerminkan upaya yang serius dalam upaya melindungi dan meningkatkan harkat dan martabat anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian karya akhir ini adalah analisis isi, dimana pertama-tama penulis mengumpulkan kebijakankebijakan yang berupa undang-undang, peraturan, dan keputusan menteri yang terkait dengan anak dan pekerja anak. Kemudian meneliti butir-butir pasal yang ada pada setiap kebijakan sesuai dengan fokus yang akan dikaji. Selanjutnya adalah memberikan kesimpulan apakah pasal-pasal dalam kebijakan itu saling bertentangan atau saling mendukung, serta apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah sesuai dengan perspektif berpusat pada anak. Hasil penelitian menyarankan untuk menghindari bahwa kebijakan hanya menjadi catatan di atas kertas, maka perlu dukungan dari banyak semua pihak, mulai dari orang tua, masyarakat serta pemerintah dalam implementasi kebijakan dan dalam tataran kebijakan, terutama kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten harus dilakukan revisi dan disempurnakan agar terjadi konsistensi antar kebijakan. ......This thesis discusses a connection between the concerning with child labor at vaious level. Policy has been made by government or regional governments occurring synergy mutually strengthened and complementary in an effort to remove and protect child labor. Found some policy caused the condition of indonesian economy still eliciting clauses impressed inconsistent. The policies that made already reflect policy with perspective child centered, where the provisions contained in policy reflect serious efforts in an attempt to protect and increase harkat blame worthiness child. A method of research used in settlement work of the end of this is analysis of the contents, where first author collect the policies of the act of, regulation, and the ministerial decree associated with child and child labor. then examines items article that exist at any policy according to focus to be assessed. next thing is giving conclusion whether the provisions in the policy is mutually incompatible or mutual support, and whether the policies's already in accordance with perspective child centered. An research result of suggesting to avoid that the policy of only became the note on paper, hence need to support of numerous all parties, ranging from parents, the public as well as of the government in the implementation of the policy of and in landscape policy, especially the policies that not consistent to be done a revision and perfected so as to occurring the consistency of inter policy.

Abstrak :
Meskipun TNI telah berubah dengan melakukan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran serta merumuskan paradigma barunya, tetapi (sebagian) masyarakat masih banyak yang belum memahaminya. Benarkah perubahan tersebut telah membuat TNI lebih fungsional ? Permasalahan tersebut penulis pandang penting untuk diteiliti karena persamaan visi dan persepsi antara masyarakat dan TNI. Tentang peran TNI adalah merupakan aspek penting dalam tata kehidupan nasional. Ditinjau dari aspek fungsional, fenomena tuntutan terhadap penghapusan Dwifungsi ABRI dapat dikatakan sebagai tuntutan agar ABRI dapat kembali Iebih fungsional. Oleh karena itu analisa fungsional akan digunakan untuk memahami permasalahan tuntutan pembubaran Dwifungsi ABRI dan konsepsi serta implementasi Paradigma Baru/ Reformasi Internal TNI. Dalam hal ini penulis bependapat bahwa teori fungsionalisme Robert K. Merton dan Niklas Luhmann merupakan teori yang tepat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data penelitian seperti yang dimaksudkan, ditetapkan 10 orang informan yang terdiri dari para pengamat/ pakar dengan 2 Surat Kabar Harian sebagai subyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik : wawancara mendalam (depth interview), content analisis dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif dengan bantuan tabel-tabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas informan (80% lebih) yang terdiri dari para pakar/ pengamat menilai bahwa baik konsepsi maupun implementasi Paradigms Baru/ Reformasi Internal TNI adalah langkah dan proses perubahan internal TNI yang sangat positif. langkah-Iangkah perubahan dalam Reformasi internal TNI tersebut dipandang sebagai Iangkah nyata yang responsif dan akomodatif terhadap tuntutan perkembengan yang ada. Tentang pemberitaan media massa, Secara umum media massa telah memberikan perhatian terhadap Paradigma Baru/ Reformasi Internal TNI. Nilai pemberitaan pada dua media massa ibukota menunjukkan bahwa 48,7% benilai positif (informatif positif). Lainnya sebanyak 32,2% bernilai negatif (kritik negatif). Sedang sebagian kecil (19%) pemberitaannya bersifat netral (kritik positif). Dari data yang ada menunjukkan bahwa secara prinsip tidak ada gap persepsi antara pandangan pakar dengan konsepsi maupun implementasi Pradigma Baru TNI, Seluruh informan menilai proses perumusan konsepsi dan penyusunan program implementasi Pradigma Baru/ Reformasi Internal TNI telah memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi dan pandangan publik. Kesenjangan terjadi antara nilai pandangan para pakar dan nilai pemberitaan pada media massa. Hal ini bisa terjadi karena para pakar memiliki konsistensi dalam pengamatan intensif terhadap proses Reformasi Internal TNI. sementara media massa cenderung mengangkat fenomena-fenomena yang muncul khususnya yang bernuansa polemis. Ditinjau dari aspek fungsional, berdasarkan fakta yang ada menunjukkan bahwa mayoritas informan (80%) menilai (bahwa setelah melakukan Reformasi internal dan meninggalkan Dwifungsinya, keadaan TNI dipandang menjadi mergarah pada keadaan yang lebih fungsional yang demikian ini karena TNI telah meninggalkan peran Sospol yang implementasinya dimasa lalu dipandang telah menimbulkan ekses dan bias-bias yang merusak netralitas dan profesionalisme TNI. Ada beberapa indikasi penting yang dipandang para pakar telah mengarah pada proses pembentukan TNI lebih fungsional. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, bahwa upaya-upaya TNI merumuskan dan mengimplementasikan Paradigma Baru/Reformasi Internalnya telah menunjukkan adanya perubahan signifikan yang mengarah pada peningkatan profesionalisme dan meningkatkan perannya yang iebih fungsional.

Abstrak :
Program perbaikan kampung yang telah dilakukan sejauh penulis amati, selalu memberikan prioritas kepada pembangunan sarana infrastruktur kampung, dan kurang memberikan pertalian pada sektor sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut kerap kali terjadi, karena pemerintah selalu menyeragamkan bentuk kegiatan program pada setiap kampung, padahal masing-masing kampung memiliki karakteristik, masalah dan pontensi yang berbeda. Untuk itulah penulis bertujuan mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bisa dikembangkan untuk pelaksanaan program perbaikan kampung tersebut. Konsep yang menjiwai penelitian ini adalah bahwa kaum marjinal yang miskin sekalipun, memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk perbaikan kondisi kehidupan masyarakat sendiri. Terutama pada kampung di perkotaan yang mengalami proses marjinalisasi, dari perkembangan lingkungan sekitarnya yang menjadi sebuah kota. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan realitas yang ada di Kampung Bulakambing. Populasi pada penelitian ini adalah kepala keluarga yang ada di Kampung Bulakambing, dengan mengambil 60 kepala keluarga sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan data kualitalif. Data kuantitatif didapatkan dari hasil menyebarkan kuesioner, sedangkan data kualitatif didapatkan berdasarkan hasil observasi serta wawancara mendalam terhadap 9 orang informan, yaitu 7 orang dari masyarakat Kampung Bulakambing serta 2 orang pejabat Pemerintah Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi sosial masyarakat kampung Bulakambing yang dapat dijadikan aset bagi pelaksanaan program perbaikan kampung, dapat terlihat dari homogenitas masyarakatnya, kuantitas usia produktif, bentuk masyarakat yang masih gemeinschaft, yang masih memiliki solidaritas diantara warga masyarakat yang cukup kuat serta hubungan sosial dan kerja sama yang baik diantara warga masyarakat. Temuan lain memperlihatkan bahwa, potensi masyarakat amat rendah pada aspek tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jenis keterampilan, serta pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan masalah yang harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program perbaikan kampung. Akan tetapi pada tataran implementasi justru aspek tersebut, kurang serius dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang. Besarnya dominasi pemerintah daerah yang tidak menyerap aspirasi masyarakat mewarnai pelaksanaan program perbaikan kampung di kampung Bulakambing tersebut. Sebagai rekomendasi, penulis menyarankan untuk pelaksanaan program perbaikan kampung hendaknya dilakukan dengan pendekatan partisipasi masyarakat, dad mulal identifikasi masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, pengembangan program, sosialisasi program, implementasi program, sosialisasi implementasi program serta evaluasi program. Tentu saja pelaksanaan program tersebut melibatkan pemerntah daerah, masyarakat setempat serta stake holder lain. Adapun program pengembangan potensi sosial ekonomi masyarakat hams menempati prioritas utama dad pelaksanaan program perbaikan kampung tersebut.