Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kustia Anggereni
"Kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia masih kurang. 18.5 bangunan Puskesmas rusak sedang hingga berat dan 26.3 puskesmas memiliki kelengkapan alat kurang dari 40. 40.9 tidak memiliki ruang tunggu, dan 22.3 tidak memiliki air bersih. Penelitian di PKM UI Tahun 2013 menunjukkan hasil 45 puas akan pelayanan kesehatan di PKM UI, yaitu 57 puas pada tangible, 52 pada assurance, 43 pada reliability, 42 pada empathy, dan 45 pada tangible. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pelayanan kesehatan yang ada di layanan dokter umum Klinik Satelit UI Tahun 2018. Design penelitian ini adalah kuantitatif dengan responden 160 mahasiswa UI yang baru saja menggunakan pelayanan kesehatan di layanan dokter umum Klinik Satelit UI. Diteruskan dengan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada provider. Hasil penelitian menunjukkan 96 mahasiswa memiliki persepsi baik terhadap kualitas pelayanan kesehatan di layanan dokter umum Klinik Satelit UI, yaitu 86.9 pada tangible, 73.8 pada reliability, 77.5 pada responsiveness, 80.7 pada assurance, dan empathy 73.3. Harapan mahasiswa tertinggi pada reliability, yaitu98.6. Beberapa hal yang belum memenuhi harapan mahasiswa dan memiliki prioritas tinggi adalah prosedur pelayanan, kegiatan administrasi, sikap petugas, dan kecakapan perawat dalam menjalankan tugas. Disarankan untuk mempertegas prosedur pendaftaran terutama bagi mahasiswa yang tidak membawa lengkap syarat pendaftaran awal, membuat sistem registrasi online atau menerima siswa magang, menerapkan budaya pelayanan 5S, dan terus mengusahakan pembuatan sistem antrian monitor atau menerapkan proses pemanggilan pasien seperti sistem monitor antrian.

The quality of health services in Indonesia is lacking. 18.5 of Public Health Center buildings are moderately to severe and 26.3 of public health center has equipment completeness less than 40. 40.9 has no waiting room, and 22.3 has no clean water. Research at PKM UI Student health center about health service in 2013 shows 45 satisfied, which is 57 satisfied on tangible, 52 on assurance, 43 on reliability, 42 on empathy, and 45 on tangible. This study aims to determine students 39 perceptions of health services in the General doktor service at Satelit Clinic UI in 2018. This research design is quantitative with 160 respondents, viz. students of University of Indonesia who has used health services in the general doctor service at Satelit Clinic, University of Indonesia. Then for warded with qualitative research within depth interview method to provider. The result of this research shows that 96 of students have good perception on the quality of health service in general doctor service at Satelit Clinic, which is 86.9 on tangible, 73.8 on reliability, 77.5 on responsiveness, 80.7 on assurance, and empathy 73.3. The highest students expectation is on reliability, 98.6. Some things that has not met the expectations of students and has a high priority are the procedure of service, administrative activities, attitudes officers, and nurses in performing the duties. Therefore, it is advisable to emphasize the registration procedure especially for students who do not carry complete initial registration requirements, create an online registration system or accept internship student to be placed at registration desk, apply 5S service culture, and keep on proposing the queue monitoring system making or implementing patient calling processes such as queue monitoring system."
Lengkap +
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2018
T50055
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Septi Muharomah
"Untuk memberi pelayanan obat secara efektif, efisien dan rasional diperlukan manajemen obat yang mencakup perencanaan, permintaan obat, penerimaan obat, penyimpanan, distribusi, pengendalian, pelayanan obat, serta pencatatan danpelaporan. Fungsi-fungsi tersebut membentuk siklus dimana setiap fungsi berperan
dalam menunjang fungsi lainnya. Namun puskesmas dengan segala keterbatasannya seringkali terfokus hanya pada fungsi-fungsi tertentu. Salah satu fungsi yang kurang diperhatikan oleh puskesmas yaitu fungsi penyimpanan obat. Terkait dengan manajemen penyimpanan obat, diketahui di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa masih
terdapat beberapa masalah antara lain belum dimilikinya gudang obat sendiri, serta masih banyak terjadi perangkapan tugas akibat kekurangan tenaga yang menyebabkan proses-proses yang terkait dengan penyimpanan obat di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa tidak berjalan optimal. Sebagai puskesmas yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, adanya keterbatasan tersebut menuntut Puskesmas
Kecamatan Jagakarsa untuk melakukan manajemen penyimpanan obat yang sesuai prosedur agar kuantitas dan kualitas persediaan obat tetap terjaga. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Informan penelitian ini sebanyak empat orang yang dipilih berdasarkan kesesuaian dan kecukupan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui manajemen obat di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Tahun 2008.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penyimpanan obat yang
selama ini dilakukan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa pada dasarnya sudah cukup baik. SDM yang ada telah berusaha secara optimal dalam menjalankan tugasnya walaupun dirangkaptugaskan. Formulir tersedia dengan cukup lengkap. Prosedur tersedia dengan materi yang cukup, namun belum disosialisasi secara optimal.
Sarana dan prasarana telah memadai, hanya Gudang Obat belum tersedia secara mandiri dan pemeliharaannya kurang diperhatikan. Proses yang dilakukan mulai dari penerimaan sampai pencatatan dan pelaporan secara umum sudah cukup baik.
Walaupun ada beberapa hal yang masih belum sesuai prosedur namun dinilai tidak menimbulkan masalah yang berarti.
Hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan obat di Puskesmas
Kecamatan Jagakarsa yaitu perlu dilakukan penyediaan Gudang Obat secara mandiri atau diadakan perekrutan tenaga tambahan. Jika kedua hal tersebut sulit direlisasikan maka perlu dilakukan optimalisasi tenaga yang ada dengan pembagian beban kerja yang lebih sesuai dengan kemampuan fisik, mental, pengetahuan dan keterampilan
petugas. Prosedur yang ada sebaiknya disosialisasikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana sebaiknya dilakukan secara rutin dan lebih sering. Penanggung Jawab Gudang Obat harus bertindak lebih tegas terhadap permintaan obat yang menyimpang dari hasil alokasi, serta Penanggung Jawab Farmakmin harus bertindak lebih tegas terhadap sering terjadinya kesalahan perekapan laporan."
Lengkap +
2008
S5415
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Thanty Widyastuti
"Dalam rangka menjamin aksesibilitas data kepegawaian di seluruh Puskesmas Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan dan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan-kegiatan manajemen kepegawaian, Suku Dinas Kesehatan Masyarakat semenjak tahun 2005 menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) di seluruh Puskesmas Kecamatan wilayah Jakarta Selatan. Pelaksanaan Simpeg di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa belum berjalan secara optimal dimana pengerjaan laporan DUK dan dislokasi pegawai masih dilakukan secara manual, hal ini mengindikasikan bahwa proses kegiatan Simpeg yang terganggu karena belum bisa memberikan informasi kepegawaian yang diinginkan. Sehubungan dengan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran sistem informasi manajemen kepegawaian di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu adanya input, proses, dan output. Dengan pendekatan sistem ini dibuat kerangka konsep dimana komponen input terdiri dari tenaga SDM yang meliputi pengalaman, pendidikan, pelatihan, dan kesehatan, komitmen, dana, sarana, SOP/penunjang, serta data. Komponen proses terdiri dari pengumpulan data, entry data, dan update data, sedangkan komponen output dalam sistem ini adalah informasi kepegawaian yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam (in ? depth interview) dan data yang dikumpulkan dan dianalisa adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan dan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Simpeg.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan karena pengumpulan data kepegawaian sebagai data dasar sering terlambat dan tidak lengkap sehingga mempengaruhi proses entry data, laptop yang hanya terdiri dari satu buah dan selalu bergantian, serta keterbatasan petugas operator Simpeg yang akhirnya tidak bisa melanjutkan kembali tugasnya. Selain itu kurangnya komitmen baik dari pihak Kepala Puskesmas dan Sudin Kesmas Jaksel dimana monitoring dan evaluasi tidak dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan berdampak pula kepada pelaksanaan Simpeg yang akhirnya terhenti dan belum dapat dilanjutkan hingga saat ini.
Agar pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa dapat terus dilanjutkan maka penulis menyarankan untuk dilakukan pelatihan ulang kembali untuk pihak yang saat ini bertanggung jawab di Subbagian Kepegawaian dan secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi baik dari pihak Sudin Kesmas Jaksel, Kepala Puskesmas, dan Kepala Bagian Tata Usaha yang bertindak sebagai atasan langsung petugas operator Simpeg dengan meminta laporan rutin dari pelaksanaan program Simpeg. Dalam pelaksanaan program Simpeg diperlukan komitmen mulai dari pucuk pimpinan sampai karyawan/pegawai, tanpa adanya komitmen mustahil suatu program dapat dukungan untuk dilaksanakan."
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ani Safitri
"Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia sudah dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Pemerintah pun telah mengeluarkan PP No 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja. Pusat Komunikasi Publik sejak tahun 2005 meningkat hirarkinya menjadi eselon II, sehingga harus membuat perencanaan anggaran sendiri dengan bentuk keluaran berupa dokumen RKA-KL. Dengan melihat tujuan dari Pusat Komunikasi Publik yaitu meningkatkan citra positif Departemen Kesehatan maka diperlukan dukungan dari perencanaan yang baik terutama perencanaan anggarannya. Belum diketahuinya gambaran perencanaan anggaran di Pusat Komunikasi Publik menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat gambaran umum perencanaan anggaran pada penyusunan kegiatan tahun 2007 di Pusat Komunikasi Publik.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dilakukan pada bulan April- Juni 2008 di Pusat Komunikasi Publik dengan jumlah informan sebanyak 4 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara mendalam, pedoman observasi dan dokumen terkait. Data hasil wawancara mendalam diolah dengan cara dibuat transkrip dan dimasukkan ke dalam matriks. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan tetap menjaga validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Kemudian data disajikan dalam bentuk narasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran di Pusat Komunikasi Publik dilaksanakan berdasarkan PP No 21 tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL. Komponen input menunjukkan bahwa SDM pelaksana sudah mencukupi dalam hal kualitas dan latar belakang pendidikan, namun masih kurang dalam hal kuantitas dan lama bekerja. Sarana yang ada mampu mendukung kegiatan dengan cukup baik begitu pula dengan sumber data, tersedia dengan cukup walaupun masih sering terjadi keterlambatan pengumpulan dan masih sering terjadi kurang lengkapnya data yang diperlukan. Sumber dana berasal dari APBN yang mencukupi dan besarnya berbeda-beda tiap tahunnya. Pedoman dan kebijakan yang digunakan berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran dan peraturan lain yang terkait dengan perencanaan anggaran yang berasal dari Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan maupun instansi perencanaan terkait lainnya. Pedoman dan kebijakan ini sudah diikuti dengan baik oleh Pusat Komunikasi Publik dalam kegiatan perencanaan anggarannya. Komponen proses dilakukan sesuai urutan dan sangat memperhatikan pedoman yang ada walaupun belum dilakukan teknik tertentu untuk menentukan kegiatan rutin. Komponen output adalah dokumen RKA-KL yang cukup representatif akan rencana kegiatan untuk tahun 2007, kekurangannya adalah adanya kegiatan yang sebenarnya ingin dilaksanakan tapi luput dari perencanaan tahun 2006.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sejak berubahnya hierarki Pusat Komunikasi Publik menjadi eselon II, maka mempunyai kewajiban untuk membuat rencana anggaran dan kegiatannya sendiri sesuai dengan PP RI Nomor 20 tahun 2004. Disarankan agar SDM pelaksana dapat lebih inovatif dan berinisiatif dalam membuat kegiatan yang mengacu pada skala prioritas, dan fokus terhadap tujuan Pusat Komunikasi Publik sehingga output kegiatan dapat lebih terukur. Untuk itu SDM harus sering mengikuti pelatihan yang diadakan tentang perencanaan."
Lengkap +
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Puji Lestari
"Perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi Puskesmas di Kota Bekasi belum menggunakan metode perhitungan kuantitatif karena belum ada pelatihan mengenai metode perencanaan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Bekasi sendiri hanya sebagai penyeleksi pengajuan usulan tenaga dokter dari puskesmas karena harus disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, tetap perlu dilakukan perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, penulis ingin menghitung kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi dengan menggunakan metode perhitungan kuantitatif berdasarkan beban kerja yang mudah dioperasikan, mudah digunakan, secara teknis mudah diterapkan, komprehensif dan realistis. Salah satu metode tersebut adalah metode Workload Indicator Staff Need (WISN) yaitu perhitungan kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan beban kerja yang didapat dari Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008 yang dilakukan oleh tim perencana dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi serta menganalisis perhitungan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi dengan menggunakan metode WISN pada tiga puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008. Tiga puskesmas dipilih yang jumlah kunjungan pasiennya pada tahun 2007 terendah, sedang dan tertinggi. Puskesmas-puskesmas yang dimaksud adalah Puskesmas Pengasinan, Duren Jaya dan Bantar Gebang I. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif karena sangat kaya dan sarat dengan deskripsi serta analisis. Pendekatan deskriptif dilakukan untuk adalah memberikan gambaran perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi yang selama ini dilakukan oleh tim perencana Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Adapun analisis yang dilakukan penulis untuk menghitung kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi dengan metode WISN pada tiga puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008 yang dilakukan oleh penulis.
Kerangka konsep pada penelitian ini menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari komponen input, proses dan output. Komponen input terdiri dari tim perencana, anggaran, alat dan bahan, metode serta mesin. Metode dalam input ini ada dua, yakni metode Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan metode WISN. Komponen proses berisi langkah-langkah untuk mengubah input menjadi output, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengkoordinasian dan evaluasi. Output yang sekaligus merupakan hasil penelitian ini adalah gambaran perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi yang dilakukan oleh Dinas Kota Bekasi serta analisis perhitungan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi dengan menggunakan metode WISN pada tiga puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008. Output perencanaan yang dilakukan oleh tim perencana dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi disimpan dalam bentuk Format Ketenagaan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Berdasarkan format tersebut, jumlah dokter umum yang dibutuhkan adalah 95 orang dan dokter gigi sebanyak 61 orang.
Hasil perhitungan jumlah tenaga dokter umum dan dokter gigi pada tiga puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008 adalah: 2 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi yang dibutuhkan di Puskesmas Pengasinan, 2 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi yang dibutuhkan di Puskesmas Duren Jaya, 6 orang dokter umum dan 2 orang dokter gigi yang dibutuhkan di Puskesmas Bantar Gebang I. Setelah hasil perhitungan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi dengan menggunakan metode WISN pada tiga puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008 direkomendasikan kepada tim perencana, tim perencana berpendapat metode WISN bisa digunakan sebagai metode perencanaan kebutuhan tenaga dokter dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi selanjutnya.
Saran yang diajukan penulis adalah sebaiknya dioperasikan on-line system di setiap puskesmas di Kota Bekasi dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi agar database setiap pegawai dan kunjungan dari puskesmas dapat langsung diakses oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi sehingga perencanaan kepegawaian, khususnya dokter umum dan dokter gigi, dapat dilakukan lebih mudah dan cepat. Untuk pengenalan metode atau prosedur kerja baru, sebaiknya diadakan pelatihan bagi tim perencana SDM kesehatan di Kota Bekasi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan khusus tentang perencanaan SDM di Kota Bekasi. Sebaiknya dilakukan aspek kualitatif terhadap setiap puskesmas di Kota Bekasi untuk melihat apakah jumlah tenaga dokter umum dan dokter gigi yang didistribusikan berdasarkan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan pada setiap puskesmas tersebut."
Lengkap +
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rangkuti, Anitya Helsa
"Kesehatan merupakan salah satu aspek yang mengalami banyak perkembangan dan perubahan terutama pada masa reformasi saat ini. Reformasi turut mendorong adanya otonomi daerah yang merupakan awal yang sangat baik bagi daerah dalam menata kembali Sistem Kesehatan dan Manajemen kesehatan. Otonomi daerah atau desentralisasi adalah sebagai salah satu strategi pembangunan kesehatan berarti membuka peluang kepada daerah untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang lebih spesifik dan juga berarti lebih mendekatkan pengambilan keputusan dan kebijakan ke permasalahan yang ada di daerah sehingga pemecahan masalahnya menjadi efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut.
Pengambilan keputusan dan perencanaan membutuhkan dukungan informasi yang baik. Oleh sebab itu sistem informasi menjadi hal yang sangat penting saat ini mengingat begitu cepatnya perkembangan di segala bidang saat ini. Hal tersebut juga terjadi pada dunia kesehatan. Program Sistem Informasi Kesehatan Integrasi memberikan arahan secara bertahap untuk melakukan pengelolaan informasi secara terpadu dan menyeluruh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal. Tujuan penyelenggaraan SIK puskesmas adalah tersedianya Informasi Kesehatan yang akurat, cepat, dan menyeluruh di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitaatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan Wawancara Mendalam dan Focus Group Discussion . sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang terdapat di Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan SIK Integrasi di Puskesmaspuskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur pada tahun 2007.
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa program SIK Integrasi telah dilaksanakan oleh Puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur namun belum berjalan dengan optimal. Terdapat banyak hambatan / kendala dalam pelaksanaannya. Kendala / ahmbatan tersebut antara lain berasal dari petugas SIK Integrasi, peralatan, anggaran SIK, dan proses posting data SIK Integrasi itu sendiri.
Saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian adalah melakukan pelatihan kepada petugas SIK secara terus-menerus, membangun kerja sama yang lebih baik antara Dinkes DKI Jakarta dengan pihak KPTI, dan Dinkes diharapkan dapat menembah jumlah petugas yang bertanggung jawab menangani masalah yang berhubungan dengan kegiatan SIK Integrasi."
Lengkap +
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hardini Putri ZZ
"Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di beberapa Kota/Kabupaten di Indonesia. DBD mempunyai potensi menimbulkan kematian dan kejadian luar biasa (KLB). DKI Jakarta merupakan salah satu daerah endemis DBD yang jumlah kasusnya selalu meningkat setiap tahun. Kecamatan Pasar Minggu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Jakarta Selatan yang jumlah kasusnya terus meningkat setiap tahun. DBD merupakan penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya dan belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularannya. Maka perlu diadakan suatu program yang dapat mencegah penularan DBD. Cara yang paling efektif yang dapat dilakukan adalah memberantas vektor penular DBD yaitu nyamuk Aedes aegypti.
Untuk melaksanakan suatu program penanggulangan DBD diperlukan suatu manajemen program yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan seperti Penyelidikan Epidemiologi (PE), fogging focus, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pengawasan dan penilaian kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen program Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue (P2DBD) di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu Tahun 2008. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Penelitian dilakukan di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu pada Bulan Mei 2008. Untuk menguji kebenaran dari data yang terkumpul maka peneliti melakukan triangulasi sumber, metode dan data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga yang terlibat untuk P2DBD di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu sudah mencukupi. Untuk melaksanakan kegiatan diperlukan dana sarana. Dana yang ada saat ini belum mencukupi dan beberapa sarana yang diperlukan juga masih kurang. Untuk melaksakan kegiatan P2DBD Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu berpedoman pada juklak yang berasal dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Departemen Kesehatan. Manajemen Program Penanggulangan DBD di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu belum terlaksana secara optimal karena masih ada beberapa tahapan penting dalam manajemen program yang belum terlaksana dengan baik. Respon Time Penyelidikan Epidemiologi dan Respon Time Fogging Focus dalam melaksanakan P2DBD masih belum sesuai dengan standar penanggulangan yang ada. Angka Bebas Jentik yang dilaporkan oleh Jumantik telah mencapai standar Angka Bebas Jentik yang baik yaitu di atas 95 %.
Agar kegiatan P2DBD berhasil dan berjalan dengan baik maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan PSN secara rutin karena PSN merupakan cara yang paling tepat dalam memberantas vektor penular DBD. Selain itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak mulai dari pejabat terkait, petugas kesehatan, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan untuk dapat melaksanakan P2DBD secara berkesinambungan. Proses manajemen P2DBD juga perlu dilaksanakan dengan baik dan optimal sehingga tujuan dari P2DBD dapat tercapai dan jumlah kasus DBD dapat ditekan."
Lengkap +
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ratna Sari Dewi
"Pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi yang berkualitas telah menjadi tuntutan berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan pelayanan kontrasepsi tidak lagi berorientasi kepada pencapaian kuantitas tetapi juga harus berorientasi pula pada pemenuhan permintaan kualitas. Jumlah kasus komplikasi dan kegagalan kontrasepsi dapat dipandang sebagai indikasi derajat kualitas pelayanan KB, mulai dari pelayanan KIE, konseling, pelayanan kontrasepsi, sampai pelayanan pasca pemasangan /pemberian alat kontrasepsi yang meliputi kunjungan ulang dan rujukan. 13 kasus komplikasi berat akibat penggunaan alat kontrasepsi ditemukan di Kecamatan Pasar Minggu Tahun 2007. Penilaian mutu tindakan non medis pelayanan kontrasepsi perlu diketahui karena dengan jumlah kasus yang masih tinggi dapat menimbulkan rumors di masyarakat sehingga menurunkan minat untuk mengatur kelahiran. Pelayanan kontrasepsi membutuhkan suatu pengkomunikasian yang baik antara bidan dan klien. Klien membutuhkan informasi yang adekuat untuk dapat memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan dirinya dan Bidan harus mengikuti standarisasi pelayanan sesuai dengan petunjuk profesi untuk menentukan apakah penggunaan alat kontrasepsi sudah sesuai dengan kondisi kesehatan klien dan memonitoring penggunaan alat kontrasepsi sehingga tindakan pencegahan dan penanggulangan efek samping dapat segera dilakukan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang akan memberikan gambaran mutu tindakan non medis pelayanan kontrasepsi oleh Bidan melalui pendekatan sistem. Penelitian dilaksanakan di 10 puskesmas di wilayah Kecamatan Pasar Minggu mulai dari Bulan Mei ? Juni 2008. Sampel penelitian adalah 11 Bidan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan KB di puskesmas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara bidan menggunakan alat bantu kuisioner dan hasil observasi dengan menggunakan alat bantu checklist. Data sekunder diperoleh dari telaah dokumen laporan bulanan klinik KB, register klinik, kartu status, dan informed consent. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan program SPSS. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dengan menghitung distribusi frekuensi dari masing-masing variabel. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata bidan yang bertanggung jawab dalam pelayanan KB sudah cukup senior dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Sebagian besar bidan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelayanan KB. Tingkat pengetahuan mengenai pelayanan kontrasepsi cukup baik sebesar 72,7%. Bidan sebagian besar telah mengikuti pelatihan konseling dan pelatihan pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi sebesar 72,7%. Ketersediaan sarana penunjang tindakan non medis pelayanan kontrasepsi sudah cukup tersedia. Keterampilan bidan dalam memberikan konseling dengan baik sebesar 72,7%.
Penapisan pada klien baru dengan baik sebesar 63,6%. Bidan yang pernah merujuk klien sebesar 72,7% Pelaksanaan pencatatan pelayanan kontrasepsi dengan benar sebesar 18,2% dan pelaporan dilaksanakan dengan tepat waktu. Kelengkapan kartu status dan informed consent sebagian besar tidak lengkap. Dari penilaian mutu tindakan non medis pelayanan kontrasepsi oleh Bidan di Puskesmas Wilayah Kecamatan Pasar Minggu dengan melihat gambaran masukan, proses, dan keluaran, mutu tindakan non medis pelayanan kontrasepsi yang telah berjalan masih kurang baik dan perlu untuk dilaksanakan peningkatan pelayanan kontrasepsi terutama pada pelayanan konseling, penapisan klien baru, dan pencatatan."
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Intan Pratiwi
"Kebijakan surveilans integrasi flu burung merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pengendalian flu burung di Indonesia. DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kasus sejak positif tahun 2005-Juni 2008 berjumlah 33 kasus dan CFR sebesar 84,84% saat ini berupaya merealisasikan kebijakan surveilans terintegrasi penanggulangan flu burung, dimana saat ini belum diketahuinya optimalisasi pelaksanaan kebijakan surveilans terintegrasi tersebut untuk memantau secara dini kecenderungan peningkatan kasus flu burung setiap waktu serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakannya, diantaranya terkait dengan sosialisasi, koordinasi, serta sumber daya yang meliputi tenaga, anggaran, dan fasilitas, serta gambaran dukungan pedoman.
Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan 9 informan. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara serta observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinkes Provinsi DKI Jakarta, Sudin Kesmas Jakarta Barat, Sudin Kesmas Jakarta Selatan, Sudin Kesmas Jakarta Timur, Puskesmas Kecamatan Cipayung, Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta, Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat, Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Timur, serta BKHI. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2008.
Kebijakan surveilans integrasi flu burung di DKI Jakarta belum dapat optimal akibat kelemahan sumberdaya yang dimiliki serta proses pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena adanya faktor prakondisi, seperti sosialisasi, koordinasi, dan sumber daya, yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan optimal di DKI Jakarta. Dimana masyarakat serta tenaga kesehatan menjadi salah satu hambatan yang menjadikan deteksi dini penyakit flu burung di DKI Jakarta belum optimal karena sebanyak 72,7% kasus positif yang ada, layanan kesehatan pertama yang didatangi adalah klinik/dokter pribadi. Masih terdapatnya kasus flu burung pada unggas yang tidak dilaporkan oleh masyarakat sehingga tidak terpantau oleh Puskesmas atau Disnak dan tidak segera ditindaklanjuti dengan surveilans ILI oleh Puskesmas. Pada pelaksanaan investigasi pengambilan sampel kontak kasus pada manusia sampai saat penelitian dilakukan masih tergantung pada litbangkes sehingga respon petugas laboratorium pada beberapa kasus lebih dari 1x24 jam. Hambatan lainnya dalam investigasi menurut hasil wawancara adalah masih adanya penolakan sebagian masyarakat yang memiliki unggas untuk menyerahkan unggasnya untuk diperiksa. Koordinasi dalam hal pertukaran informasimasih belum optimal karena feedback data flu burung pada unggas ataupun manusia yang belum disampaikan secara konsisten dan rutin antara Dinas Kesehatan dan Peternakan.
Secara umum sosialisasi telah dilakukan kepada petugas kesehatan di jajaran Dinas Kesehatan dan Peternakan namun untuk pelayanan kesehatan swasta sosialisasi yang dilakukan belum merata salah satunya karena banyaknya unit pelayanan kesehatan swasta di DKI Jakarta. Latar belakang pendidikan petugas peternakan yang heterogen menjadikan sosialisasi kepada petugas masih perlu ditingkatkan serta petugas PDSR yang kurang mrencukupi menyebabkan surveilans pada unggas yang dilakukan pada suatu tempat akan berulang dalam jangka waktu lama. Adanya dukungan kebijakan tidak disertai dengan kelonggaran serta ketepatan pencairan dana khususnya yang bersumber dari APBD. Distribusi buku pedoman yang diterbitkan atas kesepakatan Depkes dengan Deptan, hanya dimiliki oleh jajaran Dinas Kesehatan sedangkan kendaraan operasional untuk kegiatan surveilans flu burung di tingkat Sudin Kesmas baru ada tahun 2008 berupa motor sedangkan unit lainnya kendaraan yang ada tidak khusus untuk surveilans tapi untuk operasional kantor.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan surveilans integrasi flu burung ini secara konsep sangat baik, namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini belum mampu membentuk jejaring yang kuat, khususnya keterlibatan peran serta masyarakat maupun swasta, sehingga kasus flu burung selama ini belum terpantau dengan baik. Oleh karena itu pengembangan surveilans berbasis masyarakat diantaranya melalui RW Siaga sangat diperlukan guna meningkatkan kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung."
Lengkap +
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ervina Riyanti
"Perkembangan masalah penyakit DBD yang kasusnya cenderung meningkat serta penyebarannya semakin meluas merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian Indonesia. Terutama di Jakarta selama tahun 2003 hingga 2007 jumlah kasus DBD cenderung meningkat, khususnya wilayah Jakarta Timur yang tiap tahun menjadi wilayah tertinggi kasus DBD dan pada kecamatan Duren Sawit sebagai kecamatan yang paling tinggi jumlah kasusnya di Jakarta Timur. Pemerintah telah membuat program penanggulangan dan pemberantasan penyakit DBD namun melihat kecenderungan jumlah kasus yang terus meningkat hingga saat ini dapat dikatakan tujuan program tersebut beum berhasil dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilannya upaya menekan jumlah kasus DBD perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kegiatan dari program P2DBD yang dilakukan puskesmas kecamatan Duren Sawit tahun 2007 meliputi evaluasi terhadap unsur input yaitu ketersediaan tenaga, dana, sarana, metode, dan waktu, terhadap proses kegiatan yaitu Penyelidikan Epidemiologi (PE), foging fokus, PSN, Pemeriksaan Jentik Berkala, Abatisasi selektif, dan penyuluhan kesehatan, dan terhadap output yaitu capaian hasil kegiatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan kepada 12 informan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan program P2DBD di puskesmas kecamatan Duren Sawit, serta 2 puskesmas kelurahan di wilayah kerjanya yaitu puskesmas kelurahan Duren Sawit dan Malaka Sari.
Berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa ketersediaan unsur input pada umumnya sangat terbatas. Tenaga pelaksana di puskesmas kelurahan khususnya masih kurang untuk melakukan PE dengan cepat dan kegiatan PSN. Jumantik belum aktif dan sungguh-sungguh melakukan pemeriksaan jentik dalam rangka PSN. Ketersediaan alat foging masih kurang dan ketersediaan jenis dan jumlah media promosi kesehatan juga masih kurang. Anggaran paling besar digunakan untuk kegiatan foging mengingat besarnya biaya bahan bakar alat foging. Kegiatan yang direncanakan semuanya telah dilakukan namun proses pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya mengingat keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan dari mayarakat, dan keadaan wilyah kecamatan sendiri. Tetapi dalam hal koordinasi dan komunikasi sudah terbina cukup baik diantara masing-masing program pengelola program P2DBD di puskesmas kecamatan dan juga dengan puskesmas kelurahan. Hasil capaian masing-masing kegiatan jika dilihat dari tolak ukur terhadap output yang direncanakan pada umumnya tercapai, tapi jika dilihat dari tolak ukur hasil yang direncanakan masih belum berhasil dicapai. Seperti ABJ yang mencapai hingga 98% namun jumlah kasus masih tetap tinggi.
Kegiatan yang telah dilakukan puskesmas secara keseluruhan jika dilihat dari sumber daya yang dimanfaatkan, proses kegiatan yang dilakukan, dan output kegiatan yang dicapai jika dikaitkan dengan indikator hasil penurunan jumlah kasus dapat dikatakan belum efektif karena tujuannya tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tenaga dan sarana yang sangat mendukung untuk setiap kegiatan. Selain itu juga dari dukungan masyarakat yang kurang aktif melakukan upaya pencegahan penyakit secara mandiri."
Lengkap +
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>