Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian Kemasyarakatan sebagai salah satu persyaratan administratif bagi seseorang yang akan memperoleh hak pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan litmas ini berfungsi sebagai instrumen asesmen penilai resiko pengulangan tindak pidana dan pengungkapan kebutuhan kriminogenik narapidana sesuai dengan karakteristik masing-masing individunya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip risk, needs dan responsivity dalam menentukan bentuk perlakuan yang tepat bagi narapidana untuk mencegah resiko residivisme. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan identifikasi kebutuhan kriminogenik narapidana dalam Penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan Pembebasan Bersyarat. Dari penelitian yang dilakukan ternyata penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan pemberian pembebasan bersyarat belum mampu mengungkapkan kebutuhan kriminogenik narapidana. Ditemukan beberapa hambatan terkait hasil temuan ini. Dibagian akhir tulisan ini, penulis memberikan saran untuk perbaikan Litmas di masa yang akan datang.

---

Parole case study as one of administrative requirements for inmates who will gain parole rights as stipulatde in the legislation in force. This Parole case study serves as a risk assessment for recidivism and to reveal inmates criminogenic needs in accordance with the characteristics of each individual.

This research uses the theory of risk, needs and responsivity principle in determining the appropriate form of treatment for inmates to prevent the risk of recidivism. This study uses a qualitative approach to identifying the inmates criminogenic needson Parole case study.

Conclusions of research are parole case study which is being used to determine the granting of parole is not been able to express the inmates criminogenic needs. Beside that tha authors found several barrier related to this finding. At the end, the authors provide suggestions for improvement Parole case study in the future."

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas mengenai tentang analisis kriminologis terhadap fenomena atau kasus pembalakan liar di Taman Nasional Tanjung Puting. Pembalakan liar di Indonesia sulit diberantas habis. Walaupun dampak yang diakibatkan bersifat negatif dan global, hal tersebut tidak menyurutkan para penebang liar melakukan pembalakan liar.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apa saja bentuk-bentuk empat objek dalam Kriminologi pada kasus pembalakan liar, yang merupakan salah satu aksi dari kejahatan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil studi kasus yang telah dihimpun oleh LSM, yang juga merupakan sebuah penelitian dan investigasi dari LSM dan data-data sekunder. Dalam penelitian membahas kasus pembalakan liar ini dengan 4 objek kajian dalam Kriminologi, yaitu pelaku kejahatan, kejahatan, korban dan reaksi sosial.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aksi tindakan pembalakan liar berhubungan erat dengan kejahatan kejahatan korporasi dimana aparat pemerintah dapat terlibat dan menjadi pelaku kejahatan.This Final Paperwork (TKA) discussed criminology analysis of illegal logging phenomena or case at Tanjung Puting National Park. Illegal logging in Indonesia is very difficult to combat entirely. The illegal activity has very high negative impact both nationally and globally, however the offenders seemed has not been discouraged.

The objective of this study was to describe the illegal logging case, which could be categorized as one of the environmental crimes, according to four terms of subjects in criminology. This study used qualitative approach by picking some case compiled by certain NGO, which has been investigated and studied by the NGO, with some additional secondary data. The illegal logging was discussed from the stand point of four subbjects in criminology, i.e. the offender, the crime, the victim and the social reaction.

Results of this study concluded that illegal logging activity is very closely linked with corporate crimes, where governmental officer could be involved or become the offender."