Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini mengemukakan tinjauan terhadap perubahan format, bentuk dan konten dari Kutipan Risalah Lelang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia Nomor 5 KN 2017 Perdirjen KN No. 5 2017. Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang dan hanya ditujukan kepada pihak Pembeli ini pada mulanya diatur melalui Undang-Undang Lelang Vendu Reglement dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27 PMK.06 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Terobosan dalam Perdirjen KN No. 5 2017 menciptakan jumlah halaman pada dokumen Kutipan yang lebih ringkas hanya berjumlah tiga hingga empat halaman. Oleh sebab itu, Penulis melakukan analisis terhadap sifat autentisitas dari dokumen Kutipan Risalah Lelang tersebut dan melihat harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lelang yang mengatur masalah Risalah Lelang maupun Kutipan itu sendiri. Penelitian yang menggunakan metode Yuridis Normatif ini menyimpulkan bahwa dokumen Kutipan tersebut tetap autentis dikarenakan Kutipan Risalah Lelang merupakan turunan dari Risalah Lelang walaupun adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Di samping itu, Penulis menyarankan agar pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat melakukan penyempurnaan terhadap dokumen Kutipan melalui amandemen Perdirjen KN No. 5 2017. ...... This Thesis reveals a review of the changes in format, form and content of Auction Deed Excerpts based on the Regulation of Director General of State Assets Management Number 5 KN 2017 on Auction Deed Perdirjen KN No. 5 2017. The document issued by Auctioneers and awarded to the Buyer only is originally regulated by Laws of Auction Vendu Reglement and Minister of Finance Regulation Number 27 PMK.06 2016 concerning Implementation of Auction Guidance. The breakthrough in Perdirjen KN No. 5 2017 creates the document is more concise, only consists of three to four pages. Therefore, the Author analyzes the authenticity and harmonization among prevailing regulations of the Auction. The research, using Normative Juridical method concludes that the Excerpt is still authentic because the document is derived from Auction Deed itself, even though there is a disharmony among the prevailing regulations in Auction. Moreover, the Author suggests that General Director of State Assets Management can refine the Excerpt by amending Perdirjen KN No. 5 2017.

Abstrak :
Ketersediaan Tanah Khususnya di DKI Jakarta semakin sedikit, sementara tempat tinggal masih menjadi kebutuhan Primer bagi manusia, Pembangunan Rumah Tinggal Vertikal menjadi hal yang dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Apartement atau rumah susun adalah salah satu bentuk dari tempat tinggal vertikal tersebut. Rumah susun di Indonesia dimiliki secara pemilikan bersama dengan melihat perbandingan proporsional kepemilikannya. Perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun adalah badan hukum yang dibentuk dan diberikan tanggung jawab untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni rumah susun. Perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun ini diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 132 tahun 2018 dan Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 tahun 2011. Tesis ini membahas Tanggung jawab hukum Persatuan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun terhadap Penghuni Satuan Rumah Susun pada kasus Apartement Mediterania Residence dan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah susun dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha sehingga dapat diminta Pertanggung-jawaban dari sisi Perlindungan Konsumen. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 132 tahun 2018 tentang Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Tanggung jawab hukum Persatuan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun terhadap Penghuni Satuan Rumah Susun pada kasus Apartement Mediterania Residence adalah hal yang mutlak dan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah susun dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha sehingga dapat diminta Pertanggung-jawaban dari sisi Perlindungan Konsumen karena pengurus berbentuk badan hukum.

---

The availability of land especially in DKI Jakarta has been diminish, while house is still primary need for human. The construction of vertical houses can be the solution to the problem. Apartement or Flats is one form of vertical residence. In Indonesia, Flats is owned jointly according the proportional ration of the owenership. This causes the need of arrangements regarding the managements. Associatons of residents and flats owner association are legal entities that are formed and given the responsibilities to take care of the common interest in the apartement. The Association of residents and flats owner is regulated in Governer regulation number 132 pf 2-19 and the law on flats number 20 of 2011. This thesis discusses the responsibilities of the residence and unit flats owner association for residential residents with case study from Mediterania Palace residence apartement. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method. The study resulted that the application of Governer Regulation no.132 of 2018 concerning the Association of Residents and flats owner is to have sanctions so that there are no problems that might harm residential residents. And the responsibility of the association, is only limited by Governer Regulation no. 132 of 2018 and Law Number 20 of 2011.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai konsekuensi dari kedudukan yang terhormat dan kewenangan yang sedemikian penting tersebut, Notaris berkewajiban melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan mematuhi segala yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik, baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari, serta bertanggung jawab atas akibat yang timbul sehubungan dengan terjadinya pelanggaran yang telah dilakukan.Tesis ini membahasmengenai pelanggaranNotaris dalam membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual beli berdasarkan studi kasus PutusanMajelisPemeriksaPusatNotarisNomor 11/B/MPPN/VII/2019. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah tanggung jawab Notaris yang sedang dalam masa cuti terhadap  pembuatanakta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang mengandung unsur keberpihakandan akibat hukum Notaris yang terhadap pembuatan Akta PPJB yang mengandung unsur keberpihakkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mengandung unsur keberpihakkan yang dibuatnya bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administrasi dan Akibat hukum yang terjadi dari pembuatan akta yang mengandung unsur keberpihakkan yang dilakukan Notaris terbukti tidak terlindunginya hak Pelapor serta merugikan pelapor dan akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Seharusnya Notaris yang sudah sering melanggar standar profesi dan melanggar hukum seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat.

---

ABSTRACT
As a consequence of having an honourable and a significant position, Notary is obliged to implement and to comply with statutory law and code of ethics, neither when implementing notary role nor day by day life. The Notary is also responsible for the consequences arising in connection with the occurrence of violations that have committed. The thesis discusses Notarys authority issuing a commitment of sale and purchase agreement based on a case study of the central assembly examiners of notary decision number 11/B/MPPN/VII/2019. The main issues on this thesis are how the responsibility of Notary who is on leave period and making a commitment of sale and purchase agreement which contains partiality, and how the Notarys legal consequences regarding the commitment of sale and purchase agreement made with partiality. In order to address the issue stated before, normative juridical and analytical descriptive research is used as a research method. Therefore, the conclusion of Notarys liability for the issuing deed which contains partiality must be bear other than administration sanctions, criminal, civil, and code of ethics sanctions. Accordingly, the legal consequences arising from made of the commitment of sale and purchase agreement that contains partiality carried out by a Notary which has been proved is not protected the complainant rights, harmful to the complainant, and also the deed recognised as a privately made deed. It is safe to say, Notary that often violates the ethical standard, and the law must be disrespectfully fired.

Abstrak :
Penelitian dalam tesis ini mengangkat sebuah kasus dengan permasalahan adanya penyangkalan dari salah satu penghadap terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris. Salah satu penghadap menyangkal kedua akta tersebut karena menganggapnya sebagai akta pura-pura. Sementara itu ada akta lainnya yang mereka akui sebagai akta dengan perbuatan hukum yang sebenarnya yaitu Akta Sewa Menyewa. Penelitian ini menganalisis permasalahan pada pembuktian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para penggugat sebagai dasar untuk menyangkal dan membatalkan akta-akta autentik tersebut di sidang pengadilan dan akibat hukum dari dibatalkannya akta-akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi dokumen terhadap data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian deskriptif analitis. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah meskipun Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, tetap dapat dibatalkan oleh Pengadilan karena berdasarkan pembuktian di sidang pengadilan tidak memenuhi aspek kekuatan materiil dan melanggar syarat keabsahan perjanjian karena merupakan akta pura-pura. Akibat hukumnya adalah akta-akta yang batal demi hukum tersebut menjadi tidak ada sejak awal dan jika Notaris dianggap merugikan oleh para pihak yang terkait, Notaris dapat mendapat sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris. Notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

This research is focused on a problem: Deed of Sale and Purchase Agreement and Deed of Power of Attorney for Sale are Denied by One of The Parties because Theyre Considered as Artificial Deeds. One of The Parties stated that theres other deed which stated the truth, a Deed of Leasing Agreement. This research analized the verification of proofs from the plaintiffs that were used for denying and cancelling those deeds and the legal consequences of the cancellation of the deeds. The method used in this research is a normative juridical research method with descriptive-analytical type. Data collection technique is by studying documents. The material used for this research consists of primary legal materials and secondary legal materials that related to Notary and contract law. The result of this research is the Notary deeds could be null and void because they violated two of the contract valid conditions. Notary can be responsible and punished based on Law Number 2 year 2014 concerning Regulation of Notary. Furthermore, the concerned client can also sued the Notary and ask for compensation based on Indonesian Civil Code.

Abstrak :
Sumber dana yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada para pelaku usaha dicairkan apabila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Perjanjian Kredit tersebut diikuti dengan jaminan yang mengikatnya. Terhadap jaminan tersebut, apabila masih dalam proses pengerjaan dokumen maupun akta-akta nya maka diterbitkanlah Cover Note yang dibuat oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini mengenai tugas, kewenangan dan bentuk pertanggung jawaban Notaris atas Cover Note yang dibuatnya sebagai jaminan Perjanjian Kredit terkait kredit macet. Selain itu, akan dibahas juga mengenai kekuatan hukum Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam Perjanjian Kredit yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemberian kredit oleh Bank. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis data sekunder. Dalam pembahasan ini terkait tugas, kewenangan dan tanggung jawab Notaris terkait Cover Note tidak terdapat di peraturan perundangundangan, namun pembuatan Cover Note tidak dilarang. Mengenai kekuatan hukum Cover Note yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemberian kredit, Cover Note tidak memiliki kekuatan pembuktian seperti akta autentik dikarenakan Cover Note bukan merupakan akta autentik. Adapun Bank dalam memberikan pencairan fasilitas kredit kepada debitur seharusnya berprinsip pada prinsip-prinsip pemberian kredit bank, bukan hanya pada Cover Note yang diterbitkan oleh Notaris.

---

Fund which obtained from credit facility provided by the Bank to client disbursed if the credit agreement has been signed by the creditor and debtor. The Credit Agreement is followed by a binding guarantee. Regarding to this guarantee, if it is still in the process of working on its documents and deeds, a cover note will be issued by Notary. The issues raised in this thesis about duty, authority, and form of responsibility of Notary for Cover Note which made as a credit agreement guarantees related to bad debt. In addition, it will also discuss the legal force of a Cover Note made by a Notary Public in a Credit Agreement related to the principles of credit granting by the Bank. This research method is normative juridical. The typology of this research is analytical descriptive with secondary data types. In this discussion related to the duties, authorities and responsibilities of the Notary regarding Cover Note not contained in the legislation, but the making of Cover Note is not prohibited. Regarding the legal force of Cover Note which is associated with the principles of crediting, Cover Note does not have the power of proof like an authentic deed, because Cover Note is not an authentic deed. Banks in disbursing credit facilities to debtors should be based on the principles of bank lending, not just on the Cover Note issued by Notary.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penggunaan jasa penagih utang dalam upaya penyelesaian pembayaran kartu kredit serta perlindungan nasabahnya. Penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh penggunaan jasa penagih hutang oleh bank dalam penagihan hutang kepada nasabah sudah dilakukan sejak lama. Permasalahan yang akan dibahas adalah upaya hukum yang dapat dilakukan bank terhadap nasabah dalam pelunasan piutang yang telah jatuh tempo serta tindakan yang dilakukan jasa penagih utang terhadap nasabah dan perlindungan hukumnya pada kasus putusan Mahkamah Agung No. 356K/Pdt/2017. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis menggunakan jenis data sekunder. Metode pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh upaya yang dapat dilakukan kreditur dalam penyelesaian kredit macet adalah melalui jalur non litigasi yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi serta dan jalur litigasi yaitu dapat melalui jalan subrogasi yaitu pengalihan utang kepada pihak ketiga yang dikuatkan dengan akta notaris dan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 356K/PDT/2017 jasa penagih utang dalam penagihannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak mematuhi peraturan penggunaan jasa penagih hutang yaitu PBI No. 14/2/PBI/2012 karena penagihan dilakukan dengan cara intimidasi, premanisme serta teror, akibat hal ini bank dapat dikenakan saksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan APMK, hingga pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the use of loan collection services in the form of credit card payments with the loan approval. The writing of this thesis is motivated by the use of loan collection services by the Bank in loan collection that has been done for a long time. Issues that will be discussed are how the law can be done by banks against finance in paying off debts that are past due and actions taken to collect the debt against finance and legal protection in the case of the supreme court ruling No 356/pdt/2017. The research method uses the normative juridical research methodology and the analytical descriptive research typology using secondary data types. The method used using the data used in the document study and literature study. The result obtain from businesses that can be carried out with bad loans are through non-litigation channels, namely mediation, negotiation, conciliation, consultation, and litigation channels that can be accessed through subrogation roads, namely the transfer of loan information reinforced by notary deed and in the case of an Agung Court decision No. 356K/PDT/2017 is done in a way that billing is done in ways are not by the rules of using a billing services called PBI No. 14/2/PBI/2012 because billing is carried out by intimidation, thuggery, and terror, as a result of this it can be approved by the bank administration, including, temporarily, some or all of the CPBI activities, up to the revocation of the CPBI operation permit.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (RULB PPPSRS) yang tidak memenuhi persyaratan kuorum sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PPPSRS yang berlaku, sehingga akan dianalisis permasalahan mengenai keabsahan akta Berita Acara RULB Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran GCM (PPRSC-GCM) dan mengenai tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPRSC-GCM berlaku mengikat dan tidak dapat dikesampingkan. Selain itu keadaan RULB yang kurang terkendali dan tidak kondusif tidak dapat menjadi dasar peniadaan tanggung jawab Notaris. Disimpulkan di dalam tesis ini bahwa akta Berita Acara RULB PPRSC-GCM tidak sah dan tanggung jawab Notaris adalah berupa sanksi teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris serta berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga secara keperdataan apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan dan dapat dibuktikan di Pengadilan. Saran yang diusulkan penulis kepada Notaris adalah agar selalu mengambil sikap cermat dan hati-hati di dalam mempelajari dokumen termasuk Anggaran Dasar PPPSRS serta kemungkinan potensi sengketa di masa yang akan datang. Selain itu Notaris seharusnya bersikap lebih berani dan tegas dengan membawa asisten dan/atau pihak kepolisian untuk mendampinginya di dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris.

---

This Thesis discusses about the making of Minutes of Extraordinary General Meeting of Owner and Tenants Condominium Units Association that failed to meet quorum requirements stated in Article of Association and by-law. Therefore, this thesis analyzes the authenticity of minutes of Extraordinary General Meeting of GCM Owner and Tenants Condominium Units Association. And how Notary is held accountable for issuing the meeting minutes. This research was conducted using a juridical normative method with a type of descriptive analytics approach. The result shows that GCM Owner and Tenants Condominium Units Associations Article of Association is legally binding and can not be ruled out. In addition to that, a disorganized Extraordinary Meeting could not be a reason for negating Notarys responsibilities. This research summarizes that the Minutes of Extraordinary General Meeting of Owner and Tenants Condominium Units Association deed becomes void and Notary will receive a written warning issued by Notarys supervisory board based on Law of Notary Public. Then, Notary may be ordered to pay damage fees and/or interest based on civil liability if any parties file and win a lawsuit in civil courts. Notary should be more cautious in examining documents including Condominium Units Associations Article of Association that have any potential disputes in the future. Furthermore, Notary should be more courageous and decisive by asking assistants and/or the police for assistance in carrying out her duties and positions as a Notary.

Abstrak :
ABSTRAK Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk dalam hal ini adalah penyelesaian pengaduan Nasabah dan sengketa perbankan. OJK telah mengeluarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebagai dasar ketentuan dalam mengatur penyelesaian sengketa antara Bank dan Nasabah, baik melalui internal dispute resolution dan external dispute resolution. Dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK, maka alternatif penyelesaian sengketa yang sebelumnya diatur oleh BI berupa Lembaga Mediasi Perbankan Independen kini mulai menemukan titik terang dalam bentuk Lembaga Alternatis Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Namun dalam pelaksanaannya LAPSPI akan menghadapi berbagai macam tantangan yang harus dipenuhi, diantaranya merumuskan prosedur dan ketentuan penyelesaian sengketa, penerapan prinsip lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dan memiliki sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa. Menarik untuk diteliti lebih lanjut permasalahan yang terjadi dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dari BI kepada OJK terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan dan tantangan pemenuhan prinsip lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang harus dipenuhi oleh LAPSPI.

---

ABSTRACT Since the enactment of UU No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority, then starting on December 31, 2013 the functions, duties, and authority of the regulatory and supervisory activities of financial services in the banking sector switching from Bank Indonesia (BI) to the Financial Services Authority (OJK), including in this case is customer complaints and dispute resolution between banks and customer. FSA has issued POJK No. 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection in the Sector of Financial Services and POJK No. 1 / POJK.07 / 2014 of the Alternative Institution of Dispute Resolution in the Financial Services Sector as a basic provision in arranging the Banking dispute resolution, both through internal and external dispute resolution. With the transition of regulation authorization and banking supervision to the FSA, then the alternative dispute resolution of that were previously regulated by the Bank Indonesia in the form of the Institution Banking Mediation Independent is now beginning to find a bright spot in the form of Alternative Institution of Dispute Resolution of Banking Indonesia (LAPSPI). However, in practice LAPSPI will face numerous challenges to be met, including formulating procedures and dispute settlement provisions, the application of the principle of alternative institutions of dispute resolution, and have the resources to be able to carry out the dispute resolution service. Further interesting to study the problems that occur with the authority transition of regulation and supervision of the banking sector of BI to the FSA, especially in terms of banking dispute resolution and the compliance challenges of the principle of alternative institutions of dispute resolution that must be met by LAPSPI.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai aspek hukum dalam pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat yang dimana kewenangan tersebut dahulu terdapat di Bank Indonesia yang kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 29 Januari 2014 untuk pertama kalinya Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dalam surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014BPR VOX Modern Danamitra yang berkedudukan di tangerang. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah persayaratan dan prosedur dalam mencabut izin usaha BPR tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian akibat hukum setelah dicabutnya izin usaha BPR terhadap nasabah. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat Vox Modern Danamitra dikarenakan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya yang telah dinilai oleh OJK maka OJK sesuai dengan Pasal 37 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 9 ayat 2 Peraturan BI Nomor 7/34/PBI/2005 tentang tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus, mencabut izin usaha dari BPR Vox Modern Danamitra dengan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014. Akibat hukum bagi nasabah penyimpan di Bank Perkreditan Rakyat yang dicabut izin usahanya dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009 dilaksanakan dalam bentuk penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut.

---

ABSTRACT This examines about legal aspect in revoke the operating license of the Rural Bank that where such authority formerly contained in Bank Indonesia then on 1 January 2014 moved to the Indonesia Financial Services Authority (OJK). On 29 January 2014 for the first time the Financial Services Authority revoke the operating license of BPR VOX Modern Danamitra domiciled at tangerang on the decree of OJK?s board of commissioners No 4/KDK.03/2014. The problem that arises is how the requirement and procedures for revoke the operating license of rural bank by Financial Services Authority (OJK), then the legal consequences after the revocation of operating license rural bank to customers. In order to solve such problem a research is done by using literal study research method having the characteristic of legal normative. The conclusion of this research is the revocation of the operating license of the BPR VOX Modern Danamitra because the bank could not cope with the difficulties endangering its survival that have been assessed by the OJK, the OJK in accoirdance with article 37 paragraph (2) of Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998 jo article 9 paragraph (2) BI regulation No. 7/34/PBI/2005 regarding the subsequent handling of the rural bank under special surveillance, revoke the operating license of BPR Vox Modern danamitra with the decree of OJK?s board of commissioners No 4/KDK.03/2014. Legal consequences for customer?s saving in rural bank that has been revoke the operating license in Act Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (?LPS?) as amended by Act Number 7 of 2009 implemented in the form of guarantees executed by LPS on customer deposits BPR.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan penjual sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. PPJB merupakan perjanjian pendahulu sebelum perjanjian pokoknya yaitu Akta Jual Beli (AJB). Dalam jual beli atas tanah dan bangunan lazim didahului dengan pembuatan PPJB di hadapan notaris disertai dengan dibuatnya akta kuasa dan perjanjian pengosongan sebelum kemudian dilakukan pembuatan AJB di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila kewajiban para pihak telah terpenuhi. Agar kewajiban tersebut dapat terpenuhi tentunya diperlukan itikad baik dari pihak penjual dan pembeli. Kewajiban yang tidak terpenuhi oleh penjual dengan alasan wanprestasi tentulah harus dibuktikan oleh pihak pembeli. Permasalahan dalam tesis ini yaitu perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak pembeli atas wanprestasi yang dilakukan penjual dan akibat hukum terhadap AJB yang dibuat berdasarkan wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen serta dianalisis dengan cara pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa PPJB, akta kuasa, dan akta perjanjian pengosongan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi pihak lain. Selama kesemuanya itu dibuat berdasarkan kehendak bersama dan tanpa paksaan/tekanan pihak lain, serta dibuat di hadapan notaris yang menjadikannya sebuah akta autentik. Akibat hukum yang timbul terhadap AJB yang dibuat berdasarkan wanprestasi terhadap PPJB dan hanya diurus oleh pihak pembeli saja tidak menghilangkan otentisitas aktanya, selama AJB dibuat berdasarkan akta kuasa menjual juga dibuat di hadapan notaris.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the defaults on the Purchase Binding Agreement (PPJB) made by the seller resulting in losses for the buyer. PPJB is the predecessor agreement before the main agreement, the Sale and Purchase Act (AJB). In the sale and purchase of land and buildings, it is usually preceded by making PPJB before a notary public accompanied by a deed of power of attorney and an evacuation agreement before then making an AJB before the Land Acting Maker (PPAT) if the obligations of the parties have been fulfilled. So that these obligations can be fulfilled, of course, good faith is needed from the seller and buyer. Obligations that are not fulfilled by the seller on the grounds of default must certainly be proven by the buyer. The problem in this thesis is the legal protection for the fulfillment of buyer's rights over defaults made by sellers and the legal consequences of AJB made based on these defaults. The research method used is normative juridical research with analytical descriptive research type. The type of data used in this study is secondary data with data collection tools such as document studies and analyzed by means of a qualitative approach. The results of this study are that the PPJB, the deed of attorney, and the deed of the void agreement guarantee the protection and fulfillment of the rights of one party who feels disadvantaged due to the default of the other party. As long as all of them are made based on mutual will and without coercion/pressure from other parties, and made before a notary public who makes it an authentic deed. The legal consequences arising from AJB made based on defaults against PPJB and only managed by the purchaser does not eliminate the authenticity of the deeds, as long as the AJB is made based on the sales authorization deed it is also made before a notary.