Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerbitan surat utang/obligasi paling diminati sebagai sumber pendanaan perusahaan, karena jumlahnya besar, biaya kecil dan jangka waktu panjang. Didorong akan kebutuhan mata uang asing terutama dollar Amerika Serikat, maka perusahaan-perusahaan Indonesia cenderung menerbitkan obligasi/bonds mata uang asing di luar wilayah Indonesia. Struktur transaksi yang digunakan yaitu dengan cara (i) mendirikan special purpose vehicle (?SPV?) dengan kepemilikan 100% oleh perusahaan Indonesia; (ii) penerbitan bonds dijamin oleh perusahaan Indonesia; (iii) uang yang diterima SPV dari penerbitan bonds kemudian dipinjamkan kepada perusahaan Indonesia. Krisis ekonomi tahun 1997mengakibatkan perusahaan Indonesia tidak dapat membayar kepada SPV, yang mengakibatkan SPV wanprestasi kepada bondholders, sehingga set-aset yang dijaminkan oleh perusahaan Indonesia akan dilelang untuk membayar pinjaman bonds. Untuk mempertahankan aset-asetnya, perusahaan-perusahaan Indonesia yang beritikad tidak baik mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan Indonesia, agar perjanjian-perjanjian yang telah mereka tanda tangani dinyatakan batal demi hukum. Salah satu contoh kasusnya adalah gugatan atas perkara Nomor: 05/PDT.G./2003/ PN-BKS (Kasus Indah Kiat), telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan No. 381/K/Pdt./2006, yang isi putusannya menolak kasasi dari para investor, sehingga yang berlaku adalah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis (?PN Bengkalis?) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau. Putusan PN Bengkalis adalah (i) menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (ii) menyatakan perjanjian-perjanjian pokok tidak sah dan batal demi hukum dan perjanjian-perjanjian jaminan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Putusan MA ini harus dianalisis secara cermat dan seksama karena akan merugikan perekomian Indonesia, karena dalam dunia bisnis semakin tinggi semakin tinggi risiko, semakin tinggi bunga yang harus dibayar oleh debitor. Meskipun pemilihan yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York dalam Kasus Indah Kiat bersifat non-ekslusive dan pengadilan Indonesia mempunyai kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa perkara tersebut, namun PN Bengkalis berdasarkan asas lis alibi pendens harus menolak untuk memeriksa perkara Kasus Indah Kiat. Untuk perjanjian jaminan kebendaan, penggugat harusnya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri tempat penggugat berdomisili, karena tidak ada satupun dari tergugat yang berdomisili di Bengkalis. Selain itu perbuatan melawan hukum yang didalilkan kepada para tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kecuali penandatanganan akta hipotik yang berdasarkan pada perjanjian yang dibuat di luar negeri, namun dalam perbuatan tersebut, unsur kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tidak terpenuhi. Selain itu perjanjian-perjanjian yang ditandatangani para pihak terkait telah memenuhi kausa yang halal, kecuali akta hipotik, sehingga sebagai konsekwensinya akta hipotik batal demi hukum, namun tidak mengakibatkan batalnya perjanjian pokok.

---

Issuing bonds is the most popular fund rising strategy chosen by companies, since such it will result funding in a great amount, low cost and the long term maturity. Due to the business activity requirement in foreign currency, mainly in United States Dollar, there is a tendency for Indonesian companies to issue bonds out of Indonesian territory. The structure used in issuing the bonds by way of (i) establishing a special purpose vehicle which 100% owned by Indonesian Companies (?SPV?); (ii) such issuance guaranteed by Indonesian Companies by way of the provision of corporate guarantee and the creation of securities over their assets; (iii) the proceeds received from issuing bonds will be on-lent from SPV to Indonesian Companies. Economic crisis on 1997 caused Indonesian companies were not able to repay its debts to SPV, and then SPV were not able to repay its debts to note holders, and consequently, the assets of Indonesian companies that has been placed as security would be seized and sold in a public auction to settle such debt. To avoid enforcement for of security over their assets, the bad faith Indonesian companies submitted a claim to Indonesian court to declare the contracts that they have been entered into null and void. One of the cases using similar structure was the case Number: 05/PDT.G./2003/PN-BKS, has been decided by Indonesia Supreme Court with decision Number: 381/K/Pdt./2006 that rejected cassation of the investors. Therefore the decision of Bengkalis District Court that has been firmed by Riau High Court will take place. Bengkalis District Court declares that the Defendants have conducted unlawful action and the principal agreements that have been entered into by the parties were null and void. This decision result in the investors construed that make investment in Indonesia is high risk, and it will be disadvantages for the development of Indonesian economics. In view of the above, the judgments consideration in deciding the case must be thoroughly analyzed. The agreements that have been entered into in issuing the bonds were governed by the States of New York Law and the choice of jurisdiction was the court of the States of New York. Prior to the claim was submitted to the Indonesian Court, the defendants has submitted claim to the court of the States of New York, therefore nevertheless the choice of jurisdiction was non-exclusive, and Indonesian court has jurisdictional competency to examine the case, based on the principle of lis alibi pendens the district court of Bengkalis must decline to examine the case. With regard to the security documents, the plaintiff should submit its claim to the district court within the jurisdiction of the domicile of plaintiff. According to the legal reasoning of the judge council of Bengkalis District Court and Riau High Court in their decisions, it can be concluded that the legal action of the defendants was not meet the elements of unlawful action. The only legal action that can be construed as an unlawful action was the entering into Hypothec Deed, but it was not meet the elements of (i) damages; and (ii) the causality between the damages and such action. In addition, the agreements that have been entered into by the parties have met the lawful causal, except the hypothec deed, and consequently, such hypothec deed was null and void, but it would not cause the invalidity of the principal agreements."

"Tesis ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ijin pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga membahas tentang investasi sektor pertambangan di Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan ini akan digunakan sebagai bahan masukan untuk dasar melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka mengoptimalkan sektor pertambangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi melibatkan Dinas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mewajibkan audit lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

---

This thesis describes the authority possessed by the Provincial Government of Central Borneo in conducting control of management of mining license and environmental by city/regency government. Moreover also discuss of the mining sector investment in Central Borneo. The results of this monitoring will be used as inputs for make improvement in order to optimize the mining sector so can gives maximum contribute for economic growth of Central Borneo. This research uses normative legal studies. The data was collected through literature research and interviews.

This research suggests that the Provincial Government of Central Borneo involving related agency in supervise the mining business managed by city/regency government and local government need to be given the authority to require an environmental audit against business and/or certain activity at high risk against environment and/or responsible business and/or activities that demonstrate disobedience against legislation."

"Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur kewajiban bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat yang dikenal dengan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan tersebut telah mulai diterapkan sebelum suatu perusahaan melakukan penawaran umum dimana adanya kewajiban untuk membuat suatu informasi tertulis dengan tujuan agar pihak lain membeli efek yang dikenal sebagai prospektus. Prospektus sebagai salah satu dokumen pokok dalam rangka penawaran umum harus menyajikan fakta materiil yang benar tentang emiten, sehingga tidak mengakibatkan pengambilan keputusan investasi yang tidak tepat oleh investor pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap investor yang bersangkutan.Informasi mengenai emiten yang disajikan kepada investor didasarkan pada penelitian tentang berbagai aspek yang dilakukan oleh profesi penunjang pasar modal, salah satunya adalah pemeriksaan laporan keuangan dengan standar auditing yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (financial due diligence) yang dilakukan oleh akuntan publik dan seharusnya mematuhi serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Berdasarkan hasil due diligence tersebut akuntan publik akan memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai kewajaran atas data yang diwajibkan dalam laporan keuangan mengenai emiten. Sebagai pihak yang mengerti benar mengenai keadaan emiten, akuntan publik berada di persimpangan, antara mematuhi kode etik dan memenuhi ketentuan UU Pasar Modal mengenai keterbukaan dengan mengungkapkan berbagai kelebihan maupun kekurangan emiten atau memoles kekurangan emiten yang berarti melakukan tindakan kolusi dalam kejahatan akuntansi.Akuntan publik dan emiten sebagai perusahaan publik membawa konsekwensi untuk bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap investor. Tanggung jawab ini dalam prakteknya sering kali diabaikan oleh akuntan publik dan emiten tersebut, bahkan antara akuntan publik dan emiten saling tuding dalam skandal kejahatan akuntansi yang terbongkar. Kasus akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustafa (HTM) dalam skandal kejahatan akuntansi dengan PT. Kimia Farma yang terbongkar sejak lebih dari satu bulan yang lalu terjadi jaek up / market up dari Rp. 99,8 miliar menjadi Rp. 132,2 miliar hingga saat ini masih kabur, sehingga pertanyaan tentang siapakah yang harus bertanggung jawab, akuntan publik, Kimia Farma ataukah keduaduanya ? masih belum terjawab.Tesis ini mencoba menjelaskan mengapa masih terdapat penyimpangan akuntan publik sebagai profesi penunjang pasar modal dalam memberikan pendapat akuntan. Selain itu juga mencoba menjelaskan mengapa tanggung jawab dan tanggung gugat akuntan publik dalam hal pernyataan pendapat akuntan publik yang diberikan berdasarkan due diligence dan dimuat dalam prospektus yang mengakibatkan kerugian bagi investor masih sering terjadi."

"[Tesis ini mengkaji perjanjian franchise PT. X terhadap penerapan pasal 50 huruf (b) undang-undang nomer 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pasal 50 huruf (b) tidak dapat diterapkan secara mutlak dan perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan terhadap perjanjian waralaba yang melanggar ketentuan pasal 50 huruf (b) undang-undang nomor 5 tahun 1999.

---

This thesis examines the franchise agreement PT. X to the application of Article 50 (b) Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study is a qualitative normative legal research. The results of this study indicate that the application of Article 50 (b) can not be applied absolutely, and there needs to be action taken by the Commission against the franchise agreement that violates the provisions of Article 50 (b) Act No. 5 of 1999.;This thesis examines the franchise agreement PT. X to the application of Article 50 (b) Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study is a qualitative normative legal research. The results of this study indicate that the application of Article 50 (b) can not be applied absolutely, and there needs to be action taken by the Commission against the franchise agreement that violates the provisions of Article 50 (b) Act No. 5 of 1999., This thesis examines the franchise agreement PT. X to the application of Article 50 (b) Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study is a qualitative normative legal research. The results of this study indicate that the application of Article 50 (b) can not be applied absolutely, and there needs to be action taken by the Commission against the franchise agreement that violates the provisions of Article 50 (b) Act No. 5 of 1999.]"