Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah RI telah berupaya melakukan penanganan terhadap permasalahan terorisme dengan membentuk peraturan perundangan-undangan sebagai landasan hukum serta Lembaga dan Satuan Tugas seperti BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan Densus-88 Polri. Upaya penindakan berbasis penegakan hukum maupun deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dan Densus-88 ternyata belum menunjukkan hasil sesuai harapan karena masih terjadi aksi-aksi terorisme di Indonesia yang menimbulkan korban jiwa. Pelibatan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam penganggulangan terorisme telah diatur dalam UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 5 Tahun 2018 namun sampai saat ini aturan pelaksanaannya melalui peraturan presiden belum disahkan sehingga pelibatan TNI belum dapat dioperasionalkan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki TNI dan bagaimana TNI dapat diperankan dalam penanggulangan terorisme khususnya pada upaya deradikalisasi oleh satuan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang telah tergelar sampai ketingkat Desa (Babinsa). Peneliti mengunakan social bond theory dalam mengidentifikasi perubahan perilaku sehingga mantan narapidana terorisme meninggalkan ideologi kekerasan dan melepaskan diri dari organisasi teroris. ......The Government of Indonesia has attempted to deal with the problem of terrorism by establishing legislation as a legal basis as well as Institutions and Task Forces such as BNPT (National Agency for Countering Terrorism) and Densus-88 Polri. Efforts to take action based on law enforcement and deradicalization carried out by BNPT and Densus-88 have not shown results as expected because there are still acts of terrorism in Indonesia that cause casualties. The involvement of the TNI (Indonesian National Army) in countering terrorism has been regulated in Law No. 34 of 2004 concerning the TNI and Law no. 5 of 2018 but until now the implementation rules through a presidential regulation have not been ratified so that the involvement of the TNI cannot be fully operationalized. This study uses a qualitative method to identify the potential of the TNI and how the TNI can be played in countering terrorism, especially in efforts to deradicalize the TNI (Indonesian National Army) which has been deployed to the village level (Babinsa). Researchers use social bond theory in identifying behavioral changes so that ex-terrorism convicts leave the ideology of violence and escape from terrorist organizations.

Abstrak :
Kampanye ISIS melalui media sosial juga menginspirasi organisasi teroris di Indonesia, yaitu memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Whatsapp. Muhajirin At-Tauhid (MAT), salah satu kelompok teror Indonesia yang bercita-cita menegakkan Daulah Islamiyah berhasil merekrut anggota dan merencanakan aksi terornya dengan hanya melakukan aktivitas media sosial. Menandai bahwa gerakan terorisme di Indonesia telah berkembang dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dalam perekrutan. Pada Tesis ini, penulis memfokuskan untuk mengambil topik penelitian tentang MAT karena menjadi fenomena menarik sebuah kelompok pendukung ISIS yang terkonsolidasi dalam sebuah grup melalui media sosial Whatsapp dan menamakan grup tersebut dengan sebutan Muhajirin At-Tauhid (MAT). Penulis memilih Sumatera Barat karena kelompok MAT berdasarkan persebaran wilayah anggotanya mencakup 11 (sebelas) provinsi di Indonesia di mana 3 orang di antaranya berada di wilayah Sumatera Barat dan di sinilah penulis juga ditempatkan untuk bekerja sehingga mendukung aktivitas penulis untuk meneliti langsung kelompok ini. Pertanyaan terkait penelitian ini mencakup : (1) Bagaimana pola kelompok MAT dalam melakukan perekrutan melalui media sosial? (2) Bagaimana media sosial mendorong aksi terorisme oleh kelompok MAT di Sumatera barat?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pemilihan informan, dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini pertama menjelaskan bahwa pola perekrutan kelompok MAT melalui media sosial aplikasi Whatsapp Group. Kedua, media sosial mendorong aksi terorisme anggota Muhajirin At-Tauhid (MAT) di Sumatera Barat, karena dengan menggunakan media sosial dalam perekrutan memudahkan untuk menyebarluaskan informasi aktual mengenai informasi dan perubahan strategi kelompok MAT dalam menjalankan aksinya, mempermudah komunikasi atau interaksi antar sesama anggota kelompok MAT yang berada di lokasi yang berbeda. Kemudian media sosial dianggap sebagai media yang efektif karena dianggap aman karena dapat menggunakan “anonim” untuk menyamarkan identitas pengguna, dan pesan dapat dienkripsi dari awal hingga akhir aktivitas komunikasi. ......The ISIS campaign through social media has also inspired terrorist organizations in Indonesia with the same method, namely utilizing social media platforms such as Facebook, Instagram, and Whatsapp. Muhajirin At-Tauhid (MAT), one of the Indonesian terror groups that aspires to uphold the Daulah Islamiyah has succeeded in recruiting members and planning its terrorist acts by only carrying out social media activities. Indicates that the terrorism movement in Indonesia has developed by using information technology tools in recruitment.In this thesis, the author focuses on taking the topic of research on MAT because it is an interesting phenomenon of an ISIS supporter group consolidating in a group through social media Whatsapp and calling the group Muhajirin At-Tawhid (MAT). The author chose West Sumatra because the MAT group is based on and the distribution of its members' territory covers 11 (eleven) provinces in Indonesia where 3 of them are in the West Sumatra region and this is where the author is placed to work so that it supports the author's activities to research this group directly. Questions related to this research include: (1)What is the pattern of the MAT group in recruiting through social media? (2) How does social media encourage acts of terrorism by the MAT group in West Sumatra?. This study uses a qualitative approach through the selection of informants, with sampling using a purposive sampling method. The results of this study first explain that the recruitment pattern for the MAT group is through the Whatsapp Group application social media. Second, social media encourages acts of terrorism by members of the Muhajirin At-Tawhid (MAT) in West Sumatra, because using social media in recruitment makes it easier to disseminate actual information about information and changes in the strategy of the MAT group in carrying out their actions, facilitate communication or interaction between fellow group members. MAT which is in a different location. Then social media is considered an effective medium because it is considered safe because it can use anonymity to disguise the identity of users.

Abstrak :
Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan contoh kasus pemanfaatan drone dalam terorisme sebagai alat intelligence, surveillance, reconnaisance sampai bentuk serangan drone yang dapat dimodifikasi dengan tambahan bom. Konsep asimetric warfare merupakan salah satu alasan teroris menggunakan drone sebagai jawaban atas konflik yang tidak seimbang dengan menargetkan VVIP atau Objek Vital Nasional. Perubahan paradigma penggunaan drone dari militer ke ranah sipil, kemajuan teknologi yang semakin maju, canggih dan mudah didapat menjadi ancaman yang tidak bisa dinafikan dari pemanfaatan drone dalam terorisme di masa depan yang dapat terjadi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan metode intrinsic case study dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan sumber primer dari Kementerian/Lembaga terkait mengenai peran dalam pencegahan aksi teror yang memanfaatkan drone. Sedangkan data sekunder didapatkan dari strategi studi pustaka. Teori CPTED dan Kebijakan publik digunakan sebagai analisis peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait dikuatkan dengan enam konsep seperti mitigasi, drone, kontra terorisme, terorisme, perang asimetris, dan 16 langkah penurunan kejahatan. Hasil penelitian menemukan bahwa peran Paspampres dan Kohanudnas sebagai fasilitator dan eksekutor dalam pencegahan pemanfaatan drone dalam terorisme pada target VVIP, BNPT dan Ditpamobvit Polri sebagai evaluator desain keamanan Objek Vital Nasional, dan peran Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan sebagai regulator dalam peraturan kontra drone. Namun masih ditemukan kelemahan dan kekurangan dalam peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait setelah dilakukan analisis dengan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti misalnya secara mitigasi non struktural perlu penguatan peraturan pengoperasian dan perizinan drone secara komprehensif yang tidak hanya melibatkan Kementerian/Lembaga tertentu, anggaran yang terbatas kepada BNPT untuk melakukan evaluasi desain keamanan Objek Vital Nasional, pembuatan MoU antara pengelola objek kepada Ditpamobvit Polri yang masih sedikit jumlahnya, Densus 88 yang belum memiliki SOP pencegahan kontra drone dan desain keamanan yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan konsep mitigasi struktural, teknik pengurangan kejahatan dan teori CPTED seperti pada elemen target hardening. Maka dalam penelitian ini memberikan saran dan rekomendasi berupa tambahan langkah mitigasi struktural, non struktural dan penelitian selanjutnya sebagai bentuk batasan dan kekurangan dari penelitian ini. ......Several previous studies have found examples of cases of using drones in terrorism as intelligence, surveillance, reconnaissance to the form of drone attacks that can be modified with additional bombs. The concept of asymmetric warfare is one of the reasons terrorists use drones as an answer to unequal conflicts by targeting VVIP or Nasional Vital Objects. The paradigm shift in the use of drones from the military to the civilian realm and technological advances that are increasingly advanced, sophisticated and easily available are threats that cannot be denied from the use of drones in future terrorism that can occur in Indonesia. A qualitative approach with the method was intrinsic case study chosen as the type of research with primary sources from the relevant Ministries/Institutions regarding the role in preventing terror acts using drones. While the secondary data obtained from the literature study strategy. CPTED theory and public policy are used as an analysis of the role of each related ministry/institution strengthened by six concepts such as mitigation, drones, counter terrorism, terrorism, asymmetric warfare, and 16 steps to reduce crime. The results of the study found that the role of Paspampres and Kohanudnas as facilitators and executors in preventing the use of drones in terrorism on VVIP targets, BNPT and Ditpamobvit Polri as evaluators of National Vital Object security designs, and the role of the Ministry of Transportation, Ministry of Defence, Ministry of Communication and Information, and Ministry of Trade as a regulator in counter drone regulations. However, there are still weaknesses and shortcomings in the role of each related ministry/institution after analysing the concepts and theories used in this study. For example, in non-structural mitigation, it is necessary to comprehensively strengthen operating regulations and drone licensing that does not only involve certain Ministries/Institutions, a limited budget for BNPT to evaluate the security design of National Vital Objects, the making of MoUs between object managers and the Ditpamobvit Polri which is still limit, Densus 88 which does not yet have a counter-prevention procedures and security design that still needs to be improved according to the concept of structural mitigation, crime reduction techniques and CPTED theory as in the element target hardening. So in this study, it provides suggestions and recommendations in the form of additional structural, non-structural mitigation measures and further research as a form of limitations and shortcomings of this research.