Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika Confidence Building Measures (CBMs) terhadap proliferasi senjata nuklir antara India dan Pakistan. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik CBMs dalam keterkaitannya dengan proliferasi senjata nuklir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan faktor aplikasi CBMs dari segi kepatuhan hukum tidak terpenuhi secara maksimal sehingga mekanisme pengendalian senjata dan perlucutan senjata dalam proliferasi senjata nuklir antara India dan Pakistan tidak berjalan dengan baik. ...... This study aims to analyse the dynamic of Confidence Building Measures (CBMs) against the nuclear arms proliferation between India and Pakistan. The research is made through identification of CBMs characteristic in its relation with the nuclear arms proliferation. This research uses qualitative method with descriptive design. The result of this research finds that there is a factor in the CBMs application from the legal compliance point of view which is not fulfilled in maximum, hence the control mechanism and disarmament in the nuclear arms proliferation between India and Pakistan does not work properly.

Abstrak :
Ketua ARF pada pertemuannya yang keempat di Subang Jaya, Malaysia pada tanggal 27 Juli 1997 telah menyatakan diplomasi preventif akan menjadi tahap selanjutnya dari proses ARF dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu diplomasi preventif telah mulai dibahas pada pertemuan-pertemuan pada tingkat pejabat pemerintah atau pada Jalur I. Namun hingga pertemuan ARF keenam pada bulan Juli 1999 yang lalu, perkembangan yang dihasilkan masih rendah. Pokok permasalahannya adalah tidak semua anggota ARF ingin segera maju ke tahap berikutnya karena pelaksanaan diplomasi preventif memungkinkan pelaksanaan aspek-aspek multilateral sehingga membuka peluang negara lain untuk ikut campur. Di lain pihak, negara-negara ASEAN hingga saat ini masih memegang teguh prinsip non-interference. Maka tujuan penelitian tesis ini adalah untuk melihat bagaimana prospek peran diplomasi preventif di Asia Pasifik pasca Perang Dingin. Untuk itu, Penulis menggunakan pendekatan diplomasi preventif - Boutros Boutros Ghali, cooperative security - David B. Dewitt dan konsep regionalisme yang diutarakan oleh K.J. Holsty. Sedangkan metode penelitian yang digunakan deskriptif analitis melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa walaupun baru elemen-elemen umum diplomasi preventif ARF saja yang disepakati, belum sampai pada perumusan mekanisme atau instrumen diplomasi yang tepat untuk diterapkan di kawasan Asia Pasifik. Namun, peluang untuk meningkatkan tahapnya ke tahap diplomasi preventif tetap ada dan masih terbuka luas dan jika ARF mampu membawa anggotanya maju ke tahap selanjutnya (diplomasi preventif) maka ARF akan menjadi satu-satunya wadah pelaksanaan CBM, diplomasi preventif dan penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik, yang pada gilirannya akan membawa kawasan Asia Pasifik ke dalam suatu lingkungan yang aman dan stabil.

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia yang akan digunakan menghadapi liberalisasi dalam AFTA. Penulis juga bermaksud untuk menjelaskan kesiapan Indonesia dalam posisinya sebagai produsen dan pengekspor komoditi produk. Komoditi sektor industri secara umum siap memasuki perdagangan bebas di kawasan ASEAN (AFTA). Dari total 8.296 komoditi industri yang diekspor ke negara-negara ASEAN, komoditas yang memiliki struktur daya saing mencapai 46%. Namun, untuk meningkatkan daya saing diperlukan upaya mengatasi masalah yang cukup fundamental di sektor industri. Bagi Indonesia, pelaksanaan AFTA merupakan tantangan dan sekaligus peluang, karena dengan keikutsertaannya dalam AFTA berarti persaingan dalam melakukan ekspor ke negara-negara ASEAN akan menjadi lebih kompetitif Sedangkan posisi Indonesia sendiri terkenal sebagai negara anggota ASEAN yang posisi persaingannya masih sangat lemah. Dengan demikian Indonesia harus meningkatkan usaha-usaha untuk memperbaiki efisiensi produksi sehingga memiliki daya saing komoditi yang cukup tinggi di pasar internasional. Teori yang dipergunakan yaitu teori ketergantungan (interdependensi) yang saling menguntungkan Bruce M. Russet, Robert Gilpin untuk menjelaskan konsep regionalisme, James Rosenau yang mengemukakan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kebijakan suatu negara dan teori tahapan perdagangan bebas dari Bela Balasa. Dalam rangka mencari kebijakan perdagangan internasional yang tepat untuk menghadapi pelaksanaan AFTA, diperlukan pembahasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung ke arah tersebut dengan memperhatikan pemantapan organisasi pelaksana AFTA, promosi dan penetrasi pasar, peningkatan efisiensi produksi dalam negeri, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan terhadap industri kecil ditambah pula dengan kesiapan yang perlu dilakukan oleh Indonesia sendiri. Tesis ini merupakan kajian kualitatif dan penelitian tesis adalah deskriptif analitis. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan data kepustakaan.

Abstrak :
Tesis ini membahas persepsi pelaku pasar valuta asing yang merupakan aktor bukan negara dalam pasar keuangan global atas peristiwa internasional dan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (Amerika Serikat) selama bulan Juli 1997 sampai dengan Juni 1998.

Bahwa persepsi pelaku pasar valuta asing atas peristiwa internasional berdampak pada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS didasarkan pada teori struktur finansial dari Susan Strange dan pendekatan sentimen pasar yang dikemukakan oleh George P. Hopper.

Metode yang dipergunakan untuk membahas tesis ini adalah deskriptif yang bertujuan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta menganalisis hubungan antarfenomena yang diselidiki. Objek penelitiannya adalah persepsi pelaku pasar valuta asing dan peristiwa internasional dalam kurun waktu antara Juli 1997 sampai dengan Juni 1998.

Pembahasan dibagi ke dalam tiga kajian: kajian pertama yang menekankan hubungan antara persepsi pelaku pasar valuta asing dengan peristiwa yang berasal dari dalam negeri; kajian kedua membahas hubungan antara persepsi pelaku pasar valuta asing dengan peristiwa luar negeri; dan kajian ketiga yang berdasarkan pengujian statistik.

Analisis hubungan antara peristiwa dalam negeri dengan persepsi pelaku pasar valas memperlihatkan terdapat hubungan yang cukup nyata antara keduanya. Naik turunnya kurs rupiah terhadap dolar AS bisa dijelaskan oleh positif atau negatifnya persepsi pelaku pasar valuta asing atas peristiwa yang terjadi di dalam negeri.

Analisis hubungan antara peristiwa luar negeri dan persepsi pelaku pasar valas juga menunjukkan bahwa antara keduanya terdapat keterkaitan yang cukup nyata yang bisa menjelaskan terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Hasil pengujian statistik selama periode yang diamati menunjukkan bahwa walaupun korelasi antara peristiwa internasional baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dengan persepsi pelaku pasar valuta asing kurang signifikan, dampak persepsi pelaku pasar valuta asing terhadap perubahan rupiah/dolar AS cukup signifikan yaitu sebesar 56,545%. Hasil ini membuktikan bahwa dampak persepsi pelaku pasar terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cukup nyata.

Ini membuktikan bahwa dalam struktur keuangan dunia yang merupakan gabungan antara sistem global dan sistem nasional, pelaku pasar yang memiliki dana dan beroperasi secara internasional dalam jual beli valuta asing memiliki power yang bisa menghambat dan mengurangi kewenangan pemerintah suatu negara dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kebijakan Iuar negeri Thailand terhadap Vietnam dalam periode waktu tahun 1988-1990 yang ditandai dengan adanya upaya-upaya pendekatan terhadap Vietnam dan kebijakan untuk merubah kawasan Indochina dari medan perang menjadi wilayah perdagangan yang menjadi prinsip dasar kebijakan luar negeri Thailand sejak tahun 1988. Kebijakan luar negeri Thailand terhadap Vietnam pada masa pemerintahan Perdana Menteri Chatichai Choonhavan, sangat berbeda dengan para pendahulunya yang ditujukan untuk 'menjaga dan menjamin keamanan serta stabilitas wilayahnya dari ancaman komunis Vietnam. Pada era Chatichai, paradigma lama itu justru ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan yang kooperatif, yaitu melalui kerjasama ekonomi. Langkah ini ditempuh Chatichai guna meningkatkan stabilitas keamanan wilayah dan kemakmuran negara Thailand. Perubahan kebijakan tersebut juga dilakukan dalam rangka mengantisipasi perubahan isu global pasta perang dingin. Tujuan dari peneilitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kebijakan Iuar negeri Thailand terhadap Vietnam, terutama dalam mengantisipasi perubahan sistem internasional pada periode menjelang berakhirnya perang dingin serta menganalisis kepentingan dan motivasi yang melatarbelakangi perubahan kebijakan luar negeri Thailand tersebut. Permasalahan dicoba untuk dianalisa dengan menggunakan pemikiranpemikiran dari Rosseau, yaitu mengenai adanya faktor-faktor dan variabel-variabel yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri, sedangkan linkage theory-nya membahas mengenai keterkaitan yang erat antara faktor internal dan eksternal; Kegley dan Wittkopf mengenai komponen kebijakan luar negeri Snyder tentang adanya faktor subyektif dari sudut pandang para pembuat keputusan; dan Frankel serta David Easton mengenai pengaruh eksternal dalam memberikan output bagi kebijakan luar negeri suatu negara. Pembahasan permasalahan ini dilakukan melalui penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan internet, berupa data-data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan Iuar negeri Thailand dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Tekanan faktor internal didominasi oleh kepentingan ekonomi guna meningkatkan kemakmuran Thailand, sedangkan faktor eksternal merujuk pada perubahan pads isu global pasca perang dingin. Dalak kaitan ini, Perdana Menteri Chatichai Choonhavan menggunakan sektor ekonomi sebagai alat politiknya dalam rangka merubah kawasan Indochina dari medan perang menjadi medan pasar. Hal ini dilakukan mengingat Thailand telah berkembang menjadi negara industrialisasi Baru di Asia dan sebagai kekuatan ekonomi regional.

Abstrak :
Tesis ini memfokuskan perhatian pada penggunaan sanksi ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri AS terhadap Irak dalam kurun waktu 1993-1998 (masa Pemerintahan Presiden Bill Clinton), serta menjelaskan pentingnya interaksi antara faktor-faktor domestik (internal) dengan faktor-faktor internasional (eksternal) dalam dihasilkannya keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak.

Keputusan tersebut, dipicu juga oleh serangkaian perilaku atau tindakan Irak di bawah rejim Saddam Hussein, yang bersifat agresif dan dianggap cenderung melanggar norma-norma internasional serta mengancam kestabilan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Presiden dan Kongres pada masa ini, masih mengaggap perlu perpanjangan sanksi ekonomi terhadap Irak berdasarkan sejumlah alasan. Namun pada dasarnya, AS tetap menganggap Irak sebagai negara yang mengancam kepentingan (nasional) AS, khususnya di kawasan Timur Tengah (berkaitan dengan masalah Israel dan minyak). Lobi pro-Israel, AIPAC, dalam hal ini juga memainkan peran cukup signifikan dalam mempengaruhi kebijakan perpanjangan sanksi ini. Dunia internasional, melalui PBB, juga mengeluarkan sejumlah resolusi yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi ekonomi terhadap rejim Saddam Hussein.

Pembahasan mengenai kasus ini, dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran/teori sebagai alat analitis. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai keterkaitan antara faktor-faktor domestik dan internasional yang mempengaruhi keluarnya kebijakan perpanjangan sanksi ekonomi atas Irak, 1993-1998.

Konsep Rosenau mengenai linkage theory digunakan untuk membahas interaksi dan keterkaitan antara faktor-faktor domestik dengan internasional. Konsep-konsep lain yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri juga digunakan untuk menganalisa kasus yang diajukan.

Tesis ini menyimpulkan bahwa tetap dipertahankannya penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak bertujuan agar terjadi pergantian rejim pemerintahan di Irak. Namun seperti diketahui, tujuan ini tidak berhasil karena Saddam Hussein masih berkuasa di Irak. Selain itu, tulisan ini juga melihat adanya kerjasama antara Presiden Clinton dan Kongres (yang dipengaruhi oleh lobi pro-Israel, AIPAC) dalam keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak, 1993-1998.

Abstrak :
Kebijakan luar negeri Iran era Khatami memasuki suatu face baru, bergerak dari konfrontasi ke konsiliasi. Dalam gagasan kebijakan luar negerinya, tidak terdapat "benturan antar kebudayaan", dia lebih memilih "dialog antar kebudayaan". Kebijakan "detente" Khatami telah menciptakan suatu atmosfir yang mendukung untuk meningkatkan hubungan dengan dunia luar. Teheran tengah meningkatkan upayanya untuk memainkan peranan yang lebih besar di kawasan Teluk dan sekitarnya. Sekarang kebijakan "detente" menjadi "cornerstone" dalam Kebijakan Luar Negeri Iran. Masalah ini menarik untuk dikaji mengingat dibawah kepemimpinan Khatami, politik luar negeri Iran mempunyai corak baru yang secara signifikan berbeda dengan pendahulunya. Namun menyimpulkan bahwa Khatami sangat dominan dalam peran perubahan tersebut adalah terlalu menyederhanakan masalah. Sistem politik Iran yang khas, faktor geopolitik, geostrategi dan geoekonomi, tuntutan domestik, nasionalisme, agama, dan tentunya lingkungan eksternal, mempunyai peran yang tidak bisa diabaikan dalam perubahan ini. Tulisan ini akan berusaha mengeksplorasi perubahan dalam kebijakan luar negeri di Iran sejak revolusi tahun 1979, dengan titik berat pada masa pemerintahan Presiden Mohammad Khatami (1997-2001). Pertanyaan yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana suatu sistem politik yang pada mulanya berdasarkan pada doktrin religius secara ketat berhadapan dengan tuntutan domestik dan konteks internasional yang harus disikapi. Hal ini akan memperlihatkan bagamana suatu kebijakan luar negeri, yang berusaha untuk tetap hidup dalam prinsip-prinsip revolusi dan agama, secara simultan tiba pada suatu term pengembangan hubungan yang lebih rasional dan praktis dengan negara luar. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan perubahan ini adalah teori determinants factors, serta teori pengambilan kebijakan. Dari hasil penelitian didapat bahwa peningkatan pragmatisme dalam kebijakan luar negeri Iran pada masa pemerintahan Khatami mempunyai kaitan dengan adanya perubahan dalam pola pengambilan keputusan dalam sistem politik Iran, kemunculan kaum reformis dalam kekuasaan eksekutif yang diikuti oleh kemenangan dalam pemilihan parlemen, kebutuhan ekonomi dan pertahanan serta perubahan konteks internasional. Pertimbangan-pertimbangan pragmatis kepentingan domestik berperan dalam terjadinya peningkatan pragmatisme dalam kebijakan luar negeri Iran. Pertimbangan pragmatis tersebut menyebabkan faktor-faktor normatif, seperti konsitusi, revolusi Islam dan nasionalisme Iran yang pada masa awal-awal revolusi Iran menjadi pendorong utama politik luar negeri Iran, pada masa Pemerintahan Khatami tidak lagi mendominasi.

Abstrak :
Tesis ini mempergunakan perspektif realis yang bersumber dari gagasan ontologis bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara (state) dan kepentingannya yaitu mengejar kepentingan-kepentingan kekuasaan (struggle for power). Konsekuensinya adalah bahwa hubungan antar negara bersifat zero-sum game. Belenggu logika zero-sum game ini disebut dilemma keamanan, Peningkatan kekuatan negara-negara ditentukan oleh berbagai asumsi yang melatarbelakangi yaitu: sistem internasional adalah anarki. Sudah menjadi sifat negara untuk memiliki kemampuan militer yang ofensif sehingga dapat melakukan serangan balasan sekaligus menghancurkan lawan; negara tidak pernah secara pasti untuk mempergunakan kemampuan militernya untuk melakukan serangan terlebih dahulu; molivasi paling mendasar yakni kemampuan untuk survival dalam sistem internasional dan negara ingin memelihara kedaulatannya ;secara strategis, negara akan memikirkan bagaimana agar tetap survive. Dengan begitu, negara akan saling berlomba mengadakan modernisasi persenjataan yang menciptakan bermacam sistem penangkalan terhadap serangan luar. Dalam situasi demikian, peningkatan kekuatan militer Cina didasari atas faktor geografis yang didukung oleh keinginan untuk mengembalikan citra kejayaan/ambisi sendiri, faktor AS, Jepang, Taiwan maupun situasi keamanan regional. Indikator dari peningkatan kekuatan militer diperlihatkan oleh Cina dalam defence budget, defence expenditure, alih teknologi, dan penggelaran kekuatan bersenjata. Faktor geografis merupakan elemen utama dari peningkatan militer tersebut. Lepasnya beberapa wilayah dari kesatuan propinsi nasional akibat melemahnya kekualan bersenjata dalam mengawasi intervensi asing yang masuk ke wilayah. Kurangnya peralalan tempur menjadi kendala utama bagi Cina dalam mengawasi luasnya geografi yang harus dikontrol. Besarnya jumlah penduduk dan ambisi diri menjadi kekuatan adidaya tidak cukup bila tidak didukung kualitas persenjataan. Upaya peningkatan militer Cina menjadikan Asia Timur sebagai kawasan yang dapat menjadi arena peningkatan militer bahkan menciptakan perimbangan kekuatan pada level mini. Hal ini akan berakibat luas bagi proses perdamaian maupun pertumbuhan perekonomian dunia. Hubungan dengan Jepang, Taiwan, serta AS masih diwarnai oleh beberapa persoalan yang melahirkan persepsi ancaman terutama Jepang dan Taiwan. Adapun kesimpulan dari penelilian ini terlihat bahwa indikator meningkatnya kekualan militer Cina ditindak lanjuti pula oleh meningkatnya anggaran militer, belanja pertahanan, maupun penggelaran kekuatan bersenjata. Secara keseluruhan, persaingan militer di Asia Pasifik belum mengkhawatirkan, karena masih lerbalasnya kemampuan negara-negara Asia Pasifik, namun persaingan tersebut secara kualitatif Cina cenderung meningkat.

Abstrak :
Berakhirnya perang dingin telah membawa perubahan dalam struktur internasional. Isu seperti persaingan persenjataan, kompetisi dalam perluasan wilayah pengaruh politik, ekonomi dan ideologi telah bergeser ke isu-isu baru seperti penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup. Beberapa tahun setelah perang dingin berakhir, 171 negara menyepakati secara konsensus sebuah "Deklarasi dan Program Aksi Wina" sebagai hasil dari Konferensi Dunia tentang HAM Kedua di Wina, Austria. Dalam dokumen tersebut, telah tercermin bahwa akhir dari perdebatan universalitas berbagai standar HAM internasional dan partikularistik budaya dalam penerapannya, selektifitas dan dikotomi hak menjadi hak-hak sipil dan politik disatu sisi dan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan disisi lain, hak asasi manusia yang bersifat individual dan liberat dengan hak-hak kolektif, adalah bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal, indivible, interdependent dan interrelated. Ditegaskan pula bahwa negara merupakan institusi yang paling bertanggung jawab dalam bidang pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, serta memberikan mandat lebih bagi mekanisme HAM PBB untuk me-monitoring pelaksanaan penghormatan dan perlindungan HAM diberbagai negara. Struktur internasional yang kental dengan nilai-nilai penghormatan dan perlindungan HAM telah menjadikan Indonesia, dibawah pemerintahan otoriter rejim Orde Baru, selalu menjadi sorotan, kritik, shaming, dan tekanan dari masyarakat internasional. Berada dalam struktur tersebut, Pemerintahan Soeharto meresponnya dengan argumen defensif yang menggambarkan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal penghormatan dan perlindungan HAM sejak pernyataan kemerdekaan dan bahkan masyarakat Indonesia berjuang untuk mendapatkan penghormatan haknya dari negara lain. Argumentasi normatif bahwa norma-norma HAM telah terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 disampaikan dalam berbagai forum internasional baik regional maupun global. Di tingkat internasional, pemerintahan Soeharto menggalang posisi negara-negara berkembang melalui forum GNB dan diberbagai persiapan regional Konferensi Dunia Kedua tentang HAM untuk menyepakati gagasan bahwa HAM itu bersifat universal, indivisible, interdependent dan interrelated. Pemerintah pun mulai talk the talk tentang HAM lebih mendalam dengan menjadi anggota Komisi HAM PBB tahun 1991. Di tingkat domestik, pemerintah membentuk Panitia Tetap HAM dibawah koordinasi Departemen Luar Negeri dan sebuah Komisi Hak Asasi Manusia yang memiliki fungsi pengkajian instrumen HAM, pemantauan serta pendidikan dan penyuluhan HAM. Selain itu terdapat upaya untuk membuat rencana aksi bagi penghormatan dan perlindungan HAM di tanah air sebagai tindak lanjut Deklarasi dan Program Aksi Wina. Kondisi penghormatan dan perlindungan HAM menjadi lebih maju pasca pemerintahan Soeharto. Sejak tahun 1998 telah tercipta berbagai produk legislasi dan evaluasi konstitusi kearah penyesuaian dan penaatan kepada berbagai standar HAM internasional. Beberapa kecenderung ditingkat domestik dan internasional dalam kurun waktu 1991 - 2002 serta argumen defensif pemerintah tentang HAM tersebut mendorong penulis untuk bertanya mengapa Indonesia berupaya untuk menaati standar-standar HAM internasional? Dan aktor-aktor siapa sajakah yang berperan dalam upaya penaatan tersebut. Untuk menjelaskan jawaban atas pertanyaan tersebut, penulis menggunakan penjelasan konstruktifis yang melihat bahwa selain struktur materiil, struktur ideasional mempengaruhi kepentingan dan identitas aktor. Pertimbangan atau motifasi aktor untuk menaati standar HAM internasional tidak serta merta karena tekanan dan pertimbangan materiil, namun dalam jangka waktu yang relatif panjang aktor terlibat dalam proses belajar sehingga kepentingan dan identitas aktor tersebut terbentuk. Dalam penelitiannya, penulis menemukan penjelasan bahwa alasan Indonesia menaati standar-standar HAM Internasional adalah dikarenakan bahwa pasca Perang Dingin terbentuk struktur internasional yang mengedepankan penghormatan dan perlindungan berbagai standar HAM Internasional. Struktur ini kemudian membentuk identitas dan kepentingan Indonesia akan penaatan terhadap berbagai standar HAM Internasional. Pada awalnya penerimaan berbagai standar HAM Internasional hanyalah sebagai adaptasi instrumental saja, namun seiring dari proses sosialisasi maka penerimaan berbagai standar HAM internasional telah menjadi kepentingan dan membentuk identitas Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional. Selain itu ada motivasi Indonesia agar pihak lain berpikir yang positif (untuk meningkatkan citra positif Indonesia di dunia Internasional). Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam upaya Indonesia untuk menaati berbagai standar HAM Internasional tidak saja dilakukan oleh negara (sebagai satu kesatuan), namun merupakan proses argumentatif antar institusi negara, LSM Internasional dan Nasional serta mekanisme HAM PBB. Penggunaan penjelasan konstruktifis telah memberikan penjelasan bahwa telah terjadi perubahan perilaku Indonesia yang cenderung untuk melakukan penaatan pada standar-standar HAM internasional dalam kurun waktu penelitian, yang dikarenakan Indonesia menerima standar tersebut sebagai sebuah aturan dalam pergaulan internasional. Penjelasan tersebut tidak dapat dijelaskan oleh teoritisi reads yang cenderung melihat bahwa aktor berubah karena pemaksaan yang dilakukan oleh aktor yang ber-power lebih besar, atau penjelasan liberal yang menjelaskan bahwa penerimaan HAM secara sukarela seiring dengan perubahan rejim yang lebih demokratis.

Abstrak :
Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al Aqsa di Yerusalem pada 28 September 2000 menimbulkan gelombang kekerasan Israel-Palestina. Peristiwa tersebut mendorong munculnya gerakan perlawanan Intifadah II yang lebih dikenal dengan sebutan "Intifadah Al-Aqsa". Meskipun terjadi gelombang kekerasan dan memunculkan gerakan Intifadah Al Aqsa, Sharon justru mencapai puncak karirnya dengan menjadi perdana menteri setelah memenangkan pemilu 6 Pebruari 2001. Selama masa pemerintahannya, Sharon tidak melanjutkan proses perundingan damai dengan Palestina, sebagaimana yang pernah diupayakan perdana menteri sebelumnya, sejak Yitzhak Rabin hingga Ehud Barak. Kebijakan politik luar negerinya dalam menghadapi Palestina bersifat unilateral dan menggunakan kekerasan militer (use of force). Tetapi, dalam pemilu yang dipercepat pada 28 Januari 2003, Sharon kembali mengalahkan kandidat Partai Buruh dalam perebutan jabatan perdana menteri. Kebijakan unilateral dan penggunaan kekerasan militer yang dilakukan PM Ariel Sharon didukung setidaknya oleh lima faktor, yaitu: pertama, ideologi Zionisme yang mematok target mendapatkan "Eretz Yisrael" dengan Yerusalem sebagai ibukota abadi dan tak terbagi. Kedua, adanya tekanan politik domestik dengan kecendrungan menguatnya kelompok kanan dan bangkitnya fundamentalisme Zionis Yahudi yang tidak menghendaki pemberian konsesi apapun bagi Palestina, termasuk tanah yang diduduki pada perang 1967. Ketiga, adalah efek kampanye "Global War against Terrorism". Kampanye yang dikumandangkan oleh Presiden AS, George W. Bush menjadi legitimasi dan pembenaran yang lebih kuat bagi Israel untuk melakukan tindakan unilateral dan "use of force". Keempat, merupakan faktor politik strategis Israel untuk meningkatkan bargaining politik, dan melemahkan posisi politik Palestina. Dan, faktor kelima adalah adanya hambatan psikologis antara Ariel Sharon dengan Yasser Arafat yang sejak lama terlibat dalam permusuhan politik.